SANCAnews – Anggota DPR RI Abdul Rachman Thaha mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi situasi yang akhir-akhir ini menghadirkan tekanan terhadap pemerintahannya.

Rachman bahkan menyebut ada komentar pedas yang menyatakan semakin lama, ketidakpercayaan pada virus Corona seakan bersaing-saingan dengan ketidakpercayaan pada pemerintah.

Sinisme itu, kata dia, jelas kontraproduktif terhadap perlunya kesatu-paduan seluruh elemen bangsa dalam memerangi Covid-19.

"Namun, jika kita introspeksi, situasi pada waktu-waktu belakangan ini, harus diakui, menghadirkan tekanan yang kurang menyenangkan bagi pemerintah khususnya Presiden Jokowi," ujar Abdul Rachman Thaha dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/7).

Tekanan demi tekanan itu digambarkan anggota Komisi I DPD RI itu, seperti BEM dari sekian banyak universitas yang memberikan julukan-julukan negatif terhadap Presiden Ketujuh RI itu.

"Dari lingkup kabinet dan lembaga negara sendiri pun mengemuka sejumlah situasi yang seperti berpola seragam," ucapnya.

Senator asal Sulawesi Tengah itu memberikan beberapa contoh. Pertama, betapa pun Jokowi sejak beberapa waktu lalu meminta percepatan penanganan Covid-19, ternyata masih terjadi penumpukan vaksin.

"Target yang Jokowi tetapkan, yakni satu sampai dua juta orang divaksin per hari sepertinya tidak sungguh-sungguh coba direalisasikan," ucap dia.

Kedua, meski Jokowi meminta agar karyawan KPK yang tidak lulus TWK tidak diberhentikan, faktanya, kafilah tetap berlalu.

Ketiga, walau Jokowi menekankan pentingnya kepedulian pada sesama dan laku prihatin lainnya, tetapi sejumlah pembantu presiden justru tertangkap kamera melakukan pelesiran ke luar negeri.

Keempat, keputusan Jokowi membatalkan komersialisasi vaksin mengindikasikan bahwa jajaran pembantu presiden selama ini tidak berkomunikasi apalagi memperoleh restu dari Jokowi.

"Untuk kesekian kalinya Jokowi harus tampil langsung ke hadapan publik menganulir kebijakan jajaran pemerintah sendiri," ujar Rachman Thaha.

Kelima, kata senator yang beken disapa dengan inisial ART itu, dalam situasi krisis kesehatan akibat pandemi, alokasi anggaran infrastruktur justru naik berlipat-lipat.

"Patut dipertanyakan, apakah pembantu presiden telah memberikan masukan yang tidak peka kepada Jokowi, ataukah bahkan mereka kini bekerja dalam dimensi yang berbeda dengan presidennya," tutur Rachman.

Rachman juga menyebut pembentukan Satgas PPKM Darurat Jawa-Bali seolah menjadi pertanda bahwa kementerian dan lembaga yang telah ada selama ini tidak sepenuhnya bekerja sesuai tuntutan Jokowi.

"Ketidakandalan institusi dan personel coba diatasi Jokowi dengan membentuk Satgas PPKM Darurat yang dikoordinatori LBP (Luhut Binsar Pandjaitan, red)," ujarnya.

Dengan sejumlah contoh itu, ditambah narasi-narasi mencibiri Jokowi yang dilontarkan BEM berbagai perguruan tinggi, kata Rachman, memberikan dasar untuk menafsirkan bahwa presiden tidak lagi sungguh-sungguh didengar apalagi dipatuhi.

"Presiden juga tidak lagi dimintai pandangan apalagi izinnya sebelum para pembantunya mengeluarkan kebijakan kementerian. Presiden juga tidak lagi memperoleh input yang sungguh-sungguh tepat dari jajaran kabinetnya," tutur pria kelahiran Kota Palu itu.

Menurut dia, tekanan berbagai elemen masyarakat, BEM, dan dari jajaran pembantu presiden sendiri jelas akan menaikkan suhu krisis dalam kepemimpinan Jokowi.

Dia mengingatkan bahwa semakin rapuh kepemimpinan Presiden Jokowi, makin tergerus kepercayaan publik kepada suami Iriana itu. Kian menggumpal ketidakpercayaan itu, maka semakin besar pula desakan khalayak bagi pergantian pemimpin nasional.

SANCAnews – Polemik terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat masih saja mengemuka dalam kondisi lonjakan penularan virus corona di Indonesia. Pasalnya, Senin 19 Juli 2021, puluhan mahasiswa Universitas Pattimura Ambon berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut PPKM Darurat.

Dalam aksi yang berlangsung di depan kampus Universitas Pattimura tersebut, seperti dilansir dari kompascom, Senin 19 Juli 2021, mahasiswa juga menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya. Massa bahkan membawa sebuah spanduk yang mengusung tagar turunkan Jokowi.

“Kami menuntut Presiden Jokowi segera mundur dari jabatannya sekarang juga,” teriak salah seorang mahasiswa saat menyampaikan orasinya.

Mereka menilai, Presiden Joko Widodo telah gagal mengelola negara di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini. Pasalnya, PPKM Darurat dianggap menyengsarakan rakyat.

Menurut mahasiswa, pemberlakuan PPKM yang dilakukan mulai dari pusat hingga daerah dianggap tidak berdampak terhadap pengendalian virus corona dan malah menyengsarakan masyarakat.

“Yang paling ironis di saat masyarakat Indonesia dibatasi secara ketat, pemerintah malah mengizinkan tenaga kerja asing (TKA) dari China terus bebas masuk ke wilayah Indonesia termasuk ke Maluku,” bebernya.

Para demonstran mengungkapkan, PPKM telah merampas hak hidup masyarakat tidak hanya di Ibu Kota Jakarta tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Ambon. Kebijakan PPKM dianggap mematikan perekonomian di daerah.

“Dari Maluku kami menyerukan agar Presiden Jokowi segera mundur, karena beliau telah gagal. Kebijakannya di situasi sulit saat ini justru membunuh masyarakat,” teriak mahasiswa lainnya.

Selain menilai presiden telah gagal, mahasiswa juga menilai Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy juga gagal mengelola daerahnya.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa juga sempat membakar ban bekas dan memblokade jalan di depan kampus Universitas Pattimura dan di kawasan Tugu dr Johanes Leimena. Mahasiswa juga menyendera sejumlah mobil truk.

Insiden itu tidak berlangsung lama lantaran polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa segera menghalau massa. Polisi lalu kembali mengatur lalu lintas yang sempat macet hingga menjadi lancar.

SANCAnews – Dokter Berlian Indriansyah Idris menyindir Denny Siregar yang pernah mengatakan bahwa para kadal gurun (kadrun) sejak dulu menginginkan lockdown.

 

Dokter Berlian menyindir bahwa Denny berani menyebut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Padjaitan sebagai kadrun.

 

“Hebat emang Denny Siregar, berani ngatain pak Luhut kadrun; secara pak Luhut dari duluuu ngusulin lockdown,” katanya melalui akun Twitter Berlianidris pada Senin, 19 Juli 2021.

 

Dilansir dari Kumparan, Luhut Binsar Pandjaitan memang disebut pernah mengusulkan lockdown ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi Covid-19.

 

Asisten Bidang Media Menko Marves, Singgih Widiyastono mengungkapkan bahwa Luhut mengusulkan lockdown di awal-awal kasus Covid-19 di Indonesia.

“Kalau teman-teman pernah lihat usulan pas COVID-19 pertama, beliau ajuin lockdown dan akhirnya Presiden enggak izinin itu betul semua,” kata Singgih pada Minggu, 18 Juli 2021, dilansir dari Kumparan.

Singgih, yang mengaku mendampingi Luhut setiap hari, mengungkapkan alasan Presiden Jokowi menolak usulan lockdown tersebut.

 

“Dia sempat diam dan enggak lama Presiden telepon bahwa Presiden enggak mau lihat banyak orang enggak bisa makan,” ujarnya.

 

Setelah itu, kata Singgih, Luhut langsung memerintahkan semua stafnya untuk mencari solusi selain lockdown.

 

Luhut juga disebut memerintahkan untuk menghitung bantuan sosial (bansos) serta apa saja solusi lain yang kiranya bisa diperbuat negara untuk kurangi beban masyarakat.

 

“Akhirnya ada PSBB Jilid 1,” ungkap Singgih.

 

Adapun pegiat media sosial, Denny Siregar menyebut bahwa para kadrun memang ingin Indonesia menerapkan lockdown sejak dulu.

 

Hal itu karena, menurut Denny, para kadrun adalah orang yang pemalas dan bergantung pada sumbangan.

“Kadrun itu dari dulu pengennya emang lockdown, supaya dapat santunan,” katanya melalui akun Twitter Dennysiregar7 pada Jumat, 16 Juli 2021.

“Mereka emang pada dasarnya pemalas. Bergantung pada sumbangan,” lanjutnya. (terkini)

SANCAnews – Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mengatakan saat ini penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sudah sangat cukup.

Namun menurut dia, hal yang perlu ditingkatkan saat ini adalah keteladanan dari pemimpin dan juga konsistensi dalam penegakan aturan yang sudah dibuat.

"Kebijakan PPKM Darurat sudah sangat cukup untuk saat ini. Hal yang perlu ditingkatkan adalah teladan dari pemimpin kita, konsistensi dalam penegakan aturan," kata Nabil kepada indozone, Senin (19/7/2021).

Politikus PDIP ini menekankan aparat keamanan juga harus telaten dan sabar untuk bersama-sama warga saling kerjasama dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

"Intinya, semua pihak punya kontribusi dan tanggungjawab masing-masing di tengah pandemi ini," tutur dia.

Mengenai langkah pemerintah yang sudah melarang mobilitas masyarakat agar tidak kembali ke kampung halaman saat  Hari Raya Idul Adha, dia berharap kebijakan tersebut dapat efektif.

"Larangan mudik harus efektif. Edukasi publik menjadi sangat penting. Selain itu, pemberlakuan PPKM Mandiri bisa menjadi dasar kebijakan yang jelas untuk mempertegas larangan mudik," tegas dia.

SANCAnews – China menjadi salah satu produsen vaksin Covid-19 terbesar di dunia, dan telah memasok lebih dari 400 juta dosis ke berbagai negara, baik melalui bantuan maupun komersial.

Dengan banyaknya bantuan yang diberikan, diplomasi vaksin China layak diacungi jempol. Sebagai negara yang pertama yang mengidentifikasi Covid-19, China mengubah citranya menjadi negara penolong.

Namun diplomasi vaksin China terancam gagal dengan munculnya berbagai persoalan mengenai vaksin buatannya.

Dari laporan India Narrative pada Sabtu (17/7), sebagian besar negara pengguna vaksin Covid-19 "Made in China" seperti Sinovac dan Sinopharm saat ini justru tengah dilanda gelombang kedua.

Mulai dari Seychelles, Bahrain, Mongolia, Chili, hingga Indonesia yang menggunakan vaksin buatan China sebagai vaksin utama dilaporkan tengah menghadapi gelombang kedua Covid-19 yang mematikan.

Di Indonesia, rekor infeksi harian pecah pada Kamis (15/7), dengan 56.757 kasus Covid-19, dengan 982 kematian.

Keraguan terhadap efektivitas vaksin buatan China membuat sejumlah negara mempertimbangkan metode mencampur vaksin dan dosis booster.

Thailand sendiri sudah mengizinkan metode campur vaksin, dengan dosis pertama dari Sinovac dan dosis kedua dari AstraZeneca untuk meningkatkan keampuhan melawan virus.

Pertanyaan mengenai keampuhan vaksin buatan China juga membuat beberapa negara melarang pelancong dari negara-negara yang menggunakan vaksin tersebut untuk masuk.

Di samping itu, saat ini juga muncul persoalan mengenai harga yang ditawarkan China untuk vaksinnya.

Sebuah studi yang dilakukan Observer Research Foundation (ORF) menyebut, walaupun Presiden Xi Jinping telah menyebut vaksin buatan China sebagai barang publik global, namun nyatanya pendekatan dan harga yang ditawarkan oleh Beijing bias.

"Laporan tentang diplomasinya yang bersifat preferensial terhadap beberapa pihak telah menyebabkan banyak kegemparan. Agaknya, Sri Lanka membayar 15 dolar AS per dosis untuk Sinopharm, sementara Nepal dan Bangladesh hanya membayar 10 dolar AS per dosis," kata studi ORF.