SANCAnews.id

SANCAnews – Perpanjangan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan menjadi pintu masuk impeachment presiden.

Begitu pandangan yang disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam yang menilai pemerintah saat ini sedang melakukan kalkulasi, apakah perpanjang PPKM Darurat atau berakhir hari ini, Selasa (20/7).

"Kegagalan pelaksanaan PPKM Darurat bisa membuka pintu masuk impeachment presiden. Makanya, PPKM Darurat ini tentu masih dikalkulasi serius oleh pemerintah, utamanya Presiden Jokowi," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/7).

Menurutnya selama PPKM Darurat indikasi menuju pemakzulan mulai muncul. Rakyat kecil tampak sudah mulai melakukan perlawanan dan mahasiswa mulai turun ke jalan, sementara kabinet terlihat tidak peka terhadap kebutuhan rakyat.

Rakyat semakin geram lantaran bantuan terlambat didistribusikan dan mereka selalu dihadapkan pada aparat yang cenderung represif. Sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Maka untuk itu, PPKM ini akan menjadi bom waktu yang cepat atau lambat memancing kegelisahan rakyat untuk bersatu menuntut presiden turun dari jabatannya sebelum jabatan selesai," terang Saiful.

Belum adanya keputusan resmi tentang perpanjangan PPKM Darurat, menurut Saiful tidak lepas dari kalkulasi Presiden Jokowi yang matang. Pemerintah tentu tidak mau buru-buru dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang diambil.

“Belum lagi saya menduga ada sengkuni-sengkuni di internal Istana yang justru ingin melakukan dorongan untuk memperpanjang PPKM demi untuk kepentingan pribadi dan golongan," kata Saiful. (rmol)

M. Rizal Fadillah

Pemerhati politik dan kebangsaan.

PPKM Darurat berakhir hari ini dan sampai saat ini belum ada keputusan apa-apa. Sebelumnya telah muncul rencana perpanjangan hingga akhir Juli atau lebih sebagaimana dikemukakan Menko PMK Muhajir dan Menkeu Sri Mulyani.

PPKM Darurat tidak menunjukkan hasil signifikan bahkan pembatasan paksa pemerintah ini telah membawa penderitaan rakyat.

Mahasiswa di beberapa daerah mulai meneriakkan kata lawan untuk perpanjangan PPKM. Agenda aksi mulai terlihat di media sosial.

Aksi perlawanan ini adalah akibat tertekannya rakyat menghadapi pembatasan gerak. Sekat sana sekat sini, usaha kecil dilumpuhkan, lapak diobrak-abrik, serta kebijakan ketat di daerah yang tak jelas protokolnya.

Bagusnya beberapa pendukung Presiden telah ikut teriak pula agar Jokowi tidak melakukan perpanjangan PPKM.

Denny Siregar dan Ade Armando di antaranya. Entah sebagai proposal, kesadaran baru, atau karena ikut terobrak-abrik lapaknya akibat PPKM.

Nyatanya penderitaan itu kini terasa menyeluruh. Luhut sang jagoan juga mencoba meminta maaf pada rakyat atas ketidakmampuan mengatasi pandemi.

Jokowi kumat lagi penyakitnya dalam situasi darurat masih sempat melakukan akting pencitraan blusukan malam-malam bagi-bagi obat dan sembako.

Mengagetkan pula ternyata Jokowi terang-terangan mencanangkan herd immunity. Pola penanganan dengan cara membiarkan masyarakat saling menularkan demi imunitas.

Sungguh semakin kacau pola penanganan pandemi di bawah komando "panglima tertinggi" Jokowi ini.

Semua coba-coba. PSBB, New Normal, PPKM Darurat, lalu apa lagi?

Perpanjangan PPKM atau ciptakan istilah baru SDSB, PPKI, PSSI, atau Warkop. Entahlah.

Usul saja nih bagaimana jika sekarang penanggulangan pandemi kita coba dengan cara Jokowi turun. Negara tanpa Jokowi. Siapa tahu Coronavirus ikut pergi dan lari tunggang langgang.

Herd immunity yang dicanangkan Jokowi sangat berbahaya. Dilarang WHO yang menurut pejabat WHO Dr. Mike Ryan manusia bukan kumpulan hewan ternak. Penularan tanpa kendali bisa terjadi untuk menciptakan tumbal yang meninggal bergelimpangan.

Atau tumbal memang telah menjadi hal yang biasa sebagaimana pembantaian enam laskar FPI, pembunuhan sembilan pedemo Mei 2019, dan tewasnya 700 petugas KPPS ?

Keadaan tidak boleh terus berada dalam ketidakpastian. DPR, DPD, dan MPR harus segera ambil tindakan dengan langkah-langkah politik yang penting dan berguna. Jangan diam seribu bahasa di tengah penderitaan rakyat yang semakin berat.

Situasi telah sangat darurat. Indonesia terancam oleh kekuatan raksasa yang ingin segera menenggelamkan dan menghancurkan.

Jahatnya, para penghianat di lingkaran elit kekuasaan sedang menari-nari mengikuti irama genjer-genjer. Bagai bersiap-siap untuk melakukan pembunuhan masal rakyat secara perlahan-lahan.

PPKM Darurat bukan solusi tetapi hukuman mati. Karenanya wajar jika berlaku ultimatum PPKM lanjut atau Jokowi turun. **

SANCAnews – Setelah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, permintaan maaf juga disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Saat hadir di acara peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta, Erick menyampaikan bahwa dirinya bersama seluruh elemen pemerintah telah bekerja keras.

Kata bekas Bos Klub Intermilan FC itu, ia meminta maaf kepada seluruh masyarakat jika selama menjalankan tugas masih belum sempurna.

"Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati juga memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna, karena sempurna adalah milik Allah SWT," demikian disampaikan Erick, Senin (19/7).

Lebih lanjut Erick juga mengatakan, seluruh kementerian telah bekerja 24 jam untuk melayani rakyat Indonesia.

Secara khusus, ia mengapresiasi berbagai pihak yang bergotong royong menangani Covid-19, termasuk pihak swasta.

"Semua kementerian bekerja 24 jam. Kita menyatukan hati kita, jangan pernah lelah melayani rakyat kita," tandas Ketua TKN Jokowi-Maruf di Pilpres 2019 lalu itu.

Selain Erick, Luhut juga menyatakan permohonan maaf karena selama PPKM darurat diterapkan, pandemi Covid-19 masih belum optimal dikendalikan.

Luhut adalah pembantu Presiden Joko Widodo yang didaulat sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal," demikian permohonan maaf Luhut Sabtu (17/7).

SANCAnews – Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan, kerap mengaku tak pintar ekonomi dan kesehatan. Padahal kedua bidang itu jadi fokus penanganan pandemi, sehingga pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Soal pengakuan Luhut berulang kali tak pintar ekonomi dan kesehatan, diungkapkan Asisten Bidang Media Menko Maritim dan Investasi, Singgih Widiyastono. "Dia selalu bilang enggak pintar soal ekonomi, apalagi kesehatan," tulis Singgih di akun media sosialnya Minggu (18/7).

Singgih telah mengizinkan kumparan untuk mengutip unggahannya di media sosial tersebut.

Menurut Singgih, meski Luhut mengaku tak pintar ekonomi dan kesehatan, bukan berarti setiap keputusan yang dia ambil sebagai Koordinator PPKM Darurat, tidak memperhatikan kajian ilmiah. Karena Luhut kerap berkonsultasi dengan para guru besar dan ahli di bidang tersebut.

"Dia bilang dia bisa belajar dari banyak ahli dan guru besar. Tiap langkah yang diambil selalu konsul dengan para guru besar dan ahli, supaya enggak salah jalan di PPKM Darurat ini," ujarnya. 

"Intinya dia selalu mau mendengarkan," imbuh Singgih yang pernah aktif di komunitas 'Teman Ahok' ini.

SANCAnews – Sejumlah aktivis antikorupsi yang melakukan aksi laser ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke aparat kepolisian. Aksi laser tersebut menarik perhatian publik, lantaran menuliskan sejumlah kritik terhadap KPK.

Kritik-kritik tersebut antara lain berupa tulisan ‘Berani Jujur Pecat’ hingga ‘Rakyat Sudah Mual’. Hal ini menyusul dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelakasana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, peristiwa penyinaran laser ke arah Gedung KPK pada 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.05 WIB oleh pihak eksternal. KPK membenarkan melaporkan hal tersebut ke aparat kepolisian.

“KPK melaui Biro Umum telah melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Polres Jakarta Selatan,” kata Ali dikonfirmasi, Senin (19/7).

Ali menjelaskan, pelaporan tersebut karena menilai telah ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional yang dilakukan oleh pihak eksternal dimaksud.

Padahal petugas keamanan KPK dan pengamanan obyek vital Polres Jakarta Selatan yang berjaga pada saat itu, telah melakukan pelarangan dan mengingatkan kepada pihak-pihak eksternal tersebut.

“Mengingat kegiatannya dilakukan di luar waktu yang ditentukan dan tidak ada ijin dari aparat yang berwenang. Namun pihak-pihak tersebut tetap melakukannya dengan berpindah-pindah lokasi,” ucap Ali.

Oleh karena itu, KPK yang merasa kinerjanya terganggu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Polres Jakarta selatan untuk menindaklanjutinya.

“Kami berharap kepada semua pihak untuk senantiasa tertib dan menjaga kenyamanan lingkungan,” tegas Ali.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi penolakan terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi dilakukan sekitar pukul 18.30 WIB dengan menyoroti Gedung Merah Putih KPK dengan laser projector bertuliskan ‘Berani Jujur Pecat’, ada juga tulisan lain seperti ‘Mosi Tidak Percaya’, ‘Save KPK’ dan beberapa tulisan lain.

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Asep Komaruddin menyampaikan, aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja KPK. Dia menilai, KPK yang kini dipimpin Firli Bahuri sangat dilemahkan.