SANCAnews.id

SANCAnews – Ustaz Adi Hidayat (UAH) siap melaporkan pihak yang membuat fitnah kepadanya terkait aksi penggalangan dana untuk Palestina. UAH belum lama ini, mampu menghimpun dana sebesar Rp 30,88 miliar dari masyarakat.

Sebesar Rp 14,3 disalurkan lewat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rp 14,35 miliar diserahkan langsung ke Dubes Palestina di Indonesia Zuhair Al-Shun, dan Rp 5 miliar sisanya disalurkan untuk mendukung sarana pendidikan di Palestina.

Ternyata, niat baik alumnus Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, itu ditanggapi buruk oleh warganet bernama Eko Kuntadhi. Pemilik akun Twitter, @eko_kuntadhi membuat narasi tidak semua sumbangan yang diterima UAH disalurkan ke Palestina.

Dia juga menulis sumbangan yang diterima UAH dua kali lipat dari sebenarnya. "Alhamdulillah. Terkumpul Rp 60 m, diserahkan Rp 14 m," kata Eko sambil mengomentari tangkapan layar dua berita tentang UAH.

Eko di akun medsosnya, selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Eko juga kerap mengkritik Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan.

Fitnah juga dilemparkan dua akun di Youtube, bernama Suara Istana dan Suara Inspirasi. Video tersebut akhirnya dihapus oleh sang pemilik channel. Namun, tangkapan layar dan video yang berisi foto kolase dan narasi yang menuduh UAH mengambil uang dari bantuan untuk Palestina, masih beredar. Di akun Youtube itu, ada foto kolase UAH digabungkan untuk duduk di kursi mobil tahanan dikawal polisi.

Judul dua video itu, yaitu "Keterlaluan, dana 30 m digelapkan, polisi amankan Ust Adi Hidayat" dan "Akal-akalan Ust kadrun, Somad seret Adi Hidayata, tipu donasi Palestina akhirnya terungkap".

Lewat akun channel pribadinya di Youtube, UAH menegaskan, tidak mengambil satu sen pun uang hasil donasi untuk Palestina. Dia pun siap membawa persoalan itu ke ranah hukum, karena sudah mengumpulkan semua buktinya.

"Ada sebagian yang kami tempuh langkah hukum. Saya sudah katakan, jangan pernah ganggu singa yang sedang berzikir. Karena kalau sudah mengaum itu sulit dihentikan. Jadi ada beberapa bagian yang kami sudah skemakan saya siapkan supaya menjadi pelajaran yang baik," kata UAH.

Dia pun mengaku, sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk melaporkan akun yang membuat konten dan komentar berisi fitnah. Meski ada yang sudah dihapus, timnya sudah mengamankan bukti tersebut.

"Tolong jangan siapkan banyak meterai, karena saya punya banyak meterai pada orang-orang yang fitnah. Saya tempuh langkah hukum dan sudah koordinasi dengan pengacara juga lainnya. Kalau pun Anda hapus, saya dapat laporan dihapus, kami ini tim riset jadi tak sembarangan kalau ada coba-coba berbuat sesuatu, sudah kami donwload duluan dan kami screenshot," kata UAH. (*)

SANCAnews – Perkumpulan Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) yang kini bertransformasi menjadi Rumah Nawacita mengingatkan Pegiat Media Sosial (Medsos) Denny Siregar agar berhati-hati memberi label terhadap institusi gerejawi.

Postingan Denny di akun facebooknya yang menyebut Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) kayak MUI dinilai telah menghina institusi PGI dan umat Kristen yang menempatkan PGI sebagai institusi terhormat.

Denny dituding menebar narasi negatif dan berpotensi menciptakan kegaduhan serta prasangka negatif umat Kristen terhadap PGI dan Ketua Umumnya, Pdt Gomar Gultom.

"Hati-hati kau Denny Siregar dalam bermedsos. Jangan melabeli organisasi keagamaan Kristen, apalagi membanding-bandingkannya dengan organisasi agama lain. Tahan jempolmu," kata Founder RJCI/ Rumah Nawacita, Raya Desmawanto Nainggolan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/5).

Menurut Raya yang juga Ketua Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Provinsi Riau, postingan Denny berpotensi menghasut perpecahan umat Kristen dan mendiskreditkan PGI sebagai organisasi gerejawi yang telah melewati zaman perkembangan Indonesia.

Narasi yang dibangun Denny, kata Raya cenderung tidak mendidik dan terkesan memprovokasi.

"Postingan itu seperti kompor. Memprovokasi dan memancing pembelahan serta perpecahan umat yang gerejanya terafiliasi dengan PGI. Menebar rasa saling curiga," tegas Raya.

Raya menegaskan, tidak ada persoalan antara PGI dengan MUI. Karena kedua lembaga keagamaan tersebut melakukan tugas sesuai dengan norma dan keyakinan yang dianut masing-masing dan bertujuan baik untuk membangun bangsa Indonesia di tengah keberagaman Nusantara.

Dia meminta Denny tidak mencampuri urusan dan kewenangan PGI selaku institusi keagamaan yang kredibel dan independen.

PGI, kata Raya, tentu tidak seimbang dibanding seorang Denny yang langsung mencap sebuah organisasi dengan narasi miring.

"Denny mungkin tidak kenal dan tidak tahu apa PGI itu, sehingga ia dengan mudah bikin postingan yang tak bermutu itu. Karena sikap PGI tak sesuai seleranya, lalu dia bikin postingan yang aneh-aneh," pungkasnya. []

SANCAnews – Keinginan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon diduga muncul karena adanya rasa ketakutan yang berlebih. Salah satunya ketakutan bahwa mereka akan tumbang.

Menurut pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, keinginan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto itu merupakan bentuk strategi sekaligus kekhawatiran. Ada ketakutan yang berlebih PDIP jika terdapat lebih dari dua pasangan calon yang muncul.

“Ada kekhawatiran, bisa jadi calon dari PDIP tumbang dan mudah dikalahkan apabila ada calon alternatif yang didukung oleh rakyat," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/5).

Saiful menilai kekuasaan PDIP akan sangat mudah direbut oleh partai politik (parpol) lain jika gagal mengusung capres yang sesuai kehendak rakyat. Apalagi jika kemudian partai lain menyodorkan calon yang lebih fresh dan merakyat.

“Jika hal tersebut terjadi, maka bukan tidak mungkin faksi-faksi yang ada di tubuh PDIP makin tidak terkendali. Misalnya apabila Ganjar tidak diajukan sebagai calon dalam pilpres, maka bisa jadi dia akan membentuk poros baru bersama parpol lainnnya," kata Saiful.

Sementara keinginan untuk mengerucutkan persaingan pilpres menjadi hanya dua pasangan merupakan bagian dari strategi PDIP menghindari ancaman tumbang.

Sebab hanya dengan begitu, maka calon yang diusung PDIP bisa menang dan calon potensial dari partai lain terbenam.

“Jadi akan mematikan calon-calon potensial yang secara elektoral kemungkinan keterpilihannya jauh lebih dominan daripada calon yang diusung oleh PDIP," pungkas Saiful. []

SANCAnews – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta aparat kepolisian serta pihak terkait menindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan terkait pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di tengah masyarakat.

Permintaan ini disampaikan Sahroni merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menjatuhkan vonis hukuman denda Rp20 juta terhadap terdakwa Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

"Vonis ini juga sekaligus menjadi pengingat untuk para penegak hukum tetap tegakkan aturan, jangan pilih kasih dalam memastikan bahwa protokol kesehatan tetap dipatuhi, harus tegas juga terhadap pelanggar lain, apalagi setelah angka positif kini kembali meningkat," kata Sahroni kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (19/5).

Selain itu, ia mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut. Menurutnya, keputusan itu bisa menjadi contoh agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di era pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Untuk putusan Rizieq Shihab, kami di Komisi III mengapresiasi para penegak hukum karena sudah menetapkan hukuman pada beliau. Semoga putusan ini bisa menjadi pelajaran buat masyarakat agar menghindari kegiatan apapun yang menyebabkan munculnya kerumunan," ujar politikus NasDem itu.

Sebagai informasi, Rizieq telah divonis dengan hukuman denda Rp20 juta dalam kasus kerumunan Megamendung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5). Jika denda tidak dibayar maka Rizieq dapat dipidana lima bulan penjara.

"Menjatuhkan pidana dengan pidana denda sejumlah Rp20 juta dan ketentuan jika denda tak dibayar maka diganti dengan pidana 5 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa.

Vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni selama 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah, subsider 3 bulan penjara.

Hakim menyatakan Rizieq secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ada beberapa poin meringankan yang dipertimbangkan hakim ketika memvonis hukuman tersebut. Salah satu poin yang meringankan lantaran eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu tokoh agama yang dikagumi oleh umat.

Hakim pun berharap Rizieq ke depan bisa melakukan pendidikan bagi umat agar mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Selain kasus kerumunan Megamendung, Rizieq juga divonis delapan bulan penjara terkait perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Dalam sidang vonis tersebut, pada pertimbangan hukumnya untuk perkara kerumunan Megamendung, majelis hakim pun mengakui ada diskriminasi penindakan terhadap para pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

"Mencermati fenomena tersebut majelis berpendapat sebagai berikut, telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang harusnya tidak terjadi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengagungkan dirinya sebagai negara hukum," ujar hakim saat membacakan pertimbangan vonis.

Hakim mengacu pada pertanyaan Rizieq, penasihat hukum, maupun keterangan saksi yang sempat dihadirkan di persidangan beberapa waktu belakangan. Hakim menyatakan banyak terjadi kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan. Namun tidak memiliki dampak terhadap persoalan hukum.

Atas hal tersebut, hakim menilai diskriminasi tersebut seharusnya tidak terjadi di Indonesia. Terlebih, Indonesia berstatus sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan dalam konstitusinya.

"Terjadi pengabaian terhadap masyarakat karena masyarakat sudah jenuh terhadap Covid-19 dan ada pembedaan perlakuan di masyarakat satu sama lain," kata hakim. (*)

SANCAnews – Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari kabar yang menyebut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto diminta ikut mencari buronan korupsi Harun Masiku setelah dirinya menyindir Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Rocky Gerung menyebut PDIP tengah mengalami frustasi sehingga kader partainya sampai menyinggung petinggi Partai Demokrat tersebut.

Mengomentari sindiran Hasto, Rocky Gerung mengungkit prahara Moeldoko dan Partai Demokrat yang sempat ribut belum lama ini karena adanya aksi perebutan kekuasaan.

Hal tersebut diuraikan oleh Rocky Gerung dalam video berjudul "JOKOWI PETUGAS PARTAI PDIP YANG DIASUH OLIGARKI" yang disiarkan melalui kanal YouTube miliknya, Minggu (30/5/2021).

Rocky Gerung membandingkan kondisi antara Partai Demokrat dengan PDIP menurut pandangannya yang kini tampaknya bertolak belakang.

Dia menyebut sejak polemik Moeldoko, PDIP malah mengalami frutasi, sementara Partai Demokrat tampak euforia.

"Kesan saya PDIP sedang mengalami frustasi karena psikologi terganggu dan Demokrat justru lagi euforia karena sejak Moeldoko bikin panggung, justru panggung malah dipakai SBY, AHY, Andi Arief, Rachland Nashidik. Benar terpancing, dan pancingan itu berakibat," ucapnya seperti dikutip Suara.com.

Bahkan menurut Rocky Gerung, apabila Pemilu (Pemilihan Umum) dilakukan sekarang, bisa jadi PDIP justru kalah dari Partai Demokrat.

"Kalau Pemilu sekarang, demokrat jauh di atas PDIP karena PDIP akan ditawan madam bansos. Kalau bapak bansos sudah selesai puluhan tahun lalu dan SBY sudah perlihatkan dia menang dari PDIP," kata dia.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyinggung upaya kaderisasi Partai Demokrat yang diketahui kemungkinan akan mengajukan sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Rocky Gerung, AHY berkeliling Indonesia tanpa bimbingan karena dirinya sudah tumbuh dan bisa bergerak tanpa SBY lagi.

"Ini soal kader. Sekarang demokrat menyiapkan kadernya yang namanya AHY. Dinasti pasti karena keluarga, tapi ukurannya punya akal atau enggak," tutur Rocky Gerung.

"AHY mutar-mutar Indonesia, tanpa bimbingan ayah dia sudah tumbuh. Ujian AHY terakhir sudah, mengalahkan Moeldoko," sambungnya.

Menyoal PDIP, Rocky Gerung justru merasa sebaliknya. Dia menilai masih ada polemik antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.

Menurut Rocky Gerung, Puan Maharani mengalahkan sesama kader PDIP saja belum bisa, apalagi mengalahkan lawan politik di luar.

"Puan mengalahkan Ganjar Pranowo di dalam pun belum bisa, apalagi di luar. Psikologi yang bolong mau ditempel oleh Hasto jadi ngoceh," katanya menandasi. []