SANCAnews.id

SANCAnews – Rezim Joko Widodo dianggap kejam karena mengecilkan jumlah testing di tengah kasus penyebaran virus Covid-19 semakin mengganas.

"Jika kita mencermati data resmi dari Satgas Covid saya kok melihat pemerintah ini terlihat kejam ya," ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/7).

Karena kata Ubedilah, saat dicermati data positif Covid-19 pada 15 Juli, jumlah konfirmasi positif lebih dari 56 ribu dengan jumlah testing 250 ribu dan positivity rate-nya 41 persen.

Selanjutnya pada 16 Juli, jumlah konfirmasi positif lebih dari 54 ribu dengan jumlah testing 250 ribu dan positivity ratenya 46 persen.

Lalu pada 17 Juli, jumlah konfirmasi positif lebih dari 52 ribu dengan jumlah testing 250 ribu dan positivity rate-nya 40 persen.

Akan tetapi pada 18 Juli, jumlah konfirmasi positif lebih dari 44 ribu dengan jumlah testing 190 ribu dan positivity rate-nya 47 persen.

"Data di atas menunjukan bahwa jumlah testing dikurangi secara drastis. Ini berarti jika tidak dikurangi jumlah testing-nya maka sesungguhnya memungkinkan kasus positif dan kematiannya jauh lebih besar dari data yang dipublikasi," kata Ubedilah.

Ubedilah pun lantas mempertanyakan alasan pemerintah mengurangi jumlah testing yang dilakukan.

"Problemnya mengapa jumlah testingnya dikurangi? Kurang biaya? padahal anggaran untuk penanggulangan covid terus naik. Bahkan tahun ini naik dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun, bertambah Rp 45,32 triliun," jelas Ubedilah.

Sehingga, Ubedilah menilai bahwa rezim Jokowi kejam karena anggaran naik, tetapi jumlah testing terus dikurangi.

"Sebab jika data kurang aktual dan kurang valid risikonya strategi penanganan bisa keliru dan itu membahayakan keselamatan warga negara. Kejam!" pungkas Ubedilah.

Informasi dari Data Satgas Covid-19, kematian dalam sehari per Senin (19/7) mencapai angka tertinggi yakni 1.338 orang.

SANCAnews – Masjid Jami Wali Al-Mamur di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, rencananya bakal tetap menggelar salat Idul Adha besok. Pelaksanaan salat Id itu bakal menerapkan protokol kesehatan (prokes).

"Ada, menyelenggarakan salat Id besok (Selasa, 20/7)," kata Juru Pelihara Gapura Paduraksa di Masjid Jami Wali Al-Ma'mur Desa Jepang, Fatkhur Rokhman Aziz, saat dihubungi detikcom, Senin (19/7/2021).

Dia mengatakan salat Id di Masjid Jami Wali Al-Mamur bakal digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari menjaga jarak, mencuci tangan, hingga membatasi jumlah Jemaah, "Tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat," ujar dia.

Dihubungi terpisah, Sekdes Jepang, Ngadiman, mengaku belum mengetahui masjid mana saja di desanya yang akan tetap menggelar salat Id besok. Dia mengatakan sudah mengedarkan surat imbauan agar tidak menyelenggarakan salat Id ke masjid-masjid.

"Sampai ini belum tahu pasti masjid kami yang menyelenggarakan salat ini. Kami sudah mengedarkan surat imbauan dari Kementerian Agama terkait meniadakan salat Id di masjid-masjid," ujar Ngadiman.

Ngadiman menyebut kasus Corona di desanya sempat nihil. Namun, saat ini ada dua keluarga yang terpapar dan sedang menjalani isolasi mandiri.

"Kasus Corona di Jepang kemarin sempat nol. Cuma ini ada dua keluarga yang kena. Mereka isolasi di rumah," terang Ngadiman.

Sementara itu, Kanwil Kemenag Jateng sudah mengingatkan salat Idul Adha 1442 H/2021 tidak digelar di lapangan, masjid, dan musala. Pelaksanaan salat Id bisa di rumah karena masih tingginya penyebaran virus Corona atau COVID-19.

Kepala Kanwil Kemenag Jateng, Mustain Ahmad, membenarkan aturan tersebut dan bukan merupakan imbauan melainkan harus dilaksanakan dalam kondisi pandemi saat ini.

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh umat muslim untuk bisa memetik hikmah pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim AS terkait peringatan hari raya Idul Adha 2021.

Sebab, pada perayaan tahun ini umat muslim di Indonesia harus dihadapkan dengan situasi kritis akibat penyebaran Covid-19.

Jokowi menceritakan kalau Nabi Ibrahim AS telah mewariskan keteladanan kepada umat muslim di mana betapa pentingnya keimanan, ketakwaan, keikhlasan untuk berkorban tanpa keraguan demi menjalankan perintah Allah SWT.

Keteladanan itu sejatinya bisa diamalkan oleh umat muslim pada kondisi sekarang ini.

"Di tengah pandemi saat ini kita perlu kesediaan lebih banyak berkorban banyak lagi. Mengorbankan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan masyarakat serta sesama," kata Jokowi dalam acara Takbir Akbar Virtual yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/7/2021) malam.

Dengan melihat situasi akan dampak dari penyebaran Covid-19 sekarang ini, Jokowi menilai hal tersebut menjadi momen yang tepat untuk menguatkan solidaritas dalam semangat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah isnaniyah.

Menurutnya itu akan mampu melipatgandakan energi sesama manusia untuk menghimpun kekuatan serta optimis bangkit bersama.

Selain itu, Jokowi juga mengajak umat muslim untuk mengoptimalkan ikhtiar lahiriyah dan ikhtiar batiniyah.

"Kita berikhtiar bersama dengan disiplin mematuhi prokes memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengisolasi diri bagi yang bergejala dan memberikan bantuan untuk sesama," ucapnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga kembali mengajak umat muslim untuk memetik hikmah pengorbanan Nabi Ibrahim AS.

Itu bisa dipraktikkan ketika perayaan hari raya Idul Adha di mana umat muslim harus menggelar takbir dan salat di rumah masing-masing.

Terakhir, ia pun mengajak seluruh umat muslim untuk bisa mendoakan supaya pandemi Covid-19 segera berakhir dan untuk pasien-pasien yang tengah berjuang bisa diberikan kesembuhan.

SANCAnews – Pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021.

Jangan perpanjang PPKM Darurat, jika Pemerintah tidak siap untuk memberikan bantuan pangan yang mencukupi kepada rakyat menengah bawah yang terdampak.

Demikian disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Mirah Sumirat, melalui keterangannya yang diterima Redaksi, Senin (19/7).

Mirah Sumirat mengatakan, PPKM Darurat yang sudah berjalan sejak 3 Juli 2021 itu telah berdampak pada menurunnya ekonomi rakyat secara drastis. Banyak perusahaan yang kesulitan dalam berusaha, yang berakibat pada terjadinya “tsunami” pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kalaupun tidak melakukan PHK, banyak perusahaan yang harus merumahkan pekerjanya dan tidak membayar upah sesuai yang seharusnya. Pada akhirnya, karena tidak lagi memiliki penghasilan, maka rakyat akan mengalami kemiskinan dan kelaparan.

Saat ini, lanjut Mirah, masyarakat yang semula berada di kelas menengah juga mulai terdampak karena ada yang di-PHK, minimal dipotong upahnya.

Bisa dibayangkan, jika kelas menengah saja sudah mulai kesulitan, bagaimana masyarakat di kelas bawah? Pemerintah harus benar-benar mempersiapkan dan menyalurkan bantuan pangan jika ingin memperpanjang PPKM Darurat, tegas Mirah.

Selain itu, Aspek Indonesia juga menyoroti pelaksanaan PPKM Darurat yang dinilai tidak efektif. Terlebih lagi, di lapangan banyak terjadi sikap arogan petugas kepada rakyat dan pedagang kecil.

Seharusnya yang diantisipasi oleh petugas adalah mengatur agar tidak terjadi kerumunan, bukan malah menutup atau mengintimidasi pedagang yang sedang mencari rezeki.

Aspek Indonesia juga menyoroti kembali soal masih masuknya tenaga kerja asing di masa PPKM, khususnya asal China, yang selalu terjadi setiap kali adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

Di satu sisi, kata Mirah, rakyat sendiri dipersulit aktivitas dan mobilitasnya, bahkan diberikan sanksi denda atau penjara. Namun TKA asal China selalu mendapat perlakuan khusus untuk mudah masuk Indonesia. Bahkan kedatangan mereka selalu dibela oleh pejabat Pemerintah.

Untuk itu, Aspek Indonesia meminta Pemerintah lebih serius dalam melindungi hak kesehatan dan hak hidup layak seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan memberikan bantuan pangan untuk seluruh rakyat yang terdampak pandemi, khususnya rakyat menengah ke bawah dan orang lanjut usia.

Kemudian, memberikan subsidi upah bagi seluruh rakyat yang terdampak, seperti para korban PHK, pekerja yang dirumahkan, dan pekerja yang tidak dibayar upahnya.

Pun memberikan bantuan sosial dan modal untuk pedagang usaha kecil dan menengah yang terdampak. Membantu biaya pendidikan untuk anak-anak yang orang tuanya terdampak pandemi Covid-19.

Terakhir, memberikan subsidi biaya pemeriksaan kesehatan kepada pekerja untuk swab antigen dan tes PCR. Sebab banyak perusahaan yang meminta pekerjanya untuk melakukan swab antigen dan PCR secara mandiri atau biaya sendiri.

Persyaratan dari perusahaan ini tentunya akan semakin memberatkan para pekerja. Karena pekerja sudah dipotong upahnya namun masih harus menanggung biaya swab antigen atau PCR sendiri.

SANCAnews – Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, disebut pernah mengusulkan lockdown ke Presiden Jokowi untuk mengatasi COVID-19. Asisten Bidang Media Menko Kemaritiman dan Investasi, Singgih Widiyastono mengungkapkan, usulan itu disampaikan Luhut di masa-masa pertama kasus COVID-19 di Indonesia.

"Kalau teman-teman pernah lihat usulan pas COVID-19 pertama, beliau ajuin lockdown dan akhirnya Presiden enggak izinin itu betul semua," kata Singgih melalui akun media sosialnya, Minggu (18/7).

Singgih telah mengizinkan kumparan mengutip unggahannya tersebut. Singgih yang menyatakan bersama Luhut setiap hari, menuturkan penolakan usul lockdown oleh Presiden Jokowi itu, sempat membuat Luhut terdiam beberapa saat. "Dia sempat diam dan enggak lama Presiden telepon bahwa Presiden enggak mau lihat banyak orang enggak bisa makan," ujar mantan penggiat di komunitas 'Teman Ahok' itu. 

"Pak Menko diam dan langsung perintahkan semua stafnya cari solusi selain lockdown dan hitung bansos. Apa saja yang kiranya bisa dibuat sama negara untuk kurangi beban masyarakat. Akhirnya ada PSBB Jilid 1," lanjutnya.

Dari dokumentasi pemberitaan kumparan, saat kasus COVID-19 mencuat di pertengahan Maret 2020, pembahasan penanganannya memang berlangsung di kantor Luhut. Saat itu sempat beredar foto tangkapan layar, materi presentasi yang dimaknai akan dilakukan lockdown.

Kemudian pemerintah mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena jika diberlakukan lockdown atau karantina wilayah, akan menekan kondisi ekonomi masyarakat.