SANCAnews – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, dalam rangka penguatan moderasi beragama, para Dai dan penceramah agama akan disertifikasi wawasan kebangsaan.

Yaqut mengatakan, sertifikasi ini terkait dengan penguatan moderasi beragama melalui kompetensi penceramah. Apalagi, katanya, jaringan stakeholders dari Kementerian Agama yang berasal dari organisasi ke masyarakat agama dan lembaga dakwah cukup luas, dan perlu berkontribusi dalam memecahkan problematika ‘what’.

“Salah satunya dengan melakukan bimbingan kepada para Dai dengan menggandeng peran Ormas Islam dan lembaga dakwah,” ungkap Yaqut dalam Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi VIII.

Fasilitas pembinaan ini, kata Yaqut, untuk meningkatkan kompetensi para Dai dalam menjawab dan merespon isu-isu aktual dengan strategi metode dakwah yang menitikberatkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan slogan Hubbul Wathon Minal Iman.

“Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para Dai juga sejalan dengan upaya penguatan moderasi beragama yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024,” paparnya.

Saat ini, Yaqut mengatakan bahwa moderasi beragama telah menjadi bagian dari arah kebijakan dan strategi pemerintah menuju revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Nantinya, kata Yaqut, bimbingan teknis akan diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam baik di tingkat pusat maupun di tingkat instansi vertikal dengan menggandeng peran serta organisasi masyarakat Islam setempat.

“Para Dai yang sudah mengikuti Bimtek akan memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.”

“Diharapkan para Dai yang sudah terbina akan bertambah wawasan serta kompetensi keilmuan nya dan memiliki integritas kebangsaan yang tinggi, untuk mensyiarkan dakwah langsung pada masyarakat tempatnya berdomisili melalui pendekatan kultur dan budaya setempat,” tegasnya. []

SANCAnews – Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini merespons serius isu yang memanas beberapa hari terakhir soal tes wawasan kebangsaan kepada para pegawai KPK.

 

Jazuli menyoroti pertanyaan atau pernyataan yang membenturkan antara keyakinan agama dan nasionalisme dalam TWK, seperti soal lepas jilbab dan memilih antara Al-Qur'an atau Pancasila.

 

Pihaknya menuntut Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menginvestigasi masalah ini dan mengevaluasi TWK bagi seluruh pegawai negeri, tidak hanya di KPK, agar kembali pada upaya mengukuhkan Pancasila dan konstitusi.

 

"Bukan sebaliknya, memunculkan pertanyaan yang justru merusak tatanan nilai kebangsaan kita," kata Jazulidalam siaran persnya, Selasa (1/6).

 

Menurut dia, publik tiba-tiba dikagetkan pengakuan pegawai KPK yang pada saat mengikuti TWK ditanya soal apakah bersedia melepas jilbab.

 

Ketika dijawab tidak oleh pegawai, kata dia, penanya menghakimi bahwa peserta itu egois.

 

Demikian juga, kata dia, pengakuan pegawai KPK soal adanya pertanyaan untuk memilih antara kitab suci Al-Qur'an atau Pancasila.

 

"Pertanyaan-pertanyaan tersebut jelas tendensius memisahkan agama dan nasionalisme kebangsaan. Penanya jelas tidak paham sejarah bangsa, sekaligus disadari atau tidak telah merusak dan merongrong kewibawaan Pancasila dan konstitusi," ungkap Jazuli dalam siaran persnya, Selasa (1/6).

 

Menurut Jazuli, pertanyaan itu jelas menyesatkan, menyimpang, dan merusak tatanan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.

 

Secara khusus, Jazuli mengaitkan kasus ini dengan komitmen peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati tepat 1 Juni 2021.

 

"Di momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni ini, semua perlu mengukuhkan pemahaman bahwa Pancasila dan konstitusi sejatinya dibangun di atas fondasi agama," ujar dia.

 

Jazuli menjelaskan sila pertama Pancasila dan dipertegas Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945, menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

"Membenturkan keyakinan agama dan kebangsaan jelas salah kaprah dan salah arah," ungkap anggota Komisi I DPR itu.

 

Legislator Dapil Banten ini mensinyalir ada upaya membentur-benturkan agama dan kebangsaan.

 

Menurut dia, hal itu dilatari prasangka sesat dan phobia terhadap agama.

 

Selain itu, lanjut Jazuli, menganggap ketaatan pada agama sebagai ancaman (radikalisme).

 

"Radikalisme, komunisme, sekularisme dan isme-isme lain yang bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi harus kita lawan," katanya.

 

Namun, lanjut dia, membenturkan agama dan kebangsaan, dengan sinis menuduh orang agamis yang taat agama sebagai antikebangsaan, jelas salah besar dan harus dihentikan.

 

"Sebab, jelas itu bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi itu sendiri," terang Jazuli.

 

Dia menambahkan Pancasila dan UUD 1945, justru mendorong setiap warga negara untuk taat dan komitmen pada agamanya masing-masing.

 

Negara bahkan menjamin perlindungan terhadap warga negara berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 UUD NRI 1945.

 

Jazuli menegaskan agama, kitab suci, dan nilai-nilai ajarannya dihormati dan dijunjung tinggi di republik ini.

 

"Kita negara yang religius, bukan negara yang sekuler. Jadi, jangan dibentur-benturkan antara agama dan kebangsaan," paparnya. []

SANCAnews – Dukungan terus mengalir kepada Ustaz Adi Hidayat (UAH) yang akan melaporkan pihak-pihak yang diduga telah memfitnah dirinya terkait penggalangan dana untuk membantu warga Palestina. Salah satunya diberikan anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Habiburokhman mengaku belum mendengar dan mengetahui rencana Ustaz Adi akan menemui Komisi III DPR hari ini. Sebab, DPR saat ini tengah libur kerja. "Belum tahu. Kalau saya sih mendukung beliau ya. Tapi enggak ada agenda itu (hari ini)," kata pria yang akrab disapa Habib itu saat dihubungi, Selasa (1/6/2021). Baca juga: Sekum PP Muhammadiyah: Wajar Jika Ustaz Adi Hidayat Laporkan Eko Kuntadhi ke Polisi

Habib mengaku, dirinya merasa tergerak dengan langkah Ustaz Adi Hidayat yang mengumpulkan donasi untuk warga Palestina. Dia menilai, donasi itu positif untuk meringankan beban penderitaan warga Palestina. "Beliau bersedekah mengajak orang bersedekah melalui jalur yang benar. Kalau enggak salah saya lihat disampaikan ke duta besar juga kan, Dubes Palestin," ujarnya. Baca juga: Bakal Dilaporkan Ustaz Adi Hidayat ke Polisi, Eko Kuntadhi: Sensi Amat!

Karena itu, Habib menganggap, upaya Adi Hidayat yang mengumpulkan dana itu menjadi aneh ketika dibalas dengan fitnah, apalagi sampai nyinyir dan dituding dikorupsi. Dia percaya, Ustaz Adi tak bakal melakukan hal tersebut.

"Yang kedua dipertentangkan seolah misalnya di sini, di Indonesia saja banyak orang susah kok harus bantu Palestin, itu orang enggak ngerti. Kita juga harus bantu yang di Indonesia. Kalau orang yang mempertentangkan di Indonesia, jangan-jangan dia enggak pernah bantu iya kan. Jadi jangan karena kita pernah berbeda secara politik lalu apapun yang dilakukan diserang gitu loh, itu bahaya," ungkapnya.

Ketua DPP Partai Gerindra itu juga mengaku yakin, Ustaz Adi akan transparan terhadap dana yang disalurkan untuk warga Palestina tersebut. "Pasti, enggak perlu diminta (Ustad Adi akan transparan ke publik). Teman-teman yang itu kan kalau enggak salah pakai Lazis atau apa, pakai dong, transparasinya. Tak perlu diminta ya. Kita akan support ya," tukas pria yang juga anggota MKD DPR RI itu. []

SANCAnews – Pemerintah Arab Saudi mengizinkan jemaah dari negara luar untuk melaksanakan ibadah haji 2021 di masa pandemi.

Namun, tak ada Indonesia dari sejumlah negara yang sudah diizinkan Arab Saudi untuk mengirimkan jemaah hajinya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga mengaku mendapat kabar Indonesia tak mendapat kuota di musim haji 2021.

Namun, Dasco mengaku belum mendapat informasi detail mengenai hal tersebut.

"Saya belum tahu. Saya baru dapat informasi begitu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII DPR yang terkait. Atau nanti Pak Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR yang membawahi yang akan menjelaskan," kata Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan ada 11 negara yang telah diizinkan mengirimkan jemaah hajinya. Namun, dari 11 negara itu tak ada Indonesia di dalamnya.

"Informasi resmi yang kami terima memang pemerintah Arab Saudi telah memberikan izin masuk ke negara tersebut," ujar Ace.

Dilihat di Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, @MOISaudiArabia, 11 negara memang sudah mendapat izin masuk. Namun dari daftar itu tak satupun negara Asia Tenggara. Di pengumuman tersebut, izin masuk Saudi ini belum dikaitkan dengan kuota haji.

11 Negara yang Diizinkan Arab

Berikut ini 11 negara yang sudah diizinkan masuk Arab Saudi:

1. Amerika Serikat

2. Inggris

3. Irlandia

4. Italia

5. Jepang

6. Jerman

7. Prancis

8. Portugal

9. Swedia

10. Swiss

11. Uni Emirat Arab

Respons Menag

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai kuota haji 2021. Menurutnya, Arab Saudi akan menyampaikannya dalam waktu dekat.

"Kuota dari mana? Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang memiliki misi haji yang sekarang sudah dapat kuota haji. Karena kuota haji tergantung pada pemerintah Saudi dan Pemerintah Saudi belum mengumumkan itu," kata Menag Yaqut di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Menag Yaqut meminta publik untuk bersabar menunggu soal kuota haji dari pemerintah haji. Mengenai diberangkatkan atau tidaknya jemaah Indonesia akan diputuskan beberapa hari ke depan.

"Kalau soal kuota, kita tunggu saja. Kalau soal keputusan apakah Indonesia akan memberangkatkan haji atau tidak, kita tunggu. satu, dua hari ini akan ada keputusan," ujarnya.

Mengenai kondisi persiapan ibadah haji jemaah Indonesia akan dilaporkan Menag Yaqut ke Presiden Jokowi. Menag Yaqut sudah mendapatkan sejumlah masukan dan dari Komisi VIII DPR RI.

"Saya akan lapor ke presiden menyampaikan situasinya seperti apa, para jemaah ekspektasinya apa, Pemerintah Saudi seperti apa, harapan kawan-kawan di DPR RI ini seperti apa, kan harus disampaikan semua," imbuhnya. (dtk)

SANCAnews – Ustaz Adi Hidayat (UAH) ramai diperbincangkan setelah beredar fitnah yang menyebutkan dirinya tidak amanah terkait penggalangan donasi untuk Palestina.

Pihak Ustaz Adi Hidayat (UAH) hari ini akan bertemu dengan pimpinan MPR dan Komisi III guna membahas masalah ini.

"Insyaallah hari ini ada pertemuan dengan pimpinan MPR, pimpinan Komisi III DPR, dan sedang diagendakan pertemuan dengan pihak Polri juga," kata Sekjen Pengurus Besar Ikatan Abituren Darul Arqam Muhammadiyah Garut (IKADAM), Fahd Pahdepie, saat dihubungi, Selasa (1/6/2021).

Fahd mengatakan pertemuan ini semangatnya ialah menghentikan narasi pembelahan. Oleh karena itu, menurutnya, kasus fitnah UAH ini bisa menjadi pembuka.

"Kita tempuh semuanya secara terukur dan terstruktur. Spiritnya ingin menghentikan kategorisasi, pengkotakan, dan pembelahan di tengah masyarakat. Insyaallah kasus UAH ini menjadi pembuka untuk upaya itu," tuturnya.

Kendati demikian, pihak UAH hari ini belum akan membuat laporan ke Bareskrim Polri. "Belum," ujarnya.

Siap Lapor ke Bareskrim

Sebelumnya, pada kesempatan lainnya, Fahd mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak terkait rencana pelaporan ini. Dia berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi publik.

"Pihak UAH sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan lembaga negara terkait untuk meneruskan pelaporan kasus hukum ini. Sampai saat ini, berbagai pihak, termasuk ormas, lembaga, maupun individu, terus memberikan dukungan untuk UAH," ujar Fahd.

Fahd lantas menjelaskan secara rinci mengenai penyaluran donasi yang sudah terkumpul. Donasi itu, kata Fahd, diserahkan kepada sejumlah lembaga, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan International Network for Humanitarian (INH).

"Bahkan penyerahannya diserahkan langsung di hadapan Dubes Palestina dan disiarkan secara publik. Pihak UAH tidak mengambil sedikit pun untuk alasan apa pun," kata Fahd.

Selain itu, sambung Fahd, rekening yang digunakan merupakan rekening resmi yang dapat disupervisi. Pihak UAH menegaskan siap diaudit.

"Rekening yang digunakan adalah rekening resmi yang bisa disupervisi Bank Syariah Indonesia (BSI), milik Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar (MIRA) yang sudah diaudit secara publik oleh kantor akuntan publik tepercaya. Pihak UAH terbuka untuk dilakukan audit oleh KAP atau pihak yang lain," kata Fahd.

"Donasi masih dibuka melalui rekening Yayasan MIRA yang dikhususkan untuk penggalangan Palestina saja. Dana dari jamaah ini akan disalurkan melalui lembaga-lembaga tepercaya. Pihak UAH sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga, seperti Lazis Muhammadiyah, Baznas RI, dan lainnya. Semua akan dilaporkan secara publik. Terbuka untuk diaudit," sambung dia. (dtk)