SANCAnews.id

SANCAnews – Denny Siregar biasanya banyak membela kebijakan Presiden Jokowi. Namun kali ini, ia mengkritik pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Pernyataan Denny Siregar mengagetkan publik, lantaran dia biasanya membela setiap kebijakan Jokowi.

Pegiat media sosial itu mengaku bahwa kritiknya terkait PPKM Darurat ini memang merupakan kritik terkerasnya sepanjang karier pilitik Jokowi.

Denny bahkan mengaku bahwa Jokowi memang pernah mengatakan langsung kepadanya untuk mengkritik.

“Ini, pak. Kritikan saya terkeras sepanjang perjalanan bapak,” katanya Denny di Twitter, dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com pada Jumat (16/7/2021).

Denny mengingatkan, Jokowi dulu pernah berkata bahwa lockdown itu hanya akan mematikan ekonomi rakyat kecil.

“Begitu juga PPKM darurat, pak. Gak jauh beda,” ungkap Host Cokro TV itu.

Diketahui pada Senin (12/7/2021) lalu, Denny Siregar memang menulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi di akun Facebook-nya.

Denny, dalam surat itu mengatakan bawa ia tidak bisa tidur karena membaca ada rencana pemerintah ingin memperpanjang masa PPKM Darurat menjadi 6 minggu.

Denny lantas bercerita bahwa ia aktif di media sosial dan sering membaca teriakan-terikan orang yang sudah tercekik lehernya karena ekonomi mereka sudah hancur parah.

“Beras habis, listrik gak mampu bayar, tidak ada kerjaan, gak bisa jualan, ngaspal gada penumpang dan banyak lagi yang sulit saya ceritakan,” ungkapnya.

Bahkan, kata Denny, ada pula yang mengiriminya pesan langsung, meminta bantuan untuk makan.

“Trenyuh rasanya hati ini. Tapi harus bagaimana, saya bukan Superman,” katanya.

Denny melanjutkan bahwa ia khawatir rakyat kecil tidak akan tahan jika PPKM darurat dilaksanakan 6 minggu lagi.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Presiden Jokowi agar PPKM darurat tidak diperpanjang.

“Kasihan orang-orang kecil, Pak. Mereka harus makan. Anak-anaknya kelaparan. Sudah berbulan-berbulan mereka sabar dan nerima, jangan ditambah lagi penderitaan mereka,” kata Denny.

“Memperpanjang PPKM darurat sama saja dengan membunuh mereka pelan-pelan,” lanjutnya. (suara)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya memiliki kepekaan sosial dalam situasi pandemi Covid-19, khususnya di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Jokowi pun melarang para menteri dan kepala lembaga untuk berpergian ke luar negeri selama periode PPKM Darurat.

"Seluruh menteri, kepala kementerian/lembaga dilarang berpergian keluar negeri," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung seperti dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

Menurut dia, hanya Menteri Luar Negeri (Menlu) yang diperbolehkan Jokowi melalukan kunjungan ke luar negeri. Sementara itu, menteri-menteri lainnya harus mendapat izin langsung dari Jokowi jika ingin melalukan kunjungan ke luar negeri.

"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menlu karena sesuai bidang tugasnya. Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari Bapak Presiden," jelasnya.

Disisi lain, Jokowi meminta kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," tutur Pramono Anung.

Seperti diketahui, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat mulai 3-20 Juli di Jawa dan Bali serta beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Hal ini dilakukan menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia akibat munculnya varian baru virus corona.

Namun sejumlah menteri tetap bepergian keluar negeri pada periode tersebut, misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Singapura pada 13 dan 14 Juli 2021.

Selanjutnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat sejak 9-18 Juli 2021. Keduanya disebut akan membahas peningkatan investasi, perdagangan, dan kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Sebelumnya diketahui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri G20 Foreign and Development Joint Ministerial Meeting and the G20 Development Ministerial Meeting di Matera, Italia, pada 29 Juni 2021, sedangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral bersama Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly pada 28 Juni 2021. (glc)

SANCAnews – Indonesia sedang dipenuhi dengan dukacita akibat dari banyaknya korban jiwa akibat terjangkit virus corona baru (Covid-19).

Kondisi saat ini nyaris untuk dikendalikan. Sebab kematian dalam satu hari sudah menembus 1.205 orang.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, Fadli Rumakefing mengatakan, kondisi saat ini makin memprihatinkan karena kondisi sosial ekonomi kehidupan masyarakat yang semakin sulit bertahan hidup dalam situasi Covid-19 yang makin tak terkendali.

Menurut Fadil, seharusnya para pejabat negara baik itu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif memberikan solusi dan jalan keluar terbaik pada siatuasi pandemi Covid-19.

Ia menyangkan sikap Pak Mahfud MD, yang malah asyik menonton sinetron Ikatan Cinta saat PPKM Darurat diterapkan.

Dalam pandangan Fadil, apa yang telah dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu telah menyinggung perasaan rakyatnya.

"Tanpa tidak sadar, tweet Pak Mahfud MD ini telah menyinggung perasaan publik, perasaan masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan hidup dan melawan pandemi Covid-19," kata Fadil, Jumat (16/7)

Fadil mengatakan, Mahfud MD telah memberi contoh yang tidak baik.

Ia menyarankan Mahfud agar mundur dari jabatan sebagai Menkopolhukam.

"Sebaiknya Bapak mundur saja dari Menkopolhukam. Jangan jadi beban negara dalam kondisi yang amat menyengsarakan ini," pungkasnya.

Menko Polhukam Mahfud MD bercerita di akun Twitter pribadinya, bahwa ia mengisi masa PPKM Darurat dengan menonton sinetron Ikatan Cinta.

Mahfud MD mengaku asyik mengikuti cerita sinetron favorit kaum ibu itu.

"PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asyik juga sih, meski agak muter-muter," demikian tulisan Mahfud MD dikutip redaksi, Kamis (16/7).

Sontak cuitan Mahfud MD dibanjiri komentar. Banyak yang menyayangkan Mahfud malah mencuitkan kisah sinetron di saat rakyat kesulitan menghadapi penerapan PPKM darurat. (rmol)

SANCAnews – Pemkot Serang melarang pelaksanaan salat Idul Adha 2021 karena masih berada di masa pemberlakuan PPKM Darurat. Oleh karena itu untuk memastikan warga Serang mengikuti aturan tersebut, Satpol PP akan berpatroli dan menindak bagi pelanggarnya.

"Insya Allah (ada patroli oleh Satpol PP). Nanti kan kita buat surat edaran hasil rapat hari ini. Jadi di Kota Serang ini ditiadakan untuk salat Idul Adha di masjid atau berjamaah," kata Wali Kota Serang Syafrudin di kantornya pada Jumat 16 Juli 2021.

Jika ada yang melanggar peraturannya, Wali Kota Serang akan membubarkan masyarakat yang menggelar shalat Idul Adha, baik di masjid maupun di tanah lapang.

Masyarakat diimbau menggelar ibadah dirumah masing-masing bersama keluarga, guna mengurangi interaksi antar warga yang bisa jadi pemicu penularan virus COVID-19.

"Masyarakat yang ada berjamaah tentunya kami akan menegur dahulu terutama dari Satpol PP, TNI, Polri, mungkin akan menegur dulu jangan langsung bubarkan, takut ribut. Namanya orang lagi shlat itu enggak boleh negurnya keras jadi persuasif saja dahulu," ujarnya.

Kemudian pemotongan hewan kurban tidak boleh dilakukan secara berkerumun. Pembagian daging dilakukan dari rumah ke rumah sehingga warga tidak berkumpul di tempat pemotongan hewan.

Larangan dilakukan untuk menaati PP Darurat dan mencegah penularan virus covid-19, yang saat kini kasusnya terus naik.

"Bahwa keselamatan jiwa itu lebih penting dan utama dari pada yang lain, oleh karena itu umpamanya salat Idul Adha ini sunnah, berarti lebih yang diutamakan yang wajib untuk keselamatan jiwa," kata dia.

Kemudian pelaksanaan PPKM Darurat hari ke-13 diakui Syafrudin belum menemui hasil yang maksimal untuk menekan mobilitas masyarakat. Dia mengklaim, akan terus berupaya mengetatkan dan mempersempit ruang gerak warga.

"Kita sadari bahwa COVID-19 ini masih merambah kemana-mana dan juga makin ganas. Setiap hari ada yang meninggal. Jadi PPKM darurat ini belum menghasilkan sesuatu apa yang kita harapkan," kata dia lagi. (viva)

SANCAnews – Seorang pejabat tinggi negara mengirimkan sebuah pesan kepada ekonom senior DR. Rizal Ramli. Di dalam pesannya itu, sang pejabat mengakui betapa tidak mudah menangani varian Delta dari SARS Cov-2 yang menyebabkan Covid-19.

Sejauh ini Indonesia telah tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Dalam beberapa hari terakhir jumlah kasus harian di Indonesia melewati angkat 50 ribu kasus.

Hari ini (Jumat, 16/7) tercatat sebanyak 54 ribu kasus baru, dengan jumlah korban meninggal dalam satu hari sebanyak 1.205 jiwa.

“Agar Anda tahu, sangat sulit mengatasi Delta variant. Belum ada negara yang mampun mengatasi secara total varian Delta ini,” tulis sang pejabat tinggi negara dalam pesannya kepada Rizal Ramli.

Rizal Ramli yang mendiktekan isi pesan itu kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL menolak menyebutkan nama sang pejabat tinggi. Namun dia mengatakan, mengenal baik sang pejabat tinggi.

Soal sulitnya mengatasi varian Delta adalah  bagian pertama dari pesan yang diterima Rizal Ramli.

Di samping itu, sang pejabat tinggi negara menuduh Rizal Ramli memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi di tanah air.

“Tanam dulu birahi politik Anda. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling hebat,” kata sang pejabat lagi.

Bagian kedua dari pesan ini membuat RR menggeleng-gelengkan kepala. Dia tidak menyangka, kritik yang disampaikan berbagai kalangan, termasuk dirinya, agar Indonesia mampu menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19 ternyata dianggap sebagai bagian dari niat buruk.

Sebagai teman lama, kepada sang pejabat tinggi negara Rizal Ramli yang pernah menjadi panel ahli PBB membantah tuduhan liar itu.

“Nothing personal. Yang dilawan RR dari dulu, dari era Orde Baru, adalah kebijakan yang merugikan rakyat. Tidak ada istilah benci dan lain sebagainya. Itu mah norak. RR sudah beyond itu,” demikian Rizal Ramli. (rmol)