SANCAnews.id

SANCAnews – Menteri Koordinator Politik Hukam dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut korupsi di Indonesia semakin parah. Karena itu, perguruan tinggi harus ikut bertanggung jawab.

Dalam keterangannya, Mahfud Md menyebut, pada era pascareformasi, korupsi sangat meluas dan perguruan tinggi menjadi salah satu terdakwa utamanya. Sebab para koruptor itu umumnya adalah lulusan perguruan tinggi.

"Karena itu, rektor di perguruan tinggi, harus memperhatikan ini," ujar Mahfud Md dalam sambutan pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), seperti tertulis dalam keterangannya, Rabu (26/5/2021).

Menurut Mahfud, korupsi zaman Orde Baru terjadi secara besar-besaran, tapi terkonsentrasi dan diatur melalui jaringan korporatis dan Pemerintahan Soeharto.

"Korupsinya dulu dimonopoli di pucuk eksekutif dan dilakukan setelah APBN ditetapkan. Ini tak bisa dibantah, buktinya Orde Baru direformasi dan pemerintahan Soeharto secara resmi disebut pemerintahan KKN. Penyebutan itu ada di Tap MPR, UU, kampanye politisi, pengamat, disertasi, tesis, dan sebagainya" lanjut Mahfud.

Namun, bagi Mahfud, setelah reformasi, korupsi malah makin meluas. Atas nama demokrasi yang diselewengkan, korupsi tidak lagi dilakukan di pucuk eksekutif, tetapi meluas secara horizontal ke oknum-oknum legislatif, yudikatif, auditif, dan secara vertikal dari pusat sampai daerah.

"Lihat saja para koruptor yang menghuni penjara sekarang, datang dari semua lini horizontal maupun vertikal," ujar guru besar hukum Universitas Islam Indonesia itu.

"Kalau dulu korupsi dilakukan setelah APBN ditetapkan atas usulan Pemerintah, sekarang ini sebelum APBN dan APBD jadi sudah ada nego-nego proyek untuk APBN dan APBD," ujar Mahfud.

Mahfud lalu menyebut soal istilah 'demokrasi kriminal' yang pernah dilontarkan oleh Rizal Ramli. Dalam demokrasi, pemerintah tidak bisa lagi mengonsentrasikan tindakan dan kebijakan di luar wewenangnya.

"Situasi ini perlu kesadaran moral secara kolektif, sebab tak satu institusi pun yang bisa menembus barikade demokrasi yang wewenangnya sudah dijatah oleh konstitusi," kata Mahfud MD.

"Jika para aktor demokrasinya bermoral bobrok maka produk hukum dan pelaksanaannya pun akan bobrok. Hukum itu kan sangat ditentukan oleh moral para aktornya. Itulah tugas kita ke depan," ujarnya.

Bagi Mahfud, demokrasi tetap yang terbaik, tapi perlu ditata ulang dengan keluhuran moral aktornya. Sehingga, demokrasi yang tumbuh adalah demokrasi substansial, bukan demokrasi kriminal.

"Ada dalil yang menyatakan bahwa dalam arti tertentu hukum adalah produk politik, jika moralitas politik bagus maka hukum dan penegakannya akan bagus. Tapi jika moralitas politik jelek maka hukum dan penegakannya juga akan jelek," ucap Mahfud. (dtk)

SANCAnews – Menurut survei Puspoll Indonesia yang dirilis pada Minggu (23/5/2021), PDI Perjuangan (PDIP) menjadi partai terkuat dan paling bersih. Apakah benar demikian? Coba cek daftar politisi PDIP yang korupsi mulai dari Juliari Batubara hingga Harun Masiku berikut ini.

Berikut telah dirangkum Suara.com, daftar politisi PDIP yang korupsi dan harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1. Juliari Batubara

Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara merupakan salah satu politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Ia dijadikan tersangka oleh KPK pada tanggal 6 Desember 2020 silam.

Juliari Batubara kini menambah daftar panjang korupsi yang dilakukan oleh politisi PDIP. Tak hanya Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi, namun ada beberapa politisi PDIP yang juga terjerat kasus korupsi. Lebih lengkapnya berikut adalah daftar politisi PDIP yang tersandung kasus korupsi.

2. Andreau Misanta Pribadi

Andreau Misanta merupakan Staf Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah menyerahkan diri ke KPK setelah terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster. Andreau Misanta merupakan seorang politisi PDIP yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI pada pemilu 2019.

3. Ajay M. Priatna

Ajay M. Priatna merupakan seorang politisi PDIP dan sekaligus Wali Kota Cimahi. Ajay ditangkap oleh KPK terkait dengan proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi. Ia ditangkap pada hari Jumat, 27 November 2020 silam.

4. Sri Hartini

Sri Hartini merupakan politisi PDIP dan Bupati Klaten yang terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia tertangkap setelah menggelapkan uang sebesar Rp 2 miliar dan kemudian divonis 11 tahun penjara.

5. Muhammad Samanhudi Anwar

Muhammad Samanhudi Anwar adalah Wali Kota Blitar dan sekaligus politisi PDIP yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar.

Ia menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar dari kontraktor Susilo Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018. Samanhudi Anwar divonis 5 tahun penjara.

6. Harun Masiku

Harun Masiku merupakan politisi PDIP yang saat ini masih menjadi buronan KPK yang terkena dugaan kasus korupsi. Ia diduga memberikan uang sebesar Rp 850 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tujuan Harun Masiku memberikan uang itu untuk memuluskan rencana pergantian antar waktu Nazarudin Kiemas, yang merupakan caleg yang meraih suara terbanyak yang meninggal tiga pekan sebelum pencoblosan.

Untuk informasi, Direktur Eksekutif Pospoll Indonesia, Muslimin Tanja dalam rilis survei bertajuk 'Menakar Peluang Capres 2024 dan Tantangan Poros Partai Islam, Minggu (23/5/2021) menjelaskan bahwa PDIP masih menjadi partai terkuat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hasil survei Pospoll Indonesia, memperlihatkan PDIP mendapat raihan 22,3 persen. Posisi kedua Partai Gerindra mendapat 13,4 persen, posisi keempat ada PKB dengan hasil 9,2 persen.

Muslimin menjelaskan, dalam survei itu juga ditemukan kecenderungan responden yang melihat partai politik yang dinilai paling peduli memperjuangkan rakyat. Dimana, PDIP unggul dengan 19,2 persen, Gerindra 11,8 persen, dan Golkar 8,2 persen.

Tak hanya itu, responden juga memberikan penilaian tentang partai politik yang dinilai paling bersih, yaitu PDIP 15,7 persen, Gerindra 10 persen dan PKS 7,8 persen. PDIP juga dianggap sebagai partai politik yang paling mewakili generasi muda dengan perolehan 17,1 persen, diikuti Gerindra 9,9 persen, dan PKB 7 persen.

Demikian adalah deretan daftar politisi PDIP yang korupsi dan harus berurusan dengan KPK. []

SANCAnews – Panglma Kodam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman pun tidak peduli dituding hanya berani menurunkan baliho Front Pembela Islam (FPI) saja. Dudung telah membuktikan ia dilahirkan sebagai perwira tempur. Penugasan pertamanya sebagai perwira setelah lulus Akmil 1988-B, ditempatkan di Batalyon Infanteri (Yonif) 744 Dili, Timor Timur.

Selama tujuh tahun 1988-1993 sebagai komandan peleton, ia bergelut dengan suasana operasi militer di Timor Timur. Setelah itu ia dipindahkan ke Yonif 741 di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Ia juga beberapa kali ditugaskan dalam operasi di Aceh maupun Maluku, termasuk dua kali sebagai pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai komandan peleton, komandan kompi, wakil komandan batalyon, dan komandan batalyon, ia ditugaskan ke daerah operasi. "Kalau ada yang meledek saya hanya berani turunkan baliho saja, tidak apa-apa. Mungkin mereka belum tahu riwayat penugasan operasi saya sejak pangkat Letda hingga Letkol," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Dalam beberapa kesempatan wawancara, Dudung mengungkapkan, di manapun dia ditugaskan, harus ada getaran yang dilakukannya sebagai pemimpin. "Pemimpin harus bisa menciptakan getaran dalam setiap jabatan yang diamanahkan," ujar Dudung yang sedang mengambil kuliah doktoral manajemen strategis.

Dudung memang dikenal berani mengambil risiko dan tidak begitu peduli dengan penilaian orang lain atas keberanian sikapnya. "Saya ini orang kecil. Menjadi anak yatim saat masih SMP. Almarhum ayah saya wafat saat saya di SMP. Sehingga saya harus membantu ibu dengan bekerja sejak SMP hingga SMA," kata Dudung dalam wawancara dengan penulis di atas mobil dinasnya, baru-baru ini.

Sambil wawancara, kemudian melaksanakan sholat Jumat di sebuah masjid di Kawasan Menteng. Dudung menceritakan saat remaja kerap tidur dari satu masjid ke masjid lainnya. Rumah ibadah itu tempat untuk mengadu kepada Allah, Tuhan sang Maha pencipta. Sehingga ia tidak meninggalkan sholat lima waktu dan membaca Alquran. Ia harus menjadi loper koran di Bandung.

Pekerjaan yang dimulai saat Subuh mengantarkan koran ke rumah-rumah dan sejumlah instansi di Bandung. Setelah itu ia menjual kue-kue, sebelum berangkat ke sekolah. “Bapak saya hanya seorang pegawai negeri sipil di Bekang Kodam Siliwangi. Saya anak keenam dari delapan bersaudara. Ibu saya hanya ibu rumah tangga."

Saat menjadi Gubernur Akmil, ia juga membangun gereka Katolik dan pura bagi taruna beraga Katolik dan Hindu untuk melaksanakan ibadah. "Sekian tahun mereka tidak punya tempat ibadah di Akmil. Saya bangunkan tempat ibadah supaya mereka dekat dengan Tuhan sesuai agama dan kepercayannya masing-masing."

Cita-citanya hanya menjadi perwira biasa saja. Tidak membayangkan akan menjadi jenderal. Kalau sekarang menjadi jenderal, baginya itu berkah Allah. Cita-citanya berawal ketika menjual kue kelepon, baskomnya ditendang tentara di Kodam Siliwangi.

"Dari situ saya dendam. Awas ya kalau nanti saya jadi perwira, saya akan benahi tentara-tentara yang zalim kepada rakyat," kata Dudung. Ia menikah dengan Rahma Setyaningsih, anak dari Mayjen (Purn) Cholid Ghozali, abituren Akmil 1965.

Dia menyadari hidup ini banyak mengandung risiko, namun Dudung meyakini, jika hati nurani kuat, apa pun harus berani dihadapi. Termasuk risiko itu sendiri. Lulus dari SMAN 9 Bandung, Dudung mendaftarkan diri menjadi taruna Akmil. Ia langsung lulus tanpa bantuan siapa pun.

"Siapa yang mau membantu saya? Tidak kenal siapa pun pejabat militer di Bandung. Modal saya berdoa dan berlatih keras agar bisa lulus menjadi taruna Akmil."

Ia rajin mengaji di masjid-masjid saat harus istirahat setelah bekerja. Kerap pula tidur di masjid-masjid. "Allah sayang kepada saya sebagai anak yatim dan bekerja siang malam untuk membantu Ibu. Dia ibu yang menyertai saya bekerja dan sekolah. Saya tidak pintar-pintar amat, tapi setidaknya selalu masuk rangking atas jika sekolah, termasuk di sekolah militer."

Musik Sunda dan pengajian selalu menyertai Dudung di mobil dinasnya. Ia menyadari bahwa tidak boleh melupakan asal usulnya sebagai orang Sunda dan beragama Islam. “Komitmen ke-Islaman saya, komimen kebangsaan saya sebagai anak Indonesia, dan komitmen saya mencintai budaya asal usul saya jangan diragukan lagi,” kata Dudung. (*)