SANCAnews.id

SANCAnews – Ustadz Adi Hidayat (UAH) mengambil langkah tepat dengan melaporkan orang-orang yang memfitnah ke Bareskrim Mabes Polri.

“UAH melaporkan orang-orang yang memfitnah ke Bareskrim sebagai langkah tepat. Ini memberikan pelajaran buat para buzzerRp yang selalu menyebarkan fitnah dan adu domba,” kata aktivis Molekul Pancasila Nicho Silalahi kepada www.suaranasional.com, Ahad (30/5/2021).

Menurut Nicho, UAH menunjukkan ke publik pentingnya penegakan hukum di Indonesia. “Terlepas apakah nantinya diproses atau tidak karena buzzerRp yang memfitnah UAH kebal hukum, tapi laporan ke Bareskrim menunjukkan hukum harus ditegakkan,” jelas Nicho.

Kata Nicho, buzzerRp yang memfitnah UAH sangat tidak Pancasilais dan melawan konstitusi Bangsa Indonesia. “Amanat konstitusi Bangsa Indonesia melawan penjajahan Israel. Apa yang dilakukan UAH merupakan amanah konstitusi,” ungkapnya.

Ia berharap, aparat kepolisian menunjukkan sikap tegas dalam penegakan hukum setelah UAH melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. “Segera panggil orang-orang yang memfitnah UAH dan tetapkan tersangka,” jelas Nicho.

Lewat akun channel pribadinya di Youtube, UAH menegaskan, tidak mengambil satu sen pun uang hasil donasi untuk Palestina. Dia pun siap membawa persoalan itu ke ranah hukum, karena sudah mengumpulkan semua buktinya.

“Ada sebagian yang kami tempuh langkah hukum. Saya sudah katakan, jangan pernah ganggu singa yang sedang berzikir. Karena kalau sudah mengaum itu sulit dihentikan. Jadi ada beberapa bagian yang kami sudah skemakan saya siapkan supaya menjadi pelajaran yang baik,” kata UAH.

Dia pun mengaku, sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk melaporkan akun yang membuat konten dan komentar berisi fitnah. Meski ada yang sudah dihapus, timnya sudah mengamankan bukti tersebut.

“Tolong jangan siapkan banyak meterai, karena saya punya banyak meterai pada orang-orang yang fitnah. Saya tempuh langkah hukum dan sudah koordinasi dengan pengacara juga lainnya. Kalau pun Anda hapus, saya dapat laporan dihapus, kami ini tim riset jadi tak sembarangan kalau ada coba-coba berbuat sesuatu, sudah kami donwload duluan dan kami screenshot,” kata UAH. []

SANCAnews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak melahirkan negarawan karena kadernya didesain menjadi petugas partai.

“Wajar saja, kader PDIP sulit menjadi seorang Negarawan, yang meletakkan kepentingan negara, bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan partai. Desain pengkaderan di internal PDIP hanya akan menghasilkan sosok petugas partai,” kata Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin, Senen (31/5/2021).

Bahaya sekali sebuah negara dipimpin petugas partai karena orientasi hidupnya bukan lagi untuk bangsa dan negaranya, tetapi untuk partai. Partai bukan lagi menjadi kendaraan politik, tetapi tujuan politik itu sendiri.

“Entahlah, apakah visi petugas partai yang dicanangkan Megawati ini ada hubungannya dengan sejumlah kader PDIP yang dicokok KPK karena kasus korupsi. Entahlah, apakah korupsi kader PDIP itu merupakan perilaku menyimpang atau merupakan penugasan dari partai,” ungkapnya.

Kata Ahmad Khozinudin, desain pengkaderan PDIP bisa ditafsirkan hanya bervisi mendidik anggotanya untuk menjadi petugas partai, bukan sosok negarawan. Patut diduga yang diinginkan PDIP hanyalah kader yang loyal kepada partai, bukan pada Negara.

Ada kekhawatiran jika negara ini dipimpin oleh kader PDIP. Sebab, kader PDIP kelak dalam memimpin akan loyal dan tunduk pada instruksi partai, berkhidmat dan melayani partai.

“Padahal, semestinya pemimpin itu tunduk kepada konstitusi. Dia harus menjadi sosok Negarawan, yang menjadikan kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya. Dia harus berkhidmat dan melayani rakyat,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan, ejumlah kader PDIP banyak yang ditangkap KPK seperti Andreu Misanta Pribadi, kader PDIP yang juga eks Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Wenny Bukamo, eks Bupati Banggai Laut, kader PDIP itu ditangkap KPK lantaran kasus suap terkait proyek di Kabupaten Banggai Laut.

Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial sekaligus pejabat di DPP PDIP itu ditangkap karena melakukan korupsi pengadaan paket bantuan sosial alis bansos Covid-19. Dan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan dari PDIP ditangkap KPK karena diuga menerima suap proyek di Sulsel.

Adapun Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dan Dit Tipikor Bareskrim, tidak diakui kader PDIP dan PKB. Meskipun, saat nyalon diusung PDIP.

“Yang perlu diselidiki, ternyata duit korupsi itu mengalir ke kantong kader PDIP lainnya. Contohnya, korupsi dana bansos Mensos PDIP, mengalir ke ketua DPC PDIP Kendal. Ini para petugas partai korupsi, apakah memang mendapat instruksi atau penugasan dari PDIP untuk korupsi ? dan hasil korupsinya nyetor kepada PDIP?” pungkasnya. (snc)

SANCAnews – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, menyampaikan sindikat penggarong uang negara dalam mega korupsi di PT Asabri dan Jiwasraya berasal dari sindikat yang sama.

Dalam kasus korupsi Asabri, kerugian negara sebesar 22,78 trilun, sementara kasus Jiwasraya sebesar 12 triliun.

"Pastinya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sindikat yang terlibat di dalam Jiwasraya dan lainnya. Jadi bukan hanya jiwasraya, tapi Jiwasraya dan lainnya," ujar Firman dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Senin (31/5).

Karena berasal dari sindikat yang sama, kata Agung, nama-nama tersangka di kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya ada yang kembali muncul di kasus Asabri.

"Jadi nama-nama yang ada di Jiwasraya juga ada nama-nama di Asabri ini, dan juga mungkin juga ada nama-nama yang baru," ujarnya.

Adapun tugas BPK, lanjut Firman, yakni mengungkap pihak-pihak yang yang harus bertanggung jawab atas kerugia negara di dua kasus tersebut, terkhusus kasus Asabri yang perkaranya segera bergulir di pengadilan.

"Artinya, unsur perbuatan. Nanti temen-temen dari penegak hukum akan melengkapinya dan kemudian menggali lebih dalam apakah perbuatan melawan hukum tersebut ada niat jahat," katanya.

Dalam kasus korupsi PT Asabri, Kejagung telah menetapkam sembilan tersangka. Dimana tujuh berkas tersangkanya sudah dinyatakan rampung. Sementara dua tersangka yaitu Benny Tjokro dan Heru Hidayat yang juga jadi tersangka dalam kasus Jiwasraya berkasnya belum rampung.

Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri tersebut yakni pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019, PT Asabri (Persero) telah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak.

Kerja sama tersebut untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi PT Asabri (Persero) dalam investasi pembelian saham melalui pihak-pihak yang terafiliasi dan investasi penyertaan dana melalui beberapa perusahaan Manajemen Investasi (MI) dengan cara menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perbuatan tersebut, Kejagung menyangka ketujuh orang tersangka melanggar sangkaan Primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU31/1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidairnya, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctyo UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. []