SANCAnews.id

SANCAnews – Cepat atau lambat Indonesia akan menjadi jajahan atau koloni Republik Rakyat China (RRC) karena tanda-tandanya sudah mulai muncul di berbagai daerah di Indonesia.

Begitu kesimpulan yang disampaikan oleh wartawan senior, Hersubeno Arief dalam video yang diunggah di akun YouTube Hersubeno Point pada Jumat (23/7) bertajuk "Indonesia Sudah Jadi Koloni China? Ini Buktinya".

Hersubeno mengaku termenung dan berpikir keras terhadap kondisi bangsa dan negara Indonesia. Apakah masih punya kedaulatan? Atau sesungguhnya secara pelan tapi pasti akan menjadi koloni China.

Menurut Hersubeno, tanda-tanda mengarah ke sana sudah sangat kuat dan sulit untuk dibantah.

"Renungan saya itu dipicu oleh sebuah link berita yang dikirim oleh seorang sahabat. Judulnya begini, “Bahasa China jadi kurikulum lokal di Maluku Utara, Pengamat: sebentar lagi China bakal kuasai Indonesia”. Seperti biasa kalau saya menerima info cukup sensasional ini, atau medianya saya tidak kenal, saya coba kroscek betulkah informasi ini benar dan bukan hoax," ujar Hersubeno seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/7).

Menurut Hersubeno, info berita ini cukup kredibel karena memuat pernyataan pengamat dan pernyataan dari pejabat resmi.

Berita itu berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menjadikan bahasa China atau Mandarin sebagai kurikulum wajib di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

"Benarkah bahasa China atau Mandarin sudah masuk di kurikulum sekolah di Halmahera Selatan? Ternyata informasi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Selatan, Safiun Radjulan," kata Hersubeno.

Hersubeno pun menyebut bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Selatan mempunyai alasan memasukkan bahasa Mandarin sebagai kurikulum wajib di sekolah-sekolah di Halmahera Selatan.

Alasannya, kata Hersubeno, adalah bahasa Mandarin sudah menjadi syarat untuk bekerja di sektor pertambangan yang dikuasi oleh para pengusaha China.

"Karena itu, nantinya kata Safiun Radjulan, bahasa Mandarin akan diajarkan di sekolah-sekolah dari SD sampai SMP menggantikan bahasa Inggris. Saya hanya bisa menarik napas panjang. Sudah begitu parah kah bangsa ini hanya untuk menjadi buruh di pabrik-pabrik China, kita harus menggadaikan kedaulatan kita," terang Hersubeno.

Padahal seharusnya, kata Hersu, para pengusaha atau pekerja China di Indonesia yang belajar bahasa Indonesia, bukan sebaliknya rakyat Indonesia yang harus belajar bahasa Mandarin.

Bukan terjadi kali ini saja, dia juga menemukan link berita bahwa hal serupa juga pernah terjadi pada Juni 2021, yakni terjadi di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

"Saya jadi berpikir ini, bisa jadi ini semacam akal-akalan agar semua peluang kerja mulai dari level paling tinggi bahkan sampai paling bawah pekerja kasar itu akan dikuasi sepenuhnya oleh tenaga kerja China. Dengan alasan tadi, tenaga-tenaga kerja Indonesia tidak bisa berbahasa Mandarin," tutur Hersubeno.

Selain itu, masih kata Hersubeno, soal ancaman penjajahan China melalui investasi dan jebakan utang juga bukan lah isapan jempol. Karena, kasus di negara-negara lain sudah banyak yang menjadi korban.

"Nah bagaimana dengan Indonesia? Karena kita tau sekarang ini banyak sekali proyek-proyek China di Indonesia, terutama proyek-proyek infrastruktur, begitu juga dengan pembangunan pabrik dan pertambangan, terutama tambang emas dan tambang nikel," tutur Hersubeno.

"Apakah yang dikhawatirkan oleh seorang seniman dari Halmahera Selatan itu akan terwujud, bahwa lambat laun Indonesia akan menjadi jajahan atau menjadi koloni China? Rasanya kalau kita melihat apa yang terjadi di beberapa negara lain, cepat atau lambat itu akan terjadi di Indonesia kalau kita tidak segera menyadarinya," sambung Hersubeno.

Bahkan, rakyat Indonesia belakangan ini juga disuguhi dengan video-video kedatangan tenaga kerja dari China di tengah rakyat Indonesia harus membatasi aktivitas.

"Tetapi kita sendiri bangsa Indonesia saat ini harus menahan diri untuk melakukan aktivitas karena kita ingin mendukung program pemerintah yakni menurunkan angka penularan Covid melalui PPKM Darurat," pungkasnya.  (rmol)

SANCAnews – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendorong pemerintah untuk bersungguh-sungguh mendekatkan jurang persepsi antara harapan publik dengan kinerja dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan mempengaruhi keberhasilan penanganan pandemi seperti terjadi ketidakpatuhan sipil, kebingungan, hingga masyarakat terfragmentasi.

"Kalau saya melihat trust level di masyarakat kita memprihatinkan karena salah satu keberhasilan penanganan pandemi ini ketika trust level kepada pemerintah tinggi," ujar Netty dalam diskusi virtual "PPKM End Game", Sabtu (24/7/2021).

Politikus PKS ini menegaskan, keberhasilan penanganan pandemi ditentukan oleh kolaborasi bersama. Ia mengingatkan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.

"Kita sering teriak bahwa yang akan menentukan keberhasilan pandemi adalah skema kolaborasi. Enggak mungkin pemerintah sendiri," tegasnya.

Selain itu Netty menyebut beberapa faktor yang membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah rendah. Faktor internal, kata Netty, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang inkonsisten.

"Misalnya saat pemerintah menetapkan pelarangan mudik, penerbangan dari luar negeri justru tidak ditutup. Kemudian itu memicu masyarakat bertanya. Masyarakat diketatkan, WNA bahkan pesawat charter dari India masuk. Ternyata warga negara India cari tempat aman dari tsunami pandemi di negaranya," paparnya.

Terlebih, Netty mengingatkan pemerintah harus mampu mengorkestrasi kementerian dan lembaga sehingga bisa berjalan seirama.

"Begitu banyak tool dari Kementerian ini gambaran betapa ada sebuah orkestrasi yang harus seirama seiring, tidak bisa satu menyampaikan, satu menegasikan," ucapnya.

"Seperti itensif nakes ini dicairkan, baik yang terregistrasi di pusat maupun di daerah. Kalau pusat mungkin Kemenkes kalau daerah kita doronglah Kemendagri dengan pimpinan daerah," tandasnya. (akurat)

SANCAnews – Muhammad Najih Maimoen atau Gus Najih, putra kiai karismatik almarhum Maimoen Zubair, dipolisikan terkait pernyataannya yang menyebut vaksin sebagai alat pembunuhan massal. Saat ini Polda Jawa Tengah masih mendalami aduan dari Barisan Kesatria Nusantara (BKN).

"Belum (ada saksi yang dimintai keterangan). Karena mereka baru membuat aduan saja dan mereka belum kita minta klarifikasi," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy lewat pesan singkat, Minggu (25/7/2021).

Iqbal mengatakan baru akan meminta klarifikasi aduan tersebut. Namun, dia tidak merinci kapan klarifikasi itu dilakukan, "Kita baru mau minta klarifikasi aduannya," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, pernyataan Gus Najih yang jadi sorotan itu menyebut Indonesia mendukung pembantaian massal. Bahkan vaksin yang diberikan ke presiden dan menteri hanya bohongan. Video yang beredar tersebut merupakan potongan video panjang di YouTube.

"Presiden, menteri ini, menteri sudah vaksin itu jelas vaksinnya itu bohong-bohongan itu, iya? Mungkin bukan vaksin itu. Itu kitanya yang disuruh korban. Tadi sudah ada video Indonesia mendukung pembantaian massal ini berarti Indonesia dijajah Cina memang Cina kepengen menguasai Indonesia, Cina mau menguasai menggantikan orang pribumi dengan mereka. Tidak dengan perang tapi dengan vaksin," ujar Gus Najih dalam video itu, seperti dikutip detikcom.

Sementara itu Ketua Umum BKN, Muhammad Rofi'i Mukhlis, dalam keterangan tertulisnya yang dipublikasi di laman BKN mengatakan pelaporan dilakukan hari Kamis (15/7) lalu.

"Selama ini, ngapunten, Gus Najih ini seperti orang yang kebal hukum. Guru-guru kita, Gus Dur, Kyai Said, Islam Nusantara, NU, dihina-hinakan terus oleh beliau. Bahkan terakhir mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 itu merupakan konspirasi karena negara China ingin menguasai Indonesia dan vaksinasi COVID-19 yang digalakkan pemerintah adalah pembunuhan massal," kata Rofi'i dalam keterangannya itu.

"Ini kan pernyataan yang salah dan fatal sekali. Padahal pemerintah, polisi dan TNI sudah sungguh-sungguh untuk mencegah penyebaran COVID-19; tidak main-main, bukan sandiwara. Itu serius karena para ahli sudah menyatakan bahwa varian yang ada saat itu penyebarannya sangat cepat dan berbahaya," lanjutnya.

Diketahui, Gus Najih merupakan kakak dari Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin. Lewat jaringan keluarga, Gus Yasin mengaku sudah berkomunikasi soal itu dan sudah ada pihak kepolisian yang datang.

"Alhamdulillah kemarin juga sudah ada komunikasi dari Polri langsung ke Gus Najih dan dijelaskan. Kalau saya sendiri lewat keluarga sudah komunikasi bahwa kita harus komunikasi menyampaikan statement kita harus memilah dulu," jelas Gus Yasin secara terpisah. (detik)

SANCAnews – Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, memprediksi pemerintah tak hanya akan menggunakan indikator epidemiologis untuk melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Dia menduga kondisi masyarakat akan turut menjadi indikator, termasuk sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini. "Prediksi saya nanti yang dipakai bukan hanya indikator epidemiologis, tapi indikator kondisi masyarakat, masyarakat sudah banyak yang protes kan," kata Pandu ketika dihubungi, Sabtu, 24 Juli 2021.

Beberapa hari terakhir memang marak protes menolak pengetatan seperti di Pasuruan, Jawa Timur; Bandung, Jawa Barat; dan demo Jokowi End Game di Jakarta.

Pandu menduga aksi-aksi tersebut bisa saja digerakkan oleh pihak tertentu untuk menimbulkan keresahan. "Percaya deh itu akan dipakai sebagai alasan untuk melonggarkan," kata Pandu.

Hingga saat ini memang begitu jelas siapa yang memotori aksi-aksi tersebut. Di Ibu Kota, poster aksi mencantumkan logo penarik ojek daring. Namun Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, yang menaungi para penarik ojek online, menyatakan logo mereka dicatut dalam poster.

Pandu melanjutkan, jika merujuk indikator epidemiologis, sebenarnya belum ada banyak perubahan dari PPKM darurat maupun level 4 yang berlaku sejak 3 Juli lalu. Penurunan angka kasus harian belakangan ini lantaran angka testing juga menurun. Sedangkan angka pasien yang dirawat di rumah sakit pun masih besar.

Meski indikator kesehatan belum membaik, Pandu meyakini pemerintah akan melonggarkan PPKM Jawa Bali dari level 4 menjadi level 3. Dia memprediksi tak semua wilayah bakal dilonggarkan, melainkan daerah-daerah yang perekonomiannya terdampak signifikan karena pengetatan pembatasan.

"Di daerah-daerah pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak, mungkin Jakarta, Surabaya, Bandung, yang ada demo-demo," ujar Pandu.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan akan melonggarkan PPKM darurat di Jawa Bali mulai 26 Juli jika terjadi penurunan kasus.

Adapun juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan ada empat komponen pertimbangan untuk melonggarkan PPKM. Yakni perhitungan tren kasus dan indikator epidemiologis lainnya; kapasitas manajemen sistem kesehatan; aspirasi dan perilaku masyarakat dengan tren penurunan mobilitas serta keluhan masyarakat agar pembatasan segera dilonggarkan, dan dampak sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan ekonomi mengenah ke bawah dan usaha mikro. (tempo)