SANCAnews.id

SANCAnews – Kenaikan kasus corona (Covid-19) membuat sejumlah warga negara asing meninggalkan RI dan memilih kembali ke negaranya. Setelah Jepang dan Taiwan, kini warga negara Vietnam juga dikabarkan ramai-ramai meninggalkan RI.

Hal ini terungkap dari pengumuman Kedutaan Vietnam Jakarta yang membuka pendaftaran untuk warganya yang ingin pulang. Pengumuman resmi bahkan sudah disampaikan melalui vembassy-jakarta.mofa.gov.vn.

"Kedutaan Besar Vietnam di Indonesia (Kedubes) telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelenggarakan sejumlah penerbangan untuk membawa pulang warga negara Vietnam dalam status prioritas di Indonesia," bunyi pernyataan itu dalam bahasa Vietnam yang diterjemahkan, Kamis (15/7/2021).

Warga yang ingin pulang diharapkan mengisi formulir resmi. Mereka diberikan batas waktu hingga 23 Juli 2021.

"Setiap warga negara tidak mendaftar lebih dari sekali untuk menghindari kebingungan dalam statistik," tulis pengumuman itu.

Saat dikonfirmasi cnbc Indonesia kepada Kedutaan Vietnam, diketahui bahwa sebenarnya negeri itu telah melakukan lima penerbangan repatriasi. Penerbangan terakhir dilakukan pada 20 Juni 2021 lalu.

"Kami melakukan 5 penerbangan repatriasi dari Indonesia ke Vietnam sejak Maret 2020 hingga Juni 2021," ujar Kedutaan Vietnam melalui pesan singkat yang diterima CNBC Indonesia.

Kedutaan juga mengaku bahwa bila banyak warga negara Vietnam yang ingin pulang, maka penerbangan evakuasi akan dibuka kembali.

"Ketika warga Vietnam di Indonesia ingin kembali karena pandemi, kami akan melaporkan ke Hanoi dan instansi terkait di Indonesia untuk mengatur penerbangan pemulangan," tambah Kedutaan.

Dalam pengumuman yang dilihat CNBC Indonesia, pada 20 Juni 2021, warga Vietnam memang telah melakukan penerbangan kembali ke negara itu dengan pesawat Vietjet Air, VJ 2703. Pesawat berangkat pukul 12:15 dari Bandara Soekarno Hatta dan mendarat di Bandara Can Tho pukul 15:05.

Penumpang saat itu harus melampirkan tes negatif Sars-Cov-2, tiga hingga lima hari sebelum keberangkatan dengan teknik PCR. Setelah mendarat, warga harus diisolasi selama 21 hari di mana mereka harus membayar untuk proses isolasi dan pengujian sesuai aturan fasilitas isolasi.

Sementara itu, Rabu (14/7/2021), RI kembali mencatat rekor baru kasus harian corona 54.517 pasien dalam sehari. Rekor ini memecahkan rekor sehari sebelumnya yang menembus 47.899 kasus.

Jumlah kasus kematian baru berjumlah 991. Dengan penambahan tersebut maka total kasus meninggal dunia di Indonesia mendekat 70.000 orang, tepatnya 69.210 orang.

Ini menjadikan total warga RI yang telah terinfeksi corona menjadi 2,67 juta orang. Kabar baiknya, kasus kesembuhan hari ini bertambah 17.762 orang dalam sehari sehingga total sembuh menjadi 2,157 juta pasien. []

SANCAnews – Ahli epidemiologi, Masdalina Pane menegaskan bahwa pandemi di Indonesia belum terkendali. Hal ini dinyatakan pada FGD daring yang diinisiasi oleh Suara.com pada Kamis (15/7/2021).

"Iya (belum terkendali)," kata Masdalina Pane pda FGD bertajuk PPKM Darurat, Apakah Hanya Sekadar Memaksa Warga Diam di Rumah?.

Saat ditanya apakah pandemi terkendali sesuai pernyatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, Masdalina malah mempertanyakan indikatornya.

"Itu enggak usah dijawab, kan tidak tentu ini faktor pengendaliannya apa, standar terkendalinya apa gitu aja" ujar Masdalina yang juga merupakan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI).

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali menegaskan pemerintah masih bisa mengendalikan situasi pandemi Covid-19 saat ini. Luhut pun menantang siapapun yang menganggap situasi tidak dapat terkendali untuk menemuinya.

Padahal infeksi harian di Indonesia mencapai 54.517 kasus baru dan 991 kematian pada hari Rabu (14/7/2021). Ini menjadikan jumlah kasus yang dikonfirmasi sejak pandemi dimulai di atas 2,6 juta dan jumlah kematian yang dikonfirmasi menjadi lebih dari 69.000. 

Padahal pada bulan Juni, kasus harian mencapai 8.000 kasus. Sementara vaksinasi masih belum mencapai target.

Mengutip dari Medical Xpress, sejauh ini program vaksin baru sampai 15,6 juta orang yang telah divaksinasi penuh. Indonesia telah mendapat 137,6 juta dosis vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna yang harusnya cukup untuk sekitar 69 juta orang. (suara)

SANCAnews – Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luhut Binsar Panjaitan mengakui, varian delta (virus corona asal India) tak bisa dikendalikan.

Padahal, sebelumnya, Luhut percaya diri menyebut lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia terkendali, bahkan ia siap menantang mereka yang berbeda pendapat.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, merespons pernyataan Luhut yang bertentangan itu. Dia mengingatkan agar Luhut tak lagi salah berujar.

"Pak, makanya jangan salah ucap dan anggap COVID-19 ini bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan hanya WNA kayaknya," sindir Sahroni lewat postingan Instagramnya, Kamis (15/7).

kumparan telah meminta izin Sahroni untuk mengutip pernyataannya itu. Sahroni menambahkan melalui pesan singkat, dia memberi saran kepada Luhut agar tidak menganggap enteng situasi penyebaran COVID-19 saat ini.

"Saya suka gaya Bapak, tetapi Bapak jangan gampangin situasi saat ini. Kasihan rakyat bingung, Pak." 

- Sahroni

Lebih lanjut, Bendahara Umum DPP NasDem itu berpendapat, semestinya Menkumham Yasonna Laoly mengambil keputusan sendiri ketika melihat situasi saat ini, harus ada penjagaan keluar masuknya WNA ke Indonesia.

"Benar-benar harus dijaga pintu keluar masuknya WNA ke Indonesia. Terkait proyek prioritas nasional kan bisa di-hold dahulu, untuk kepentingan rakyat saat ini menjaga COVID-19 ini tidak meledak-ledak kayak sekarang," tuturnya.

"PSBB ketat lebih banyak manfaatnya daripada PPKM darurat saat ini, kasian rakyat bingung," tandas The Crazy Rich Tanjung Priok ini.

Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai varian Delta sulit dikontrol. Sehingga Luhut meminta masyarakat memahami dan semakin meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan.

"Saya mohon kita semua paham, dari varian Delta ini varian yang tidak bisa dikendalikan," ujar Luhut dalam jumpa pers virtual pada Kamis (15/7). (kumparan)

SANCAnews – Pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan seoal penanganan Covid-19 di Indonesia sempat menjadi perbincangan hangat.

Bahkan, belum selesai masyarakat mempertanyakan pernyataan Luhut, kini ia kembali disorot, lagi-lagi dengan topik Covid-19.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun ikut memberikan tanggapan terhadap pernyataan Luhut itu.

Melalui cuitan pada Kamis (15/7/2021), Susi mengomentari berita terkait pernyataan terbaru Luhut tentang Covid-19.

Tanpa banyak komentar, Susi hanya berkicau, "Katanya kemarin terkendali."

Belum ada tiga jam sejak dibagikan ke Twitter, cuitan Susi telah diretweet dan disukai ribuan kali.

Berita yang dikomentari Susi sendiri menyoroti ucapan Luhut bahwa virus corona varian delta tak bisa dikendalikan.

Diberitakan Suara.com sebelumnya, Luhut membeberkan betapa ganasnya varian delta virus corona penyebab Covid-19.

"Peningkatan kasus akibat varian delta, jangan lihat Indonesia aja yang kena. Inggris, Belanda kena. PM Belanda kena karena setuju lepas masker. Malaysia sampai hari ini juga delta. Amerika sendiri sekerang terjadi kenaikan luar biasa. Mohon kita paham, varian delta tak bisa dikendalikan," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7/2021).

Sementara itu, pada pernyataan sebelumnya lagi, Luhut menyampaikan tantangan bagi pihak yang menganggap Covid-19 tak terkendali.

"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya sangat sangat terkendali. Jadi kalau yang bicara tidak terkendali bisa datang ke saya nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/7/2021).

Ia tidak menampik bahwa banyak masalah yang terjadi ketika kasus Covid-19 terus merangkak naik. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa pemerintah masih bisa menyelesaikan.

Wakil Ketua KPCPEN ini menyebutkan, langkah pemerintah antara lain pelaksanan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mulai memberikan efek menurunnya mobilitas masyarakat, pelaksanaan vaksinasi yang terus berjalan, hingga pemenuhan ketersediaan obat dan oksigen, serta penyediaan ruang isolasi.

"Bahwa kita punya masalah saya berkali-kali sampai kan, yes, kita punya banyak masalah dan masalah ini kita perbaiki dengan tertib karena tim, saya ulangi, tim bekerja sangat kompak," tuturnya.

SANCAnews – Menteri Kesehatan RI Budi Gunaidi Sadikin angkat bicara perihal adanya program bernama vaksinasi gotong royong yang melibatkan BUMN dan Kimia Farma.

Budi Gunaidi menegaskan bahwa program vaksinasi yang berbayar tersebut murni bisnis to bisnis dari pengelolaan BUMN yang melibatkan Kimia Farma.

Awalnya, Menkes mengaku bahwa vaksin gotong royong merupakan sebuah program yang muncul karena perkiraan kerja pemerintah akan kurang gesit menangani vaksin gratis.

Hal tersebut diungkapkan saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan pada Selasa, 13 Juli 2021.

“Memang vaksin gotong royong waktu di awal adalah merespons, karena ada persepsi waktu itu pemerintah akan kurang gesit, kurang cepat suntiknya dengan swasta,” ungkapnya seperti dikutip oleh terkini.id.

Setelah itu, ia pun menegaskan bahwa program vaksinasi gotong royong tersebut murni dikelola oleh BUMN dengan melibatkan Bio Farma Group sebagai produsernya.

“Vaksin gotong royong ini pure business to business, jadi dikelola oleh BUMN, Bio Farma grup dengan produsennya, kami tidak terlibat gitu ya,” tegasnya.

Lalu, Budi Gunaidi kemudian menjeaskan sejauh mana Menteri Kesehatan terlibat dalam program vaksin gotong royong tersebut.

“Kami hanya terlibat bahwa itu vaksinnya apa saja dan harganya berapa, jumlahnya berapa banyak. Itu saja yang kami terlibat,” ungkapnya.

“Tapi ini skema business to business yang dilakukan oleh BUMN Bio Farma, membeli dari produsennya langsung, kita juga tidak ikut negosiasinya. kemudian langsung menjualnya dengan Kadin, kita juga tidak ikut negosiasi dan kita tidak ikut alokasinya,” sambungnya. (terkini)