SANCAnews.id

SANCAnews – Ustadz Yusuf Mansur ingin menjabat komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah memuji Presiden dengan membuat tulisan berjudul “Jokowi Memang yang Terbaik Luar Biasa Pencapaiannya”

“Pujian terhadap Jokowi menandakan Ustadz Yusuf Mansur berharap dapat jabatan komisaris BUMN. Selama ini dia sudah mendukung Jokowi tapi belum dapat jabatan,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada www.suaranasional.com, Selasa (1/6/2021).

Menurut Muslim, Ustadz Yusuf Mansur ingin mendapat jabatan komisaris BUMN karena bisnisnya sedang bermasalah. “Kabarnya bisnis Ustadz Yusuf Mansur mempunyai utang sampai Rp300 miliar,” papar Muslim.

Pujian Ustadz Yusuf Mansur ke Jokowi, kata Muslim setelah Abdee Slank mendapat jabatan Komisaris Independen PT Telkom. “Padahal peran Ustadz Yusuf Mansur di Pilpres 2019 cukup besar dengan menyebut Presiden Jokowi selalu puasa Senen Kamis dan mendoakan rakyatnya,” jelas Muslim.

Muslim mengatakan, langkah Ustadz Yusuf Mansur yang mencoba peruntungan mendapatkan komisaris dengan memuji Presiden Jokowi justru makin dijauhi umat Islam. “Harusnya ulama itu bersifat independen dan tidak mendekat ke penguasa,” ungkap Muslim. []

SANCAnews – Yusuf Mansur telah memberhalakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menyebut mantan Wali Kota Solo itu terbaik luar biasa pencapainnya.

“Masya Allah kok begini amat menyembah @jokowi Paham gak kata “terbaik”? Anda sudah memberhalakan Jokowi,” kata wartawan senior Edy A Effendi di akun Twitter-nya @mihrabku.

Edy mengatakan seperti itu menanggapi tulisan Yusuf Mansur berjudul “Jokowi Memang yang Terbaik Luar Biasa Pencapaiannya”

Ia sudah mengingatkan Yusuf Mansur ketika menulis di media sosial (medsos). “Saya sudah ingatkan secara langsung kan di Masjid Nabawi, Banjar Wijaya, harus lebih terampil menulis di medsos,” ungkapnya.

“Saya menulis “masya Allah” terkait cuitan @Yusuf_Mansur yang menyatakan @jokowi terbaik capaiannya, sebagai bentuk doa agar YM sadar bahwa dia makhluk Allah, yang terpesona makhluk Allah yang lain,” ungkapnya.

Sebelumnya, Yusuf Mansur memuji Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang luar biasa, “Pak Jokowi emang terbaik. Luar biasa pencapaiannya. Bahwa ada kekurangannya, ya namanya juga manusia. Doain Pak Jokowi. Agar bisa jadi presiden yang baik, pemimpin yang baik. Dijauhkan dari segala sifat yang jelek. Izinkan saya mencintainya tanpa pamrih. Maaf yaaaa,” kata Yusuf Mansur.

Ia mendokan Presiden Jokowi agar pembangunan merata seluruh Indonesia dan Revolusi Mental berjalan sesuai dengan rencananya. “Asli nih. Titip doa buat Pak Jokowi. Pembangunan biar rata ujung ke ujung. Berikutnya pembangunan Sumber Daya Manusia. Pembangunan manusia. Revolusi mental. Bangga bener saya sama Beliau. Top. Alhamdulillaah,” jelasnya.

“Saya mah ga males-males denger nama Pak Jokowi. Malah saya tempel sama Shalawat, Faatihah, dan doa-doa, dengan memasukkan nama Beliau dan Kyai Ma’ruf Amin. Plus semua pemimpin di pusat dan daerah. Semuanya. Kesebut. Sebaik-baiknya, emang kita kirim doa. Karena doa bakal balik juga ke kita,” jelasnya. (snc)

SANCAnews – Politikus PDIP Kapitra Ampera menanggapi pernyataan Komnas Hak Azasi Manusia (HAM) yang merencanakan akan memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Menurut Kapitra, KPK tidak perlu meladeni Komnas HAM, apalagi hadir mengikuti menghadiri undanggan Komnas HAM.

“Terlalu jauh, Komas HAM tidak punya hak untuk memanggil Ketua KPK. KPK harus abaikan panggilan karena bukan yuridiksinya” kata Kapitra kepada www.suaranasional.com, Selasa (1/6/2021).

Menurutnya, berdasarkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

“Kewenangan Komnas HAM menurut UU no. 26/2000 hanya terbatas kepada pelanggaran HAM berat yang berupa crime again humanity dan gonoside!,” kata Kapitra.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri pekan depan.

Firli akan dimintai keterangan mengenai laporan atas penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan yang berujung pada pemecatan 51 pegawai komisi antirasuah.

“Kami merencanakan minggu depan. Kalau ini segera selesai, minggu depan kami panggil,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. []

SANCAnews – Menhkopolhukam Mahfud MD melakukan kemusyrikan konstitusional dengan menyebut 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Hari Lahir Pancasila yang benar itu tanggal 18 Agustus 1945 yang dijiwai nilai Tauhid dengan menempatkan Ketuhanan yang Maha Esa pada urutan pertama.

Demikian dikatakan Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Selasa (1/6/2021). “Tanggal 1 Juni 1945 itu kualitas sperma cikal bakal. Jadi pancasila tersebut ada “cacat bawaan” yaitu urutan Ketuhanan ditempatkan no 5 dan tambah yang berkebudayaan,” ungkapnya.

Eggi mengatakan, hari lahir Pancasila yang benar itu tanggal 18 Agustus 1945 karya Tauhid dari Ki Bagus Hadikusumo–saat itu menjadi Ketua Umum Muhammadiyah menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam urutan pertama. “Pancasila yang orisinil itu bukan lahir 1 Juni 1945 karya Soekarno,” paparnya.

Ia mempertanyakan cara berfikir Mahfud MD yang menyebut hari lahir Pancasila 1 Juni 1945.

“Bagaimana bisa Prof Mahfud MD menyimpulkan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 45? Argumentasi intelektulnya apa dan bagaimana? Ingat jika salah ucapan saja itu biasa tapi bila salah konstruksi berfikir nya ini amat sangat berbahaya membuat bangsa indonesia sesat,” papar Eggi.

Sebelumnya, Mahfud menyebut tanggal 1 Juni 1945 lahirnya nama dan uraian substansi Pancasila. Tanggal 22 Juni 1945 lahirnya rumusan redaksi dan urutan Pancasila (dengan 7 kata pada sila I dalam Piagam Jakarta).

“Tanggal 18 Agustus 1945 lahirnya Pancasila secara resmi-konstitusional dengan mengganti 7 kata,” jelas Mahfud. (snc)

SANCAnews – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri angkat bicara soal tudingan penyingkiran 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK). Tudingan penyikiran pegawai KPK ini terkait polemik 75 pegawai KPK yang gagal TWK sehingga tidak dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK itu saat ini dibebastugaskan dari KPK. Terlebih usai pertemuan dengan BKN pada Selasa (25/5), 51 orang dari 75 pegawai KPK dinyatakan akan diberhentikan dan 24 pegawai KPK lainnya akan mengikuti tes ulang.

“Saya agak heran ada kalimat upaya menyingkirkan. Saya katakan enggak ada upaya menyingkirkan siapapun. Karena tes yang dilakukan, tes wawasan kebangsaan diikuti dengan instrumen yang sama, waktu pekerjaan sama, pertanyaan sama, modul sama,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (1/6).

Jenderal polisi bintang tiga ini pun menegaskan 1.271 pegawai KPK dinyatakan lulus dan telah resmi dilantik menjadi ASN. Karena itu, dia mengklaim tidak ada niat untuk menyingkirkan pegawai KPK.

Sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan gagal TWK itu antara lain penyidik senior KPK Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Ketua WP KPK Yudi Purnomo, hingga Direktur PJKAKI Sujanarko.

“Hasilnya memenuhi syarat 1.271 orang memenuhi syarat, yang nggak memenuhi 75. Semua dikatakan sesuai syarat dan mekansime dan prosedur. Hasil akhir ada yang TMS dan MS. Jadi nggak ada upaya menyingkirkan siapapun,” klaim Firli.

Sebelumnya, penyidik senior KPK Novel Baswedan menyatakan langkah pemberhentian 51 pegawai KPK merupakan bentuk pembangkangan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya tidak tahu. Saya tidak tertarik untuk mencari tahu mengenai 51 atau 24, karena apapun itu adalah bentuk pembangkangan terhadap arahan Presiden,” kata Novel kepada JawaPos.com, Minggu (30/5).

Novel menegaskan, 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan bentuk penghinaan. Terlebih kini, dalam rapat bersama antara Pimpinan KPK dengan BKN pada Selasa (25/5) lalu, akan ada 51 pegawai KPK yang akan diberhentikan dengan alasan tidak bisa lagi dibina.

“Sebagai upaya untuk menghina dan membuat stigma terhadap pegawai KPK yang telah bekerja dengan baik,” tegas Novel.

Novel juga merasa heran terkait nilai merah bagi 51 pegawai KPK tersebut. Dia meminta Pimpinan KPK hingga BKN untuk transparan bisa membuka hasil TWK dari para pegawai KPK. Meski demikian, dia mengaku mendapat bocoran terkait nilai merah itu.

“Saya dan kawan-kawan telah mendapat informasi mengenai summary (ringkasan) hasil yang dikatakan tidak memenuhi syarat bahwa dari 75 orang, sebenarnya yang diberi tanda merah ada 56 orang,” pungkas Novel. []