SANCAnews.id

SANCAnews – PBNU menerbitkan Surat Edaran mengenai PPKM darurat dan pelaksanaan salat Idul Adha.

PBNU meminta agar pelaksanaan salat Idul Adha di kawasan PPKM darurat tak digelar di Masjid.

"Di daerah-daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19 (zona hijau) oleh pemerintah setempat dan satgas COVID-19 dapat melakukan salat Idul Adha 1442 H di Masjid/Mushala dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

Adapun dareah-daerah yang ditetapkan masuk dalam PPKM Darurat atau daerah dinyatakan tidak aman dari COVID (zona merah, zona oranye, zona kuning) maka salat Idul Adha 1442 H tidak dilaksanakan di Masjid/Mushala atau lapangan," demikian isi SE PBNU, seperti dilihat Rabu (14/7/2021).

Hal senada berlaku untuk takbiran. Takbiran di masjid hanya dianjurkan untuk di wilayah yang dinyatakan aman dari Corona. Sementara di kawasan PPKM darurat atau zona merah tidak dianjurkan untuk takbiran di masjid atau musala.

"Takbiran di rumah masing-masing bersama keluarga," tulis PBNU.

PBNU juga mengimbau warga NU yang memiliki kemampuan finansial agar mendonasikan dana untuk dibelikan hewan kurban yang nanti guna membantu warga terdampak Corona.

Selain itu, PBNU berharap pemerintah meningkatkan sosialisasi terkait Corona, terutama risiko terhadap anak-anak yang rentan tertular. PBNU meminta pemerintah memperhatikan serius ke anak-anak yang terpapar COVID-19.

"Dalam situasi PPKM darurat ini pemerintah harus meningkatkan serta menambah sentra-sentra layanan vaksinasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 yang harus bekerjasama dengan pihak terkait," jelas PBNU.

PBNU juga mengutuk pihak-pihak yang menimbun obat-obatan, alkes, termasuk oksigen. Termasuk tindakan yang mengambil keuntungan finansial dari pandemi yang merugikan banyak pihak.

"PBNU mengutuk tindakan tersebut," tulis PBNU.

Lebih lanjut, PBNU menyarankan agar instruksi pemerintah terkait PPKM darurat untuk dipatuhi. PBNU meningkatkan untuk menjalankan prokes dengan disiplin dan mendorong ulama untuk menyosialisasikan pencegahan Corona. (detik)

SANCAnews – Belum ada progres memuaskan dari kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020.

Sebaliknya, kondisi bangsa Indonesia kini kian babak belur. Kasus penyebaran Covid-19 terus meningkat dan kondisi perekonomian masyarakat juga terpuruk.

Ekonom senior Rizla Ramli berpandangan, saat ini kondisi bangsa Indonesia hampir terjungkal dengan hantaman pandemi Covid-19. Hal tersebut terjadi karena sejak awal pemerintah tidak serius mengatasi pandemi.

"Kalau kita lihat apa yang dilakukan pemerintah selama satu setengah tahun belakangan (pemerintah tidak serius)," kata Rizal Ramli dalam diskusi daring Secangkir Kopi bertema 'Rakyat Merintih, Pemerintah Kibarkan Bendera Putih', Selasa malam (13/7).

Dilihat pada tiga bulan pertama pandemi di Indonesia, pemerintah tidak bergegas mengatasi pandemi, melainkan lebih menyibukkan dengan argumen bantahan.

"Januari sampai Maret (2020) terjadi bantah-bantahan. (dikatakan) Covid enggak ada, Indonesia tidak mungkin (terjangkit Covid-19). Ada lelucon tentang Covid, makan nasi kucing bisa sembuh," sambung RR.

Tidak ada keseriusan yang ditunjukkan pemerintah saat negara lain dihantam wabah Covid-19. Bahkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bukan mencegah penyebaran Covid-19, melainkan dengn membayar pendengung agar masyarakat tak percaya dengan wabah dari Wuhan, China tersebut.

"Jadi selam tiga bulan, pemerintah menganggap Covid-19 lelucon, menyewa buzzer puluhan miliar rupiah untuk menyesatkan rakyat bahwa Covid tidak ada dan tidak penting," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Entah apa terjadi dengan sejumlah pelajar SMP Negeri 1 di Kota Jambi. Usai vaksinasi COVID-19, sejumlah pelajar tersebut langsung terkapar dan pihak perawat langsung memasang oksigen.

Informasi dihimpun viva, terkaparnya para pelajar, setelah mengalami mual, pusing dan muntah. Kini para pelajar langsung dirawat di Puskesmas Koni yang berada di sekitar SMP Negeri 1.

Namun, pihak puskesmas yang menangani para siswa SMP tersebut langsung mengklaim bahwa para tubuh pelajar SMP sedang lemah akibat imun rendah.

Kepala Puskesmas Koni, dr. Mefi Drastiana saat dikonfirmasi membenarkan ada pelajar dari SMP Negeri 1 kelas IX Kota Jambi terkapar usai di vaksin dan terkapar karena tensi darah rendah.

"Ya benar, pelajar SMP usai di vaksin langsung mual, pusing, muntah sampai terbaring lemah," ujarnya.

Mefi menyebutkan, saat terkapar siswa langsung dirawat oleh tenaga medis Puskesmas Koni dan gejala tersebut akibat tensi darah rendah dan ia berharap tidak terjadi apa-apa.

"Faktor pelajar lemah saat divaksin akibatkan tidur larut malam dan terkapar itu dua pelajar mendapat pertolongan pernapasan oksigen," jelasnya Senin, 12 Juli 2021.

Mefi menceritakan, pertolongan pelajar usai di vaksin, perawat mencoba membaringkan pelajar agar darah yang mengalir ke Jantung kembali lancar dan ia menyarankan, pelajar saat divaksin terlebih dahulu makan dan vitamin.

"Semoga Vaksin terhadap pelajar yang ada di Kota Jambi lancar demi memutus rantai penyebaran COVID-19," katanya.

Terpisah, Wakil Kesiswaan SMP 1 Kota Jambi, Desriyenti menjelaskan, vaksin yang diberikan kepada siswa ada dua orang terkapar namun satu orang sudah balik kepada orang tuanya dan satunya masih di Puskesmas.

"Sebelum siswa pelajar di vaksin, kita terlebih dahulu izin dengan orang tua setelah itu langsung di vaksin," katanya. (*)

SANCAnews – Pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini menuai polemik di masyarakat. Ini lantaran Risma mengancam akan memindahkan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak becus bekerja ke Papua.

Mantan Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyayangkan gaya komunikasi Risma tersebut. Sebab, mantan Walikota Surabaya itu seolah menempatkan Papua menjadi daerah pembuangan bagi ASN yang tidak mampu bekerja.

“Kalimat bu Risma seolah-olah menempatkan Papua sebagai sasaran lokasi ASN yang tak becus?” tuturnya lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (14/7).

Hinca mengingatkan bahwa Papua justru sedang butuh banyak SDM yang mumpuni. Sehingga rakyat Papua bisa menjadi lebih sejahtera.

“Jadi yang dikirim justru harus yang terbaik. Kekeliruan ini mudah-mudahan tak terulang,” tuturnya.

Di sisi lain, Staf Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ossy Dermawan menilai apa yang disapaikan Risma menjadi bukti revolusi mental hanya lip service.

Terlepas dari itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat itu meminta Risma untuk meminta maaf pada rakyat Papua.

“Mungkin Ibu tidak bermaksud merendahkan Papua tapi minta maaflah terhadap Papua. That’s the least you can do,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews – Statemen Menteri Sosial Tri Rismaharini ke anak buahnya baru-baru ini menuai sorotan. Ia mengeluarkan pernyataan akan memindahkan bawahannya ke Papua.

Pernyataan Menteri Risma itu dilakukan saat anak buahnya sedang bekerja di dapur umum. Namun statemen tersebut dinilai merendahkan Papua.

“Kalian ini pekerja Kementerian Sosial, harus maksimal memberikan pelayanan dalam kondisi seperti saat ini,” tegas Risma dikutip Hops.id--jaringan Suara.com, Rabu (14/7/2021).

Mantan Wali Kota Surabaya itu juga mengingatkan para pegawai ASN yang tengah bertugas di dapur untuk bersyukur masih bekerja mendapatkan gaji, sedangkan di luar sana banyak orang susah yang harus dibantu.

“Saya tidak ingin lagi melihat kondisi seperti ini dan jangan diulang. Saya memang tidak bisa memecat kalian tapi saya bisa pindahkan kalian ke Papua,” ungkap Risma.

Risma mengeluarkan pernyataan itu saat dirinya mengunjungi Balai Wyata Guna Kota Bandung yang menjadi lokasi dapur umum yang didirikan Kementerian Sosial.

Dari dapur umum ini, Risma mengaku sering mendapat masukan terkait kebutuhan asupan makanan dari Rumah Sakit besar yang sedang berjuang membantu para pasien covid-19.

“Kita coba maksimalkan apa yang menjadi kebutuhan pangan kebutuhan petugas medis di rumah sakit seperti telur, petugas pemakaman juga kita berikan suplai makanan,” ungkap Risma.

Pernyataan Risma tersebut menuai pro dan kontra, tak sedikit pihak menilai apa yang disampaikan politisi PDIP itu sebagai bentuk merendahkan Papua.

“Alam bawah sadar Ibu Risma merendahkan Papua. Tapi tak usah diperpanjang, mudah-mudahan tidak diulangi,” kata politisi Demokrat, Andi Arief di akun Twitternya, Selasa (13/7/2021).

Hal senada juga disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.

Baginya, aksi marah Risma itu bukanlah hal baru, melainkan sudah terjadi sejak masih menjabat sebagai Walikota Surabaya.

Menurut Jamiluddin, kemarahan Risma yang diiringi ucapan tak pantas sangat tidak layak disampaikan seorang menteri.

Apalagi, Jamiluddin berpandangan bahwa pernyataan Risma rentan menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

“Risma seolah merendahkan Papua. Kesannya Papua itu sebagai tempat buangan bagi orang-orang yang bersalah,” tegas Jamiluddin Ritonga. []