Blokir Konten Pro Palestina, Facebook Minta Maaf, Ngaku Ada Masalah Algoritma
SANCAnews – Facebook meminta maaf kepada Perdana Menteri
Palestina Mohammad Shtayyeh dalam pertemuan virtual pada hari Selasa
(18/5/2021) setelah adanya keluhan tentang menyensor konten pro-Palestina.
Pejabat Palestina meninggalkan pertemuan pada hari Selasa
dengan kesan bahwa Facebook telah mengakui ada “masalah yang melekat dengan
algoritma mereka” dan bahwa mereka telah berjanji untuk menanganinya, menurut
akun pertemuan yang dibagikan dengan berita TIME oleh Husam Zomlot, kepala misi
Palestina ke Inggris
Zomlot mengatakan bahwa tim Facebook, yang diwakili oleh
wakil presiden perusahaan untuk urusan global Nick Clegg, mengakui bahwa
Facebook telah secara tidak akurat memberi label kata-kata tertentu yang biasa
digunakan oleh orang-orang Palestina, termasuk “martir” dan “perlawanan,”
sebagai hasutan untuk melakukan kekerasan.
“Mereka berjanji akan meninjau kembali dan mengevaluasi
kembali kerangka kerja mereka,” kata Zomlot.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wakil presiden Facebook
untuk kebijakan publik global, Joel Kaplan, dan kepala kebijakan Timur Tengah
dan Afrika Utara Azzam Alameddin.
Pengguna media sosial dari Palestina dan di seluruh dunia telah
mengunggah dan membagikan video dan gambar tentang pasukan Israel dan kekerasan
pemukim di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem, dan agresi Israel di Jalur
Gaza, menggunakan tagar #SaveSheikhJarrah dan #GazaUnderAttack, dalam bahasa
Inggris dan bahasa Arab.
Namun, situs media sosial, termasuk Twitter, Facebook, dan
Instagram, telah menyensor, membatasi, dan menutup akun mereka, membungkam
suara mereka saat berperang melawan pendudukan.
Hashtag lain, Al-Aqsa dalam bahasa Arab, juga telah
disembunyikan oleh Instagram, karena, seperti yang diklaim, “konten mungkin
tidak memenuhi Pedoman Komunitas Instagram”.
Tagar tersebut digunakan untuk menutupi kekerasan pemukim dan
pasukan serta serangan terhadap warga Palestina di halaman masjid al-Aqsa.
Sementara itu, Instagram milik Facebook yang di-tweet sedang
menghadapi masalah teknis pada 6 Mei, setelah ratusan orang mulai melaporkan
penyensoran.
Menanggapi pertanyaan dari TIME, juru bicara Facebook tidak
menyangkal bahwa tim Clegg telah meminta maaf kepada pihak Palestina atas
episode Al-Aqsa, atau bahwa perusahaan telah berkomitmen untuk meninjau kembali
dan mengevaluasi ulang cara menangani postingan dan bahasa serupa.
“Pikiran kami bersama semua orang yang terpengaruh oleh
kekerasan mengerikan yang sedang berlangsung,” kata juru bicara itu dalam
sebuah pernyataan kepada TIME, Jumat.
“Menanggapi kekerasan, kami bekerja untuk memastikan layanan kami
menjadi tempat yang aman bagi komunitas kami. Kami akan terus menghapus konten
yang melanggar Standar Komunitas kami, yang tidak mengizinkan perkataan yang
mendorong kebencian atau hasutan untuk melakukan kekerasan, dan akan secara
proaktif menjelaskan dan mempromosikan dialog tentang kebijakan ini kepada
pembuat kebijakan,” ungkapnya
“Kami juga secara aktif bekerja untuk menanggapi kekhawatiran
tentang penegakan konten kami. Pertemuan ini adalah upaya untuk memastikan
bahwa semua pihak mengetahui langkah-langkah yang telah diambil perusahaan, dan
akan terus diambil, untuk menjaga keamanan platform,” jelasnya.
Lima hari sebelum Facebook bertemu dengan Perdana Menteri
Palestina, delegasi Facebook termasuk Cutler, Clegg dan Kaplan bertemu dengan
Menteri Kehakiman Israel, Benny Gantz.
Pada pertemuan itu, pada 13 Mei, Gantz menekan Facebook untuk
mengambil tindakan lebih keras terhadap “elemen ekstremis yang berusaha merusak
negara kita,” menurut pernyataan dari kantornya.
“Gantz meminta mereka untuk berkomitmen menghapus konten dari
situs media sosial mereka yang memicu kekerasan atau yang menyebarkan
disinformasi, dan menekankan pentingnya menanggapi dengan cepat permohonan dari
biro dunia maya pemerintah,” kata pernyataan itu.
Seorang pejabat di Kementerian Kehakiman Israel mengatakan
kepada TIME pada hari Jumat bahwa dalam seminggu sejak pertemuan dengan
Facebook, mereka telah memperhatikan peningkatan kecepatan Facebook dalam
menangani permintaan penghapusan Israel.
“Menjelang pertemuan, Kementerian Kehakiman kecewa dengan
tanggapan Facebook,” kata pejabat itu.
“Namun dalam pertemuan tersebut, mereka memang menyuarakan
kesediaan untuk merespon dengan lebih tegas, penuh dan cepat, dan selanjutnya
ada beberapa perbaikan. Kami ingin melihat respons yang lebih besar di masa
mendatang,” sebutnya.
Zomlot, mengatakan dia telah mengangkat masalah bias algoritmik dengan Facebook, “Mesin militer Israel benar-benar menjalankan algoritme mereka,” katanya kepada TIME. “Dan tujuan utamanya adalah untuk membungkam suara-suara Palestina tentang segala hal yang berhubungan dengan ketidakadilan.” terangnya. []
