SANCAnews.id

SANCAnews – Gerhana Bulan Total hari ini, Rabu (26/5/2021) bisa dilihat hampir oleh seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Rahmat Triyono mengatakan, Gerhana Bulan Total ini dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah-berawan.

Selain itu, Gerhana Bulan Total 26 Mei 2021 ini juga bisa dilihat langsung oleh masyarakat dengan mata telanjang, tanpa harus menggunakan kacamata khusus gerhana.

Pada puncak gerhananya, di sebagian besar wilayah Indonesia posisi Bulan dekat dengan horizon di bagian Timur.

Kondisi ini memungkinkan pengamat untuk dapat mengabadikan kejadian gerhana ini dengan latar depan bangunan yang bersejarah atau ikonis.

Jika masyarakat mau mengamati fenomena ini, mereka bisa mengakses https://www.bmkg.go.id/gbt.

Lebih lanjut, BMKG menyarankan bagi masyarakat yang berada di pesisir atau pinggir laut (pantai), perlu mewaspadai terjadinya pasang air laut yang lebih tinggi dari pasang normalnya.

Sebagai informasi, Gerhana Bulan Total terjadi saat posisi Matahari-Bumi-Bulan sejajar. Hal ini terjadi saat Bulan berada di umbra Bumi, yang berakibat saat puncak gerhana bulan total terjadi, Bulan akan terlihat berwarna merah atau yang dikenal dengan istilah Blood Moon.

Dikarenakan posisi Bulan saat terjadi gerhana berada di posisi terdekat dengan bumi (Perigee), maka Bulan akan terlihat lebih besar dari fase-fase purnama biasa, sehingga sering disebut dengan Super Moon.

Gerhana Bulan Total malam ini akan dimulai pada pukul 15.46 WIB hingga 20.51 WIB. BMKG menyebut, fenomena Gerhana Bulan Total akan terjadi dalam enam fase atau proses Gerhana.

Seluruh proses gerhana, sejak fase awal (P1) hingga fase akhir (P4) akan berlangsung selama 5 jam 5 menit dan 2 detik.

Sedangkan proses gerhana totalnya, sejak awal fase total (U2), puncak total hingga akhir fase total (U3) akan berlangsung selama 18 menit 44 detik. (sc)

SANCAnews – Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar menanggapi soal 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Zainal Arifin mengatakan bahwa ia merasa kasihan kepada Presiden Joko Widodo karena sarannya terkait polemik 75 KPK yang tak lulus TWK diabaikan.

Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai bahwa ada dua alasan mengapa pernyaaan Jokowi diabaikan.

Pertama, ada orang yang lebih berkuasa dari Presiden Jokowi yang memerintahkan pemecatan tersebut. Kedua, Presiden Jokowi memang telah tak dianggap oleh orang tertentu.

“Sungguh saya merasa kasihan Pak Presiden Jokowi sudah pidato dengan gamblang, tetap saja dicuekin dan jadikan TWK sebagai alasan memecat,” kata Zainal melalui akun Twitter-nya, @ZainalMochtar pada Selasa, 25 Mei 2021.

“Ada dua kemungkinan; 1. Ini perintah dari yang lebih kuasa dari presiden; 2. Memang beliau sudah gak dianggap lagi oleh org tertentu. Kira-kira siapa ya?” tambahnya.

Sebelumnya, 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK diputuskan akan dipecat dan hanya dapat berkerja hingga 1 November 2021.

Adapun alasan pemecatan itu, yakni karena para pegawai itu dianggap sudah tidak dapat dibina lagi.

“Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata pada Selasa, 25 Mei 2021, dilansir dari Republika.

Sebelumnya lagi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa TWK tidak seharusnya serta merta dijadikan alasan untuk memecat 75 pegawai KPK.

Jokowi menyarakankan bahwa 75 pegawai tersebut dibina melalui pendidikan kedinasan.

“Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan,” kata Jokowi melalui akun Twitter resminya pada Senin, 18 Mei 2021. []

SANCAnews – Pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang menyebut masalah Palestina bukan urusan Indonesia mendapat respon dari akun twitter @All_Qassam.

Menjawab pernyataan Hendro, akun tersebut justru mengutip pernyataan mantan Presiden Soekarno dan Soeharto yang menyatakan bahwa masalah Palestina adalah juga menjadi urusan Indonesia.

“Bung Karno dan Pak Harto begitu jelas, tegas dan begitu sering kemerdekaan Palestina adalah urusan kita,” bunyi terjemahan tweet Al Mujahidin di akun Twiiternya dilansir faktakini, Kamis (20/5/2021).

Tidak hanya itu, Brigade al-Qassam juga mengutip bunyi alinea pertama dari Undang-Undang Dasar 1945.

“Saudara Hendropriyono. Dalam UUD 1945 terlihat jelas bahwa kemerdekaan sebenarnya adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan,” demikian tweet dari Brigade al-Qassam.

Meski demikian, akun Twitter Brigade al-Qassem ini tidak diketahui apakah benar milik kelompok tersebut atau bukan karena tidak ada tanda centang biru sebagai bukti jika akun tersebut telah terverifikasi. Akun twitter juga baru dibuat pada Mei 2021 ini dengan follower yang masih tiga ribuan.

Sebelumnya, Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono menyatakan Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia, melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi.

“Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita,” tegas AM Hendropriyono di Jakarta, Selasa (18/5/2021). []

Sastrawan Politik

Oleh : Ahmad Khozinudin

SANCAnews – Benar-benar menyakitkan statement partai satu ini. Sepanjang serangan brutal Israel terhadap Palestina, PDIP bungkam. Tidak ada release resmi atau komentar tajam kader PDIP yang mengutuk kekejian Yahudi Israel.

Tapi begitu umat Islam berempati, mengumpulkan sejumlah bantuan untuk Palestina, PDIP berkicau. Anggota DPR RI Fraksi PDIP Nabil Haroen alias Gus Nabil meminta Pemerintah Indonesia mengaudit aliran dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

Sebenarnya, ini anggota DPR paham aturan tidak ? Bantuan dana sosial, itu terikat dengan hukum privat karena bukan anggaran yang berasal dari APBN. Terserah umat Islam mau menyumbang berapapun untuk Palestina, tidak akan merugikan keuangan Negara.

Mengenai penyalurannya, sejumlah lembaga yang menyalurkan juga kredibel dan jelas untuk membantu korban kekejian Israil.

Misalnya, Muhammadiyah berhasil menghimpun dana sekitar Rp7 miliar untuk membantu rakyat Palestina sebagai korban konflik di negaranya. Itu tidak ada hubungannya dengan APBN. Apa urusannya, pemerintah mengaudit dana privat ?

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj juga mengajak Nahdliyin untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, melalui NU Care-LAZISNU. Hal itu disampaikan saat berkunjung ke rumah Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun, pada Senin (17/5). Lalu, apa pemerintah mau ngerecoki periksa rekening NU ?

Kalau mau diaudit, itu rekening seluruh kader PDIP. Karena sudah terbukti korupsi dana bansos dilakukan Juliari Peter Batubara, kader PDIP. Sudah terbukti pula, sejumlah uang mengalir ke PDIP.

Seperti Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kendal, A. Suyuti terbukti menerima aliran dana bansos, dia lalu megembalikan sejumlah uang yang diterimanya dari tersangka Juliari Peter Batubara (JPB), mantan Menteri Sosial (Mensos). Hal itu telah dikonfirmasi oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyidik KPK juga telah memeriksa Suyuti sebagai saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Saya kira, tidak sebatas ketua DPC PDIP Kendal. Seluruh rekening kader PDIP perlu diperiksa seperti rekening FPI yang diperiksa. Karena predikat crime korupsi PDIP jelas, korupsi dana bansos.

Secara khusus, saya meminta PPATK untuk memeriksa rekening Nabil Haroen, anggota DPR RI dari PDIP. Jangan-jangan dia juga kebagian hasil korupsi dana Bansos ?. [].

SANCAnews – Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman dirotasi menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada Selasa (25/5). Posisi itu sebelumnya dipegang Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono.

Jenderal bintang dua itu menjabat pangdam jaya sejak 27 Juli 2020 setelah sebelumnya menjabat gubernur angkatan militer (akmil) periode 2018-2020. Ia juga sempat menjabat sebagai wakil asisten teritorial kasad sepanjang tahun 2017-2018.

Nama pria kelahiran Bandung, Jawa Barat tersebut sempat ramai diperbincangkan publik ketika ia bersikap keras terhadap Front Pembela Islam (FPI) pada akhir 2020.

Ketika isu kegiatan FPI menyebabkan kerumunan sedang ramai menjadi polemik, Dudung beraksi melucuti baliho yang mendukung Rizieq Shihab di kawasan DKI Jakarta.

Ancaman Dudung membubarkan FPI kemudian menyusul aksi tersebut. Ia menilai organisasi masyarakat-yang kini sudah dibubarkan-itu tidak bisa bertindak seenaknya.

"Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," kata Dudung di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (20/11).

Pernyataan Dudung tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk politisi. Politisi Partai Gerindra Fadli Zon misanya, menilai tak ada urusan seorang pangdam jaya memerintahkan pencopotan baliho yang dinilai bukan tupoksi TNI.

Sementara ada pula warga internet atau netizen yang memuji dan mendukung sikap keras Dudung terhadap FPI melalui akun media sosial mereka.

Memasuki tahun 2012, pamor Dudung mencuat lagi ketika kasus 11 orang debt collector yang menghadang seorang anggota Badan Pembina Desa (Babinsa) di kawasan Tol Kota Barat-Jakarta Utara ramai di media.

Merespons insiden tersebut, ia lantas berjanji akan menumpas aksi premanisme yang kerap dilakukan oknum debt collector. Dudung mengatakan tak boleh ada pihak manapun yang memanfaatkan premanisme dalam pekerjaannya.

"Rencananya kita akan tumpas, tidak ada kegiatan yang rugikan masyarakat tidak ada tindakan yang bisa memberi rasa cemas, rasa takut, kita ciptakan Jakarta ini harus tentram, damai," kata dia, Senin (10/5).

Dudung kini diangkat menjadi Pangkostrad menggantikan Letjend TNI Eko Margiyono. Sementara Eko akan menjabat sebagai Kasum TNI menggantikan Ganip Warsito yang baru dilantik sebagai Kepala BNPB.  []