SANCAnews.id

SANCAnews – Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia tak hanya berdampak pada sistem kesehatan nasional saja. Singapura pun ikut merevisi aturan kedatangan dari Indonesia. Efektif mulai Selasa (13/7/2021), siapapun yang berasal dari Indonesia dilarang masuk ke Negeri Singa itu

Hal tersebut diumumkan lewat akun Facebook Singapore Embassy in Jakarta yang mengutip pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan Singapura. Disebutkan terdapat aturan terbaru terkait lalu lintas masyarakat dari Indonesia ke Singapura.

"Melihat situasi Covid-19 terkini di Indonesia yang menyulitkan, pemerintah Singapura akan memperketat peraturan keimigrasian untuk para pelancong asal Indonesia dengan membatasi izin masuk bagi bukan WN Singapura atau bukan pemilik izin tinggal tetap (permanent residents) sesegera mungkin," tulis pengumuman yang dikutip beritasatu, Minggu (11/7/2021).

Kemudian, disebutkan juga bahwa seluruh pelancong dari Indonesia dilarang masuk ke Singapura.

"Terhitung mulai 12 Juli 2021 pukul 23.59, seluruh pelancong yang pernah berkunjung ke Indonesia dalam tempo 21 hari ke belakang tidak akan diperbolehkan masuk dan transit di Singapura," tulisnya lagi.

Saat ini, seluruh pelancong ke Singapura yang pernah ke Indonesia dalam 21 hari belakangan wajib memiliki hasil tes PCR negatif yang dilakukan maksimal 72 jam (3 hari) sebelum berangkat ke Singapura. Dengan peraturan terbaru ini, para pelancong kini harus memiliki hasil tes PCR negatif yang dilakukan maksimal 48 jam (2 hari) sebelum berangkat ke Singapura.

Meski begitu, pelancong yang tiba di Singapura dengan hasil tes PCR negatif tetap bisa ditolak masuk. Para pemilik izin tinggal tetap dan pemilik izin masuk jangka panjang yang gagal mengikuti aturan juga bisa dibatalkan izinnya.

Begitu diperbolehkan masuk ke Singapura, seluruh pelancong terus diwajibkan untuk:

- menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di fasilitas isolasi yang ditentukan.

- mengikuti tes PCR on arrival dan kemudian tes PCR setelah 14 hari masuk ke Singapura.

- mengikuti tes antigen on arrival dan tes antigen mandiri pada hari ke-3, 7, dan 11 setelah masuk ke Singapura.

"Dengan situasi dunia yang terus berkembang, kami akan trus menyesuaikan peraturan keimigrasian untuk mengatasi risiko masuknya dan penyebaran Covid-19 di antara warga Singapura. Segaa perubahan terhadap peraturan ini akan diperbarui di situs SafeTravel. Para pelancong disarankan untuk mengunjungi situs itu untuk mengecek peraturan keimigrasian terkini sebelum memasuki Singapura dan bersiap-siap untuk mengikuti peraturan sebelum masuk ke Singapura," begitu pengumuman tersebut. []

SANCAnews – Salah seorang tenaga kerja asing atau TKA Cina positif Covid-19 masuk ke Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Pria yang diketahui bernama Cao Changqin tersebut tiba di Kota Bula pada Minggu, 4 Juli 2021. Padahal status Kota Bula dan Kabupaten Seram Bagian Timur saat ini merupakan zona hijau.

Dilansir dari laman Terasmaluku.com, dua hari setelah kedatangan, Selasa, 6 Juli 2021, Cao memeriksakan kondisi kesehatannya di RSUD Bula setelah mengalami demam, flu dan batuk. Hasil tes swab antigen menunjukkan pria yang diketahui sebagai investor atau surveyor itu terbukti terinfeksi Covid-19 dan harus menjalani isolasi di RSUD Bula.

Menanggapi kasus masuknya WNA positif Covid-19 ke Bula tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Noaf Rumauw mendesak Satuan Gugus Tugas atau Satgas Covid-19 untuk lekas memperketat penjagaan di setiap pintu masuk dari berbagai daerah ke kabupaten Seram Bagian Timur.

“Terutama di Bandara Kufar. Karena diketahui, satu WNA ini datang ke SBT melalui jalur udara,” kata Noaf Rumauw kepada wartawan Jumat malam, 9 Juli 2021, dikutip tempo dari Teras.ID Senin 12 Juli 2021.

Sebagai ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Noaf meminta Satgas Covid-19 agar serius dalam bekerja. Pihaknya menekankan, jangan sampai Satgas Covid-19 baru bergerak melakukan pencegahan setelah adanya paparan kasus virus corona di Kabupaten Seram Bagian Timur. Menurutnya, tim Satgas Covid-19 sudah semestinya memperketat penjagaan di semua penjuru pintu masuk Kabupaten SBT tersebut.

“Tim Covid-19 bergerak cepat, jangan sampai ada kasus, baru bergerak,” katanya.

Noaf juga mendesak Satgas Covid-19 untuk segera melakukan penyekatan di beberapa wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. Khususnya bagi warga yang datang dari kota Ambon dan Masohi yang langsung ke Bula. “Pintu masuk ke SBT itu harus diperketat penjagaan. Serta pintu masuk transportasi udara di Bandara Kufar,” katanya seperti dilansir Terasmaluku.com yang merupakan partner Teras.ID.

Selain itu, Noaf mengingatkan perusahaan minyak di Bula yang memperkerjakan tenaga kerja dari luar, yakni PT Citik dan PT. Carlez, agar di masa pandemi Covid-19 ini tidak mendatangkan tenaga kerja dari luar. Sebab menurutnya, kedua perusahaan tersebut banyak memasok tenaga kerja asal negeri tirai bambu.

Politisi PKS ini juga mengingatkan PT. Citik dan PT. Carlez, perusahan minyak di Bula agar di masa pendemi covid-19 ini, jangan dulu mendatang tenaga kerja dari luar termasuk TKA Cina. “Untuk perusahaan PT. Citik dan PT.Karlez diperketat. Karena mereka banyak tenaga kerja dari China,” kata Noaf. []

SANCAnews – Langkah Kimia Farma menunda vaksin gotong-royong berbayar dinilai kurang tepat. Sebab seharusnya yang dilakukan perusahaan plat merah tersebut adalah membatalkan vaksin berbayar tersebut.

Begitu tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon lewat akun Twitter pribadinya, Senin (12/7).

“Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda,” tegasnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengurai bahwa seharusnya vaksin diberikan pemerintah secara gratis pada rakyat. Termasuk vaksin yang dikelola Kimia Farma.

Sebab, perusahaan BUMN itu membeli vaksin dengan uang rakyat, sehingga sudah seharusnya rakyat diberi vaksin secara cuma-cuma.

“Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan,” harapnya.

Fadli Zon mengingatkan bahwa BUMN hadir untuk melayani rakyat. Terlebih saat ini rakyat sedang menghadapi sebaran virus yang mematikan. Sehingga, tidak elok jika BUMN mencari untuk dari rakyat di situasi seperti itu.

“BUMN itu bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat bukan cari untung dari rakyat,” tutupnya.

Perusahaan obat pelat merah PT. Kimia Farma yang merupakan pelaksana vaksinasi gotong-royong individu telah memutuskan untuk menunda rencana vaksin berbayar.

Corporate Secretary Kimia Farma Ganti Winarno menjelaskan bahwa pihak manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong-royong Individu. Termasuk pengaturan pendaftaran calon peserta.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) semula akan dilaksanakan mulai hari ini, Senin (12/7) di delapan klinik Kimia Farma di enam kota di Jawa dan Bali. Adapun total kapasitas pelayanan vaksinasinya sebanyak 1.700 peserta per hari. (rmol)

SANCAnews – Layanan vaksinasi gotong royong (VGR) berbayar menuai kritik dari sejumlah pihak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tidak mempersoalkan vaksinasi COVID-19 berbayar, tetapi vaksinasi gratis mesti tetap berjalan.

"Vaksin mandiri memang beberapa waktu lalu banyak pihak yang minta supaya bisa ada vaksin mandiri. Contohnya pengusaha yang ingin vaksin karyawan-karyawannya. Tetapi yang vaksin gratis tetap mesti jalan untuk masyarakat yang sudah dialokasikan oleh pemerintah," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2021).

Dasco menjelaskan vaksinasi berbayar diperuntukkan bagi mereka yang ingin memilih jenis vaksin. Menurutnya, layanan vaksinasi berbayar itu diputuskan antara pemerintah dengan komisi kesehatan DPR, yakni Komisi IX.

"Ini kan bagi yang mau memilih vaksin, ini kan vaksinnya ada macam-macam. Yang mau pilih vaksin ikut fasilitas vaksin mandiri dengan vaksin yang dikehendaki. Tapi fasilitas vaksin gratis yang disiapkan pemerintah terus berjalan dan gratis," terang Dasco.

"Waktu itu sudah diputuskan antara pemerintah dan Komisi IX DPR bahwa program ini bisa dijalankan, program ini bisa dijalankan," imbuh Ketua Harian DPP Gerindra itu.

Seperti diketahui, pemerintah kini membuka vaksinasi gotong royong berbayar. Vaksinasi berbayar ini bisa didapat di Klinik Kimia Farma.

Layanan vaksinasi COVID-19 berbayar ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes ) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, yang merupakan perubahan kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021. Permenkes ini ditetapkan Menkes Budi Gunadi Sadikin pada 5 Juli 2021.

Layanan VGR berbayar ini dikritik sejumlah pihak. Rencananya layanan VGR berbayar ini mulai bisa didapatkan hari ini, namun ditunda. (detik)

SANCAnews – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah mendukung program vaksin berbayar alias mandiri yang disediakan oleh PT Kimia Farma Tbk. Hal itu dinilai untuk mengurangi beban keuangan pemerintah.

Said Abdullah mengatakan vaksin gratis yang ditanggung pemerintah cukup berjumlah 170 juta dosis saja untuk masyarakat menengah bawah. Sedangkan bagi orang kaya, bisa ikut vaksin berbayar.

"Policy terbaik sesungguhnya tetap pemerintah dengan 170 juta vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi bagi yang mampu, ya mbok lebih baik pakai vaksin mandiri, pakai vaksin sendiri bayar sendiri," katanya dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dilansir detik, Senin (12/7/2021).

Said menyebut siapapun boleh berbisnis termasuk Kimia Farma dalam hal vaksin berbayar. Yang penting, pemerintah sudah menetapkan harga patokan tertinggi.

"Yang penting pemerintah menetapkan harga patokan teratas berapa karena setiap orang boleh berbisnis, BUMN juga boleh berbisnis. Kalau kemudian orang yang super kaya-kaya kemudian harus nimbrung untuk rakyat kecil, kasihan rakyat kecil," tuturnya.

"Yang hendak saya sampaikan mari 170 juta itu prioritaskan sekarang untuk masyarakat paling bawah, menengah bawah. Yang menengah atas bisa melakukan sendiri lewat vaksin mandiri supaya beban pemerintah tidak melebihi dari 170 juta tadi," tambahnya.

Pandangan itu berbeda dari anggota Banggar lainnya yang cenderung menolak adanya vaksin berbayar. Menanggapi itu, Sri Mulyani menyebut akan menyampaikan seluruh aspirasi anggota kepada Kementerian Kesehatan.

"Tapi seperti yang dikatakan Pak Said, pemerintah menjamin untuk 70% herd immunity itu adalah secara gratis dan itu sudah ada dalam APBN kita tinggal kecepatan untuk vaksinasi ini dengan memobilisasi TNI/Polri bahkan BKKBN supaya kita bisa mengejar 1-2 juta per hari seperti yang kita harapkan," tandasnya. []