SANCAnews.id

SANCAnews – Pasukan pendudukan Israel menyerang puluhan pengunjuk rasa yang berdemonstrasi di pintu masuk ke wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem, yang diduduki oleh Israel.

Para demonstran menuntut agar Israel mengakhiri penutupan di Sheikh Jarrah. Dalam aksi demonstrasi itu, aktivis solidaritas internasional ikut bergabung.

Mereka meneriakkan agar Israel mencabut penutupan selama dua minggu terakhir di Sheikh Jarrah, di tengah kondisi warga Palestina terancam diusir oleh pasukan Israel.

Dalam 2 minggu terakhir, polisi Israel hanya mengizinkan warga Israel untuk bergerak bebas keluar masuk Sheikh Jarrah. Warga Palestina sama sekali tidak diizinkan keluar masuk.

Sebelumnya otoritas Palestina mendesak komunitas internasional agar mencegah Israel menggusur dan menghancurkan paksa rumah warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

"Kebijakan Israel tentang pemindahan paksa, penggusuran rumah, dan pembongkaran rumah adalah alat yang digunakan untuk mendorong warga Palestina keluar dari ibu kota mereka," kata Kantor Gubernur Yerusalem.

"Kebijakan semacam itu terhadap penduduk di wilayah yang diduduki Israel tidak lain adalah Kejahatan Perang di bawah hukum internasional, sehingga komunitas internasional harus mengakui tragedi itu." tegasnya. []

SANCAnews – Kualitas wakil rakyat di Parlemen dewasa ini mengalami penurunan dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Padahal DPR RI yang dimandatkan rakyat memiliki tugas penting sebagai pengontrol pemerintah.

Dewasa ini, ekonom senior Rizal Ramli melihat ratusan anggota DPR RI seakan tak memiliki taji karena tunduk pada para ketua umum partai politik.

Hal tersebut sangat berbeda dengan awal reformasi di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid. Kala itu, para wakil rakyat di Senayan benar-benar bekerja dan komitmen terhadap demokrasi.

Namun di era sekarang, pengendali kekuatan wakil rakyat tidak lagi berada di Senayan, melainkan terletak pada para ketua umum parpol yang dinaunginya.

"Yang paling kuasa itu ketua umum partai. Ada (anggota DPR) yang bandel di-recall," kata Rizal Ramli, Minggu (23/5).

Melihat kecenderungan tersebut, mantan Menteri Ekuin era Presiden Gus Dur ini menilai perlu ada reformasi anggota DPR RI yang kini berjumlah 575 orang itu.

"Sebetulnya tidak perlu anggota DPR begitu banyak. Cukup aja ketua-ketua partai doang, dari pada 550 (575) DPR sikapnya itu seperti PNS. Hari ini, anggota DPR kita kerjanya manut doang," tutupnya. (rmol)

SANCAnews – Politisi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Azis meminta pihak yang menghembuskan isu yang menyebut Gubernur Anies Baswedan menerima rumah mewah dari pengembang pulau reklamasi harus siap bertanggung jawab jika dituntut balik karena dianggap menyebar berita bohong.

Adapun isu itu pertama kali digulirkan pegiat media sosial  Denny Siregar via cuitan di akun twitternya  @dennysiregar7 yang kemudian langsung ditanggapi balik oleh anggota Percepatan Pembangunan (TGUPP) Tatak Ujiyati lewat akun akun twitternya @tatakujiyati yang meminta bukti tudingan tersebut.

"Yang mempopulerkan juga harus siap bertanggung jawab jika dituntut balik karena menyebarkan fitnah," kata Abdul Azis ketika dikonfirmasi Minggu (23/5/2021).

Lebih lanjut Azis mengatakan isu Anies menerima gratifikasi adalah kabar bohong yang tak perlu ditanggapi, karena hal itu sengaja dibikin oleh lawan politik Anies Baswedan dengan tujuan merusak nama baik orang  nomor satu di Jakarta itu.

"Saya kira berita hoax seperti ini tidak pantas dikomentari apalagi yang mempopulerkan adalah lawan politik  Anies ya," ucapnya.

Lebih jauh Azis mengatakan isu model begini sengaja dibikin oknum tertentu untuk mencegal langkah Anies di pentas Pemilihan Presiden 2024 mendatang, dimana pada hajatan lima tahunan itu, Anies Baswedan santer disebut ikut maju sebagai salah satu kandidat calon presiden, "Makin dekat pemilu akan makin banyak berita seperti ini," tandasnya.

Sekedar informasi, kasus reklamasi pantai utara Jakarta memang menjadi sorotan pada masa kepemimpinan Anies Baswedan. Setahun memimpin Ibu Kota, dia mencabut sejumlah izin pembangunan pulau imitasi itu untuk memenuhi janji kampanye pada Pilkada DKI 2017.

Tiga pulau yang sudah telanjur jadi yakni pula C, D dan G resmi dinamai ulang  lewat Keputusan Gubernur Nomor 1744 Tahun 2018. Pulau C diganti menjadi kawasan pantai Kita, Lahan pulau D diganti menjadi kawasan pantai Maju dan Lahan G menjadi kawasan pantai Bersama. Anies bilang tiga pulau yang sudah dibangun itu bakal dibuka untuk publik Jakarta.

Pada  pertengahan 2020  lalu, publik Jakarta kembali dibikin heboh dengan perkara reklamasi, kali ini adalah reklamsi kawasan Ancol seluas 155 hektare. Namun Anies berdalih penimbunan laut menjadi daratan di kawasan Ancol itu berbeda dengan reklamsi yang tentang.

Izin reklamasi untuk perluasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi itu tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

"Yang terjadi di kawasan Ancol berbeda dengan reklamasi yang sudah kita hentikan seperti janji kita pada masa kampanye dulu," kata Anies. (glc)

SANCAnews – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kerap menyinggung soal rasa keadilan saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dan halal bihalal virtual yang digelar Persaudaraan Alumni (PA 212). Ditekankan Anies, rasa keadilan merupakan prasyarat untuk masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan teduh.

"Saya sering garisbawahi bahwa kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Karena itulah, penting sekali bagi kita semua untuk menggarisbawahi bahwa hadirnya rasa keadilan menjadi prasyarat untuk bisa muncul perasaan damai, tenang, teduh bagi semua," kata Anies yang ditayangkan dalam akun YouTube FNN TV, Sabtu (22/5/2021), malam.

Anies menyoroti tema yang diambil oleh PA 212 dalam gelaran silaturahmi dan halal bihalal secara virtual, malam ini. Di mana, acara tersebut bertemakan 'jalin silaturahmi perkuat ukhuwah untuk kedamaian bangsa'. Menurutnya, tema yang diambil tersebut tepat sebagai momentum untuk merefleksikan diri dan membentuk kedamaian.

"Dengan ikhtiar seperti itu, maka kita bisa menuju kepada akar yang bisa menghadirkan kedamaian dalam arti yang sesungguhnya. Karena bukan sekedar tiadanya konflik, bukan sekadar tiadanya kekerasan, tapi hadirnya rasa keadilan," ungkap Anies.

"Sebuah agenda yang sejalan dengan perintah konstitusi kita, bahwa tujuan kita bernegara adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Anies berharap momentum silaturahmi ini dapat menjadi kesempatan bagi seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di Indonesia untuk bisa saling menjaga ketertiban dunia.

"Semoga momentum silaturahmi ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mengingat bahwa perintah konstitusi adalah ikut di dalam menghadirkan ketertiban dunia. Dan Indonesia punya peran disitu," jelasnya. []