SANCAnews.id

SANCAnews – Kampanye media sosial oleh aktivis pro-Palestina telah menurunkan peringkat aplikasi Facebook di Apple dan toko aplikasi Google. NBC News melaporkan para aktivis berusaha memprotes dugaan sensor Facebook atas akun Palestina di platformnya, dan menginstruksikan orang-orang untuk meninggalkan aplikasi Facebook dengan ulasan satu bintang.

Menurut NBC News, dilansir dari The Verge, Senin (24/5) Facebook ternyata menanggapi situasi ini sebagai masalah dengan prioritas tinggi secara internal. Seorang insinyur perangkat lunak menulis dalam sebuah posting di papan pesan Facebook internal bahwa "pengguna kesal dengan penanganan situasi kami," menambahkan bahwa pengguna "telah mulai memprotes dengan meninggalkan ulasan 1 bintang."

Facebook sendiri telah menghubungi untuk menghapus ulasan tersebut. Sementara sejauh ini, Apple telah menolak permintaan untuk menghapus ulasan tersebut. Sedangkan sikap Google belum diketahui menanggapi permintaan tersebut

Peringkat untuk aplikasi iOS Facebook di App Store pada Minggu sore adalah 2,3 bintang dari 5, dengan peringkat 1 bintang jauh mengungguli yang lain. Di Google Play Store situasinya serupa; aplikasi Android Facebook memiliki peringkat 2,4 yang sedikit lebih tinggi, dengan mayoritas ulasan 1 bintang.

Facebook tidak membalas permintaan komentar dari The Verge, tetapi seorang juru bicara mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada NBC bahwa perusahaan tidak menyensor penggunanya, tetapi menerapkan kebijakannya secara setara terlepas dari siapa yang memposting atau keyakinan pribadi mereka.

Sebelumnya, warganet Indonesia juga membanjiri komentar pedas diiringi dengan gerakan bintang satu pun hadir pada ulasan platfrom Facebook di Google Play. Tindakan ini pun dipicu oleh Facebook yang dianggap lebih condong berpihak pada Israel. []

SANCAnews – Ustaz Adi Hidayat (UAH) mengajak masyarakat untuk berdonasi melalui Ma'had Islam Rafiatul Akhyar (MIRA) untuk membantu bangsa Palestina. Sekitar enam hari, MIRA dapat menghimpun Rp 30 miliar donasi dari rakyat Indonesia untuk Palestina.

Ustaz Adi menyampaikan, pihaknya mencoba yang bisa dilakukan untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Di antaranya memberikan doa kepada Palestina, untuk itu UAH meminta masyarakat berdoa membaca qunut nazilah dalam setiap kesempatan, khususnya saat agresi berlangsung 11 hari.

"Di samping itu, kami mengimbau untuk mengumpulkan donasi ditampung oleh MIRA. Kami mulai sejak 16 Mei 2021 dan kami tutup pada Sabtu, 22 Mei 2021, kurang lebih berlangsung selama enam hari," kata Ustaz Adi saat konferensi pers penyerahan donasi secara simbolis dari Ustaz Adi Hidayat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron, Palestina, Senin (24/5).

Ustaz Adi menginformasikan, dalam jangka waktu tersebut telah terkumpul Rp 30.880.110.889,54 (Rp 30 miliar). Penggalangan dana pun disetop untuk direkapitulasi agar bisa diaudit dan disampaikan kepada publik.

"Supaya publik tahu bagaimana penggunaan dananya dan melakukan kontrol yang baik. Supaya tertib administrasi dalam menggunakan dana donasi itu sehingga memberikan juga contoh teladan kepada teman-teman lain," katanya.

Ia menjelaskan, dari dana yang terkumpul ini akan dibagikan menjadi tiga bagian atau tiga klasifikasi utama. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan mendesak saat ini di Gaza, yakni 715 ribu dolar AS. "Kami dapatkan langsung permohonan (bantuan) dari Gaza untuk memenuhi kebutuhan mendesak pascaagresi," ujarnya.

Kedua, dana akan diberikan secara simbolis melalui MUI untuk selanjutnya diteruskan kepada Duta Besar Palestina, Zuhair al-Shun, sejumlah 1 juta dolar AS. Ketiga, UAH menyampaikan bahwa punya program jangka panjang untuk Palestina dalam bidang pendidikan. Untuk itu, pihaknya akan koordinasikan dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Jadi, dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung bangsa Palestina dalam bidang pendidikan. Di antaranya kami akan bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk bisa menampung warga Palestina," ujarnya.

Ustaz Adi berharap warga Palestina bisa belajar di ITB, UI, UGM, dan kampus-kampus Islam lainnya sehingga nanti ada insinyur Palestina yang lulus di Indonesia, serta ada penguatan dalam aspek keagamaan dan Alquran.

"Dengan itu insya Allah (pelajar Palestina) akan pulang membangun negaranya, membangun masyarakatnya dengan bekal-bekal yang ditimbang di Indonesia, insya Allah," kata UAH. []

SANCAnews – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta masyarakat untuk tidak berlebihan dalam membela bangsa Palestina. Apalagi katanya, dukungan solidaritas yang dilakukan sampai mengganggu ketertiban umum dan mengabaikan protokol kesehatan.

“Saya mohon masyarakat menyikapi secara proporsional, tidak berlebih-lebihan. Mengingat kita sendiri juga sedang dalam suasana prihatin yaitu bagaimana kita berupaya keras untuk menangani wabah Covid-19 dengan segala dampaknya,” kata Muhadjir melalui keterangan persnya, Senin (24/5/2021).

Hal itu disampaikannya ketika konferensi pers setelah meninjau kegiatan vaksinasi 890 pegiat dan relawan pemberdayaan perempuan dan anak di Kantor Perpusnas, Salemba, Jakarta, Pusat.

Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat untuk jangan gegabah memberikan sumbangan yang dimaksudkan untuk membantu warga Palestina. Muhadjir mengatakan, sumbangan itu lebih baik diberikan melalui badan atau lembaga resmi yang telah memiliki izin atau otoritas dari Kementerian Sosial.

Langkah itu mencegah terjadinya penyelewengan dana bantuan sosial kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina. Di samping itu juga untuk bisa tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan gotong-royong di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita juga harus pastikan sumbangan-sumbangan itu betul-betul tepat sasaran dan tidak ada yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Momentum-momentum di mana masyarakat terdorong karena empatinya, rasa kegotong-royongannya kemudian mengeluarkan bantuan-bantuan itu agar jangan sampai dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab,” katanya. []

SANCAnews – Syal Palestina yang dikenakan putra Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri sebagai Walikota Surakarta pada Jum’at (28/8/2020) lalu kembali menjadi perbincangan.

Pasalnya, malah terjadi penghadangan terhadap peserta aksi solidaritas untuk Palestina di Bunderan Gladak, Surakarta pada Jum’at (21/5/2021) kemarin. Peserta aksi bela Palestina banyak yang merasa kecewa.

Kota yang dipimpin oleh putra Presiden Jokowi tersebut dinilai tidak sesuai dengan syal Palestina yang dkenakannya ketika itu.

Syal Palestina menurut Yon Machmudi, seorang pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa maraknya penggunaan syal ini terkait dengan dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina.

“Maraknya syal Palestina ini diawali oleh peristiwa intifada pada tahun 1987. Intifada sendiri merupakan perlawanan terhadap pendudukan Tepi Barat dan Gaza. Dukungan dunia begitu luas dan memuji keberanian rakyat Palestina dalam mengusir tank Israel dengan lemparan batu. Mereka ini muncul di publik dengan kafiye Palestina. Nah syal ini kemudian menjadi simbol dukungan terhadap perjuangan Palestina,” ungkapnya seperti dilansir Kumparan.com, Kamis (7/12).

Sebagaimana dikenakan oleh para tokoh nasional yang mengenakan syal Palestina tersebut sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap bangsa Palestina. Sedangkan yang dikenakan Gibran hanya sebagai atrbut politik. Di Kota Surakarta yang dibawah pemerintahannya sendiri, justru aparat telah melakukan tindakan yang bertolak belakang. Beberapa peserta aksi dihadang, dipaksa putar balik.

Fakta-Fakta Aksi Solidaritas Palestina di Solo: 

1. Komunitas Sedekah seperti Sumringah, yu Jum dan lainnya berbagi makanan dan minuman gratis kepada peserta aksi dan aparat yang bertugas di sekitar lokasi acara.

2. Aparat melakukan penghadangan di Gendengan, Purwosari.

3. Aparat memberi peringatan dengan suara senapan peluru hampa hingga membuat anak kecil menangis karena takut.

4. Konvoi Berkuda dihalau petugas, salah satu kuda dipukul.

5. Di Lokasi acara, Petugas menghimbau peserta mentaati Prokes.

6. Panitia terus melakukan koordinasi dengan aparat saat acara berlangsung.

7. Detik-detik berakhirnya acara, aparat berusaha menurunkan salah satu orator yang dinilai menyinggung personal.

8. Acara ditutup dengan doa, peserta berangsur membubarkan diri.

9. Aparat terus bergerak menghalau masa untuk membubarkan diri.

10. Aksi Solidaritas berakhir pada pukul 15.00, kemudian disusul oleh aksi mahasiswa setelah Ashar. Tidak ada penghadangan dan pembubaran seperti sebelumnya.

Aksi solidaritas di Kota Solo cukup mencekam, berbeda dengan aksi di berbagai kota cukup aman dan kondusif, tidak mengalami tekanan, penghadangan seperti yang terjadi pada Jum’at yang lalu di Solo. []

SANCAnews – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan permasalahan penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah bukan hanya tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), melainkan Surat Keputusan penonaktifan yang dikeluarkan Ketua Firli Bahuri. 

Hal tersebut dikatakan Novel usai melaporkan ke Komnas HAM karena adanya tindakan sewenang-wenangan dan pelanggaran HAM oleh oknum pimpinan KPK.

"Kita tahu ini problematikanya kan tidak sekadar proses TWK yang saya duga bermasalah. Tapi ada juga SK yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK Pak Firli Bahuri," ujar Novel di Komnas HAM, Jakarta pada Senin (24/5/2021).

Novel pun mengemukakan, hingga kini tak ada langkah nyata dari Ketua KPK Firli Bahuri untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait nasib 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan usai keluarnya SK tersebut.

"Kita lihat. SK tersebut sudah berapa hari setelah pidato dan arahan bapak presiden, SK tersebut tidak diapa-apakan. Artinya, SK yang sebenarnya, secara formal bermasalah, secara substansi bermasalah itu juga Pak Firli Bahuri sebagai pimpinan yang menandatangani SK tersebut tidak berbuat apa-apa," ucap dia. 

Tak hanya itu, dia mengaku khawatir jika pola-pola yang sifatnya salah dan juga tidak menjalankan arahan Presiden Jokowi, ia takut akan menjadi contoh yang buruk.

"Saya khawatir ketika pola-pola seperti ini hal yang sifatnya salah dan kemudian sudah ada arahan bapak presiden, masih tidak mau juga ditaati. Saya khawatir menjadi contoh yang buruk dan bagaimana bisa diharapkan hal hal lainnya. Makanya ketika itu saya katakan yang tadi, rencana besok ada rakor," katanya.

Sebelumnya, Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan sejumlah pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menyambangi Komnas HAM untuk melaporkan oknum pimpinan KPK, Senin (24/5/2021).

Ia melaporkan ke Komnas HAM karena adanya tindakan sewenang-wenangan dan  pelanggaran HAM oleh oknum pimpinan KPK.

"Bahwa ada tindakan semena-sema yang dilakukan dengan sedemikian rupa. Bagian yang kami laporkan, yang efek tindakan itu banyak pelanggaran ham yang terjadi," kata Novel di Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Novel menggarisbawahi hal -hal yang dilaporkan kepada Komnas HAM yakni diantaranya berkaitan dengan privasi, seksualitas dan masalah beragama. Kata Novel, hal tersebut tak pantas dilakukan dan sangat berbahaya.

"Ada beberapa hal yang saya garis bawahi pertama, berhubungan dengan hal-hal yang menyerang kepada privasi, hal-hal yang bersifat seksual dan masalah beragama dan itu sangat tidak pantas dilakukan  dan berbahaya," ucapnya.

Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada alasan 75 pegawai KPK dipecat karena tak lulus TWK.

"Hasil tes terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan. Baik terhadap individu maupun institusi. Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes," ungkap Jokowi melalui keterangan tertulis, Senin (17/5/2021).

Jokowi menyebut, 75 pegawai KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan masih memunyai peluang untuk memperbaiki meski tak lulus TWK.

'Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki, melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," ungkap Jokowi.

Jokowi mengakui, sependapat dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK No 30/2002. Dalam UU itu disebutkan, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh dipersulit.

"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN," tegas Jokowi.

Maka itu, Jokowi meminta kepada pihak-pihak pemangku kepentingan seperti lima pemimpin KPK yang diketuai Firli Bahuri, Kemenpan RB serta Badan Kepegawaian Negara dapat menindaklanjuti nasib 75 pegawai KPK. []