SANCAnews.id

SANCAnews – Pakar komunikasi, Ade Armando turut mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kritik Ade Armando sebelumnya sudah didahului oleh sesama rekan pembawa acara di Cokro TV, yakni Denny Siregar.

Senada dengan Denny Siregar, Ade Armando menilai bahwa PPKM telah merugikan rakyat kecil yang menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Pak Jokowi, mohon hentikanlah PPKM ini,” katanya melalui akun twitter AdeArmando1 pada Sabtu, 17 Juli 2021.

“Rakyat menderita. Kalau saya sih bisa kerja di rumah. Rakyat tidak bisa. Mereka hanya bisa hidup kalau boleh keluar rumah,” lanjutnya.

Dosen Universitas Indonesia itu membagikan pernyataannya dengan sebuah video Denny Siregar yang mengkritik PPKM Darurat.

Dalam video itu, Denny mengawali pembahasannya dengan menyebutkan beberapa kasus di berbagai daerah di mana terjadi keributan antara pedagang kecil dan petugas PPKM Darurat.

Denny menilai bahwa etupan-letupan kecil di beberapa daerah ini sebenarnya adalah pertanda bahwa PPKM Darurat itu sudah ditolak mentah-mentah oleh masyarakat.

Ia mengaku khawatir bahwa letupan-letupan kecil itu akhirnya akan semakin membesar dan meluas.

“PPKM Darurat ini menurut saya bahaya kalau diteruskan atau diperpanjang,” ungkap pegiat media sosial itu.

Denny memgatakan bahwa situasi saat ini sangat berbeda dengan situasi di awal pandemi saat dilakukan Pembatasam Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Orang sudah pada muak dan ingin kembali bekerja. Setahun lebih bersabar dengan ini semua, tapi semua hal pasti ada batasnya,” ujarnya. (terkini)

SANCAnews – Dokter Tirta Mandira Hudhi kembali menyampaikan kritik terhadap pemerintah terkait kebijakan PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021.

Dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube Karni Ilyas Club, Jumat (16/7/2021) dr. Tirta mengaku bahwa ia tak setuju jika PPKM darurat diperpanjang.

Dokter Tirta menyebut, jika pemerintah tetap ingin menjalankan PPKM maka pemerintah harus bersedia menghidupi masyarakat. Jika tak bisa, maka lebih baik tak menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

"Kalau bisa, PPKM boleh tapi warga dihidupi, kalau nggak bisa menghidupi warga ya jangan PPKM, karena membiarkan warga di dalam rumah dan tidak bekerja sama sekali itu akan membuat mereka tertekan, nggak cari duit, dan kelaparan dan imunnya bahaya" ujar dr. Tirta dikutip BeritaHits.Id dari kanal Youtube Karni Ilyas Club, Sabtu, (17/7/2021).

Harus ada evaluasi

Lebih lanjut dr. Tirta menagih komitmen pemerintah untuk menjalankan PPKM sesuai dengan narasi. Jika setelah 12 hari tak ada dampak signifikan, maka PPKM perlu dievaluasi.

"Saya setuju aja PPKM, seperti yang dulu di 3 Juli, asalkan komit sesuai dengan narasi. Itu kan janjinya, sesuai dengan narasi, oke kita dukung," ucap dr. Tirta.

"Kalau setelah 12 hari nggak ada impact-nya, harus dievaluasi. Berarti mungkin PPKM ini gak efektif karena warga nggak dikasih makan," lanjutnya.

Tak usah PPKM jika tak beri makan rakyat

Sekali lagi dr. Tirta menyebut apabila pemerintah tak bisa memberi makan pada masyarakat selama PPKM, maka lebih baik tak usah di lanjutkan. Dokter Tirta juga meminta agar pemerintah mau mengakui kesalahan.

"Kalau memang gak bisa memberikan makan ke warga, gak usah ada PPKM, udah ngaku aja salah," katanya lagi.

Nilai PPKM darurat tidak efektif

Dokter Tirta juga menilai bahwa pelaksanaan PPKM darurat tidak efektif karena masih terjadi keramaian di banyak titik di Jakarta.

"Jakarta pun Sudirman doang, atau mungkin Mampang prapatan hari ini macet. Tapi kalau kita ke Lenteng Agung ya tetap rame, Pasar Minggu, Pasar Rebo, Kalimalang, itu tetep aja rame," ujar dr. Tirta.

Keramaian tersebut oleh dr. Tirta disebut terjadi karena warga yang terdesak kebutuhan sehingga harus tetap bekerja.

"Jadi memang nggak efektif, karena apa? Karena warga di sini keluar karena terpaksa buat kerja," pungkasnya. (suara)

SANCAnews – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

Permintaan maaf tersebut disampaikannya karena pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali yang belum optimal.

"Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali masih belum optimal," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, dilansir suara, Senin (17/7/2021).

Luhut menyebut, pihaknya bersama jajaran dan menteri/kepala lembaga terkait bakal terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian virus Delta bisa diturunkan.

Selain itu, pemerintah juga menjamin adanya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat.

Terkait PPKM Darurat, Luhut akan melaporkan evaluasinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Apapun keputusannya, akan diumumkan pada 2 atau 3 hari ke depan.

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut," ujarnya.

"Kami akan laporkan pada bapak presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," katanya.  []

SANCAnews – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih dibutuhkan untuk menekan laju kasus Covid-19. Namun pemerintah harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan tersebut.

"Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi menahan laju penularan Covid-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat," papar Sahroni dalam siaran pers.

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas rencana pemerintah yang sedang membuka opsi untuk perpanjangan masa waktu PPKM Darurat hingga 6 pekan. Namun menurut Sahroni, pemerintah juga harus betul-betul memastikan warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.

Dia mengatakan, pemenuhan kebutuhan ekonomi perlu benar-benar jadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah.

“Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," ujarnya.

Dia juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan, karena sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat. Sahroni mencontohkan aturan tersebut seperti perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh.

"Menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan," ungkap Sahroni. (suara)

SANCAnews – Sebagai salah satu upaya mencegah dan memutus mata rantai Covid-19, Keluarga Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Rusmayul Anwar, melaksanakan penyuntikan Vaksin pertama di Rumah Dinas Bupati setempat, Jumat (16/7).

Sebelum disuntik, seluruh keluarganya menjalani screening, terlebih dahulu. Setelah diketahui hasilnya memenuhi syarat tim kesehatan pun melakukan penyuntikan.

Saat pelaksanaan Vaksin tersebut Bupati pun langsung menyaksikan terlihat ia menggenakan baju kemeja warna biru.

"Hari ini, 21 orang (keluarga saya) telah melakukan Vaksin Pertama, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala," sebut Bupati Pesisir Selatan, Rusmayul Anwar.

Ia mengatakan, bahwasanya dalam melakukan vaksinasi itu tidak akan berbahaya bagi yang melakukannya. Apa sebab, karena pemerintah telah melakukan riset yang jelas sebelum pelaksanaan vaksin tersebut dilakukan.

"Untuk itu, saya juga mengajak kepada masyarakat untuk ikut Vaksinasi, karena ini salah satu upaya memutus penularan virus dan mengakhiri pandemi," terangnya.

Sebelumnya, pemerintah kabupaten pesisir selatan, mengintruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan Vaksin dalam upaya mencegah dan memutus mata rantai Covid-19 di daerah itu.

"Kalau ada ASN yang tidak mau suntik Vaksin, mereka akan kita beri sanksi yakni di tundanya untuk kenaikan pangkat sampai ada bukti menerima sertifikat Vaksin," ucapnya. 

Dikatakannya, dalam pemberian sanksi, tersebut kepala daerah bersama tim Satgas Covid-19 berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 14 tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

Maka dari itu, ASN maupun masyarakat tidak usah takut untuk di suntik Vaksin. Pasalnya pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik, hingga akhirnya vaksinasi dilahirkan untuk mencegah penularan Covid -19 meluas. (Emil)