SANCAnews.id

SANCAnews – Pemerintah Arab Saudi telah meloloskan permohonan dari Malaysia untuk memberangkatkan 263 orang calon jamaah haji negeri jiran untuk menunaikan ibadah haji 1442H.

"Alhamdulillah menjunjung kasih Khadimul Haramain al-Syarifain Yang Mulia Raja Salman bin Abdulaziz dan sekalung penghargaan kepada Kerajaan Arab Saudi atas kelulusan permohonan kami," kata Menteri Agama Malaysia, Datuk Zulkifli Mohamad al-Bakri di Putrajaya, Kamis (15/7/2021).

Mantan Mufti Wilayah Persekutuan tersebut mengatakan tanpa izin Allah SWT dan tanpa hubungan diplomatik yang amat erat antara Malaysia dan Arab Saudi persoalan ini tidak dapat tercapai.

"Disamping itu berkat pribadi jamaah haji Malaysia yang terkenal dengan sikap berdisiplin dan menunjukkan akhlak yang terpuji," ujarnya.

Dia mengatakan kelolosan ini juga adalah sebuah kabar yang menggembirakan karena pada tahun lalu hanya delapan orang rakyat Malaysia yang terpilih.

"Mewakili pemerintah Malaysia dan Tabung Haji (lembaga yang mengurusi haji), kami akan memastikan kebajikan bakal jemaah haji ini berada dalam keadaan yang baik," tuturnya, dilansir dari suara.com.

Zulkifli mengatakan akan menyampaikan secara khusus kabar gembira tersebut dalam sidang video khas Kamis malam jam 21.00 melalui siaran langsung di Facebook-nya.

Sebelumnya pada awal dalam acara bincang-bincang "Takut Allah atau Takut Covid-19" di TV1 Malaysia, Jumat (4/6/2021), Zulkifli menyatakan pihaknya masih menunggu jawaban dari pemerintah Saudi Arabia terkait pemberangkatan calon jemaah haji Malaysia ke Tanah Suci.

Tabung Haji sudah memvaksinasi lebih dari 4.000 orang calon jamaah haji melalui Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM). []

SANCAnews – Di tengah upaya penanganan pandemi Covid-19 yang belum mereda, sejumlah tenaga kesehatan (nakes) dikabarkan mengundurkan diri.

Beban kerja yang terlalu berat serta dana insentif yang tak kunjung cair disebut menjadi faktor di balik mundurnya para nakes tersebut.

Seperti diketahui, hingga saat ini lonjakan kasus Covid-19 masih terus terjadi di wilayah Indonesia.

Bahkan, berdasarkan data terbaru kasus harian Covid-19 telah mencapai angka 54 ribu lebih, per Rabu (14/7/2021) kemarin.

Hal ini tentu saja menambah beban kerja para nakes yang merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Ketua Dokter Indonesia Bersatu, Eva Sri Diana Chaniago, mengungkapkan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) resign (mengundurkan diri) dari pekerjaan di tengah lonjakan kasus Covid-19.

"Gaji yang diterima mereka dari rumah sakit sekarang ini kan tidak sesuai dengan beban kerjanya. Sementara insentif dari pemerintah tidak cair. Ya mereka akhirnya lebih memilih resign," kata Eva kepada Kompas.com, Kamis (15/7/2021).

Eva mengatakan, gaji yang dibayarkan RS untuk nakes karyawan tergolong kecil. Bahkan, para nakes yang berstatus relawan sama sekali tak digaji oleh rumah sakit.

Karena itu, insentif bagi nakes di masa pandemi memang sudah menjadi suatu kewajaran.

Pemerintah sudah menetapkan besaran insentif berbeda-beda untuk tiap kategori nakes, mulai dari Rp5 juta  - Rp15 juta per bulan.

"Tapi pembayaran insentif ini sangat telat sekali. Insentif dari bulan November tahun lalu baru cair bulan ini," kata dia.

Sementara itu, beban kerja nakes sangat berat karena pasien Covid-19 terus berdatangan ke rumah sakit. Banyak nakes yang akhirnya jatuh sakit dan ikut tertular Covid-19.

Bahkan para nakes itu juga ikut menularkan virus ke keluarganya di rumah.

Dalam kondisi seperti ini, Eva menilai wajar banyak nakes yang akhirnya menyerah.

"Ada yang resign bilangnya mendingan dagang, ada yang mau sekolah lagi, ada juga yang dilarang oleh suami," kata dokter spesialis paru-paru itu.

Eva khawatir RS akan makin kolaps karena jumlah nakes terus berkurang di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Ia mengatakan, pemerintah bisa saja menambah ruang perawatan atau isolasi sebanyak mungkin.

Namun, itu akan menjadi sia-sia jika tak ada tenaga kesehatan yang menangani pasien.

Karena itu, ia berpesan kepada pemerintah agar jangan sampai ada keterlambatan pembayaran insentif bagi nakes.

Eva juga berpesan agar pemerintah segera membayar utangnya ke rumah sakit.

"Jangan sampai rumah sakit juga tidak sanggup bayar nakes karena duitnya diutangin Kemenkes dan belum dibayar," ujar dia. (tribun)

SANCAnews – Kepala Unit Program Imunisasi World Health Organization (WHO) Ann Lindstrand mengkritik kebijakan vaksinasi gotong royong individu berbayar di Indonesia.

Dalam situs resmi WHO, Lindstrand menyatakan setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses vaksin Covid-19.

"Pembayaran (dalam bentuk) apapun (untuk memperoleh vaksin) akan menimbulkan problem akses dan etika selama pandemi. Padahal di saat yang sama kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas yang bisa menjangkau semua pihak yang rentan," kata Lindstrand dikutip dari situs resmi WHO, Kamis (15/7/2021).

Ia menilai program vaksinasi Covid-19 berbayar tidaklah tepat. Menurutnya, jika anggaran yang menjadi masalah, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin.

Lindstrand mengatakan kerja sama internasional seperti COVAX Facility yang berada di bawah WHO juga sudah memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.

Ia menuturkan, meskipun pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana, hal tersebut bisa diperoleh lewat bantuan berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia.

"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kolaborasi UNICEF, WHO, dan lain-lain. Tentunya mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20 persen dari populasi yang didanai para penyandang kerja sama COVAX. Jadi sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanaannya," kata Lindstrand.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan. Ia pun menyinggung situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian memmburuk.

"Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44 persen selama sepekan terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71 persen. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi sangat sulit," kata Ryan.

"Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui jalur inisiatif seperti COVAX," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan diketahui melakukan revisi untuk tetap mengoptimalkan Program Vaksinasi Gotong Royong.

Revisi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang diteken Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada 5 Juli 2021.

Dalam aturan baru itu, pendanaan Vaksinasi Gotong Royong selain dibebankan kepada perusahaan/badan hukum, namun dapat dibebankan kepada individu/orang perorangan.

Kendati demikian, Kemenkes memastikan Vaksinasi Gotong Royong untuk individu atau berbayar tidak akan menghilangkan akses masyarakat terhadap vaksin Covid-19 gratis dalam program pemerintah.

Pada Sabtu (10/7/2021), pemerintah melalui anak buah perusahaan BUMN, PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengumumkan adanya Vaksinasi Gotong Royong Individu atau program vaksin Covid-19 berbayar.

Kimia Farma melalui tokonya akan mulai menjual vaksin Covid-19 pada hari Senin (12/7/2021).

Lantaran derasnya kritik terhadap program tersebut, Kimia Farma lalu memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanakan pada hari ini, Senin (12/7/2021).

Terkait pembatalan tersebut, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis. (kompas)

SANCAnews – Kedatangan tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia jadi sorotan para buruh. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk melarang TKA masuk ke Indonesia, khususnya TKA China.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pemerintah harus tegas melarang TKA masuk dengan alasan apapun. Dia mengatakan, banyak negara sudah menutup akses masuk dari Indonesia.

"TKA ini saran kami jangan dibolehkan masuk dengan alasan apapun, terutama tenaga kerja asing dari China. Orang banyak juga kok negara ini melarang kita untuk masuk," ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7/2021).

Dia menilai saat ini kondisi pandemi COVID-19 masih gawat darurat, mengizinkan TKA masuk hanya membuat kasus positif COVID-19 meningkat.

Said Iqbal mengatakan saat ini TKA asal Jepang yang memiliki kasus positif terbanyak. Dia memaparkan dari 10 TKA asal Jepang, 3-4 orang di antaranya positif COVID-19. Maka dari itu, otoritas Jepang menarik kembali warga negaranya pulang.

"Di berita online dalam satu dua hari ramai sekali tentang orang Jepang yang pulang kembali ke negaranya. Hal ini terkonfirmasi dari 10 TKA termasuk Jepang di perusahaan Jepang terkonfirmasi 3 sampai 4 orang positif COVID-19 tinggi sekali kan," papar Said Iqbal.

"Itu baru yang perusahaan Jepang. Bagaimana dengan perusahaan negara lain yang menerapkan prokesnya lemah," tambahnya.

Dia menilai masih banyak TKA di Indonesia yang tersebar bekerja mulai dari Morowali, Banjarmasin, hingga Papua. Said Iqbal menegaskan pemerintah tidak boleh lepas tangan mengawasi TKA.

"Kami meminta pemerintah untuk benar-benar memperhatikan situasi tenaga kerja asing," tutur Said Iqbal.

Sebagai kilas balik, di masa awal PPKM Darurat berlaku, Indonesia digegerkan dengan kabar masuknya TKA China ke Makassar.

Setidaknya ada 20 tenaga kerja asing asal China mendarat di Makassar, Sulawesi Selatan. Padahal, Indonesia kini sedang dilanda lonjakan virus Corona dengan varian yang berasal dari luar negeri.

Hal ini menjadi sorotan masyarakat luas dan kabar ini tersebar di media sosial. Pihak imigrasi lalu memastikan masuknya 20 TKA China itu tak masalah karena merupakan penerbangan domestik.

"Kedatangannya ke Sultan Hasanuddin yang tidak bersifat internasional itu tidak ada masalah," kata Kepala Divisi Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) Dodi Karnida saat dimintai konfirmasi, Minggu (4/7/2021).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto mengatakan, seluruh TKA China tersebut masuk pada 25 Juni 2021 sebelum PPKM darurat diberlakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Kami sangat paham adanya keresahan masyarakat tentang warga asing yang masuk di tengah pengetatan mobilitas orang. Tetapi kami tegaskan, mereka datang terlebih dahulu sebelum PPKM, dan telah memenuhi persyaratan keimigrasian dan lolos pemeriksaan kesehatan oleh Tim Kemenkes, sesuai protokol kedatangan orang dari luar negeri, di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta", ucap Novie dalam keterangannya.

Setelah datang pada 25 Juni 2021, TKA tersebut telah menjalani masa karantina selama 5x24 jam sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor SE 21 Tahun 2021.

"Ketika TKA datang, masih berlaku SE Nomor 21 Tahun 2021 sehingga mereka harus menjalani masa karantina selama 5 hari, kemudian baru melanjutkan perjalanan ke Makassar pada 3 Juli 2021. Dengan demikian, jelas bahwa TKA tidak datang langsung dari China ke Makassar," jelasnya.

Hingga dengan saat ini, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar tidak melayani penerbangan internasional. Dia bilang, perjalanan internasional hanya bisa dilakukan di Bandara Kualanamu Medan, Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Sam Ratulangi Manado, dan Zainuddin Abdul Madjid di Lombok.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadly Harahap menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, disampaikan bahwa 20 orang TKA tersebut datang sebagai calon tenaga kerja asing dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

"Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud," kata Chairul dalam keterangannya.

Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih tetap dihentikan sementara. Namun hal ini, dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional.

Berdasarkan Surat (SE) Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA dalam Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka untuk sementara proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan. (detik)

SANCAnews – Kedatangan TKA China ke Indonesia di tengah ledakan kasus COVID-19 dan pemberlakuan PPKM Darurat, menjadi sorotan. Pemerintah China pun angkat bicara, dalam sebuah pernyataan pers oleh diplomat mereka di Kedutaan Besar China di Jakarta, Kamis (15/7).

Minister Counsellor, Shi Ziming, menjelaskan tenaga kerja asing (TKA) asal negaranya datang ke Indonesia secara sah, karena tidak ada larangan atau penangguhan penerbangan atau pun pembatalan visa mereka. Hal ini menurutnya, sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

"Sebagaimana yang kami ketahui, bahwa saat ini Pemerintah Indonesia masih memperbolehkan WNA (Warga Negara Asing) masuk ke Indonesia. Belum ada penangguhan penerbangan internasional dan penerbitan visa," 

-Minister Counsellor Kedutaan Besar China di Jakarta, Shi Ziming-

Dia menambahkan, saat ini situasi pandemi di China sendiri sudah terkendali. Sedangkan untuk mencegah penularan COVID-19, baik Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia, menurutnya kedua belah pihak mewajibkan perlindungan kesehatan yang ketat.

"Semua sesuai dengan persyaratan Pemerintah China maupun Indonesia," imbuh Shi Ziming.

Menurutnya, semua TKA China yang masuk ke Indonesia telah memiliki visa yang berlaku, sertifikat hasil negatif PCR dan kartu vaksin lengkap, serta menjalani isolasi yang diwajibkan. "Ini sepenuhnya sesuai dengan peraturan Indonesia yang terbaru terkait perjalanan WNA ke Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya sebanyak 20 TKA China tiba di Bandara Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (3/7) malam. Kedatangan itu masuk pada hari pertama PPKM Darurat Jawa-Bali. Mereka datang untuk bekerja di perusahaan smelter di Kabupaten Bantaeng.

Shi Ziming menambahkan, sebagian besar karyawan perusahaan China yang ditugaskan ke Indonesia, merupakan tenaga teknis yang profesional. Proyek yang dikerjakan pun, menurutnya berdampak positif bagi Indonesia. (kumparan)