SANCAnews.id

SANCAnews – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mendorong nelayan pesisir selatan dalam pemanfaatan potensi perairan laut dalam usaha budi daya ikan Kerapu di daerah itu.

Hal demikian dikatakan, sebab kabupaten pesisir selatan merupakan daerah yang memiliki Sentra paling banyak bila di bandingkan dengan daerah lain seperti Pasaman dan Kota Padang.

"Untuk itu,  perlu kita dorong dan kita kembangkan budi daya ikan ini, guna meningkatkan pendapatan bagi para nelayan," kata Mahyeldi, saat menyerahkan bantuan benih dan pakan ikan Kerapu pada Kelompok Nelayan di Intalasi Balai Perikanan Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut (BPBLAPL) Sungai Nipah, Kenagarian Painan Selatan, Rabu (14/7) sore.

Bantuan nelayan tersebut diberikan sebanyak, 2.800 ekor benih ikan Kerapu Bebek, 7.800 benih ikan Kerapu Cantik, 4.730 kg pakan dan 255 bungkus Vitamin, untuk 7 kelompok nelayan di daerah itu.

Dihadiri Wakil Bupati Pessel, Rudi Heriansyah, PJ Sekda, Luhur Budianda, Kepala Satpol PP Provinsi Sumbar, Dedy Diantulani, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumbar diwakili sekretaris Desniati, anggota DPRD Provinsi, Bakri Bakar, Dapil 8 Pessel - Mentawai dan juga anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Lebih jauh, Mahyeldi menyampaikan, bahwasanya pesisir selatan memiliki lebih kurang 47 pulau di daerah itu. Kemudian juga memiliki potensi garis pantai dan pulau yang perlu dioptimalkan dengan budi daya karena daerah tersebut telah memiliki RT RW pinggir pantai.

"Jadi kalau kita berbicara dengan masalah ekspor atau kerjasama dengan pihak lain ada jaminan produksi. Itu bisa kita lakukan dengan budi daya," ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya juga bakal meanggarkan anggaran 10 Parsen pada bidang Perikanan dan Pertanian untuk kabupaten pesisir dari anggaran yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

"Untuk itu, kita perlu serius dan fokus pada pesisir selatan, untuk ke laut sehingga mendapatkan peningkatan pada nelayan dan juga masyarakat," ujarnya. (Emil)

SANCAnews – Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik terhadap Penyidik Mochamad Praswad Nugraha. Sanksi diberikan usai Praswad dinyatakan terbukti melakukan perundungan dan pelecehan terhadap saksi kasus bansos, mantan Senior Assistant Vice President (SAVP) Bank Muamalat Indonesia, Agustri Yogasmara alias Yogas.

Praswad buka suara menanggapi putusan tersebut. Ia menganggap hal itu sebagai bentuk serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Terlebih perkara yang ditanganinya ini besar, melibatkan pejabat sekelas menteri dan hajat hidup orang banyak.

"Laporan terhadap kami bukanlah hal baru dan merupakan risiko dari upaya kami membongkar kasus korupsi paket sembako Bansos dengan anggaran Rp 6,4 triliun, yang dilakukan secara keji di tengah bencana COVID-19," ujar Praswad dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/7).

Soal sejumlah ungkapan intimidasi yang diungkap oleh Dewas KPK di persidangan, Praswad menilai hal tersebut harus dilihat secara keseluruhan. Menurut dia, ada konteks yang hilang dalam putusan Dewas KPK terkait ucapannya kepada saksi yang dinilai intimidasi.

Praswad menilai konteks yang hilang ialah soal suasana dan intonasi dalam percakapan tersebut. Lalu kemudian latar belakang dialog yang terjadi 3-4 jam sebelum komunikasi terjadi. Hingga soal upaya peringatan mengenai saksi pidana agar saksi tidak memberikan keterangan yang tak sesuai dengan barang bukti yang terdapat dalam perkara.

"Peringatan tersebut muncul sebagai upaya kami untuk menghentikan adanya ancaman yang dilakukan oleh Agustri Yogasmara terhadap saksi lainnya, serta teknik-teknik interogasi dalam penyidikan," ucap Praswad.

Praswad mengungkapkan sanksi yang diperolehnya ini masih tak sebanding dengan penderitaan dari mereka para korban akibat kasus korupsi bansos COVID ini.

"Para korban tersebut merupakan rakyat yang dirampas hak-haknya dengan cara melawan hukum dan tidak manusiawi akibat korupsi Bansos COVID-19," ungkap Praswad, dilansir dari kumparan.

Ke depan ia berharap tidak ada lagi rekan penyidik atau pegawai KPK lainnya yang justru menjadi korban atas upaya dan perjuangannya dalam membongkar perkara rasuah yang ditanganinya.

"Kami mohon Dewas KPK secara konsisten dapat menjadi lentera keadilan terhadap berbagai dugaan pelanggaran etik serta tindakan koruptif yang benar-benar merusak KPK dan merusak Indonesia," kata Praswad.

Sebelumnya Ketua Majelis Harjono menjatuhkan sanksi berbeda terhadap dua penyidik KPK dalam dugaan pelanggaran etik tersebut. Mochammad Praswad Nugraha, divonis sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10% selama enam bulan.

Sedangkan untuk penyidik Muhammad Nor Prayoga, majelis menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama tiga bulan. []

SANCAnews – PBNU menerbitkan Surat Edaran mengenai PPKM darurat dan pelaksanaan salat Idul Adha.

PBNU meminta agar pelaksanaan salat Idul Adha di kawasan PPKM darurat tak digelar di Masjid.

"Di daerah-daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19 (zona hijau) oleh pemerintah setempat dan satgas COVID-19 dapat melakukan salat Idul Adha 1442 H di Masjid/Mushala dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

Adapun dareah-daerah yang ditetapkan masuk dalam PPKM Darurat atau daerah dinyatakan tidak aman dari COVID (zona merah, zona oranye, zona kuning) maka salat Idul Adha 1442 H tidak dilaksanakan di Masjid/Mushala atau lapangan," demikian isi SE PBNU, seperti dilihat Rabu (14/7/2021).

Hal senada berlaku untuk takbiran. Takbiran di masjid hanya dianjurkan untuk di wilayah yang dinyatakan aman dari Corona. Sementara di kawasan PPKM darurat atau zona merah tidak dianjurkan untuk takbiran di masjid atau musala.

"Takbiran di rumah masing-masing bersama keluarga," tulis PBNU.

PBNU juga mengimbau warga NU yang memiliki kemampuan finansial agar mendonasikan dana untuk dibelikan hewan kurban yang nanti guna membantu warga terdampak Corona.

Selain itu, PBNU berharap pemerintah meningkatkan sosialisasi terkait Corona, terutama risiko terhadap anak-anak yang rentan tertular. PBNU meminta pemerintah memperhatikan serius ke anak-anak yang terpapar COVID-19.

"Dalam situasi PPKM darurat ini pemerintah harus meningkatkan serta menambah sentra-sentra layanan vaksinasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 yang harus bekerjasama dengan pihak terkait," jelas PBNU.

PBNU juga mengutuk pihak-pihak yang menimbun obat-obatan, alkes, termasuk oksigen. Termasuk tindakan yang mengambil keuntungan finansial dari pandemi yang merugikan banyak pihak.

"PBNU mengutuk tindakan tersebut," tulis PBNU.

Lebih lanjut, PBNU menyarankan agar instruksi pemerintah terkait PPKM darurat untuk dipatuhi. PBNU meningkatkan untuk menjalankan prokes dengan disiplin dan mendorong ulama untuk menyosialisasikan pencegahan Corona. (detik)

SANCAnews – Belum ada progres memuaskan dari kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020.

Sebaliknya, kondisi bangsa Indonesia kini kian babak belur. Kasus penyebaran Covid-19 terus meningkat dan kondisi perekonomian masyarakat juga terpuruk.

Ekonom senior Rizla Ramli berpandangan, saat ini kondisi bangsa Indonesia hampir terjungkal dengan hantaman pandemi Covid-19. Hal tersebut terjadi karena sejak awal pemerintah tidak serius mengatasi pandemi.

"Kalau kita lihat apa yang dilakukan pemerintah selama satu setengah tahun belakangan (pemerintah tidak serius)," kata Rizal Ramli dalam diskusi daring Secangkir Kopi bertema 'Rakyat Merintih, Pemerintah Kibarkan Bendera Putih', Selasa malam (13/7).

Dilihat pada tiga bulan pertama pandemi di Indonesia, pemerintah tidak bergegas mengatasi pandemi, melainkan lebih menyibukkan dengan argumen bantahan.

"Januari sampai Maret (2020) terjadi bantah-bantahan. (dikatakan) Covid enggak ada, Indonesia tidak mungkin (terjangkit Covid-19). Ada lelucon tentang Covid, makan nasi kucing bisa sembuh," sambung RR.

Tidak ada keseriusan yang ditunjukkan pemerintah saat negara lain dihantam wabah Covid-19. Bahkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bukan mencegah penyebaran Covid-19, melainkan dengn membayar pendengung agar masyarakat tak percaya dengan wabah dari Wuhan, China tersebut.

"Jadi selam tiga bulan, pemerintah menganggap Covid-19 lelucon, menyewa buzzer puluhan miliar rupiah untuk menyesatkan rakyat bahwa Covid tidak ada dan tidak penting," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Entah apa terjadi dengan sejumlah pelajar SMP Negeri 1 di Kota Jambi. Usai vaksinasi COVID-19, sejumlah pelajar tersebut langsung terkapar dan pihak perawat langsung memasang oksigen.

Informasi dihimpun viva, terkaparnya para pelajar, setelah mengalami mual, pusing dan muntah. Kini para pelajar langsung dirawat di Puskesmas Koni yang berada di sekitar SMP Negeri 1.

Namun, pihak puskesmas yang menangani para siswa SMP tersebut langsung mengklaim bahwa para tubuh pelajar SMP sedang lemah akibat imun rendah.

Kepala Puskesmas Koni, dr. Mefi Drastiana saat dikonfirmasi membenarkan ada pelajar dari SMP Negeri 1 kelas IX Kota Jambi terkapar usai di vaksin dan terkapar karena tensi darah rendah.

"Ya benar, pelajar SMP usai di vaksin langsung mual, pusing, muntah sampai terbaring lemah," ujarnya.

Mefi menyebutkan, saat terkapar siswa langsung dirawat oleh tenaga medis Puskesmas Koni dan gejala tersebut akibat tensi darah rendah dan ia berharap tidak terjadi apa-apa.

"Faktor pelajar lemah saat divaksin akibatkan tidur larut malam dan terkapar itu dua pelajar mendapat pertolongan pernapasan oksigen," jelasnya Senin, 12 Juli 2021.

Mefi menceritakan, pertolongan pelajar usai di vaksin, perawat mencoba membaringkan pelajar agar darah yang mengalir ke Jantung kembali lancar dan ia menyarankan, pelajar saat divaksin terlebih dahulu makan dan vitamin.

"Semoga Vaksin terhadap pelajar yang ada di Kota Jambi lancar demi memutus rantai penyebaran COVID-19," katanya.

Terpisah, Wakil Kesiswaan SMP 1 Kota Jambi, Desriyenti menjelaskan, vaksin yang diberikan kepada siswa ada dua orang terkapar namun satu orang sudah balik kepada orang tuanya dan satunya masih di Puskesmas.

"Sebelum siswa pelajar di vaksin, kita terlebih dahulu izin dengan orang tua setelah itu langsung di vaksin," katanya. (*)