Latest Post


SANCAnews – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyesalkan sikap Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menyatakan tidak cukup bukti, untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Pimpinan KPK dalam proses dan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

 

Novel menilai, Dewas KPK dikelabui oleh Firli Bahuri Cs dalam menelusuri dugaan pelanggaran etik TWK. Hal itu terungkap setelah Dewas meminta keterangan dari Pimpinan KPK dan juga pihak pelapor, dalam hal ini 75 pegawai KPK nonaktif.

 

“Saya juga bisa jadi berpikir kalau beliau-beliau karena terlalu senior beliau mudah dikelabui oleh pihak-pihak yang terperiksa,” kata Novel dikonfirmasi, Minggu (25/7).

 

Novel mempertanyakan sikap Dewas KPK yang dinilai berpihak kepada Firli Bahuri Cs dalam pelaksaan TWK. Terlebih TWK menjadi polemik, yang belakangan akan memecat 51 pegawai yang tidak memenuhi syarat.

 

Berbeda dengan hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan TWK banyak maladministrasi. Sehingga sikap Dewas dalam menelusuri dugaan etik dalam pelaksaan TWK dipertanyakan.

 

“Ada banyak yang terkait dengan perbuatan sewenang-wenang, pelanggaran-pelanggaran prosedur dan perbuatan yang tidak patut. Itu yang disebut dalam laporan Ombudsman,” tegas Novel.

 

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan laporan terhadap Pimpinan KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik polemik TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup bukti. Pernyataan ini disampaikan Dewas setelah memeriksa dan mengumpulkan bukti atas laporan 75 pegawai yang tidak lulus asesmen TWK.

 

“Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan, seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewan Pengawas tidak cukup bukti. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean dalam konferensi pers daring, Jumat (23/7).

 

Tumpak menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, Dewas menyimpulkan tidak ditemukan cukup bukti untuk dilanjutkan dalam persidangan etik.

 

Dia menegaskan, berdasar kewenangan yang dimiliki, Dewas hanya memeriksa dugaan pelanggaran etik. Sehingga, Dewas tidak memeriksa legalitas dan substansi Perkom alih status pegawai atau hal lainnya.

 

“Kita batasi hanya pelanggaran etik. Masalah-masalah lainnya, katakanlah mengenai substansi dari Perkom, mengenai legalitas Perkom dan lain sebagainya itu bukan masuk ranah Dewas. Dewas hanya melihat dari sisi benarkah ada pelanggaran etik seperti tujuh hal yang dilaporkan tadi,” tandas Tumpak. (jawapos)





SANCAnews – Pemerintah menegaskan selama kebijakan PPKM 3-4 diberlakukan tak pernah menutup tempat ibadah seperti masjid, gereja hingga pura.

 

Menag Yaqut Cholil Qoumas kembali mengungkapkan hal tersebut. Hal itu berdasarkan aturan dalam kebijakan yang yang dikeluarkan selama ini.

 

"Tadi ada yang menanyakan apakah masjid sudah dibuka? Bapak ibu sekalian perlu kami sampaikan masjid tidak pernah ditutup, tempat ibadah tak pernah ditutup ini peraturan pemerintah yang sudah disampaikan," kata Yaqut, Minggu (25/7).

 

"Tidak pernah ditutup masjid, pura, gereja vihara dan lain-lain," imbuhnya.

 

Hanya saja, yang tidak diizinkan adalah menggelar ibadah secara berjemaah dalam jumlah yang banyak. Sebab, berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19.

 

"Yang tidak diizinkan adalah menggelar peribadatan secara berjemaah karena justru menjadi sumber penularan," ujarnya.

 

Untuk itu, kebijakan ini diberlakukan hanya sementara saja. Jika keadaan normal maka bisa kembali seperti semula.

 

"Sementara waktu memang tak diperkenankan untuk beribadah secara berjemaah," pungkasnya. (kumparan)



SANCAnews – Restoran akhirnya boleh buka. Namun waktu makan pengunjung dibatasi 20 menit saja. Setelah 20 menit, pengunjung harus tinggalkan restoran. Presiden Joko Widodo atau Jokowi perpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus.

 

Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.

 

"Maksimum waktu makan untuk pengunjung 20 menit," kata Jokowi dalam jumpa pers virtual, Minggu (25/7/2021).

 

Pasar tradisional yang yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat.

 

"Pasar rakyat yang menjual sembako diperbolehkan buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Jokowi.

 

Lalu pasar yang yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen.

 

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB.

 

Jokowi menyebut hal-hal teknis di lapangan akan dijelaskan oleh para menteri dan kepala daerah dalam peraturan masing-masing.

 

Dia menjelaskan, perpanjangan PPKM selama satu pekan lagi ini dilakukan karena situasi pandemi Covid-19 belum membaik.

 

"Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021," ucapnya.

 

Diketahui, pemerintah telah menetapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa-Bali dari 3-20 Juli, lalu diperpanjang dengan istilah baru yakni PPKM Level 4 hingga 25 Juli 2021. (suara)



 

SANCAnews – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkap kepribadian Presiden Jokowi di balik layar.

 

Pramono sebagai orang yang dekat dengan Jokowi mengungkap bahwa ia belum pernah bertemu sosok pemimpin seperti Jokowi.

 

Ia mengatakan bahwa Jokowi sehari-hari terus memikirkan rakyatnya. Bahkan, malam hari pun terkadang masih saja mengurus negara.

 

Hal itu dikatakan oleh Pramono saat di sela istirahat sewaktu menjadi pengisi acara Mata Najwa pada Jumat, 23 Juli 2021.

 

“Pak Jokowi ini, karena kita kan mendampingi beliau sehari-hari, terus terang saya belum banyak menemukan pemimpin yang sehari-hari begitu memikirkan rakyatnya,” ungkap Pramono dikutip dari Pikiran Rakyat.

 

“Sampai malam pun, jam-jam 22.00, kadang-kadang kita sudah pulang, telepon juga masuk urusan besok bagaimana? Mudah-mudahan pandemi covid-nya enggak naik lagi,” sambungnya.

 

Ia pun menjelaskan bahwa nasib rakyat merupakan hal yang menjadi ‘makanan’ sehari-hari Jokowi dalam berdiskusi bersama kabinet.

 

“Itu yang sehari-hari kita diskusikan dalam pertemuan-pertemuan kita,” ucapnya.

 

Pramono mengatakan bahwa dirinya seringkali mendapat panggilan tak terjawab dari Jokowi yang bertubi-tubi, bahkan hingga malam pun tiba.

 

“Bisa malam, tergantung. Kayak kemarin juga missed call-nya juga banyak,” ungkap Pramono.

 

Kendati demikian, ia pun menyatakan alasan mengapa ia tidak menjawab panggilan tak terjawab dari Jokowi tersebut.

 

“Ya, kadang-kadang kita sedang mengerjakan sesuatu, handphone-nya kan di-silent. Tiba-tiba sudah lihat missed call-nya banyak. Waduh, kok banyak banget,” ujar Sekretaris Kabinet tersebut. (terkini)




SANCAnews – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, banyak informasi hoaks yang menyatakan adanya aksi unjuk rasa menolak PPKM.

 

Bahkan, hal tersebut terlihat dari banyaknya selebaran di media sosial yang berisi ajakan unjuk rasa.

 

Menurut dia, banyak driver ojek online maupun massa lain yang menyatakan tidak akan ikut dalam aksi unjuk rasa. Yusri menyebut, mereka tidak ikut aksi karena sadar angka kasus covid-19 di ibu kota masih tinggi.

 

"Banyak flayer yang beredar di media sosial, berisi ajakan demo di Jakarta. Beberapa organisasi seperi ojol dan organisasi yang lain mengatakan tidak ikut karena mereka sadar bahwa Jakarta ini tinggi angka covid," kata Yusri kepada wartawan, Sabtu (24/7/2021).

 

Eks Kabid Humas Polda Jawa Barat itu memastikan, hingga kini belum ada aksi unjuk rasa sama sekali. Dia memastikan, ajakan aksi unjuk rasa tersebut adalah hoaks.

 

"Sampai saat ini belum ada aksi sama sekali. Jadi banyak berikan hoaks yang beredar," sambungnya.

 

Meski demikian, kepolisian tetap melakukan antisipasi. Pengamanan dan penyekatan di titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi unjuk rasa tetap akan dilakukan.

 

"Tapi kami tetap antisipasi. Pengamanan penyekatan masih berjalan pengamanan di titik-titik yang dianggap ini sudah kami siapkan," beber dia.

 

Lebih lanjut, jika masih ada yang tetap melakukan aksi unjuk rasa di masa PPKM level 4 ini, maka kepolisian akan melakukan tindakan persuatif. Terhadap penyebar informasi aksi unjuk rasa, kepolisian juga akan mencari.

 

"Tapi kalau teta0 ada yang bandel juga, nanti kami persuasif humanis. Kami sampaikan kembali hindari kerumunan sudah kasihan masyarakat Jakarta mengharapkan cepet selesai pandemi covid jangan menambah lagi," papar Yusri.

 

"(Penyebar info) Nanti kami cari," imbuh dia.

 

Salah satu kabar adanya aksi unjuk rasa menolak PPKM juga berlangsung di kawasan Istana Negara.

 

Pantauan Suara.com di kawasan Patung Kuda, aparat keamanan tetap bersiaga melakukan pengamanan.

 

Terlihat pula sejumlah kendaraan taktis milik kepolisian telah disiagakan. Arus lalu lintas saat ini juga terpantau masih lengang.

 

Jokowi End Game

 

Ajakan aksi unjuk rasa di seluruh wilayah untuk menolak PPKM sebelumnya beredar di media sosial.

 

Salah satunya aksi bertajuk 'Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game' yang dijadwalkan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Sabtu (25/7/2021) hari ini.

 

Sejumlah orang dari komunitas ojek online alias ojol, mahasiswa, pedagang kaki lima, dan aliansi masyarakat lainnya berencana melakukan long march dari Glodok, Jakarta Barat.

 

Polri mengimbau masyarakat tak terhasut dengan adanya ajakan aksi tersebut. Sebab, kekinian masih dalam situasi pandemi.

 

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang tetap melaksanakan aksi unjuk rasa. Khususnya jika aksi tersebut telah dianggap menganggu ketertiban umum.

 

"Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum ya kami amankan," kata Argo kepada wartawan, Jumat (23/7/2021).

 

Sementara itu, Argo meminta para peserta aksi baiknya menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara daring. Misalnya, melalui forum group discussion (FGD).

 

"Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online," katanya. (suara)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.