SANCAnews.id

SANCAnews – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul ikut menanggapi terkait 700 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menolak menghadiri pelantikan sebagai ASN.

Chudry menilai, aksi solidaritas pegawai KPK yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) itu tidak serta merta membuat kerja KPK terhenti.

Kendati demikian, ia tak menampik aksi solidaritas ini akan berpengaruh terhadap performa KPK, "Saya kira tidak akan membuat KPK menjadi berhenti."

"(Tetapi) Kalau hanya solidaritas, solidaritas ini mengurangi performa KPK itu sendiri," kata Chudry, dalam tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (1/6/2021).

Untuk itu, Chudry menilai, aksi solidaritas ini bukan cara terbaik dalam menyikapi polemik seleksi kepegawaian di KPK.

Ia menganggap bentuk aksi solidaritas ini justru mirip dengan aksi pemboikotan. Terlebih, menurut Chudry, para pegawai di KPK adalah orang-orang yang taat hukum.

"Teman-teman dari KPK kan orang-orang yang taat hukum, mengerti putusan pengadilan."

"Jadi saya kira kalau mau melakukan solidaritas, bentuknya bukan seperti ini, karena ini seperti pemboikotan."

"Padahal solidaritas bisa dilakukan dengan cara yang lain seperti tempuh jalur hukum," ungkap Chudry.

Lebih lanjut, Chudry pun menilai, jika aksi solidaritas sampai menghambat kerja KPK, maka pemerintah bisa mengambil alih sementara.

"Ketika KPK pertama dibentuk, penyidik-penyidiknya itu dari kepolisian dan kejaksaan."

"Kalau nanti sampai terjadi seperti ini (performa KPK menurun akibat aksi solidaritas), saya kira nanti presiden dan pemerintah akan mengeluarkan Perpu untuk mengambil alih sementara penyidik dari kepolisian dan lembaga lain," lanjutnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menanggapi ratusan pegawai KPK yang menolak menghadiri pelantikan sebagai ASN dengan tangan terbuka.

Menurut Margarito, aksi solidaritas para pegawai tersebut adalah hak mereka sebagai warga negara.

Untuk itu, ia menghormati sikap mereka, baik yang akan menghadiri pelantikan, maupun yang menolaknya.

"Saya hormati sikap mereka sepenuhnya, mau datang ikut pelatihan monggo, kalau mau ikut datang juga saya hormati mereka karena itu hak mereka."

"Pelantikan adalah titik awal Anda diresmikan jadi pegawai, jadi itu hak Anda," kata Margarito.

Ia pun mengingatkan Ketua KPK Firli Bahuri, untuk mengikuti proses hukum dengan taat terkait polemik seleksi kepegawaian di KPK ini, "Kepada Firli, dia hanya perlu taat hukum dan tidak perlu mencla-mencle," ungkapnya.

700 Pegawai KPK Kompak Minta Pelantikan ASN Diundur

Sebelumnya diberitakan Tribunnews, sebanyak 700 pegawai KPK yang dinyatakan lulus TWK kompak meminta pelantikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ditunda hingga polemik TWK menemui titik terang.

Diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK, 51 diantaranya bakal dipecat, sementara 24 lainnya akan dibina.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) berpandangan, permintaan tersebut merupakan bentuk solidaritas pegawai KPK terhadap para koleganya yang dinilai disingkirkan melalui TWK oleh pimpinan KPK.

"Kita tengah menyaksikan solidaritas tanpa dan melampaui batas dari Pegawai KPK yang lulus TWK terhadap para koleganya yang disingkirkan secara melawan hukum oleh Pimpinan KPK melalui instrumentasi TWK," kata BW dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).

BW menyebut, aksi solidaritas dengan melayangkan surat terbuka kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut belum pernah terjadi sepanjang sejarah KPK maupun lembaga antirasuah negara lain.

Melalui surat itu, pegawai KPK meminta agar hasil TWK dibatalkan, memerintahkan seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN sesuai mandat UU 19/2019 dan PP 41/2020 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta meminta penundaan pelantikan.

"Fakta ini sekaligus menegaskan spirit yang berkembang berupa solidaritas yang berpucuk dari akal sehat dan berpijak dari nurani menjadi 'barang langka' yang harus dihormati danndijunjung tinggi oleh siapapun," katanya.

BW menilai, aksi solidaritas itu merupakan sinyal bahwa tidak ada lagi kepercayaan yang dimiliki pegawai KPK terhadap pimpinannya.

"Siapapun pemimpin yang baik karena menjunjung tinggi kehormatannya harusnya tahu diri dan ikhlas meletakkan jabatan serta mengundurkan diri jika sudah kehilangan legitimasinya."

"Ketua KPK dan pimpinan lainnya telah gagal jadi konduktor yang mengorkestrasi pemberantasan korupsi serta diduga keras menjadi bagian dari masalah tipikor," katanya.

Di sisi lain, BW turut mengecam dugaan adanya tekanan serta ancaman yang dilakukan oknum pimpinan terhadap sekira 700 pegawai KPK tersebut.

Tindakan tersebut, menurut dia, telah melanggar kebebasan berekspresi yang diatur oleh konstitusi. Ia menegaskan, pelaku tindakan dimaksud sudah tidak pantas lagi menjadi pimpinan KPK.

"Seluruh hal di atas sudah cukup menjadi dasar agar Presiden segera melakukan tindakan tegas untuk menolak hasil TWK dan mengalihkan serta melantik seluruh pegawai KPK sesuai mandat UU, PP dan Putusan MK," katanya.

"Hal ini penting dilakukan agar supaya dapat diwujudkan keadilan karena delayed juctice sama dengan injustice. Sekaligus, mempertimbangkan untuk meminta Pimpinan KPK mengundurkan diri," imbuh BW. []

SANCAnews – Areal Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, dipenuhi ratusan personel gabungan dari kepolisian dan TNI pada Selasa pagi (1/6).

Mereka tampak menggelar apel gabungan persis di depan Hotel Royal Kuningan, sebelah gedung Merah Putih KPK. Apel dipimpin langsung Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah.

Keberadaan ratusan personel TNI-Polri itu tampaknya terkait dengan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada siang nanti (1/6).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, terlihat puluhan aparat TNI berbaju loreng dan berbaret cokelat mengikuti apel tersebut bersama ratusan personel kepolisian.

Sementara itu, di sekitaran Gedung Merah Putih KPK terparkir sejumlah Baracuda, mobil Water Canon, dan mobil korps Brimob lainnya. (rmol)

SANCAnews – Warganet mempertanyakan kondisi kesehatan eks Sekretaris FPI, Munarman, pasalnya sejak ditangkap April lalu ia tidak pernah muncul lagi dalam pemberitaan media.

"Sudah lama tidak terdengar? Bagaimana kabarnya?" cuit warganet @IdaMeiselva sambil membagikan poster bergambar Munarman dengan tulisan 'Munarman bukan teroris' melalui twitter pada Selasa, 1 Juni 2021.

Meski Polri telah mengonfirmasi kondisi Munarman dalam keadaan sehat, tetapi warganet meragukan kebenarannya.

"Munarman dalam kondisi sehat," ucap Kepala Biro Penerangan Mabes Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono pada Senin, 31 Mei 2021, seperti dikutip dari tempo.

Seorang warganet Usri Lesmana meminta Polri untuk memunculkan Munarman ke hadapan masyarakat.

"Dear @DivHumas_Polri jika memang benar saudara Munarman baik-baik saja dan sehat-sehat saja sesuai dengan yang telah disampaikan Mabes Polri, maka munculkan dan tunjukan sosok Munarman kepada masyarakat," cuit akun @GandA_1719 pada Selasa, 1 Juni 2021.

"Agar kepercayaan masyarakat itu tercapai. Dan demi hukum yang trasparan," tambahnya.

Selain itu, warganet juga menuntut pembuktian atas pernyataan Polri tentang kondisi Munarman.

"Buktikan kalau beliau (Munarman) sehat, buktikan ke publik kalau beliau baik-baik saja. Jangan kalian sembunyikan," tulis akun @Lanange93192236.

Tak hanya itu, warganet juga beramai-ramai mentwit tagar 'HadirkanMunarman'. Seperti dilihat pada Selasa, 1 Juni 2021, tagar tersebut sudah dibagikan 2.293 twit.

Sebelumnya, melansir tempo, Munarman diisukan mengalami penyiksaan dan lumpuh permanen.

Kabar itu pertama kali dilontarkan oleh sebuah akun twitter dengan avatar penyanyi Korea Selatan.

"Bang Munarman terlupakan oleh kita. Banyak kabar beredar jika beliau sekarang tidak bisa berjalan dan bisa jadi lumpuh permanen, juga susah untuk berbicara dengan jelas akibat terus-terusan mengalami penyiksaan sejak ditangkap 27 April lalu," cuit akun tersebut, seperti dilansir dari tempo pada Selasa, 1 Juni 2021.

"Bahkan Munarman cuma diberi makan seminggu dua kali oleh polisi sehingga beliau sudah sangat teraniaya. Dan isu beredar jika itu desainernya Jokowi sendiri. Rezim Laknatullah!" tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Munarman ditangkap pada 27 April lalu atas dugaan terorisme. []

SANCAnews – BuzzerRp melakukan pembelaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan ketut mantan Wali Kota Solo itu dianggap berbau wangi.

“Jokowi kentut dengan bau yang sangat busuk. Maka para menteri, jubir, buzzeRp dan para pemuja rezim, akan beramai ramai membangun opini, bahwa kentut Jokowi adalah aroma terwangi di muka bumi,” kata pengamat sosial dan budaya Danke Soe Priatna di akun Facebook-nya dalam artikel berjudul “Genosida ala Indonesia”.

Kata Danke, buzzerRp menyebarkan opini kentut Jokowi wangi merupakan bentuk kebodohan sehingga rakyat dipaksa untuk menerima ‘pembunuhan massal’ terhadap nalar. “Mungkin saja, buzzerRp akan pasang photo seolah olah mereka sedang menghirup kentut. Dan bisa saja, definisi wangi akan mengalami distorsi arti, hanya sekedar untuk mengakomodir dan menutupi bau busuk kentut Jokowi,” jelasnya.

BuzzerRp melakukan ‘pembunuhan’ nalar, menurut Danke ketika Jokowi membedakan mudik dan pulang kampung. BuzzerRp sebagai manusia miskin jati diri dan tuna nalar itu beramai ramai mengamini dan mencari seribu dalil, bahwa mudik memang beda dengan pulang kampung.Walau dalam KBBI, jelas, Mudik dan Pulang Kampung itu mempunyai arti yang sama.

“Bipang Ambawang, Provinsi Padang, menambah daftar penjilatan semakin panjang.”Pembunuhan” besar besaran terhadap bangsa dan negara dalam bentuk lain adalah dengan sengaja membenturkan dan membiarkan ketidak adilan dan perlakuan hukum yang memihak,” jelasnya.

Kata Danke, Rezim Jokowi mengalami kegagalan sehingga memerlukan jasa buzzerRp sebagai anjing penjaga, agar menggonggong, menakut nakuti, bahkan menggigit siapa saja yg berani mengungkap kegagalan penguasa.

“Kalau Rezim Jokowi merasa berhasil, kalau Jokowi merasa bisa menepati Janji, maka tidak akan perlu buzzeRp. Karena 250an juta rakyat indonesia siap untuk menjadi buzzerRp atau influencers bagi bangsanya sendiri,” papar Danke.

Saat Jokowi gagal dan berbohong soal akan membuka 10jt lapangan kerja baru, malahan gelombang TKA china yang massive masuk ke Indonesia, maka anjing anjing penjaga itu akan menggonggong dan menyalak, mengamini dan mendukung Masuknya TKA china dengan berbagai alasan dan cara.

“Saat Jokowi gagal dan bohong soal stop utang, maka anjing penjilat akan mengatakan : Jokowi bukan berhutang, tapi melakukan pinjaman luar negeri,” pungkasnya, dikutip Suaranasional.com, Senen (31/5). []

SANCAnews – Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menilai penunjukan salah satu personel grup band Slank, Abdi Negara Nurdin sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk (Persero) adalah pilihan tepat.

Menurut Fadjroel, penunjukan itu telah sesuai dengan jejak profesionalitas Abdee, sapaan akrabnya. Namun Fadjroel tak menjelaskan lebih lanjut profesionalitas yang ia maksud.

“Sangat tepat, sesuai dengan jejak profesionalitas Abdee,” ujar Fadjroel lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Minggu (30/5) malam.

Penunjukan Abdee sebagai komisaris PT Telkom sempat memancing respons berbeda dari Slankers. Sebagian Slankers kecewa, meski tak sedikit pula yang mendukung.

Mereka yang kecewa karena mengaku kini tak lagi menemukan kritik seperti yang banyak disampaikan Slank dalam lagu-lagunya. Slank dinilai tak lagi vokal pada pemerintah. Bahkan sebaliknya, mereka justru menjadi partisan.

“Dulu kan Slank sering melawan pemerintah, melawan ketidakadilan. Misalnya melawan Suharto dalam lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung yang artinya utang kita naik terus. Terus Utopia, tentang kita yang ramah padahal aslinya tidak. Setelah reformasi juga masih melawan, lagu-lagunya banyak tentang korupsi dan koruptor,” ujar Ryan Nugraha yang mengaku telah 14 tahun menjadi Slankers.

Sentilan juga dilayangkan Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas. Dia menilai penunjukan gitaris Slank itu sebagai komisaris perusahaan plat merah itu sebagai balas budi, sebab yang bersangkutan memang banyak aktif berkampanye mendukung Jokowi selama Pilpres 2019.

Menurut Abbas, politik balas budi itu sebenarnya tidak bermasalah, jika menjunjung tinggi prinsip-prinsip the right man on the right place. Namun faktanya, kondisi yang terjadi justru sebaliknya.

“Bila ini yang terjadi maka tentu kita tidak akan bisa berharap banyak BUMN yang mereka urus akan berjalan dengan baik dan lancar apalagi di tengah wabah Covid-19 yang sedang menimpa negeri ini,” ucap dia. []