SANCAnews.id

SANCAnews – Habib Rizieq Shihab kabarnya menyumbang 10 ribu ekor hewan kurban untuk masyarakat pelosok Indonesia.

Hal itu merupakan bentuk kerja sama Pesantren Markaz Syariah Megamendung Bogor dengan PT Maher Farm Nusantara.

“IB-HRS gerakkan Pesantren MS bekerja-sama dengan PT Maher Farm Nusantara tebar 10 ribu kambing qurban ke seluruh Indonesia,” kata pengacara HRS, Aziz Yanuar, Senin (19/7/2021).

Aziz melanjutkan, meski Habib Rizieq saat ini sedang ada di penjara namun ia tetap berupaya untuk berkurban.

Bahkan Aziz juga menyebut, eks pimpinan FPI itu juga menyumbangkan seekor sapi untuk warga Gaza Palestina.

“IB-HRS bersama 5 pengurus ex FPI dan Habib Hanif Alatas akan gelar qurban seekor Sapi di Gaza Palestina bersama Hewan qurban lain titipan Umat Islam Indonesia,” ujarnya.

Tak hanya itu, Rizieq juga berpesan kepada umatnya untuk memakmurkan masjid-masjid dengan salat berjemaah.

"Pesan IB-HRS untuk Umat Islam adalah tetap makmurkan Masjid lewat salat berjemaah lima waktu & lainnya dengan jaga prokes, agar Allah SWT ridho, sehingga mengangkat wabah secepatnya," tuturnya.

Untuk diketahui, Habib Rizieq dinyatakan bersalah oleh terkait kasus RS UMMI Bogor, ia pun divonis penjara 4 tahun

Habib Rizieq dinyatakan bersalah karena HRS terbukti melakukan tindak pidana dan turut serta menyebarkan berita bohong perihal tes swab di RS Ummi Bogor.

Majelis Hakim pun mempersilahkan Habib Rizieq dan kuasa hukumnya mengajukan banding. Majelis pun menganggap bahwa keputusan perkara itu belum berkekuatan hukum tetap. (poskota)

SANCAnews – Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq merayakan lebaran Idul Adha 1442 Hijriyah di dalam penjara. Habib Rizieq tampak menjadi imam sholat.(RMOL)

SANCAnews – Perpanjangan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan menjadi pintu masuk impeachment presiden.

Begitu pandangan yang disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam yang menilai pemerintah saat ini sedang melakukan kalkulasi, apakah perpanjang PPKM Darurat atau berakhir hari ini, Selasa (20/7).

"Kegagalan pelaksanaan PPKM Darurat bisa membuka pintu masuk impeachment presiden. Makanya, PPKM Darurat ini tentu masih dikalkulasi serius oleh pemerintah, utamanya Presiden Jokowi," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/7).

Menurutnya selama PPKM Darurat indikasi menuju pemakzulan mulai muncul. Rakyat kecil tampak sudah mulai melakukan perlawanan dan mahasiswa mulai turun ke jalan, sementara kabinet terlihat tidak peka terhadap kebutuhan rakyat.

Rakyat semakin geram lantaran bantuan terlambat didistribusikan dan mereka selalu dihadapkan pada aparat yang cenderung represif. Sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Maka untuk itu, PPKM ini akan menjadi bom waktu yang cepat atau lambat memancing kegelisahan rakyat untuk bersatu menuntut presiden turun dari jabatannya sebelum jabatan selesai," terang Saiful.

Belum adanya keputusan resmi tentang perpanjangan PPKM Darurat, menurut Saiful tidak lepas dari kalkulasi Presiden Jokowi yang matang. Pemerintah tentu tidak mau buru-buru dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang diambil.

“Belum lagi saya menduga ada sengkuni-sengkuni di internal Istana yang justru ingin melakukan dorongan untuk memperpanjang PPKM demi untuk kepentingan pribadi dan golongan," kata Saiful. (rmol)

M. Rizal Fadillah

Pemerhati politik dan kebangsaan.

PPKM Darurat berakhir hari ini dan sampai saat ini belum ada keputusan apa-apa. Sebelumnya telah muncul rencana perpanjangan hingga akhir Juli atau lebih sebagaimana dikemukakan Menko PMK Muhajir dan Menkeu Sri Mulyani.

PPKM Darurat tidak menunjukkan hasil signifikan bahkan pembatasan paksa pemerintah ini telah membawa penderitaan rakyat.

Mahasiswa di beberapa daerah mulai meneriakkan kata lawan untuk perpanjangan PPKM. Agenda aksi mulai terlihat di media sosial.

Aksi perlawanan ini adalah akibat tertekannya rakyat menghadapi pembatasan gerak. Sekat sana sekat sini, usaha kecil dilumpuhkan, lapak diobrak-abrik, serta kebijakan ketat di daerah yang tak jelas protokolnya.

Bagusnya beberapa pendukung Presiden telah ikut teriak pula agar Jokowi tidak melakukan perpanjangan PPKM.

Denny Siregar dan Ade Armando di antaranya. Entah sebagai proposal, kesadaran baru, atau karena ikut terobrak-abrik lapaknya akibat PPKM.

Nyatanya penderitaan itu kini terasa menyeluruh. Luhut sang jagoan juga mencoba meminta maaf pada rakyat atas ketidakmampuan mengatasi pandemi.

Jokowi kumat lagi penyakitnya dalam situasi darurat masih sempat melakukan akting pencitraan blusukan malam-malam bagi-bagi obat dan sembako.

Mengagetkan pula ternyata Jokowi terang-terangan mencanangkan herd immunity. Pola penanganan dengan cara membiarkan masyarakat saling menularkan demi imunitas.

Sungguh semakin kacau pola penanganan pandemi di bawah komando "panglima tertinggi" Jokowi ini.

Semua coba-coba. PSBB, New Normal, PPKM Darurat, lalu apa lagi?

Perpanjangan PPKM atau ciptakan istilah baru SDSB, PPKI, PSSI, atau Warkop. Entahlah.

Usul saja nih bagaimana jika sekarang penanggulangan pandemi kita coba dengan cara Jokowi turun. Negara tanpa Jokowi. Siapa tahu Coronavirus ikut pergi dan lari tunggang langgang.

Herd immunity yang dicanangkan Jokowi sangat berbahaya. Dilarang WHO yang menurut pejabat WHO Dr. Mike Ryan manusia bukan kumpulan hewan ternak. Penularan tanpa kendali bisa terjadi untuk menciptakan tumbal yang meninggal bergelimpangan.

Atau tumbal memang telah menjadi hal yang biasa sebagaimana pembantaian enam laskar FPI, pembunuhan sembilan pedemo Mei 2019, dan tewasnya 700 petugas KPPS ?

Keadaan tidak boleh terus berada dalam ketidakpastian. DPR, DPD, dan MPR harus segera ambil tindakan dengan langkah-langkah politik yang penting dan berguna. Jangan diam seribu bahasa di tengah penderitaan rakyat yang semakin berat.

Situasi telah sangat darurat. Indonesia terancam oleh kekuatan raksasa yang ingin segera menenggelamkan dan menghancurkan.

Jahatnya, para penghianat di lingkaran elit kekuasaan sedang menari-nari mengikuti irama genjer-genjer. Bagai bersiap-siap untuk melakukan pembunuhan masal rakyat secara perlahan-lahan.

PPKM Darurat bukan solusi tetapi hukuman mati. Karenanya wajar jika berlaku ultimatum PPKM lanjut atau Jokowi turun. **

SANCAnews – Setelah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, permintaan maaf juga disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Saat hadir di acara peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta, Erick menyampaikan bahwa dirinya bersama seluruh elemen pemerintah telah bekerja keras.

Kata bekas Bos Klub Intermilan FC itu, ia meminta maaf kepada seluruh masyarakat jika selama menjalankan tugas masih belum sempurna.

"Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati juga memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna, karena sempurna adalah milik Allah SWT," demikian disampaikan Erick, Senin (19/7).

Lebih lanjut Erick juga mengatakan, seluruh kementerian telah bekerja 24 jam untuk melayani rakyat Indonesia.

Secara khusus, ia mengapresiasi berbagai pihak yang bergotong royong menangani Covid-19, termasuk pihak swasta.

"Semua kementerian bekerja 24 jam. Kita menyatukan hati kita, jangan pernah lelah melayani rakyat kita," tandas Ketua TKN Jokowi-Maruf di Pilpres 2019 lalu itu.

Selain Erick, Luhut juga menyatakan permohonan maaf karena selama PPKM darurat diterapkan, pandemi Covid-19 masih belum optimal dikendalikan.

Luhut adalah pembantu Presiden Joko Widodo yang didaulat sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal," demikian permohonan maaf Luhut Sabtu (17/7).