SANCAnews.id

SANCAnews – Putri Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Joanina Novinda Rachma, dituding terlibat dalam bisnis obat virus corona 'Ivermectin'. Tudingan ini dilayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dilansir Tribunnews, ICW menyebut Joanina dekat dengan pihak PT Harsen yang merupakan produsen Ivermectin.

Menurut ICW, Joanina punya hubungan bisnis dengan Sofia Koswara. Sofia sendiri berperan membantu PT Harsen memperkenalkan Ivermectin ke publik.

Terkait hal itu, Moeldoko menilai tuduhan yang dilayangkan pada putri satu-satunya ngawur dan menyesatkan.

"Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan," kata Moeldoko melalui pesan tertulisnya, Kamis (22/7/2021), dilansir Tribunnews.

Profil Joanina Rachma

Mengutip Wikipedia, Joanina Rachma merupakan putri kedua Moeldoko dan Koesni Harningsih.

Ia memiliki kakak laki-laki bernama Randy Bimantoro. Di akun Instagramnya, @joaninar_, tertulis Joanina adalah co-founder Sahabat UMKM.

Diketahui, Sahabat UMKM adalah komunitas yang mempertemukan antara pelaku UMKM dan profesional kewirausahaan.

Di Instagramnya, Joanina lebih banyak membagikan informasi soal Sahabat UMKM. Hanya ada tiga foto dirinya dari total 24 unggahan.

Dari tiga foto tersebut, ada unggahan ucapan selamat ulang tahun untuk Moeldoko yang menunjukkan foto Joanina dan sang ayah.

Berdasarkan informasi di LinkedIn-nya, Joanina sudah menjadi bagian Sahabat UMKM sejak September 2017.

Joanina Rachma merupakan lulusan Universitas Indonesia (UI). Ia masuk sebagai mahasiswa UI diploma Periklanan pada 2008 dan lulus di tahun 2011.

Selama menjadi mahasiswa UI, Joanina aktif di klub fotografi. Setelahnya, Joanina melanjutkan studi di Northumbria University, Inggris pada 2012.

Joanina meraih gelar Bachelor of Art pada 2013 di bidang Komunikasi Massa dan Bisnis.

Di tahun 2015, Joanina masuk Hult International Business School dan mendapat gelar Master's Degree dalam bidang Kewirausahaan Sosial.

Pada 2020 lalu, Joanina diketahui magang di tempat ayahnya bekerja, yakni Kantor Staf Presiden.

Hal ini diketahui setelah adanya laporan ke Ombudsman mengenai kabar Joanina magang di KSP.

Kala itu, Moeldoko dilaporkan ke Ombudsman oleh Aznil Tan karena diduga melanggar Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Pasalnya, Moeldoko saat itu telah mengangkat 13 orang tim penasihat.

Tak hanya itu, Aznil juga melaporkan Moeldoko yang mengangkat Joanina sebagai Tenaga Ahli Muda di KSP.

Dikutip dari Kompas.com, Moeldoko menegaskan putrinya murni magang di KSP tanpa menerima fasilitas khusus, terlebih gaji, "Orang di KSP itu kan ada magang. Kalau magang siapa saja boleh. Cek saja."

"Magang itu makan siang aja enggak dapat. Enggak ada fasilitas, gaji juga enggak ada," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Pengalaman Bekerja

- Co-Founder Sahabat UMKM (2017-sekarang);

- Associate Digital Marketing Strategist di Outdoorsy (Maret-Agustus 2017);

- Community Outreach Coordinator di San Fransisco Green Film Festival (Januari-Mei 2017);

- Co-Creation Lab’s University Incubator Curriculum Developer - HULT Net Impact Chapter di Hult International Business School (Desember 2015-Agustus 2016);

- Brand Manager di PT Arwana Citramulia (2013-2015);

- Head Event Organizer di The Indonesian Student Society (Oktober 2012-Juli 2013);

- Account Executive - Internship di JWT Jakarta (Desember 2011-Februari 2012). (grid)

SANCAnews – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin, buka suara soal kakaknya, Muhammad Najih Maimoen atau Gus Najih yang dipolisikan terkait pernyataan hoax vaksin sebagai alat pembantaian massal. Gus Yasin menyebut ada pihak dari kepolisian yang datang dan memberikan edukasi.

"Alhamdulillah kemarin juga sudah ada komunikasi dari Polri langsung ke Gus Najih dan dijelaskan. Saya berharap itu nanti bisa lebih memberikan pemahaman yang konkrit sehingga tidak ada lagi muncul kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan yang tidak bertanggung jawab. Ini yang perlu kita sekarang galakkan," kata Gus Yasin di kantornya, Jumat (23/7/2021).

"Kalau saya sendiri lewat keluarga sudah komunikasi bahwa kita harus komunikasi menyampaikan statement kita harus memilah dulu," sambung dia.

Gus Yasin menyebut dalam rapat dengan wakil presiden Ma'aruf Amin dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hari ini juga disinggung soal kabar hoax program vaksinasi COVID-19. Gus Yasin pun berarap masyarakat bisa memilah informasi dan tidak mudah terpancing berita bohong.

"Tadi sudah disampaikan Pak Gub ya, disinggung juga kita memang harus menyikapi karena di masyarakat ada yang percaya betul," terang Gus Yasin.

"Nah ini saya berharap sih kita lebih arif ya dalam menyebarkan berita-berita yang kontroversial yang datanya tersebut tidak akurat," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, Gus Najih dipolisikan Barisan Kesatria Nusantara (BKN) ke Polda Jateng pada Kamis (15/7) lalu. Dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan di laman BKN, disebutkan dasar pelaporan itu terkait pernyataan kontroversial Gus Najih soal vaksin dan pembantaian massal.

"Selama ini, ngapunten, Gus Najih ini seperti orang yang kebal hukum. Guru-guru kita, Gus Dur, Kyai Said, Islam Nusantara, NU, dihina-hinakan terus oleh beliau. Bahkan terakhir mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 itu merupakan konspirasi karena negara China ingin menguasai Indonesia dan vaksinasi Covid-19 yang digalakkan pemerintah adalah pembunuhan massal.

Ini kan pernyataan yang salah dan fatal sekali. Padahal pemerintah, polisi dan TNI sudah sungguh-sungguh untuk mencegah penyebaran Covid-19 tidak main-main, bukan sandiwara. Itu serius karena para ahli sudah menyatakan bahwa varian yang ada saat itu penyebarannya sangat cepat dan berbahaya," kata Ketua Umum BKN, Muhammad Rofi`i Mukhli dalam keterangannya yang dikutip detikcom.

Pernyataan soal vaksin yang kontroversial itu menyebut Indonesia mendukung pembantaian massal. Bahkan vaksin yang diberikan ke presiden dan menteri hanya bohongan. Video yang beredar tersebut merupakan potongan video panjang yang muncul di YouTube yang kemudian beredar di media sosial lainnya.

"Presiden, menteri ini, menteri sudah vaksin itu jelas vaksinnya itu boong-boongan itu, iya? Mungkin bukan vaksin itu. Itu kitanya yang disuruh korban. Tadi sudah ada video Indonesia mendukung pembantaian massal ini berarti Indonesia dijajah Cina memang Cina kepengen menguasai Indonesia, Cina mau menguasai menggantikan orang pribumi dengan mereka. Tidak dengan perang tapi dengan vaksin, " ujar Gus Najih dalam video itu. (detik)

SANCAnews – Satgas Nemangkawi berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Osimin Wenda alias Usimin Telenggen

Penangkapan berlangsung di Puncak Jaya, Kamis 22 Juli 2021. Selama ini pelaku telah masuk ke daftar pencarian orang (DPO).

Sebagaimana diketahui, Osimin merupakan narapidana yang kabur dari Lapas Abepura pada 8 Januari 2016 lalu.

"Iya benar, telah dilakukan penangkapan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faisal Ramdhani kepada wartawan, Jumat (23/7/2021).

Ia menyebutkan pelaku ditangkap di daerah wilayah Puncak Jaya pada (22/7/2021). Ia ditangkap setelah Satgas Nemangkawi melakukan observasi selama 2 pekan terakhir.

Di sisi lain, menjelaskan Anggota teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) Osimin Wenda alias Usimin Telenggen memang pernah terlibat dalam sejumlah aksi penembakan terhadap anggota TNI-Polri.

Di antaranya, serangan kepada rombongan eks Kapolri Tito Karnavian pada 2012 yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Papua.

Aksi penembakan itu terjadi di Polsek Pirime. Dalam penyerangan itu, tiga anggota kepolisian meninggal dunia. (tribun)

SANCAnews – Muncul seruan aksi nasional di Istana Negara Jakarta pada 24 Juli 2021. Seruan aksi lewat media sosial tersebut mengajak seluruh masyarakat longmarch dari Glodok ke Istana Negara.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, seruan itu tentu datang dari pihak-pihak yang tidak puas terhadap pemerintah, khususnya dalam penanganan Covid-19.

"Mereka tampaknya kecewa atas pelaksanaan PPKM yang membuat kehidupannya semakin susah," ujar Jamiluddin Ritonga, Jumat (23/7).

Hasil survei terbaru juga menunjukkan semakin banyaknya anak bangsa yang tidak puas atas kinerja pemerintah. Sebagian masyarakat menilai hidup makin susah dan semakin banyaknya pengangguran.

Hal itu terlihat dari turunnya pendapatan per kapita pada tahun 2020 yaitu 3.870 dolar AS. Padahal pada tahun 2019, pendapatan per kapita sebesar 4.050 dolar AS.

Indonesia juga turun kelas ke negara berpendapatan menengah ke bawah, lower middle-income country. Padahal tahun lalu masih masuk ke dalam kategori negara upper middle-income.

"Itu menunjukkan daya beli masyarakat semakin rendah. Ini tentu menggambarkan semakin sulitnya kehidupan masyarakat," terang Jamiluddin Ritonga.

Selain itu, sebagian masyarakat juga merasakan adanya penurunan kebebasan berekspresi. Hal itu juga terlihat dari merosotnya indeks demokrasi di Indonesia.

"Tampaknya hal itu membuat sebagaian anak bangsa kecewa. Hal ini pula yang tampaknya mendorong mereka untuk menyampaikan aspirasinya," kata Jamiluddin Ritonga.

Jelas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu, dalam negara demokrasi tentu penyampaian aspirasi dijamin oleh konstitusi. Karena itu hak, maka tidak boleh ada yang menghalanginya.

Namun menurut hemat dia, mengingat saat ini kasus Covid-19 masih sangat tinggi, dihawatirkan aksi semacam itu menimbulkan kerumunan. Dan situasi seperti ini akan memberi peluang penularan corona semakin tidak terkendali.

Tentu tidak ada anak bangsa yang menginginkan pandemi Covid-19 terus tidak terkendali di Indonesia. Semua anak bangsa ingin pandemi ini cepat berlalu.

"Karena itu, perlu dipikirkan ulang apakah momen aksi semacam itu pas dilaksanakan di saat penularan corona yang masih sangat tinggi? Kiranya ini menjadi pertimbangan bagi inisiator aksi untuk mengurungkan niatnya melaksanakan aksi tersebut," ucap Jamiluddin Ritonga. (rmol)