SANCAnews.id

SANCAnews – Area Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipenuhi para demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa (1/6).

Namun, aksi unjuk rasa tersebut terbagi dua, ada yang pro dan kontra terhadap Ketua KPK Firli Bahuri yang telah melantik 1.271 Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari sisi yang pro, puluhan masyarakat yang menamakan diri mereka Perhimpunan Pemuda dan Masyarakat Jakarta (PPMJ), menyuarakan aspirasinya mendukung penuh Ketua KPK Firli Bahuri melantik pegawai KPK yang lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Kita mendukung penuh pimpinan KPK segera memecat 51 Pegawai KPK yang tidak lolos seleksi TWK. Kami tetap mendukung, mensupport agar KPK tetap hidup kembali," tegas salah satu orator dari atas mobil komando.

Sementara itu dari sisi yang kontra, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu berupaya menyambangi Gedung KPK untuk memberikan penghargaan kepada Ketua KPK Firli Bahuri. 

Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan 'Piagam Penghargaan Kepada Komjen Firli Bahuri Atas Keberhasilannya Melemahkan KPK'.

"Kuta mau kasih piagam penghargaan kepada Komjen Firli Bahuri, tapi tidak boleh, harusnya kami diayomi, kami mahasiswa kan rakyat juga," ujar salah seorang mahasiswa saat bernegosiasi dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, aparat kepolisian masih berjaga-jaga di depan para demonstran. Sementara satu unit watercannon dan barracuda terparkir di depan barisan para demonstran. Hingga berita ini diturunkan, para demonstran berangsur meninggalkan gedung KPK. []

SANCAnews – Indonesia dikabarkan tidak mendapatkan kuota haji tahun 2021 lantaran masalah vaksin. Informasi ini langsung ditanggapi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Senator asal Jawa Timur ini meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut ke masyarakat.

"Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu menjelaskan kepada masyarakat secara resmi mengenai kenyataan Indonesia tidak mendapatkan kuota haji tahun ini. Termasuk menjelaskan alasannya, apakah benar karena vaksin yang tidak terdapat dalam daftar list sertifikasi WHO," tutur LaNyalla, Selasa (1/6).

Untuk diketahui, vaksin Sinovac yang telah dibeli pemerintah belum terdaftar dalam list sertifikasi WHO hingga kini. Padahal jemaah haji asal Indonesia yang terdaftar divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac ini.

Namun, LaNyalla meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu apa yang menjadi kendala sebenarnya sehingga Indonesia tidak diberikan kuota haji.

"Sejauh ini baru sebatas vaksin yang kita ketahui. Oleh karena itu, pemerintah harus dipastikan dahulu apa yang sebenarnya menjadi kendala. Sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat," ujarnya.

LaNyalla mengatakan, pemerintah harus menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi, "Ke depan, pemerintah perlu membuat skala prioritas untuk program vaksinasi, keakuratan informasi vaksin apa yang direkomendasikan untuk jemaah haji sangat penting agar tidak merugikan masyarakat kita," tuturnya.

Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dikabarkan sedang berupaya mendapatkan vaksin Covid-19 Johnson & Johnson, sebagai syarat jemaah Indonesia bisa berangkat Haji ke Arab Saudi.

Vaksin Covid-19 Johnson & Johnson merupakan satu di antara empat jenis vaksin yang menjadi syarat jemaah Haji ke Arab Saudi. (rmol)

SANCAnews – Ketua KPK, Firli Bahuri, menjelaskan alasannya tetap melantik 1.271 pegawai KPK jadi Aparatus Sipil Negara (ASN), pada Selasa (1/6/2021). Padahal, sejumlah pihak meminta pelantikan pegawai yang disebut lolos TWK itu ditunda oleh 700 pegawai.

Firli pun berdalih pelantikan tetap dilaksanakan karena harus menghargai pegawai lainnya yang lolos seleksi menjadi ASN.

“Karena proses itu sangat panjang dan tentu juga kita harus menghargai 1271 orang. Karena mereka punya anak, punya istri yang perlu kita hargai hak asasi manusianya, kita juga harus jamin kapasitas hukumnya. Kita juga harus menjamin tentang status kepegawaian mereka,” kata Firli saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021).

Firli pun mengklaim telah menjelaskan hal itu kepada perwakilan pegawai KPK yang meminta pelantikan ditunda.

“Alhamdulillah semuanya hadir, 1.271 dilantik. Dan proses pelantikan mengikuti saat diambil penyumpahan maupun pelantikan, semuanya ikut,” jelasnya.

Kepentingan Firli

Sementara itu, penyidik senior KPK Novel Baswedan, satu dari 75 pegawai KPK yang terancam dipecat karena tidak lolos menjadi ASN, menilai sikap ngotot Firli yang tetap melakukan pelantikan pada Selasa (1/6) ini karena ingin membuat mereka sakit hati dan putus asa.

“Hal ini menambah keyakinan bahwa ada suatu kepentingan Firli Bahuri untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang bekerja baik. Saya menduga upaya memaksakan pelantikan sekarang ini untuk membuat 75 pegawai KPK ini putus asa atau kecewa," kata Novel.

“Tapi saya yakin tidak terjadi demikian, karena komitmen kawan-kawan (75 orang) ini benar-benar untuk menjaga harapan agar tetap bisa berbuat dalam upaya memberantas korupsi, walaupun dihadang dengan sedemikian rupa," sambungnya.

Sebelumnya, ratusan Pegawai Tetap KPK mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menunda pelantikan pegawai KPK yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam suratnya, disebutkan bahwa seharusnya pimpinan KPK mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam proses alih status pegawai menjadi ASN. (sc)

SANCAnews – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara jangan dipolitisasi untuk kepentingan apapun.

"Jauhi politisasi Pancasila untuk kepentingan apapun," kata Haedar melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Selasa (1/6/2021).

Belajar dari sejarah, menurut dia, setiap reduksi, penyimpangan, dan politisasi Pancasila akan menimbulkan ketidakpercayaan pada Pancasila itu sendiri.

Selain itu, ia berharap kebijakan-kebijakan negara yang berkaitan dengan Pancasila semuanya memerlukan ketulusan, kejujuran, jiwa negarawan, wawasan yang luas dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Jangan membawa Pancasila menjadi sesuatu yang sempit dan jangan juga membawa Pancasila melebihi dirinya. Itulah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Tempatkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar dan ideologi negara," kata Haedar.

Ia meminta peringatan hari lahir Pancasila bukan sekadar menjadi ritual dan seremonial dan hanya menjadi jargon dan retorika.

Haedar mengajak seluruh warga bangsa untuk mewujudkan Pancasila dalam kehidupan bernegara, melalui seluruh institusi kenegaraan agar betul-betul menjadikan setiap sila Pancasila sebagai dasar nilai, dasar pijakan mengambil keputusan, dan orientasi dalam kebijakan tersebut agar tetap berada di koridor Pancasila.

"Pertentangan sering terjadi karena kebijakan-kebijakan negara itu tidak sejalan dengan jiwa, alam pikiran, dan moralitas Pancasila," kata Haedar.

Berikutnya lanjut dia, Pancasila harus menjadi pedoman hidup berbangsa bagi seluruh komponen dan warga bangsa, termasuk para elit bangsa.

"Pancasila tidak cukup hanya dihapal, menjadi doktrin, dan pemikiran, Pancasila harus kita praktikkan dan kita warga bangsa, elit bangsa di manapun berada dan dalam posisi apapun harus menjadi contoh teladan di dalam mempraktikkan Pancasila," ujar dia. (Antara)

SANCAnews – Kuasa hukum eks pentolan FPI Munarman menegaskan kalau kliennya tersebut kekinian dalam kondisi sehat selama mendekam di Rutan Polda Metro Jaya. Hal itu sekaligus membantah isu miring kalau Munarman dalam keadaan lumpuh akibat disiksa.

"Sudah terkonfirmasi bahwa keadaan pak Haji Munarman baik-baik saja, kalau ada yang memberitakan beliau sakit atau lumpuh itu berita sampah alias hoax," kata salah satu pengacara Munarman, Ichwan Tuankotta, Selasa (1/6/2021).

Sementara itu pengacara Munarman lainnya, yakni Aziz Yanuar menyatakan hal kurang lebih serupa dengan Ichwan. Ia membantah kalau Munarman saat ini lumpuh. Menurutnya kekinian Munarman dalam keadaan sehat.

"Kondisinya sehat baik-baik saja terakhir kondisi dilaporkan tadi oleh tim anggota (kuasa hukum) Ann Noor Qumar," ungkapnya.

Kabar miring terkait kondisi Munarman sempat dibagikan oleh akun Twitter @m1n4_ 95. Dia mengunggah sebuah tangkapan layar bertuliskan pesan;

"BREAKING NEWS!!! Bang Munarman terlupakan oleh kita, banyak kabar beredar jika beliau sekarang tidak bisa berjalan dan bisa jadi lumpuh permanen, juga susah untuk bicara dengan jelas akibat terus-terusan mengalami penyiksaan sejak ditangkap 27 April 2021 lalu. Bahkan Munarman cuma diberi makan seminggu dua kali oleh polisi sehingga beliau sudah sangat teraniaya. Dan isu beredar jika itu desainernya Jokowi sendiri. REZIM LAKNATULLAH !!. []