SANCAnews.id

SANCAnews – Pengamat Politik, Rocky Gerung mengomentari putusan hukum terhadap Habib Rizieq Shihab terkait kasus kerumunan di Megamendung dan di Petamburan.

Dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizieq dijatuhi sanksi denda sebesar Rp20 juta, subsider lima bulan penjara. Sementara kasus Petamburan, Rizieq divonis 8 bulan penjara.

Rocky Gerung menilai, dengan putusan itu, pemerintah akan merasa malu. Sebab menurutnya, pemerintah yang selama mengupayakan agar Rizieq Shihab dihukum penjara.

“Tapi tentu pemerintah malu, udah nakalin macam-macam tiba-tiba bebas kan,” kata Rocky Gerung dikutip kanal YouTube-nya Jumat (28/5).

Menurut Rocky, Habib Rizieq seharusnya dibebaskan. Sebab tidak ada delik dalam kasusnya

“Habib Rizieq sebetulnya ngga ada delik di situ. Gak ada kriminal di situ, kan musti bebas tuh. Bebas ga ada tuntutan. Karena ini bukan soal pidana,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, putusan Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum itu, tentu ada semacam kesepakatan agar pemerintah tidak kehilangan muka di mata publik.

“Jadi saya kira ada semacam, ya saling bijak lah, supaya Habib Rizieq tetap masuk (penjara) supaya pemerintah ga kehilangan muka tuh. Tetapi ummat dan rakyat menganggap ini tidak adil,” kata Rocky Gerung.

Dia menduga ada sogokan agar tetap Rizieq Shihab dikenai sanksi meskipun ringan. “Kan pemerintah mulai nyogok juga: ya kita ga hukum gede deh, tapi dia musti masuk (penjara),” katanya.

Dia mengatakan, publik akan menilai sendiri bahwa kasus Rizieq Shihab terkait kerumunan bukan pidana. Sebab jika pidana, maka hal serupa harus berlaku bagi pejabat negara lainnya termasuk Presiden.

“Umat tetap tahu bahwa ini bukan pidana. Kalau pidana pasti berlaku bagi banyak menteri bahkan Presiden tuh karena lakukan hal yang sama,” katanya.

Rizieq Shihab akan kembali menggelar sidang terkait kasus di Rumah Sakit Ummi Bogor. Kasus ini. Rizieq dituding menyembunyikan hasil tes swab.

“Kalau soal sembunyi swab, seluruh menteri juga menyembunyikan swab kan. Bahkan ketua tim pengendali COVID sendiri diswab positif” kata Rocky Gerung.

Rocky menilai, Covid di Indonesia dijadikan politik untuk mempidanakan lawan, “Jadi pokitik Covid sampai jadi pidana itu ajaibnya tuh. Di selurug dunia ga ada. (Di sini) karena ada elemen politik maka Covid berubah menjadi urusan pidana. Jadi politik yang dipakai untuk mempidanakan Rizieq dan teman-temannya,” pungkasnya. []

SANCAnews – Ustaz Khalid Basalamah menjelaskan soal video ceramahnya yang menjadi sorotan publik lantaran dinilai melarang jemaah menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Khalid Basalamah pun menjelaskan bahwa pernyataannya dalam video lawasnya tersebut hanya menanggapi keluhan dari seorang jemaah.

Hal itu diungkapkan Ustaz Khalid lewat video klarifikasinya yang tayang di kanal Youtube Khalid Basalamah Official, seperti dilihat pada Jumat 28 Mei 2021.

Dalam tayangan video berjudul ‘Tuduhan Melarang Lagu Indonesia Raya’ tersebut, awalnya Ustaz Khalid Basalamah menyinggung kembali soal pertanyaan seorang jemaah terkait lagu Indonesia Raya itu.

“Meluruskan ada cuplikan pada tahun 2017 dulu, ada seseorang (jemaah) yang bertanya kepada saya di salah satu masjid di Jatinegara. Di sekolah anak, bapak bertanya ini, itu ada perintah untuk menyanyi lagu Indonesia Raya,” ujar Khalid Basalamah.

Ia pun mengaku, dari pertanyaan itu dia menangkap bahwa jemaah tersebut tidak ingin ikut karena merasa terbebani.

“Dan dia yang saya tangkap dari pertanyaan itu tidak ingin ikut dan dia khawatir ditegur. Sesuai dengan pertanyaan itu, maka saya menjawab pada saat itu, tidak usah anda ikut. Dalam arti kata, dia sendiri memang merasa terbebani,” ungkap Khalid.

Ustaz Khalid juga menegaskan bahwa saat itu dirinya tengah membahas tentang keluhan jemaah tersebut dan bukan terkait syair lagu Indonesia Raya.

“Karena pada saat disuruh ikut, saya sedang membahas tentang keluhan dia (jemaah), ikut dia atau anaknya di sekolah. Jadi bukan sedang membahasnya sebenarnya tentang masalah syair lagu Indonesia Raya,” tuturnya.

Khalid pun menegaskan bahwasanya ia sangat mencintai Indonesia. Pasalnya, menurutnya, jika dirinya tidak mencintai NKRI maka tak mungkin dia mendukung pemerintah dengan cara melarang masyarakat yang hendak membuat keonaran.

“Kalau bukan karena mencintai dan memperjuangkan negeri tercinta Indonesia ini maka kami tidak mungkin mengadakan live setiap hari menyampaikan agama Allah. Kemudian mendukung pemerintah dalam setiap kegiatan positif, melarang dan meredam masyarakat yang ingin membuat keonaran, pemberontakan. Itu yang selalu kami kumandangkan,” tegas Khalid Basalamah.

Sebelumnya, Ustaz Khalid Basalamah menjadi pembicaraan publik lantaran video ceramahnya yang menganjurkan jemaah untuk untuk tidak ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Video Khalid Basalamah tersebut diunggah salah seorang pengguna Twitter AhlulQohwah. Dalam video pendek itu, penceramah tersebut awalnya membacakan pertanyaan seorang jemaah terkait lagu Indonesia Raya.

“Sekolah ana tiap pagi ada waktu untuk menyanyi lagu kebangsaan, apa yang harus ana lakukan soalnya jika ana tidak lakukan nanti ditegur guru-guru,” kata Ustaz Khalid membacakan pertanyaan jemaah itu.

Menjawah pertanyaan itu, Khalid Basalamah kemudian menyarankan agar jemaah itu tak perlu menyanyikan lagu tersebut.

“Tak usah ikut (menyanyikan). Saran saya gak usah ikut (menyanyikan)! Masa dia lihat mulut kita,” ucapnya.

Menurut Khalid Basalamah, hal itu bukan berarti dirinya melawan negara. Akan tetapi, jika dirinya ditanyakan soal lagu Indonesia Raya maka ia menyarankan tidak usah ikut menyanyikan.

“Tentunya ini bukan berarti kita melawan, tetapi saya membahas saran saya. Saya kan ditanya, kalau saya gak usah ikutlah,” ujarnya. []

SANCAnews – Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di saat-saat krisis seperti ini merupakan tindakan yang membuat rakyat makin menderita. 

Begitu disampaikan tokoh nasional, Rizal Ramli saat menjadi pembicara kunci dalam acara “113 Tahun Kebangkitan Nasional” yang digelar di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/5).

"Lihatlah, dalam situasi krisis rakyat semakin susah, bantuan untuk rakyat justru menjadi lahan yang nyaman dikorup secara sangat brutal," kata RR, sapaan akrab Rizal Ramli.

Menurut RR, kepemimpinan saat ini seperti mengalami dilema lantaran mempertahankan status quo. Padahal, itu justru memperpanjang penderitaan rakyat.

"Bangsa kita ada di persimpangan jalan. Terus mempertahan status quo berarti melanjutkan kemunduran, rekayasa adu domba, melanjutkan penderitaan rakyat, dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk neo-kolonialisme, kolonialisme baru!" imbuh Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.

Kini, sudah saatnya rakyat memperjuangkan perubahan demi membawa bangsa Indonesia lebih tangguh ke depan. Keberanian dan kreativitas melawan otoritarianisme dan koruptif sangat diperlukan agar demokrasi bekerja untuk keadilan, kemakmuran, dan kejayaan rakyat Indonesia.

"Mari kita berdoa, bermimpi, berjuang, dan bekerja agar seluruh rakyat Indonesia bangkit untuk keadilan, kemakmuran, dan kejayaan. Mari kita satukan niat, kata dan tindakan! Dengan izin Allah Yang Maha Penyayang, Kun Fayakun!" pungkasnya.

Dalam acara tersebut, turut hadir beberapa tokoh, di antaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin, aktivis KAMI, M Jumhur Hidayat, mantan Jurubicara Presiden Gus Dur, Adhie M Massardi, aktivis 98' Ubedilah Badrun, Ketua Jaringan Aktivis ProDEM Iwan Sumule, aktivis Gde Siriana Yusuf serta beberapa lainnya. []

SANCAnews – Salah satu kunci utama agar bisa keluar dari krisis, bangkit dan bergerak maju, adalah integritas, kualitas dan kompentensi kepemimpinan. Pemimpin yang tangguh dan hebat diuji justru pada saat kritis.

Demikian pidato tokoh nasional, Dr. Rizal Ramli saat menjadi pembicara kunci dalam acara "113 Tahun Kebangkitan Nasional" yang digelar di Gedung Joang, Menteng Raya 31, Jakarta Pusat, Jumat (28/5).

Dalam acara itu, pidato Rizal Ramli mengangkat tema "113 Tahun Kebangkitan Nasional Kebangkitan Seluruh Rakyat Indonesia: Jalan Keadilan dan Kemakmuran". Acara turut dihadiri para aktivis pro demokrasi.

"Pemimpin tangguh itu mampu mencari peluang dan memanfaatkan krisis untuk memperkokoh ketahanan dan menggerakkan bangsa untuk keluar cepat dari krisis dan melaju ke tahap yang lebih baik," kata RR sapaan akrab ekenom senior itu.

Menurutnya, apabila seorang pemimpin tidak mampu mengatasi krisis dan menciptakan peluang di tengah gempuran krisis, maka dia merupakan pemimpin yang payah alias memble, "Pemimpin memble akan membuat krisis justru menjadi lebih ruwet dan lama," ujar RR.

Dan dampaknya semakin meluas, rakyat juga semakin susah, "Bukannya pulih lebih cepat, tapi malah anjlok lebih dalam karena kebijakan-kebijakan yang dibuatnya tidak fokus, tanpa prioritas, syarat konflik kepentingan sehingga dalam situasi seperti itu tindakan koruptif akan semakin tidak terkendali," ucap RR.

Turut hadir dalam acara itu sejumlah tokoh nasional dan aktivis pro demokrasi. Antara lain, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin, mantan Jurubicara Presiden Gus Dur, Adhie M. Massardi, aktivis KAMI, M. Jumhur Hidayat, aktivis 98', Ubedilah Badrun, Ketua Jaringan Aktivis ProDEM, Iwan Sumule, aktivis Gde Siriana Yusuf, dan masih banyak lagi. (rmol)

SANCAnews – Ketua Bapilu Partai Demokrat (PD) Andi Arief merespons pernyataan Hasto Kristiyanto terkait PDIP yang tidak akan berkoalisi dengan PD.

Andi Arief mengatakan koalisi PD dengan PDIP memang tidak pernah terjadi sejak Pilpres 2004.

"Pernyataan bahwa PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Demokrat pada kenyataannya sejak Pilpres 2004 memang belum pernah terjadi," kata Andi, kepada wartawan, Jumat (26/5/2021).

Andi Arief mengatakan PD dan PDIP tidak pernah koalisi bukan karena berbeda ideologi. Tapi menurutnya, PDIP malu karena kalah dari Susilo Bambanh Yudhoyono (SBY).

"Bukan karena soal ideologi, ngerti apa Hasto soal ideologi, terlalu jauh kalau soal ideologi. Persoalan sesungguhnya itu karena PDIP dua kali berhadapan dengan kader Demokrat, yaitu SBY, selalu mengalami kekalahan," ujarnya.

Andi Arief lantas menyinggung PDIP yang menang dalam Pilpres 2014 dan 2019, namun bukan dari kader sendiri. Andi Arief menyebut Jokowi sebagai kader cabutan yang bukan tokoh asli di PDIP.

"Bahkan kalau mau jujur, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 bukan kader utama PDIP yang memenangkan Pilpres. Jokowi ini bukan kader yang dididik di PDIP sejak lama. Jauh lebih lama Puan Maharani atau pun Megawati sendiri," ujarnya.

"Jokowi sebagai kader kos di PDIP pun bukan mengalahkan kader Demokrat. Bahkan prestasi dalam menjabat, kita bisa saksikan, jauh lebih baik di zaman kader Demokrat menjadi presiden hampir di semua bidang," lanjut Andi Arief.

Lebih lanjut, PD saat ini tengah menyusun strategi untuk berkoalisi. Andi Arief mengatakan jika PD berkoalisi dengan PDIP justru bunuh diri politik.

"Menjelang 2024 ini Partai Demokrat, seperti juga partai lain, juga sedang memikirkan koalisi politik untuk pilpres. Di tengah ketidakpuasan atas pemerintah yang sudah meluas tentu kerugian besar jika Demokrat ikut dalam koalisi PDIP. Sama juga dengan bunuh diri politik. Kami memilih cara dengan cermat dan menghitung banyak aspek," ujarnya.

Andi Arief kemudian menyinggung wacana koalisi PDIP dengan Gerindra di Pilpres 2024. Dia mengatakan di Pilpres 2024, PDIP akan maju dengan bantuan 'nafas buatan' Prabowo.

"Kami yakin, jika 2024 pilpres berjalan dengan adil, BIN, kepolisian, birokrasi, serta TNI dan penyelenggara bersikap netral, saatnya koalisi Partai Demokrat dan partai lain di luar PDIP memenangkan pilpres, walaupun PDIP menggunakan 'nafas buatan' Pak Prabowo," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap pihaknya tidak bisa berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat (PD) dalam kontestasi Pilpres 2024. Hasto mengatakan ideologi PDIP dengan PKS dan PD berbeda.

"Ya koalisi bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu basisnya harus ideologi. PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto, dalam diskusi Para Syndicate, Jumat (28/5). (dtk)