SANCAnews.id

SANCAnews – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan dewan direksi dan komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Perombakan itu terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Jasa Marga yang diselenggarakan pada Kamis (27/5/2021).

Dalam agenda tersebut, mantan bos Inter Milan itu memberhentikan dengan hormt Adriansyah Chaniago dari jabatan komisaris independen. Lalu, Agus Suharyono dan Sugihardjo juga diberhentikan dari posisi Komisaris Jasa Marga.

Sebagai gantinya, Erick Thohir mengangkat Eman Salman Arief sebagai Komisaris Independen Jasa Marga. Kemudian, dia juga menunjuk M Roskanedi dan Raja Erizman sebagai Komisaris Jasa Marga.'

Eman Salman Arief sendiri merupakan mantan Komisaris PT ElnusaTbk. Dia juga pernah berkarir di PT Pertamina (Persero).

Kemudian, Roskanedi sebelum ditunjuk sebagai Komisaris Jasa Marga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Sementara itu, Raja Erizman sebelum ditunjuk sebagai Komisaris Jasa Marga dia merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi.

Dia pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kepala Divisi Hukum Polri.

Menariknya, berdasarkan catatan Kompas.com, Erizman pernah tersangkut kasus pada 2009 silam. Saat itu, Erizman menjabat sebagai Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Erizman menandatangani surat pembatalan pemblokiran rekening mafia pajak sebesar Rp 25 miliar milik Gayus Halomoan Tambunan.

Alhasil, uang Gayus menyebar ke rekening lain. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri turun tangan atas tindakan Erizman.

Namun, berdasarkan sidang kode etik, Erizman lolos dari sanksi kode etik alias tidak ditemukan unsur pidana.

Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi hanya mencopot Erizman dari jabatannya. Ia dikeluarkan dari fungsi reserse dan kriminal karena dianggap tidak cakap.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Timur Pradopo, Erizman kemudian ditempatkan sebagai Staf Ahli Kapolri hingga tahun 2012.

Meski demikian, Propam Polri mengenakan sanksi kode etik kepada sembilan personel Polri anak buah Erizman. Mereka adalah Brigjen Edmond Ilyas (Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim sebelum Erizman), Kombes Pambudi Pamungkas, Kombes Eko Budi Sampurno, AKBP Muh Anwar, AKBP Mardiyani, AKP I Gede Putu Wijaya, Iptu Joni Surya dan Ipda Angga.

Polri juga menjerat dua penyidik Gayus dengan unsur pidana. Mereka adalah Kompol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini. Mereka terbukti menerima suap saat menyidik Gayus.

Sebelumnya diberitakan, Pemegang saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk merombak jajaran direksi dan dewan komisaris perseroan.

Nama-nama penjabat yang diberhentikan dengan hormat antara lain Adriansyah Chaniago dari jabatan Komisaris Independen, Agus Suharyono dari jabatan Komisaris, Sugihardjo dari jabatan Komisaris, dan Mohammad Sofyan dari jabatan Direktur Bisnis.

"Mengangkat dengan hormat Eman Salman Arief sebagai Komisaris Independen, M. Roskanedi (Komisaris), Raja Erizman (Komisaris), dan Mohamad Agus Setiawan (Direktur Bisnis)," sebut Corporate Communication and Community Development Group Head JSMR Dwimawan Heru dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/5/2021). []

SANCAnews – Seorang penyidik KPK yang dijuluki sebagai Raja OTT justru ikut diberhentikan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Julukan Raja OTT itu padahal diberikan langsung oleh Firli Bahuri, Ketua KPK.

Raja OTT ini bahkan sudah mengetahui posisi Harun Masiku, buronan KPK yang selama ini banyak dicari aparat hukum. Namun karena diberhentikan, ia pun tak bisa menangkap Harun Masuki.

Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Harun mendapat SK pemberhentian.

Kepada Najwa Shihab di belakang panggung Talkshow Mata Najwa, Harun Al Rasyid  bercerita memiliki hubungan dekat dengan Firli Bahuri. Ia bahkan sampai diberi julukan Raja OTT oleh Firli.

"Saya punya hubungan lebih khusus kalau dengan Firli, ketika dia jadi deputi  (KPK) saya dijuluki sama Firli itu Raja OT  karena OTT terbanyak itu pada saat Firli jadi deputi," kata Harun Al Rasyid dikutip TribunnewsBogor.com dari akun Youtube Najwa Shihab.

Memang tak semua OTT dilakukan olehnya, namun setidaknya ada 29 OTT yang dilakukan Harun Al Rasyid. Karena prestasinya yang mentereng, Harun Al Rasyid sampai dijanjikan hadiah oleh Firli.

"Ndak semua, paling banyak di situ. Bahkan Firli bilang 'aku punya utang budi, aku kasih hadiah kamu'. Hari ini yang saya tagih hadiah itu 'saya gak minta apa-apa dari kamu, saya cuma minta nama saya dan kawan-kawan tolong diperhatikan jangAn berbuat zalim, utang budi yang dulu anda bilang akan memberikan hadiah pada Raja OTT itu gak ada, mana? itu yang saya bilang," kata Harun Al Rasyid.

OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Harun Al Rasyid mulai dari Muhammad Romahurmuziy, Kepala Daerah Blitar hingga Batu Malang. Harun pun mempertanyakan langsung mengapa Firli Bahuri seperti berkukuh menyingkarkan ia dan teman-temannya.

"Saya bilang, saya minta, apa sih, kenapa pak ketua itu keukeuh untuk menyingkirkan saya dan kawan-kawan saya ini keluar dari KPK," kata Harun.

Harun bahkan tak habis pikir dengan jawaban yang diberikan oleh Firli Bahuri. "Dijawab, 'saya sudah berusaha, tapi semua itu Allah yang berkehendak'. lho, Allah itu tergantung niat tergantung niat dari anda dan apa yang anda lakukan, jawab terus sama dia, intinya dia bilang ini diluar kehendak saya," kata Harun Al Rasyid.

Dari jawaban tersebut, Harus menduga ada pihak luar yang menekan Firli Bahuri. "Oleh karena itu saya tafsirkan ada kekuatan besar di luar dari itu yang sedang mem-pressure dia," kata Harun.

Harun mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan Firli Bahuri. Sampai-sampai 74 pegawai KPK yang tak lolos TWK mencurigai Harun sebagai agen Firli Bahuri.

"Saya ini termasuk yang dekat, malah mereka-mereka ini curiga saya agennya dia," kata Harun.

Najwa Shihab lalu menanyakan kabar pengejaran Harun Masiku. Harun Al Rasyid membocorkan keberadaan Harun Masiku, "Ada, sinyal itu ada," kata Harun Al Rasyid.

Najwa berujar bila penyelidik tahu keberadaan Harun Masiku, berarti pimpinan KPK, Firli Bahuri juga seharusnya mengetahui.

Namun rupanya, Harun Al Rasyid belum melaporkan perkembangan posisi Harun Masiku ke Firli Bahuri.

Hal itu terjadi karena saat mengetahui posisi Harun Masuki, Harun Al Rasyid justru dinyatakan tak lolos TWK dan diberhentikan dari KPK.

"Loh tapi karena saya sudah disuruh menyerahkan tugas dan tanggungjawab jadi saya gak bisa ngelaporin," kata Harun Al Rasyid.

Dua bulan lalu, kata Harun Al Rasyid, Harun Masiku teridentifikasi berada di luar negeri.

Saat akan pergi mendatangi lokasi tersebut, Harun Al Rasyid tak mendapat izin dari pimpinan KPK.

"Saya bergerak lah sama Sinal, kita identifikasi di luar negeri (LN) waktu itu, kita mau berangkat kan aiaiai, ya kan. kira-kira 2 bulan lalu," kata Harun Al Rasyid.

Saat ini Harun Masiku, kata Harun Al Rasyid, sudah ada di Indonesia namun ia keburu diberhentikan.

"Sekarang beliaunya di sini, sudah masuk Indonesia, tapi saya sudah keburu keluar SK 652," kata Harun Al Rasyid sambil menepuk meja.

"Kalau SK-nya dicabut bisa ditangkap yah ?" timpal Najwa Shihab.

"Bisa tangkap," tegas Harun Al Rasyid, Raja OTT di KPK.

sudah setahun lebih tersangka kasus suap pengurusan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku buron.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan bahwa KPK sudah membentuk satgas khusus untuk pencarian pihak yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dia mengatakan bahwa sudah membentuk dua satgas terkait ini.

"Kami sudah membentuk satgas khusus untuk pencarian DPO. Kami udah bentuk dua satgas, karena bukan hanya Harun Masiku yang kami cari tapi ada yang lainnya," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021).

Alex menyatakan pihaknya masih terus berusaha mencari Harun. Bahkan, kata Alex, KPK sudah melibatkan kepolisian untuk mencari Harun.

Dia pun mempersilakan masyarakat untuk melapor bilamana mengetahui keberadaan Harun Masiku.

"Kalau ada masyarakat yang tahu kami sudah buka kontak pelaporan di KPK. Silakan saja yang mengetahui, silakan melapor. Kami tidak akan berhenti pihak yang mangkir baik itu saksi atau tersangka," kata dia.

Lebih lanjut Alex meyakini bahwa Harun Masiku masih berada di dalam negeri. []

SANCAnews – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menyebut hingga saat ini masih ada 34 pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Angka tersebut masih belum berubah seperti yang diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2016.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan pembangkit listrik yang mangkrak ini total kapasitasnya mencapai 627,8 MW yang berasal dari program 7 GW terdiri dari 19 proyek berkapasitas 418,8 MW dan reguler yang terdiri dari 15 proyek berkapasitas 209 MW.

"Pembangkit listrik mangkrak, sejarahnya kenapa ada yang belum selesai totalnya 34 atau mangkrak, itu kurang lebih 627,8 MW," kata Rida dalam RDP dengan Komisi VII DPR, Senin (27/5/2021).

Dari 34 proyek mangkrak ini, Rida menyebut saat ini ada tujuh pembangkit listrik yang sudah commercial operation date (COD) dengan total kapasitas 114 MW. Seluruh pembangkit yang COD masuk ke dalam program 7 GW.

Sementara 15 proyek lainnya, dikatakan Rida statusnya dilanjutkan. Sebanyak 15 proyek ini total kapasitasnya 336,8 MW, di mana sebarannya sebanyak tiga proyek di Kota Baru, Bengkayang, dan Pantai Kura-kura sudah ada dokumen legal opinion dari Kejaksaan.

Selanjutnya ada 12 proyek pembangkit diterminasi dan diganti proyek lain, total kapasitas proyek ini mencapai 177 MW. Adapun rinciannya, PLTMG 80 MW, PLTD tersebar 6 MW, transmisi dan gardu induk. Lalu PLTU Waai Ambon 2x15 MW sedang proses penyidikan sehingga berpotensi diterminasi.

"Intinya tadi tidak menjadi pembangkit lagi, proyek lagi itu ada 12. Jadi yang menjadi fokus, mana yang masih menjadi isu itu yang di tengah yang dilanjutkan, asas manfaat seperti itu, dan itu yang menjadi konsen kapan daerah itu bisa berlistrik itu sebanyak 15 projek dan kapasitas 336,8 Mw," ungkapnya. []

SANCAnews – Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menutup pintu koalisi bagi Partai Demokrat dan PKS ditanggapi dengan santai oleh kader Partai Demokrat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pernyataan Hasto tersebut dinilai terlalu dini karena Pemilu 2024 masih terlampau jauh.

"Belanda masih jauh. Pemilu masih 3 tahun lagi. Dalam tiga tahun lagi itu, segala sesuatu bisa terjadi," kata Herzaky saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/5).

Lagipula, kata Herzaky, politisi membahas koalisi dalam situasi dimana masyarakat tengah kesulitan akibat terdampak pandemi virus corona baru (Covid-19) sangatlah tidak etis.

"Negara dilanda krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, dengan meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran di mana-mana secara drastis. Kok para politisi malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024. Tidak etis!" tegasnya.

Herzaky menambahkan, instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat jelas kepada seluruh jajaran partai.

Pertama, bantu rakyat dengan gerakan nasional lawan Covid-19. Bahkan, Partai Demokrat telah mencatat lebih dari Rp 250 Miliar rupiah yang telah disumbangkan dan disalurkan oleh para kader ke masyarakat sepanjang Pandemi ini.

"Jadi konsentrasi Demokrat tidak di Pilpres 2024, atau kawin koalisi parpol dulu, 'Belanda Masih Jauh', tetapi bagaimana berkoalisi dengan rakyat untuk membantu kesulitan rakyat selama pandemi ini," pungkasnya.

PDI Perjuangan sebelumnya menyatakan sikap akan menutup pintu bagi PKS dan Demokrat untuk koalisi pada Pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan langsung Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dalam webinar Para Syndicate bertema 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024', Jumat (28/5).

"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto.

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Partai Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan, DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada jurunikah yang ingin mempertemukan," imbuhnya menegaskan. (rmol)

SANCAnews – Api menghanguskan gedung Koperasi Pesantren Ar-Risalah yang terletak di Desa Airdingin, Kel. Balai Gadang, Kecamatan Kototangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (28/5) malam.

Kepala Seksi Operasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Syahrul mengatakan, pihaknya mendapat laporan kebakaran dari warga sekitar pukul 20.00. WIB. Kemudian, sejumlah personel dengan tiga armada dikerahkan ke lokasi. “Sekitar setengah jam kami sampai di lokasi, tapi api terus membesar dan menjalar,” ujarnya.

Ketua Yayasan, Ustad Arwim membenarkan adanya kebakaran di kawasan Pondok Pesantren Ar-Risalah.

"Memang benar ada kebakaran di Koperasi Arisalah. Mengenai gedung koperasi yang terbakar kerugian belum bisa dihitung karena masih dihitung," ujarnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (29/5).

Berdasarkan informasi yang dihimpun www.sancanews.id, kebakaran terjadi sekitar pukul 20.00. WIB tersebut, diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di gedung koperasi, tidak ada laporan korban jiwa atau luka-luka.

Di sisi lain, saat terjadi kebakaran, warga di lokasi yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan peringatan kepada manajemen Yayasan agar lebih dekat dengan lingkungan.

Hal ini dikatakan warga sekitar karena kurang adanya pendekatan antar masyarakat, sehingga niat untuk memadamkan api tidak dianggap masalah karena api berada jauh dari pemukiman warga.

Dengan adanya musibah yang terjadi sehubungan dengan kebakaran Ar-Risalah ini, semoga kedepannya jika terjadi lagi dapat membantu dan seolah-olah yayasan tidak sendiri karena ada warga, "Ambil hikmah dari kejadian ini agar masyarakat yang berbuat kebaikan tidak dilupakan karena kebersamaan itu sangat indah,” ucapnya. (sanca)