SANCAnews.id

SANCAnews – Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Rusmayul Anwar, menyerahkan bantuan kepada para pedagang ikan yang tergabung dalam Koperasi pasar Painan di daerah itu.

Rusmayul Anwar mengatakan, bantuan tersebut berasal dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia  (RI), sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat saat ini dilanda masa Pandemi Covid - 19 yang telah berjalan satu tahun lebih sehingga mengakibatkan perekonomian kian melesu.

"Ini bantuan yang kita berikan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, sebagai bentuk kepedulian pemerintah. Mudah - mudahan dengan bantuan ini dapat meringankan beban mereka yang saat ini dilanda Pandemi Covid - 19," kata dia, saat menyerahkan bantuan kepada pedagang ikan pasar Painan, di Kenagarian Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai Pessel, Sabtu (17/7).

Dikatakannya, bantuan kepada pedagang ikan itu sebanyak 55 paket, diantaranya, Keranjang ikan, timbangan, baju, Sepatu dan Celemek.

Ia menghimbau, di masa Pandemi ini kepada para pedagang agar tetap mematuhi dan menjaga kedisiplinan menerapkan Protokol Kesehatan dalam melakukan aktivitasnya. Karena itu merupakan sebagai salah satu langkah untuk mencegah dan memutus mata rantai Covid - 19.

"Jadi, saya minta kepada pedagang untuk terus disiplin dan menerapkan protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas," ajaknya.

Disamping itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI atas kepeduliannya dalam membantu para pedagang di daerah itu.

Saat penyerahan bantuan itu, dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pessel, Andi Syafrinal dan sejumlah stekholder lainya. (Emil)

SANCAnews – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta agar masyarakat melaksanakan takbiran dan Salat Idul Adha di rumah masing-masing di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari persebaran Covid-19.

Menurutnya, Kemenag telah menerbitkan edaran No SE 17 tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat.

“Edaran ini antara lain mengatur terkait dengan peniadaan sementara kegiatan peribadatan di rumah ibadah. Artinya, di rumah-rumah ibadah tidak dilakukan kegiatan yang menghadirkan jemaah di masa PPKM Darurat ini,” ujar Yaqut dalam keterangannya, Sabtu (17/7).

Surat Edaran ini, kata Yaqut, juga mengatur penyelenggaraan takbiran. Menurutnya, takbiran di masjid atau musala yang berada pada wilayah PPKM Darurat ditiadakan sementara. Demikian juga dengan takbiran keliling, dalam bentuk arak-arakan, baik menggunakan kendaraan maupun jalan kaki, ditiadakan.

“Kemenag mempersilakan umat muslim untuk tetap melaksanakan takbiran tetapi di rumah saja. Karena itu tidak mengurangi sama sekali makna dari takbiran,” katanya.

“Tidak ada pelaksanaan Salat Iduladha di masjid atau lapangan pada wilayah PPKM darurat. Jadi, di wilayah PPKM Darurat, takbiran dan Salat Id dilakukan di rumah masing-masing,” tambahnya.

Yaqut menambahkan, ketentuan yang sama juga berlaku untuk wilayah di luar PPKM, tapi masuk dalam zona merah dan oranye. Takbiran dan Salat Iduladha di masjid atau musala yang masuk zona merah dan oranye juga ditiadakan, termasuk takbiran keliling.

“Jadi di luar wilayah PPKM yang masuk zona merah dan oranye, ketentuannya sama, takbiran dan salat Idul Adha di rumah,” ungkapnya.

Yaqut meminta masyarakat mematuhi edaran yang telah diterbitkan. Dijelaskan Yaqut, Islam mengajarkan umatnya untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemerintah. Taat kepada perintah Allah dan Rasul bersifat mutlak dan wajib hukumnya. Sedang taat pada Pemerintah bersifat muqayyad.

“Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan yang bertujuan melindungi masyarakat, maka wajib dipatuhi,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Yaqut, tidak melarang orang beribadah. Pemerintah justru menganjurkan umat beragama untuk beribadah serta mendoakan keselamatan negeri ini dan dunia supaya segera terbebas dari pandemi Covid -19.

“Namun, karena pandemi, pemerintah mengatur pelaksanaannya. Untuk Zona PPKM Darurat, Zona Merah dan Oranye, mari beribadah, takbiran, dan Salat Id di rumah,” pungkasnya. (jawapos)

SANCAnews – Barisan Ksatria Nusantara (BKN) resmi melaporkan KH Muhammad Najih Maimoen alias Gus Najih Maimoen, putra ulama kharismatik, KH Maimun Zubair atau Mbah Moen (alm) ke polisi.

Ulama KH Najih Maimoen dipolisikan karena diduga menyebarkan berita hoax soal vaksin Covid-19.

Laporan terhadap Gus Najih Maimoen diterima dengan nomor: STPA/451/VII/2021/Reskrimsus Polda Jateng pada Jumat, 16 Juli 2021.

“Alhamdulilah Gus Najih Maimun akhirnya resmi dilaporkan BKN (Barisan Ksatria Nusantara) dugaan menyebarkan berita bohong yang memecah belah dengan menyebut Pemerintah RI mendukung pembantaian massal lewat vaksin covid, sekaligus tuduhan membabi buta lainnya terhadap PBNU,” kata pengacara Muannas Aladaid, dikutip dari akun twitter pribadinya, @muannas_alaidid, dikutip dari pojoksatu, Sabtu (17/7).

Founder of Indonesian Cyber ini menyarankan agar aparat menangkap Gus Najih Maimoen.

“Beliau harus dipanggil kalo perlu tangkap aja, sikapnya belakangan ini sangat jauh dari ulama panutan NU Mbah Maimun & kiai NU lainnya, saya pribadi mendukung proses hukum terhadapnya,” tandas Muannas.

Laporan terhadap Gus Najih Maimun mendapat reaksi beragam dari warganet. Ada yang setuju, tapi tak sedikit pula yang menentang.

“Wuih dikit-dikit polisi, dikit-dikit tangkap. Dulu pimpinan Gontor Kiai Hasan Sahal dilaporkan. Sekarang pengasuh Al Anwar Gus Najih dilaporkan,” cetus @sambudi_99.

“Semua yang berbeda kok dimusuhi, jangan-jangan nanti kalo tiba-tiba revolusi dimulainya dari ponpes, bukan lagi dari kampus nih?,” sambungnya.

Komentar @sambudi_99 ditanggapi oleh Muannas Aladaid. Ia menyebut ulama juga bisa salah.

“Berbeda mata lu, fitnah & nyebar hoak itu melanggar hukum, coba liat videonya, ulama juga bisa salah kalo dibisikin hal sesat ke kupingnya, mau setinggi apapun ilmunya kalo gak punya akhlak & adab proses hukum harus sama terhadap semua warganegara, apalagi ini bkn bohong kesekiankalinya,” tandas Muannas.

Vaksin Boong-boongan

Sebelumnya, putra KH Maimun Zubair atau Mbah Moen (alm), KH Muhammad Najih Maimoen atau Gus Najih Maimun mengomentari program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

Gus Najih menilai bahwa program vaksin adalah upaya Cina untuk menguasai Indonesia.

Menurutnya, Cina punya cara menguasai Indonesia dengan cara memberikan vaksin, bukan dengan cara berperang.

“Jelas itu vaksinnya boong-boongan tuh. Yah, mungkin bukan vaksin itu tapi kitanya yang disuruh korban,” ujar Gus Najih lewat sebuah video yang diunggah oleh akun @WagimanDeep212_ dikutip pada Rabu (14/7).

“Tadi udah ada video Indonesia mendukung pembantaian massal ini berarti Indonesia dijajah China, memang China kepengen menguasai Indonesia menggantikan orang pribumi diganti dengan mereka, mau dibantai kita, tapi tidak lewat perang tapi lewat vaksin,” sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa beberapa tahun ke depan ada peristiwa kematian massal karena vaksin.

Di situlah, Cina akan pura-pura membantu Indonesia hingga akhirnya menguasai Indonesia seutuhnya.

“Ini ada tulisan lagi ini; Saya tidak bisa membayangkan bila masyarakat Indonesia banyak yang telah divaksin, setelah tahun depan atau dua sampai tiga tahun lagi bakal ada peristiwa kematian massal di Indonesia,” katanya membaca sebuah tulisan.

“Sudah jelas sekali, kita harus waspada. Sudah diprediksi dari Sri Bintang Pamungkas bahwa Cina mau menguasai Indonesia. Waspadalah, kalau bisa kita kompak. Mayoritas melawan,” tandas Gus Najih Maimoen. (pojoksatu)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo kecewa banyak menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri saat di dalam negeri menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Kekecewaan Presiden Jokowi itu membuat mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu tidak habis pikir.

"Saya heran kalau sekarang Bapak kecewa," ujar Said Didu di akun Twitter pribadinya, Sabtu (17/7).

Said didu menyebutkan, setidaknya ada tiga syarat dari dilakukannya perjalanan seorang menteri ke luar negeri.

"Menteri hanya bisa keluar negeri jika ada izin Presiden lewat Setkab, dan visa dinas baru bisa diurus kalau sudah ada izin," ternagnya.

"Ketiga, biaya perjalanan (tiket, hotel, uang saku) hanya bisa dibayar kalau ada izin," lanjut Said Didu.

Belakangan, publik diributkan dengan perjalanan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan M. Lutfi ke Amerika Serikat.

SANCAnews – Pengamat politik Emrus Sihombing kembali menghembuskan isu reshuffle di Kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di tengah Covid-19 yang makin gawat.

Emrus menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-reshuffle sejumlah Menteri yang menangani Covid-19 karena dinilai gagal.

Untuk diketahui, ada beberapa menteri yang terlibat dalam menangani pandemi Covid-19, diantaranya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Kemudian, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi Kordinator PPKM Darurat Jawa-Bali.

“Saya menyarankan menteri menangani kesehatan harus direshuffle karena gagal dalam mengatasi Covid-19,” ujarnya kepada Pojoksatu.id di, Sabtu (17/7/2021).

Ia menilai, beberapa menteri tersebut yang diberikan tugas menangani Covid-19, sudah gagal total mengatasi virus mematikan itu yang setiap hari pecah rekor.

“Melihat jumlah kasus Covid-19 belum dapat dikendalikan dan belum ada tanda-tanda menurun, inikan sudah gagal,” ucapnya.

Karena itu, Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) itu meminta Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin harus melakukan pertemuan khusus.

Hal tersebut, tambah Emrus untuk membahas masalah reshuffle Menteri-menteri dan lembaga yang membidangi aspek kesehatan.

“Presiden harus melakukan pertemuan khusus membicarakan kemungkinan melakukan reshuffle beberapa menteri dan Kepala Badan mengurus aspek kesehatan,” tuturnya.

Untuk diketahui, Jumlah pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia pada, Jumat (16/7) kemarin memecahkan rekor harian dengan 1.205 orang.

Dengan tambahan itu, akumulasi kasus kematian Covid-19 di Indonesia mencapai 71.397 orang.

Sebelum hari ini, rekor kematian Covid-19 terjadi pada Rabu (7/7). Saat itu tercatat ada 1.040 orang yang meninggal dunia.

Berdasarkan data laporan harian Covid-19 hari ini, provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi dua daerah penyumbang kasus kematian Covid-19 tertinggi.

Di Jawa Timur, dilaporkan ada 345 kasus kematian, sehingga akumulasi kasus kematian Covid-19 menjadi 15.225 orang.

Kemudian, di Jawa Tengah ada 255 kematian Covid-19. Tambahan itu membuat akumulasi kasus kematian menjadi 13.971 orang.

Kasus kematian tertinggi selanjutnya terjadi di Jawa Barat dengan 137 orang, dengan itu, akumulasi kasus kematian menjadi 7.165 orang.

Sementara itu di Jakarta dilaporkan ada 132 kasus kematian sehingga akumulasi menjadi 9.942 orang.

Sementara di DIY ada 65 kasus kematian. Tambahan itu membuat akumulasi kematian menjadi 2.249.

Berdasarkan data, ada dua provinsi yang mencatatkan nihil kematian Covid-19 per hari ini, yakni Maluku Utara dan Papua. Selain itu, tercatat ada 17 provinsi yang mencatatkan kematian di bawah 10 orang.

Di sisi lain, penambahan kasus sembuh hari ini di seluruh Indonesia mencapai28.079orang.

Tambahan itu membuat akumulasi kasus sembuh menjadi 2.204.491 orang.

Lima provinsi penyumbang kasus sembuh terbanyak secara berurutan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY. (pojoksatu)