SANCAnews.id

SANCAnews – Pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021.

Jangan perpanjang PPKM Darurat, jika Pemerintah tidak siap untuk memberikan bantuan pangan yang mencukupi kepada rakyat menengah bawah yang terdampak.

Demikian disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Mirah Sumirat, melalui keterangannya yang diterima Redaksi, Senin (19/7).

Mirah Sumirat mengatakan, PPKM Darurat yang sudah berjalan sejak 3 Juli 2021 itu telah berdampak pada menurunnya ekonomi rakyat secara drastis. Banyak perusahaan yang kesulitan dalam berusaha, yang berakibat pada terjadinya “tsunami” pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kalaupun tidak melakukan PHK, banyak perusahaan yang harus merumahkan pekerjanya dan tidak membayar upah sesuai yang seharusnya. Pada akhirnya, karena tidak lagi memiliki penghasilan, maka rakyat akan mengalami kemiskinan dan kelaparan.

Saat ini, lanjut Mirah, masyarakat yang semula berada di kelas menengah juga mulai terdampak karena ada yang di-PHK, minimal dipotong upahnya.

Bisa dibayangkan, jika kelas menengah saja sudah mulai kesulitan, bagaimana masyarakat di kelas bawah? Pemerintah harus benar-benar mempersiapkan dan menyalurkan bantuan pangan jika ingin memperpanjang PPKM Darurat, tegas Mirah.

Selain itu, Aspek Indonesia juga menyoroti pelaksanaan PPKM Darurat yang dinilai tidak efektif. Terlebih lagi, di lapangan banyak terjadi sikap arogan petugas kepada rakyat dan pedagang kecil.

Seharusnya yang diantisipasi oleh petugas adalah mengatur agar tidak terjadi kerumunan, bukan malah menutup atau mengintimidasi pedagang yang sedang mencari rezeki.

Aspek Indonesia juga menyoroti kembali soal masih masuknya tenaga kerja asing di masa PPKM, khususnya asal China, yang selalu terjadi setiap kali adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

Di satu sisi, kata Mirah, rakyat sendiri dipersulit aktivitas dan mobilitasnya, bahkan diberikan sanksi denda atau penjara. Namun TKA asal China selalu mendapat perlakuan khusus untuk mudah masuk Indonesia. Bahkan kedatangan mereka selalu dibela oleh pejabat Pemerintah.

Untuk itu, Aspek Indonesia meminta Pemerintah lebih serius dalam melindungi hak kesehatan dan hak hidup layak seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan memberikan bantuan pangan untuk seluruh rakyat yang terdampak pandemi, khususnya rakyat menengah ke bawah dan orang lanjut usia.

Kemudian, memberikan subsidi upah bagi seluruh rakyat yang terdampak, seperti para korban PHK, pekerja yang dirumahkan, dan pekerja yang tidak dibayar upahnya.

Pun memberikan bantuan sosial dan modal untuk pedagang usaha kecil dan menengah yang terdampak. Membantu biaya pendidikan untuk anak-anak yang orang tuanya terdampak pandemi Covid-19.

Terakhir, memberikan subsidi biaya pemeriksaan kesehatan kepada pekerja untuk swab antigen dan tes PCR. Sebab banyak perusahaan yang meminta pekerjanya untuk melakukan swab antigen dan PCR secara mandiri atau biaya sendiri.

Persyaratan dari perusahaan ini tentunya akan semakin memberatkan para pekerja. Karena pekerja sudah dipotong upahnya namun masih harus menanggung biaya swab antigen atau PCR sendiri.

SANCAnews – Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, disebut pernah mengusulkan lockdown ke Presiden Jokowi untuk mengatasi COVID-19. Asisten Bidang Media Menko Kemaritiman dan Investasi, Singgih Widiyastono mengungkapkan, usulan itu disampaikan Luhut di masa-masa pertama kasus COVID-19 di Indonesia.

"Kalau teman-teman pernah lihat usulan pas COVID-19 pertama, beliau ajuin lockdown dan akhirnya Presiden enggak izinin itu betul semua," kata Singgih melalui akun media sosialnya, Minggu (18/7).

Singgih telah mengizinkan kumparan mengutip unggahannya tersebut. Singgih yang menyatakan bersama Luhut setiap hari, menuturkan penolakan usul lockdown oleh Presiden Jokowi itu, sempat membuat Luhut terdiam beberapa saat. "Dia sempat diam dan enggak lama Presiden telepon bahwa Presiden enggak mau lihat banyak orang enggak bisa makan," ujar mantan penggiat di komunitas 'Teman Ahok' itu. 

"Pak Menko diam dan langsung perintahkan semua stafnya cari solusi selain lockdown dan hitung bansos. Apa saja yang kiranya bisa dibuat sama negara untuk kurangi beban masyarakat. Akhirnya ada PSBB Jilid 1," lanjutnya.

Dari dokumentasi pemberitaan kumparan, saat kasus COVID-19 mencuat di pertengahan Maret 2020, pembahasan penanganannya memang berlangsung di kantor Luhut. Saat itu sempat beredar foto tangkapan layar, materi presentasi yang dimaknai akan dilakukan lockdown.

Kemudian pemerintah mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena jika diberlakukan lockdown atau karantina wilayah, akan menekan kondisi ekonomi masyarakat.

SANCAnews – Habib Rizieq Shihab (HRS) menyebut pernyataan Amien Rais yang menyatakan TNI-Polri tidak terlibat dalam kasus Km 50 terlalu prematur. Menurut Rizieq, pernyataan Amien Rais tersebut sangat blunder.

Pendapat Rizieq itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. Rizieq disebut menolak keras pernyataan Amien Rais.

"Bahwa pernyataan Amien Rais terlalu prematur, karena itu urusan nanti saat pembuktian di Pengadilan HAM," kata Aziz, dalam Maklumat Tim Advokasi Habib Rizieq Shihab yang diunggahnya melalui WhatsApp Story, Senin (19/7/2021).

Rizieq menilai pernyataan Amien Rais sangat blunder. Menurut dia, hal itu dapat merugikan korban dan keluarga 6 anggota laskar FPI yang tewas dalam kasus Km 50.

"Bahwa pernyataan Amien Rais sangat blunder, karena merugikan tim dan korban serta keluarganya, sebaliknya untungkan pihak lawan," lanjutnya.

Aziz mengungkapkan Rizieq berpendapat bahwa pernyataan Amien Rais bisa menjadi bumerang bagi TP3. Selain itu, pernyataan Amien Rais dinilai kontraproduktif.

"Bahwa pernyataan Amien Rais jadi bumerang bagi TP3, karena Amien Rais ada dalam Tim TP3 dan pernyataan tersebut bisa menguatkan skenario rezim via polisi bahwa tragedi Km 50 hanya pelanggaran kriminal biasa," tutur Aziz.

"Bahwa pernyataan Amien Rais kontraproduktif, sehingga jadi celah dimanfaatkan lawan, sehingga rezim via Menko Polhukam Mahfud Md langsung kesenangan dengan pernyataan Amien Rais tersebut," lanjutnya.

Rizieq juga berpendapat bahwa kemungkinan keterlibatan TNI, Polri, dan BIN dalam kasus itu masih besar. Mengingat selama ini dugaan sejumlah jenderal terlibat masih ada.

"Bahwa selama ada dugaan kuat keterlibatan sejumlah jenderal dan dilakukan secara sistematis dengan garis hirarki komando dan melibatkan beberapa institusi, seperti TNI dan Polri serta BIN, maka dugaan kemungkinan keterlibatan institusi sangat besar, sekurangnya ada abuse of power dalam institusi TNI dan Polri serta BIN," kata Aziz.

Karena itu, kata Aziz, Rizieq menolak keras pernyataan Amien Rais. Dia menegaskan Rizieq tetap mendukung dan mengapresiasi kerja keras TP3 untuk menyeret semua yang terlibat dalam kasus Km 50 ke pengadilan HAM.

"Karenanya, Imam Besar Habib Rizieq Shihab menolak keras pernyataan Amien Rais tersebut demi tegaknya keadilan bagi para korban pembantaian Km 50 dan keluarganya. Dan Imam Besar Habib Rizieq Shihab tetap mendukung dan mengapresiasi kerja keras TP3 untuk menyeret semua yang terlibat pembantaian Km 50 tanpa terkecuali ke pengadilan HAM nasional maupun internasional, karena merupakan pelanggaran HAM beras dan kejahatan kemanusiaan luar biasa," papar dia.

Sebelumnya diberitakan, TP3 meluncurkan buku putih yang berisi fakta-fakta peristiwa penembakan 6 anggota laskar pengawal Habib Rizieq versi penelusuran TP3. Amien Rais mengatakan TNI dan Polri tidak terlibat dalam kasus tersebut.

"Setelah membaca dengan baik buku putih ini, secara kelembagaan ini penting, Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dari pelanggaran HAM berat itu, alhamdulillah kita bersyukur ya," kata Amien Rais.

SANCAnews – Komunikolog politik Tamil Selvan menilai ada pihak yang ingin menjerumuskan Presiden di balik rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pasalnya, Tamil melihat, selama ini tidak ada skema dan prediksi yang jelas dari pemerintah untuk menghalau laju penularan Covid-19. PPKM Darurat, justru berpotensi menimbulkan kericuhan sosial dan politik.

"Pemerintah akan melakukan kesalahan fatal dengan melanjutkan PPKM Darurat, karena jika pergerakan ekonomi di arus bawah terhenti, masyarakat akan khilaf dan ini sangat tidak baik. Belum lagi arogansi para petugas dilapangan yang mencoreng wajah pemerintah," kata Tamil kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/7).

Ketua Umum Forum Politik Indonesia (FPI) ini menduga kuat, ada pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang ingin terus menari di tengah pandemi Covid-19. Dugaan ini bisa kemungkinan benar jika melihat struktur pemerintah daerah tidak optimal dalam bergerak dalam melakukan upaya percepatan vaksinasi.

"Diseluruh Indonesia itu ada Kelurahan dan Kepala Desa, jika vaksin di gerakan melalui perangkat mereka maka dalam hitungan hari urusan vaksin akan selesai. Nah, dengan banyaknya alasan yang diutarakan pihak pemerintah, saya justru melihat ada oknum dipusat dan daerah yang ingin terus menari dikondisi Covid ini, dan ingin menjerusmuskan Pak Presiden. Ini bahaya yang perlu diantisipasi," bebernya.

Bagi Tamil, alasan terbatasnya vaksinator atau tenaga kesehatan dalam proses vaksinasi tidak bisa dijadikan dasar. Sebab, sumber daya yang dimiliki mahasiswa akademi keperawatan, kebidanan dan kedokteran yang ada jumlahnya melimpah.

"Jika kita ingin mencari solusi kita akan mengesampingkan alasan, ini justru alasan demi alasan yang dikedepankan. Kalau problemnya nakes, kita bisa organisir seluruh Akper, Akbid dan mahasiswa kedokteran di Indonesia. Jadi tidak ada alasan," demikian Tamil.

Pria yang akrab disapa kang Tamil ini menyarankan PPKM segera dihentikan dan pemerintah fokus pada percepatan vaksin, karena hanya melalui metode vaksin terbukti meminimalisir dampak virus corona atau covid-19.

SANCAnews –  Rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakat (PPKM) Darurat yang seharusnya berakhir tanggal 20 Juli menuai pro kontra dan penolakan.

Penolakan itu salah satunya disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Khairil Hanif Nasution.

Khairil mengatakan, penolakan pada rencana perpanjangan PPKM Darurat karena kebijakan itu berjalan tidak efektif dan gagal menekan laju penyebaran Covid-19.

"Saya meminta pemerintah pusat untuk sesegera mungkin mengevaluasi dan mencabut wacana untuk memperpanjang PPKM Darurat," ujar Khairil kepada wartawan, Minggu (18/7).

Menurutnya, akan banyak dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat jika saja PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3 Juli kemudian diperpanjang.

"Karena jika ini terus diperpanjang maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari baik dalam aspek hukum, ekonomi, kebutuhan pangan dan sosialnya," terangnya.

Dia berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan suara-suara dari elemen masyarakat yang keberatan PPKM Darurat diperpanjang.

"Sudah banyak mahasiswa, pedagang dan buruh yang menolak atas wacana perpanjangan PPKM Darurat tersebut, seperti yang kita lihat sekarang di lapangan," pungkasnya.

Sampai saat ini banyak usulan tentang pembatalan penerapan PPKM darurat.

Salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat karena para pelaku usaha di tingkat bawah mengalami gejolak karena tidka menjaankan aktivitasnya. (rmol)