SANCAnews.id

SANCAnews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021.

Terbitnya Inmendagri merupakan tindak lanjut dari pengumuman Presiden Jokowi tentang perpanjangan PPKM Darurat.

Diketahui, PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Namun, dalam Inmendagri tersebut, istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat tidak lagi digunakan.

Inmendagri menyebutkan bahwa istilah penggantinya adalah PPKM Level 4 Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Melalui lembaran salinan Inmendagri no 22 Tahun 2021 yang dibagikan oleh Pusat Penerangan Kemendagri pada Rabu (21/7/2021), Inmendagri ini tidak mengalami perubahan ketentuan dibandingkan Inmendagri pada pembelakukan PPKM Darurat.

Akan tetapi, ada tambahan ketentuan terkait pengaturan sistem kerja kantor pemerintahan di sektor esensial yang memberikan layanan publik yang tidak bisa ditunda.

Oleh karena itu, untuk sektor tersebut diberlakukan work from office (WFO) atau kerja dari kantor maksimal 25 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.

Inmendagri juga menegaskan, perpanjangan pengetatan mobilitas masyarakat diterapkan mulai 21 Juli 2021 atau hari ini, hingga 25 Juli 2021.

Hal itu tertuang pada poin ke-13;

“Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021".

Inmendagri itu dikeluarkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Selasa (20/7/2021). (tribunnews)

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menangani pandemi Covid-19 merosot tajam selama 6 bulan terakhir.

Demikian terlihat dari temuan survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Masyarakat yang percaya Jokowi bisa menangani pandemi terus menurun mencapai 43 persen.

Sementara itu, hanya 54,6 persen menjawab sangat tidak percaya, tidak percaya dan biasa saja.

Sedangkan yang tidak menjawab hanya 3,5 persen.

"Jadi untuk pertama kalinya pada bulan Juni tingkat kepercayaan terhadap presiden itu di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Minggu (18/7/2021).

Selama 6 bulan terakhir, kata Djayadi, trend tingkat kepercayaan presiden Jokowi mampu menangani pandemi memang terus merosot.

Tercatat pada September 2020 lalu, tingkat kepercayaan presiden Jokowi masih 60 persen.

Kemudian, tingkat kepercayaan kepada presiden Jokowi terus merosot hingga 56,5 persen pada Februari 2021. Pada Juni 2021, tingkat kepercayaan Jokowi telah berada di bawah 50 persen.

"Bisa dilihat saat ini ada trend penurunan 6 bulan terakhir. Menjelang diberlakukannya PPKM Darurat, ada penurunan tingkat kepuasan dan presiden dalam penanganan wabah," ungkap dia.

Djayadi meminta hasil survei ini bisa menjadi evaluasi kepada pemerintahan presiden Jokowi untuk berbenah.

"Ini menjadi suatu hal yang penting untuk memahami penanganan wabah seperti PPKM darurat yang dijalankan sekarang ini," katanya.

Sebagai catatan, survei LSI menggunakan metode survei simple random sampling dengan margin of eror +/- 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun sampel dari survei ini berjumlah 1.200 responden.

SANCAnews – Tangis warga pecah usai tawuran yang terjadi di Lingkungan 1-13, Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatra Utara, Rabu (21/7/2021) pagi. Tawuran bak perang ini tidak hanya merusak kios dan rumah warga, namun ada satu gereja di lokasi kejadian yang tak luput dilempari bom molotov.

Pantauan iNews, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Muhamad R Dayan bersama jajaran dan anggota TNI mendatangi lokasi TKP tawuran. Rombongan sekaligus mengecek bangunan gereja yang nyaris terbakar.

Pada bagian pintu depan yang terbuat dari kayu tampak gosong yang menandakan bekas api nyaris membakar tempat ibadah tersebut. Sejumlah warga terlihat menangis saat menceritakan peristiwa yang baru mereka alami kepada aparat.

"Apinya langsung kami kami siram. Gas air matanya masuk sampai di sini," ujar seorang perempuan di halaman gereja.

Selanjutnya, Kapolres dan rombongan meninjau lokasi lainnya yang terdampak tawuran warga tersebut. Petugas TNI-Polri juga menyisir dan mengamankan tiga pemuda diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut.

"Saat ini kami mengimbau kepada warga agar menahan emosi. Kami juga sudah menurunkan pasukan untuk sama-sama menghalau warga dari dua kelompok," ujar Dayan, Rabu (21/7/2021) pagi.

Menurutnya, situasi terkini di lokasi tawuran sudah aman dan terkendali. Petugas gabungan dari TNI-Polri dengan peralatan lengkap juga telah menyisir lokasi tawuran.

"Sore ini kami akan panggil kecamatan, lurah dan kepala lingkungan beserta tokoh masyarakat, pemuda untuk mencari solusi mengakhiri tawuran ini," katanya.

Kesedihan warga bukan tak beralasan. Di saat mereka harus berjibaku di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, kini bebannya semakin berat karena barang-barang berharga dan tempat usahanya hancur dalam tawuran tersebut.

Seperti disampaikan Rosmita, pemilik kios bakso yang menjadi korban penjarahan. Kios sekaligus tempat tinggalnya dirusak sekelompok orang saat tawuran. Mereka juga mengambil sejumlah harga bendanya.

SANCAnews – Netizen menyoroti unggahan Presiden RI Joko Widodo terkait salat Idul Adha yang digelar di Istana. Hal itu lantaran akun Jokowi tersebut menyebut Paspampres bertindak sebagai Muazin salat Idul Adha.

Netizen pun heran, karena dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, tidak perlu ada Muazin (yang bertugas mengumandangkan azan). Hal itu karena, tidak ada azan dalam salat Ied.

Tulisan terkait muazin tersebut disampaikan Jokowi melalui akun Twitter miliknya @Jokowi, Selasa, 20 Juli 2021.

Jokowi menyampaikan, jika salah Iduladha yang dia lakukan menggunakan seorang muazin sebagai pengumandang azan.

“Salat Iduladha pagi ini di halaman Istana Bogor dengan jamaah terbatas. Bertindak sebagai muazin, imam, dan khatib adalah anggota Paspampres,” tulis Jokowi.

Lantaran tak biasa karena menggunakan seorang muazin, warganet Tanah Air yang mengikuti akun Twitter Jokowi mengomentari unggahannya itu.

“Hehehe ada mu’adzinnya? Padahal sholat sunnat. Dilaksanakan bagus, tidak juga, ndak dosa. Tapi okl-ah, jadi pesan negara yang ingin anda sampaikan apa dengan event ini?,” tulis akun @alisyarief.

“Menurut Ustadz

Sholat Idul Adha Itu

TANPA Didahului Oleh Adzan & Iqamah

Jadiiiiii….

NDAK Perlu AdaTukang Adzan (Muadzin)

Lhaaa Ini…

Kok Ada Muadzin-nya

Untuk Apa,” tulis akun Agus Susanto.

“Serius nanya, itu akun Mukidi dia lgsg yg handle atau ada adminya? Klw pake admin koq sering bgt bikin twiit yg merusak imej kecerdasan Mukidi dan knp ga dipecat

Tapi klw Mukidi lgsg yg ngetwit, kita sama maklum dia memang hobby mempermalukan diri sendiri Tertawa berguling di lantai,” tulis Muhammad Abdul Madjid menanggapi.

“Min.. Sejak kapan sholat ied ada muadzin?? Muadzin kan tukang adzan, sholat ied ga pake adzan min.. Coba diedit postingannya!!,” tulis akun @yippikayayi.

“Tolong donk… admin @jokowi, jangan makin memperburuk citra @jokowi, masa ada muadzinnya. Kalau yang berhubungan dengan ibadah tanya2 dulu pada ahlinya. Kalau pun anda bukan seorang muslim minimalnya harus tahu tatacara ibadah agama @jokowi. Mending hapus dan ganti dengan redaksi baru,” tulis akun @LilisRusmiati12.

SANCAnews – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat MS Kaban meminta MPR menggelar Sidang Istimewa. Hal ini untuk mengadili Presiden Joko Widodo (Jokowi).

MS Kaban menilai pemerintah telah gagal menangani pandemi Covid-19. Ini terbukti dari perbedaan pendapat antara menteri dan presiden.

“Presiden pun tak tau kapan Pandemic akan teratasi. Terkendali kata LBP, blum terkendali kata Presiden.Presiden dan opung LBP berbeda lihat situasi,” kata MS Kaban dikutip di akun Twitternya, Senin (19/7/2021).

Karena itu, mantan politisi PBB itu meminta MPR segera melakukan Sidang Istimewa untuk mengadili Presiden Jokowi.

“Kalau bgtu apa bisa rakyat berharap hny dgn permohonan maaf. PKPM jika gagal adalah kegagalan Presiden .MPRRI perlu SI,adili Presiden,” ungkapnya.

Tak hanya MPR, MS Kaban juga meminta pimpinan Partai Politik (Parpol) ikut bertanggung jawab atas kondisi saat ini.

“Jika ketua2 parpol merasa bertanggung jwb thd NKRI amanat psl 3 UUD 45.MPR RI berfungsilah,” pungkasnya. (fajar)