SANCAnews.id

SANCAnews – Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 122 kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali tersisa tiga hari.

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, bakal mengumumkan evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 yang ia komandoi itu sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.

Hasil evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali tersebut akan disampaikan Luhut dalam jumpa pers virtual yang dilaksanakan secara virtual pada hari ini, Sabtu (17/7) pukul 16.30 WIB.

Selain mengumumkan hasil evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut juga akan mengumumkan tindak lanjut yang diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19, khususnya soal rencana perpanjangan masa pelaksanaannya yang sudah diwacanakan Menko PMK, Muhadjir Effendy.

"Rencananya akan ada pengumuman yang terkait itu (perpanjangan PPKM Darurat)," ujar juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, kepada wartawan, Jumat malam (16/7).

Wacana perpanjangan PPKM Darurat diungkap Menko PMK, Muhadjir Effendy, setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat sore (16/7).

Kata Muhadjir, Kepala Negara sudah memutuskan perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir bulan Juli ini, atau ditambah 11 hari dari ketetapan awal yaitu hingga tanggal 20 Juli. (rmol)

SANCAnews – Pakar komunikasi, Ade Armando turut mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kritik Ade Armando sebelumnya sudah didahului oleh sesama rekan pembawa acara di Cokro TV, yakni Denny Siregar.

Senada dengan Denny Siregar, Ade Armando menilai bahwa PPKM telah merugikan rakyat kecil yang menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Pak Jokowi, mohon hentikanlah PPKM ini,” katanya melalui akun twitter AdeArmando1 pada Sabtu, 17 Juli 2021.

“Rakyat menderita. Kalau saya sih bisa kerja di rumah. Rakyat tidak bisa. Mereka hanya bisa hidup kalau boleh keluar rumah,” lanjutnya.

Dosen Universitas Indonesia itu membagikan pernyataannya dengan sebuah video Denny Siregar yang mengkritik PPKM Darurat.

Dalam video itu, Denny mengawali pembahasannya dengan menyebutkan beberapa kasus di berbagai daerah di mana terjadi keributan antara pedagang kecil dan petugas PPKM Darurat.

Denny menilai bahwa etupan-letupan kecil di beberapa daerah ini sebenarnya adalah pertanda bahwa PPKM Darurat itu sudah ditolak mentah-mentah oleh masyarakat.

Ia mengaku khawatir bahwa letupan-letupan kecil itu akhirnya akan semakin membesar dan meluas.

“PPKM Darurat ini menurut saya bahaya kalau diteruskan atau diperpanjang,” ungkap pegiat media sosial itu.

Denny memgatakan bahwa situasi saat ini sangat berbeda dengan situasi di awal pandemi saat dilakukan Pembatasam Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Orang sudah pada muak dan ingin kembali bekerja. Setahun lebih bersabar dengan ini semua, tapi semua hal pasti ada batasnya,” ujarnya. (terkini)

SANCAnews – Dokter Tirta Mandira Hudhi kembali menyampaikan kritik terhadap pemerintah terkait kebijakan PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021.

Dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube Karni Ilyas Club, Jumat (16/7/2021) dr. Tirta mengaku bahwa ia tak setuju jika PPKM darurat diperpanjang.

Dokter Tirta menyebut, jika pemerintah tetap ingin menjalankan PPKM maka pemerintah harus bersedia menghidupi masyarakat. Jika tak bisa, maka lebih baik tak menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

"Kalau bisa, PPKM boleh tapi warga dihidupi, kalau nggak bisa menghidupi warga ya jangan PPKM, karena membiarkan warga di dalam rumah dan tidak bekerja sama sekali itu akan membuat mereka tertekan, nggak cari duit, dan kelaparan dan imunnya bahaya" ujar dr. Tirta dikutip BeritaHits.Id dari kanal Youtube Karni Ilyas Club, Sabtu, (17/7/2021).

Harus ada evaluasi

Lebih lanjut dr. Tirta menagih komitmen pemerintah untuk menjalankan PPKM sesuai dengan narasi. Jika setelah 12 hari tak ada dampak signifikan, maka PPKM perlu dievaluasi.

"Saya setuju aja PPKM, seperti yang dulu di 3 Juli, asalkan komit sesuai dengan narasi. Itu kan janjinya, sesuai dengan narasi, oke kita dukung," ucap dr. Tirta.

"Kalau setelah 12 hari nggak ada impact-nya, harus dievaluasi. Berarti mungkin PPKM ini gak efektif karena warga nggak dikasih makan," lanjutnya.

Tak usah PPKM jika tak beri makan rakyat

Sekali lagi dr. Tirta menyebut apabila pemerintah tak bisa memberi makan pada masyarakat selama PPKM, maka lebih baik tak usah di lanjutkan. Dokter Tirta juga meminta agar pemerintah mau mengakui kesalahan.

"Kalau memang gak bisa memberikan makan ke warga, gak usah ada PPKM, udah ngaku aja salah," katanya lagi.

Nilai PPKM darurat tidak efektif

Dokter Tirta juga menilai bahwa pelaksanaan PPKM darurat tidak efektif karena masih terjadi keramaian di banyak titik di Jakarta.

"Jakarta pun Sudirman doang, atau mungkin Mampang prapatan hari ini macet. Tapi kalau kita ke Lenteng Agung ya tetap rame, Pasar Minggu, Pasar Rebo, Kalimalang, itu tetep aja rame," ujar dr. Tirta.

Keramaian tersebut oleh dr. Tirta disebut terjadi karena warga yang terdesak kebutuhan sehingga harus tetap bekerja.

"Jadi memang nggak efektif, karena apa? Karena warga di sini keluar karena terpaksa buat kerja," pungkasnya. (suara)

SANCAnews – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

Permintaan maaf tersebut disampaikannya karena pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali yang belum optimal.

"Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali masih belum optimal," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, dilansir suara, Senin (17/7/2021).

Luhut menyebut, pihaknya bersama jajaran dan menteri/kepala lembaga terkait bakal terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian virus Delta bisa diturunkan.

Selain itu, pemerintah juga menjamin adanya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat.

Terkait PPKM Darurat, Luhut akan melaporkan evaluasinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Apapun keputusannya, akan diumumkan pada 2 atau 3 hari ke depan.

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut," ujarnya.

"Kami akan laporkan pada bapak presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," katanya.  []