SANCAnews.id

SANCAnews – Habib Rizieq Shihab (HRS) menyebut pernyataan Amien Rais yang menyatakan TNI-Polri tidak terlibat dalam kasus Km 50 terlalu prematur. Menurut Rizieq, pernyataan Amien Rais tersebut sangat blunder.

Pendapat Rizieq itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. Rizieq disebut menolak keras pernyataan Amien Rais.

"Bahwa pernyataan Amien Rais terlalu prematur, karena itu urusan nanti saat pembuktian di Pengadilan HAM," kata Aziz, dalam Maklumat Tim Advokasi Habib Rizieq Shihab yang diunggahnya melalui WhatsApp Story, Senin (19/7/2021).

Rizieq menilai pernyataan Amien Rais sangat blunder. Menurut dia, hal itu dapat merugikan korban dan keluarga 6 anggota laskar FPI yang tewas dalam kasus Km 50.

"Bahwa pernyataan Amien Rais sangat blunder, karena merugikan tim dan korban serta keluarganya, sebaliknya untungkan pihak lawan," lanjutnya.

Aziz mengungkapkan Rizieq berpendapat bahwa pernyataan Amien Rais bisa menjadi bumerang bagi TP3. Selain itu, pernyataan Amien Rais dinilai kontraproduktif.

"Bahwa pernyataan Amien Rais jadi bumerang bagi TP3, karena Amien Rais ada dalam Tim TP3 dan pernyataan tersebut bisa menguatkan skenario rezim via polisi bahwa tragedi Km 50 hanya pelanggaran kriminal biasa," tutur Aziz.

"Bahwa pernyataan Amien Rais kontraproduktif, sehingga jadi celah dimanfaatkan lawan, sehingga rezim via Menko Polhukam Mahfud Md langsung kesenangan dengan pernyataan Amien Rais tersebut," lanjutnya.

Rizieq juga berpendapat bahwa kemungkinan keterlibatan TNI, Polri, dan BIN dalam kasus itu masih besar. Mengingat selama ini dugaan sejumlah jenderal terlibat masih ada.

"Bahwa selama ada dugaan kuat keterlibatan sejumlah jenderal dan dilakukan secara sistematis dengan garis hirarki komando dan melibatkan beberapa institusi, seperti TNI dan Polri serta BIN, maka dugaan kemungkinan keterlibatan institusi sangat besar, sekurangnya ada abuse of power dalam institusi TNI dan Polri serta BIN," kata Aziz.

Karena itu, kata Aziz, Rizieq menolak keras pernyataan Amien Rais. Dia menegaskan Rizieq tetap mendukung dan mengapresiasi kerja keras TP3 untuk menyeret semua yang terlibat dalam kasus Km 50 ke pengadilan HAM.

"Karenanya, Imam Besar Habib Rizieq Shihab menolak keras pernyataan Amien Rais tersebut demi tegaknya keadilan bagi para korban pembantaian Km 50 dan keluarganya. Dan Imam Besar Habib Rizieq Shihab tetap mendukung dan mengapresiasi kerja keras TP3 untuk menyeret semua yang terlibat pembantaian Km 50 tanpa terkecuali ke pengadilan HAM nasional maupun internasional, karena merupakan pelanggaran HAM beras dan kejahatan kemanusiaan luar biasa," papar dia.

Sebelumnya diberitakan, TP3 meluncurkan buku putih yang berisi fakta-fakta peristiwa penembakan 6 anggota laskar pengawal Habib Rizieq versi penelusuran TP3. Amien Rais mengatakan TNI dan Polri tidak terlibat dalam kasus tersebut.

"Setelah membaca dengan baik buku putih ini, secara kelembagaan ini penting, Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dari pelanggaran HAM berat itu, alhamdulillah kita bersyukur ya," kata Amien Rais.

SANCAnews – Komunikolog politik Tamil Selvan menilai ada pihak yang ingin menjerumuskan Presiden di balik rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pasalnya, Tamil melihat, selama ini tidak ada skema dan prediksi yang jelas dari pemerintah untuk menghalau laju penularan Covid-19. PPKM Darurat, justru berpotensi menimbulkan kericuhan sosial dan politik.

"Pemerintah akan melakukan kesalahan fatal dengan melanjutkan PPKM Darurat, karena jika pergerakan ekonomi di arus bawah terhenti, masyarakat akan khilaf dan ini sangat tidak baik. Belum lagi arogansi para petugas dilapangan yang mencoreng wajah pemerintah," kata Tamil kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/7).

Ketua Umum Forum Politik Indonesia (FPI) ini menduga kuat, ada pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang ingin terus menari di tengah pandemi Covid-19. Dugaan ini bisa kemungkinan benar jika melihat struktur pemerintah daerah tidak optimal dalam bergerak dalam melakukan upaya percepatan vaksinasi.

"Diseluruh Indonesia itu ada Kelurahan dan Kepala Desa, jika vaksin di gerakan melalui perangkat mereka maka dalam hitungan hari urusan vaksin akan selesai. Nah, dengan banyaknya alasan yang diutarakan pihak pemerintah, saya justru melihat ada oknum dipusat dan daerah yang ingin terus menari dikondisi Covid ini, dan ingin menjerusmuskan Pak Presiden. Ini bahaya yang perlu diantisipasi," bebernya.

Bagi Tamil, alasan terbatasnya vaksinator atau tenaga kesehatan dalam proses vaksinasi tidak bisa dijadikan dasar. Sebab, sumber daya yang dimiliki mahasiswa akademi keperawatan, kebidanan dan kedokteran yang ada jumlahnya melimpah.

"Jika kita ingin mencari solusi kita akan mengesampingkan alasan, ini justru alasan demi alasan yang dikedepankan. Kalau problemnya nakes, kita bisa organisir seluruh Akper, Akbid dan mahasiswa kedokteran di Indonesia. Jadi tidak ada alasan," demikian Tamil.

Pria yang akrab disapa kang Tamil ini menyarankan PPKM segera dihentikan dan pemerintah fokus pada percepatan vaksin, karena hanya melalui metode vaksin terbukti meminimalisir dampak virus corona atau covid-19.

SANCAnews –  Rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakat (PPKM) Darurat yang seharusnya berakhir tanggal 20 Juli menuai pro kontra dan penolakan.

Penolakan itu salah satunya disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Khairil Hanif Nasution.

Khairil mengatakan, penolakan pada rencana perpanjangan PPKM Darurat karena kebijakan itu berjalan tidak efektif dan gagal menekan laju penyebaran Covid-19.

"Saya meminta pemerintah pusat untuk sesegera mungkin mengevaluasi dan mencabut wacana untuk memperpanjang PPKM Darurat," ujar Khairil kepada wartawan, Minggu (18/7).

Menurutnya, akan banyak dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat jika saja PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3 Juli kemudian diperpanjang.

"Karena jika ini terus diperpanjang maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari baik dalam aspek hukum, ekonomi, kebutuhan pangan dan sosialnya," terangnya.

Dia berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan suara-suara dari elemen masyarakat yang keberatan PPKM Darurat diperpanjang.

"Sudah banyak mahasiswa, pedagang dan buruh yang menolak atas wacana perpanjangan PPKM Darurat tersebut, seperti yang kita lihat sekarang di lapangan," pungkasnya.

Sampai saat ini banyak usulan tentang pembatalan penerapan PPKM darurat.

Salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat karena para pelaku usaha di tingkat bawah mengalami gejolak karena tidka menjaankan aktivitasnya. (rmol)

SANCAnews – Dokter Tirta kembali bersuara mengenai PPKM darurat yang menurutnya butuh banyak pembenahan dan evaluasi. Ia menyebut, Pemerintah tidak perlu melaksanakan PPKM jika tidak mampu memberi makanrakyat.

Karena jika PPKM diteruskan, konfliknya akan mengarah pada konflik sosial antara yang punya uang dan tidak punya uang. Pada akun YouTube Karni Ilyas Club, dokter Tirta menyebutkan enam solusi yang bisa Luhut laksanakan jika mau PPKM darurat dipertegas.

Ia menyebut kondisi masyarakat yang terdampak PPKM ini sangat berat. Akan berbeda permasalahannya, jika Pemerintah mampu menjamin makan rakyat saat PPKM diberlakukan.

Dokter Tirta mencontohkan, ia menemukan kampung padat penduduk, dengan rumah berukuran empat kali empat meter. Lalu di rumah dengan ukuran tersebut, tinggal empat kepala keluarga (KK).

Baca Juga: Karyawan Hotel dan Restoran di Sumsel Banyak Belum Divaksin COVID-19, Ini Langkah PHRI

"Bisa banyangkan jika ada yang isoman. Mana bisa, orang mereka tidur sudah kayak tahanan. Jika satu kena, maka yang lain tertular. Belum lagi, jika ada yang terinfeksi, lalu tidak bisa tidur malah duduk di pos ronda," beber Dokter Tirta.

Ia pun menyebut jika pendemi COVID ini bukan menghancurkan sistem, namun makin memperlihatkan bobroknya sistem pemerintahan saat ini.

"Sehingga, solusinya jika pemerintah mau PPKM maka ngasih makan, jika tidak bisa makan maka jangan PPKM," ujar Dokter Tirta.

Lalu yang kedua, menghemat anggaran yang tidak perlu. Misalnya bansos lebih baik diarahkan untuk vaksinasi COVID 19 guna memperbanyak vaksinasi.

"Sementara yang mendapatkan gaji bulanan seperti ASN, pejabat anggota MPR dan DPR lebih baik WFH saja. Sementara orang yang tidak bekerja bulanan, maka dipersilakan kerja," sambung ia.

Mereka yang tidak bekerja bulanan ini yang menjadi prioritas divaksin COVID 19.

Lalu dokter Tirta mengungkapkan jika isoman itu bukan hanya obat yang diperlukan. Mengingat obat ialah pengurang rasa gejala, namun rakyat yang isoman membutuhkan nutrisi.

Karena itu, pemerintah harus bisa mendapatkan data update mengenai pasien yang isoman namun tidak punya uang.

"Isoman itu terpenting bukan obat, namun nutrisi, pendataan yang isoman secara cepat dan digital, sasarannya ialah isoman tapi tanpa punya duit. Tapi ngomong pendataan digital, belum juga maksimal," sambung ia.

Terakhir, dokter Tirta mengungkapkan jika Pemerintah lebih baik meminta maaf, mengaku salah hingga rakyat legowo.

"Orang - orang terkait yang memangku kebijakan ini harus bisa mengakui kondisi, minta maaf," tegas dia.

Jika kondisinya seperti saat ini, lalu PPKM diperpanjang maka yang akan terjai ialah konflik sosial.

"Konfliknya uang, mereka yang tidak punya uang akan berkonflik mereka yang punya, itu kenapa gaya hidup pejabat makin disorot," sambung ia.

Mereka yang berkemampuan sebaiknya juga saling membantu, misalnya gaji anggota DPR dan MPR sebaiknya disumbangkan. Langkah ini sebagai penghematan anggaran negara.

Misalnya, ia mencontohkan sudah menutup 40 gerai toko miliknya, namun tetap membayar 150 gaji pegawainya, "Uangnya dari mana?, dari sisa tabungan saya," aku Dokter Tirta. (suara)

SANCAnews – Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menilai perpanjangan PPKM Darurat membuktikan ketidaksanggupan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Novel meminta Luhut sebaiknya segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai koordinator PPKM Darurat.

"Saya rasa LBP harus mengundurkan diri karena jelas pernyataannya sudah tidak sanggup lagi mengatasi atau mengendalikan pandemi," kata Novel kepada , Minggu (18/7).

Novel mencurigai perpanjangan PPKM itu ada hubungannya dengan rencana China mengambil alih penanganan pandemi Covid-19.

"Memang ada permainan agar China mengambil alih penanganan yang bisa saja nanti justru makin leluasanya TKA masuk untuk sekaligus menjajah negeri ini," tegas Novel.

Di sisi lain, Novel menuding Luhut tidak bisa menumpas mafia virus asal Wuhan, Tiongkok itu.

Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat tidak berdasarkan keinginan rakyat sehingga tidak ada pengkajian secara cermat dan persiapan matang. Akibatnya, kasus Covid-19 justru terus meningkat.

Selain itu, sambungnya, membuat ekonomi makin ambruk menuju kehancuran.