SANCAnews.id

SANCAnews – Dunia sosial media kembali dihebohkan perihal kabar kuburan Budi Djarot yang disebut amblas.

Foto kuburan amblas yang disebut-sebut kuburan Budi Djarot itu diunggah oleh pemilik akun twitter @Karinbahary2.

“Kuburan si Budi Djarot amblas, Ini beneran kah..????? Wajah dengan mata berputar.., Kalo ini bener ya gua seneng lah.Wajah dengan air mata bahagia Wajah dengan tangan di mulut” tulis akun tersebut dilansir beritaislam pada 10/7/2021, 

Dalam unggahannya tersebut terlihat foto sebuah kuburan baru yang amblas. Namun belum dikatahui apakah foto tersebut benar kuburan Budi Djarot atau hanya sekedar editan.

Foto tersebut mendapat ragam komentar, pemilik akun @negarakecil menulis komentar “Jgn d kasih liat abu jandahanam, tambah stress dia”.

Sementara akun @mohammad_edoo menuliskan “Waduh…kek difilm2 azab Tertawa berguling di lantai”

Foto-foto serupa juga viral di laman instagram, banyak akun yang mengunggah foto serupa, yang mengatakan kuburan Budi Djarot amblas.

Seperti diketahui, Pentolan Gerakan Jaga Indonesia (GJI) Budi Djarot (adik Eros Djarot) meninggal dunia pada Ahad (27/6/2021).

Budhi Djarot pernah viral karena menjadi penggerak masa yang akhirnya membuat poster Habib Rizieq dibakar.

Budi Djarot merupakan adik kandung seniman yang juga politisi PDIP, Eros Djarot. Budi dikenal aktif dalam mimbar bebas pada aksi 27 Juli, 24 tahun silam.

Kuburan si Budi Djarot amblas
Ini beneran kah..?????🙄
..
Kalo ini bener ya gua seneng lah.😂🤭 pic.twitter.com/kpkCjHjISN

— 🍬Marsmelow🍬 (@Karinbahary2) July 10, 2021

Namanya sama pic.twitter.com/PDMmGASXrE

— Fahmi Alkatiri (@FKadrun) July 10, 2021

Kuburan ambles, benarkah ini kuburan Budi Jarot yang semasa hidupnya pembakar foto Habib Rizieq Shihab?

Subhanallah
pic.twitter.com/f5IsHijuCD

— G_BRO🇲🇨🇲🇾🇵🇸 (@Gaknyerah____) July 10, 2021

Update:

Ahad malam (11/7) beredar video yang memperlihatkan makam mendiang Budi Djarot amblas.

"Ternyata kuburan budi djarot benar amblas bukan hoax.", tulis akun twitter @iskandar_fauzi yang mengunggah video tersebut.

Ternyata kuburan budi djarot benar amblas bukan hoax. pic.twitter.com/eOwzMFUTvU

— 🇮🇩Iskandar Fauzi (@iskandar__fauzi) July 11, 2021

SANCAnews – Seakan masih bersambung, mahasiswa menjuluki Wakil Presiden RI Maruf Amin sebagai "The King of Silent". Predikat ini diberikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes).

BEM KM Unnes melakukan aksi digital melalui unggahan sosial media Instagram dalam rangka kritik terhadap rezim pemerintahan.

Sebelumnya, oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberi gelar "The King of Lip Service" untuk Presiden Joko Widodo.

Presiden Mahasiswa BEM KM Unnes, Wahyu Suryono Pratama mengatakan, Maruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi Covid-19 harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh Presiden.

Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya dimasa pandemi.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam," sebut dia dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7).

Anehnya, lanjut Wahyu Suryono Pratama, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, Maruf Amin justru hanya terkesan sebagai  legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.

"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum fardlu kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19," imbuhnya.

Terkait kinerja Presiden Joko Widodo, BEM KM Unnes juga memberi catatan. Jokowi dinilai kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan mengingkari janji politiknya.

Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi, dan penanganan pandemi.

"Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," ucap Wahyu Suryono Pratama. (rmol)

SANCAnews – Pemerintah diminta dan ditegaskan untuk tidak berlaku represif kepada rakyat yang tengah mencari nafkah di tengah kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi sikap aparat pemerintah daerah Semarang yang menyemprotkan air dan menyita sejumlah barang dagangan pelaku usaha kecil saat melakukan penertiban terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Pemerintah jangan bersikap kasar dan brutal di tengah ancaman pandemi saat ini. Pemerintah seharusnya persuasif, jangan represif," tegas Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/7).

Karena, kata Muslim, di tengah krisis kesehatan dan ekonomi, rakyat membutuhkan makan dan keselamatan jiwa raga.

"Pemerintah jangan sebarkan teror yang disengaja. Pemerintah seharusnya memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam suasana prihatin saat ini," kata Muslim.

Rakyat, lanjut Muslim, akan marah jika selalu diusik ketika tengah mencari nafkah untuk keluarganya.

"Ingat, jika rakyat lapar dan rakyat ditekan, rakyat akan marah. Kemarahan rakyat tidak dapat dibendung. Rakyat sudah berteriak lapar di mana-mana. Pemerintah harusnya tanggung jawab. Jangan main kasar dan represif," pungkas Muslim. []

SANCAnews – Menyikapi dimulainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diwilayah Jawa dan Bali, Dewan Syari’ah Kota Surakarta (DSKS) akhirnya menyampaikan bayan (keterangan) kepada umat Islam, Selasa (6/7/2021).

Dewan Syari’ah Kota Surakarta menghimbau kepada seluruh umat Islam agar meningkatkan kualitas kedekatan kepada Allah Ta’ala dengan bertaubat dan memperbanyak amal shaleh agar wabah ini segera diangkat oleh-Nya, khususnya pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

Kemudian juga menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk memperkuat ukhuwah islamiyah dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar yang terdampak langsung secara ekonomi akibat dijalankannya PPKM tersebut.

Pihaknya mendukung Pemerintah Republik Indonesia untuk menerapkan PPKM dengan mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berlandaskan asas perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, non-diskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan kedaulatan negara.

“Salah satunya dengan menutup bandara internasional dari masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA),” sikap DSKS dalam rilis yang diterima Panjimas.com.

Selanjutnya DSKS menyerukan kepada Pemerintah untuk bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, seperti kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya selama PPKM berlangsung. []