Semprot Kemenkes, Saleh Daulay Sebut Kasus Vaksin Ilegal Terjadi Karena Pengawasan Lemah
SANCAnews – Kasus penjualan vaksin Covid-19 ilegal oleh dua
dokter aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara yang
diduga meraup untung hingga Rp 238 juta menunjukkan pengawasan distribusi
vaksin oleh Kementerian Kesehatan lemah.
“Mestinya pendistribusian vaksin harus ada pengawasan. Apakah
mereka sudah memberikan vaksin itu kepada masyarakat secara benar atau tidak?
Bukan hanya pada tahap penyerahan kepada instansi dan berhenti di situ,” tegas
anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay lewat keterangan tertulisnya,
Minggu (23/5).
Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menambahkan, Kementerian
Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19 harus melakukan pengecekan dan perlu
memberi perhatian khusus.
Sebab ia menduga, kasus tersebut terjadi karena pengawasan
pemerintah hanya dilakukan ke taraf kepala daerah tanpa memastikan hingga
kepada penerima vaksin, yakni masyarakat.
"Mestinya jangan hanya percaya saja akan dikerjakan
seperti itu. Tetap harus ada pengawasannya,” tegasnya lagi.
Menurutnya, adanya kejadian ini harus segera dievaluasi dan
memperketat pengawasan distribusi vaksin ke seluruh daerah.
“Kasus tersebut kebetulan ketahuan di Medan. Jangan sampai
kejadian serupa juga ternyata terjadi di daerah lain. Pengawasan program
vaksinasi nasional ini sangat penting diawasi," tandasnya. (rmol)