SANCAnews.id

SANCAnews – Massa hari ini kembali turun ke jalan melakukan unjuk rasa mendukung Palestina atas serangan Israel. Hari ini aksi massa terpusat di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), Jakarta Pusat.

Polda Metro Jaya telah menyiapkan personel untuk mengamankan aksi bela Palestina ini. Total ada 3.162 personel polisi mengamankan aksi tersebut.

"Totalnya ada 3.162 personel kita siapkan terkait pengamanan demo hari ini yang menyangkut masalah Palestina," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Jumat (21/5/2021).

Unjuk rasa dukungan kepada Palestina ini akan berpusat di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat. Hampir seribu personel disiagakan di lokasi.

"Di Kedubes AS-nya sendiri ada 906 pengamanan dan cadangan 1 SSK Brimob," ujar Yusri.

Selain di Kedubes AS, Yusri mengatakan, pihaknya juga menyiapkan personel di beberapa titik sentral yang akan dilalui massa. Sejumlah titik yang dijaga mulai Istana Negara hingga kantor PBB di Jakarta.

Yusri mengimbau massa menjaga protokol kesehatan. Para demonstran diminta tetap bersikap tertib selama demo berlangsung.

"Imbauan kita seperti biasa, tetap jaga protokol kesehatan, tidak usah datang terlalu banyak. Patuhi semua aturannya," ujar Yusri.

Dihubungi terpisah, Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Guntur Muhammad mengatakan aksi bela Palestina ini akan diikuti sekitar 1.000 orang. Titik pusat demo tersebut akan berada di kawasan Patung Kuda dan Kedubes AS.

"Massa ada 1.000-an. (Titik demo) di Sapta Pesona dan Kedubes AS," ucap Guntur. (dtk)

SANCAnews – Data pribadi merupakan hak asasi yang harus dijaga sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Kebocoran data pribadi tidak bisa sebatas dimaknai sebagai insiden personal yang menimpa warga negara.

Begitu kata anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menanggapi dugaan 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum peretas Raid Forum.

Buhkhori mengingatkan bahwa sesuai dengan pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

“Jadi kebocoran data pribadi tersebut adalah wujud ancaman siber (cyber threat) terhadap national interest kita. Apalagi kebocoran data ditengarai turut menimpa salah satu badan negara dan berpotensi menimbulkan kerugian sistemik dalam jumlah yang signifikan,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (21/5).

Politisi PKS ini mengurai bahwa berdasarkan riset bertajuk Global Digital Reports 2020, sebanyak 64 persen penduduk Indonesia telah terkoneksi dengan internet. Kendati demikian, kian masifnya penggunaan internet tidak diimbangi dengan regulasi perlindungan data pengguna internet yang memadai.

Badan Siber dan Sandi Negara mencatat, sepanjang 2020 telah terjadi 2.549 kasus pencurian informasi melalui surat elektronik dengan tujuan kejahatan. Kemudian terdapat 79.439 akun yang datanya dibobol.

“Fakta ini menunjukan urgensi hadirnya kebijakan yang melindungi pengguna internet. Salah satunya melalui pengesahan rancangan UU perlindungan data pribadi,” imbuhnya.

Terkait regulasi perlindungan data, sejumlah kawasan di dunia telah menerapkan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah Uni Eropa dengan General Data Protection Regulation (GDPR).

Aturan ini menstandardisasi UU perlindungan data di semua negara anggota Uni Eropa dan menerapkan aturan baru yang ketat untuk mengendalikan dan memproses informasi identitas pribadi.

Selain itu, regulasi ini mencakup perlindungan data pribadi berikut hak atas perlindungan data dengan memberikan kendali kembali kepada warga negara.

“Arah pengaturan dari regulasi ini menyasar perseorangan, perusahaan, maupun organisasi yang memproses data pribadi seseorang,” sambungnya.

Lebih lanjut, Anggota Baleg ini juga meminta kepolisian mengusut tuntas pihak yang sengaja membocorkan dan memperjualbelikan data pribadi tersebut. Pasalnya, kejadian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan dari aspek materil maupun imateril.

“Dari segi materil, bisa kita cermati bahwa banyak terjadi penyalahgunaan data untuk transaksi fiktif, misalnya pinjaman online yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang datanya dicuri,” kata Bukhori.

“Dari segi imateril, tidak jarang sejumlah korban mengalami hambatan untuk mengakses pelayanan publik, misalnya pembuatan NPWP, akibat data pribadinya ternyata telah dipakai oleh orang lain tanpa sepengetahuan,” tutupnya.

Sebuah akun bernama kotz diduga menjual data 270 juta data penduduk Indonesia di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.

Dia sesumbar memiliki data yang terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, dan alamat.

Ada sebanyak  1 juta data sampel diberikan secara gratis oleh akun ini untuk diuji kebernarannya. Lebih lanjut, kotz juga mengklaim memiliki 20 juta data foto pribadi di dalam data yang dimilikinya itu. (rmol)

SANCAnews – Front Persaudaraan Islam (FPI) mengutuk serangan Israel ke Masjid Al Aqsa dan Jalur Gaza di Palestina. FPI juga menggagas penggalangan dana untuk membantu warga Palestina yang terkena dampak serangan Israel.

"Mengutuk keras serangan brutal teroris Israel terhadap Masjid Al Aqsa dan penyerangan ke Jalur Gaza, Palestina," kata Awit dalam pernyataan sikap FPI yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (21/5).

Ia pun menyerukan seluruh pemimpin dunia Islam bersatu untuk melawan Israel. Menurutnya tentara Israel telah berlaku biadab dengan membunuh umat Islam di Palestina dan mengotori kesucian Masjid Al Aqsa.

Lebih lanjut, Awit mengajak seluruh umat Islam di dunia untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel dengan melakukan aksi jihad ekonomi berupa pemboikotan produk Amerika Serikat dan Israel.

"Mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk membantu perjuangan Palestina dengan kemampuan yang kita miliki," katanya.

Ia juga mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menggalang donasi bagi rakyat Palestina. Donasi dikirim ke rekening Medical Emergenciy Rescue Committe.

Dalam 11 hari terakhir, readyviewed serangan udara dan baku tembak terjadi antara tentara Israel dan kelompok militan bersenjata di Palestina. Peperangan itu mengakibatkan ratusan korban tewas dari warga sipil.

Jumlah penduduk di Jalur Gaza, Palestina, yang tewas akibat serangan Tentara Israel hingga kini mencapai 232 orang, termasuk 65 di antaranya anak-anak. Sementara sedikitnya 1.900 orang terluka.

Otoritas Hamas menyebut serangan Israel telah memicu sekitar 120.000 orang mengungsi. Sedangkan jumlah korban tewas dari pihak Israel akibat serangan roket milisi Palestina dari Jalur Gaza tercatat sebanyak 12 orang. []

SANCAnews – Habib Rizieq Shihab telah menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau pleidoi atas tuntutan jaksa di kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung.

Jaksa sebelumnya menuntut Habib Rizieq dengan pidana penjara 2 tahun untuk kasus Petamburan, dan 10 bulan di kasus lainnya.

detikcom merangkum momen-momen sedari awal Rizieq memasuki ruang sidang hingga membacakan pleidoinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).

Jelang sidang dimulai, Rizieq memasuki ruang persidangan dengan mengenakan gamis dan serban putih seperti sidang-sidang sebelumnya.

Namun ada yang berbeda, yaitu syal bercorak bendera Indonesia di pundak sebelah kanan serta syal bercorak bendera Palestina di pundak sisi kiri. Ketua majelis hakim Suparman Nyompa meminta Rizieq melepas syal itu.

"Sebelum sidang dibuka, mohon maaf, Habib ya, saya lihat atribut Palestina kalau nggak salah ini ya. Maksud saya gini, karena kita ini menjaga marwah persidangan, kebetulan ini kan lagi ramainya berita. Kita termasuk bersimpatilah dengan peristiwa di sana Palestina," terang Suparman.

"Tapi karena ini persidangan di negara kita ini, kita bersihkan dalam persidangan ini dulu, masalah itu jangan dibawa masuk. Mungkin bisa diganti barangkali, silakan. Nanti kalau di luar persidangan, boleh dipakai, silakan," imbuhnya.

Rizieq pun memberikan respons dengan melepas syal yang dikenakannya itu. Lantas Rizieq membawa syal itu ke meja kuasa hukum yang berada sebelah kanannya.

Sidang dimulai dan Rizieq mulai membaca pleidoinya. Rizieq menuding kasusnya ini merupakan dendam politik terkait dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Rizieq membacakan sendiri pleidoinya. Dokumen pleidoinya diberi judul 'Menegakkan Keadilan dan Melawan Kezaliman Kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad SAW via Pidanaisasi Pelanggaran Prokes Menjadi Kejahatan Prokes dan Balas Dendam Politik via Operasi Penghakiman dan Penghukuman'.

Habib Rizieq Merasa Pemerintah Dendam karena Kasus Ahok

Rizieq meyakini perkara yang membuatnya duduk di kursi pesakitan adalan dendam politik. Dia merasa Pemerintah dendam terhadapnya karena telah memenjarakan Ahok dalam perkara penistaan agama.

"Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari panggilan polisi dan penangkapan serta penahanan hingga digelarnya persidangan sampai pembacaan pleidoi ini, saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik yang dibungkus dan dikemas dengan kasus hukum sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan," ucap Rizieq.

Persoalan balas dendam itu disebut Rizieq bermula dari Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 2016 yang dilakukannya agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta, diadili terkait dugaan penistaan agama. Setelahnya berlanjut pada Pilkada 2017, saat Ahok yang disebut Rizieq didukung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

"Kemudian berlanjut ke Pilkada 2017 di Ibu Kota Jakarta, ketika itu Ahok Si Penista Agama menjadi salah satu calon Gubernur Jakarta yang didukung penuh oleh para oligarki yang saat itu sukses menggalang dukungan mulai Presiden dan para menterinya hingga Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya, serta juga seluruh ASN di Ibu Kota Jakarta yang diwajibkan untuk memilih Ahok," jelas dia.

"Mulai saat itulah saya dan kawan-kawan menjadi target kriminalisasi sehingga sepanjang 2017 aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami, bahkan kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar," ungkap Rizieq.

Rizieq lantas mengklaim terdapat serangan intelijen hitam kala berupaya merongrong Ahok. Dia membeberkan banyak rekayasa kasus padanya.

"Operasi intelijen hitam berskala besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami, seperti pelemparan bom molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di Pesantren Markaz Syariah Megamendung Bogor, serta peledakan bom mobil di acara tablig akbar saya di Cawang, Jakarta," ucap Rizieq.

"juga pengepungan dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan preman GMBI depan Mapolda Jawa Barat di Bandung, yang kesemuanya sampai saat ini tak satu pun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh para aparat penegak hukum," imbuh dia.

Singkat cerita Ahok diadili dalam perkara penistaan agama di mana Rizieq menilai urusannya telah tuntas. Namun dia mengklaim situasi politik memanas, yang berujung pada serangan balik padanya.

"Namun ternyata dugaan kami meleset, karena kekalahan Ahok justru membuat para oligarki dan gerombolan piaraannya murka dan marah besar serta semakin kalap. Mereka sangat stres dan depresi berat. Sebab, hasil Pilkada Jakarta jauh di luar perhitungan dan perkiraan mereka," kata Rizieq.

Rizieq Merasa Diserang Setibanya di RI

Setelahnya, Rizieq bercerita pergi ke Arab Saudi. Namun saat kembali ke Indonesia, Rizieq mengaku kembali diserang dengan beragam kasus.

"Setibanya saya dan keluarga di Tanah Air serangan BuzzeRp tidak berhenti mendorong supaya polisi menangkap saya. Bahkan pasca-acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2020, serangan tersebut semakin gencar dan masif dengan memanfaatkan isu pelanggaran prokes," ujar Rizieq.

Pembacaan pleidoi ini diwarnai tangis Rizieq. Rizieq menangis saat menceritakan dirinya mendapatkan pencekalan dan tidak bisa pulang ke Indonesia.

"Akhirnya kami paham bahwa kami sebenarnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke Tanah Air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan," ceritanya.

"Hukum terhadap pengasingan dengan dalih pencekalan tersebut, walaupun berkali-kali gagal. Para oligarki menggerakkan gerombolan piarannya dari semua kalangan untuk membuat pernyataan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk tebar ancaman menakut-nakuti bahwa kalau saya pulang akan ditangkap dan ditahan, dan berbagai pernyataan tersebut diviralkan oleh para BuzzeRp bayaran," sambungnya.

Meski mendapat pencekalan, Rizieq mengaku tetap berusaha pulang. Rizieq mengatakan Indonesia merupakan Tanah Airnya sehingga perlu untuk pulang dan membela agama dan bangsa.

"Namun saya tetap bertekad harus pulang, karena Indonesia adalah tanah air saya dan negeri saya tercinta, serta medan juang saya untuk membela agama, bangsa dan negara, apa pun risikonya," kata Rizieq.

Rizieq lantas terlihat menangis. Dia berhenti berbicara dan mengeluarkan saputangan dari kantongnya. Dia juga terlihat membuka kacamata dan mengelap matanya.

Tak lama berselang, Rizieq kembali melanjutkan pembacaan pleidoinya. Dia mengaku terus diteror selama berasa di Mekah.

"Dan selama pengasingan di Kota Suci Mekah, kami sekeluarga juga terus diteror oleh operasi intelijen hitam. Seperti ada orang mengaku sebagai petugas keamanan Saudi menuduh kami membuat iqomah palsu, yaitu semacam KTP Kota Mekah," tuturnya.

Rizieq Cerita Ditarget Aparat TNI-Polri hingga BIN

Diapun kembali melancarkan serangan ke sejumlah pihak sembari membaca nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan jaksa dalam kasus kerumunan. Salah satu serangan Rizieq diarahkan ke Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman.

Rizieq menceritakan tentang kepulangannya ke Tanah Air. Dia mengklaim mulai melakukan isolasi mandiri di Petamburan selepas pulang dari Arab Saudi.

"Namun serangan BuzzeRp semakin ganas dan meluas, bahkan serangan tersebut bagai gayung bersambut, pada tanggal 19 November 2020 Jalan Raya Petamburan wilayah tempat tinggal saya didatangi oleh Pasukan Koopsus TNI (Komando Operasi Khusus TNI) yang terdiri dari tiga pasukan elite TNI yaitu Kopassus AD, Marinir AL serta Paskhas AU. Sesuai aturan bahwa Pasukan Koopsus ini tidak bergerak kecuali dengan perintah Presiden. Saat itu entah siapa yang menggerakkn pasukan elite ini," kata Rizieq.

Dia menganggap hal itu adalah teror sehingga memilih berpindah ke rumah di Sentul, Bogor, untuk isolasi mandiri. Namun, menurutnya, tiba-tiba Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menebar ancaman terkait FPI.

"Lalu pada tanggal 20 November 2020, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman saat apel Kodam Jaya di Monas, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI, bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang HRS.

Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan, bahkan di berbagai daerah FPI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam," ucapnya.

"Semestinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wallaahu a'lam," lanjut dia.

Rizieq menyebut pada 21 November 2020, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menurunkan pasukan dengan kendaraan perang lapis baja hanya untuk mencopot seluruh baliho ucapan selamat datang HRS di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Dia juga menyebut pada 22 November 2020, baliho ucapan selamat datang HRS mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia atas arahan Panglima TNI dan Kapolri saat itu.

Setelahnya Rizieq mengaku dirawat di RS UMMI Kota Bogor bersama istrinya dengan dugaan COVID-19. Hingga akhirnya dirinya dites dan positif COVID-19. Namun singkat cerita Rizieq telah dinyatakan negatif COVID-19. Di sisi lain polisi mulai mengusut perkara kerumunan Rizieq.

"Oleh karena saya masih dalam masa isolasi mandiri, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus pelanggaran prokes dalam kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan," ucap Rizieq.

Namun Rizieq secara online melakukan webinar pada 2 Desember 2020. Dia juga membatalkan jadwal safari dakwah keliling Indonesia.

"Entah kenapa, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Kapolri Jenderal Idham Aziz umbar ancaman keras terhadap saya dan FPI. Lalu esoknya hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran juga ancam sikat saya dan FPI. Pada hari yang sama 3 Anggota BIN (Badan Intelijen Negara) yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di Pesantren Markaz Syariah Megamendung Bogor dengan menggunakan drone tertangkap oleh Petugas Pos Penjagaan Pesantren," cerita Rizieq.

"Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui Kartu Identitasnya bahwa mereka bertiga adalah Anggota BIN, maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat, karena mereka adalah petugas negara," pungkas dia. (dtk)

SANCAnews – Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait konflik Israel-Palestina. Lantas apa maksud sebenarnya surat dari pimpinan Hamas tersebut?

Guru Besar Bidang Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahanto Juwana awalnya mengungkap surat tersebut dari latar belakang dua faksi yang ada di Palestina yakni Hamas dan Fatah.

Menurutnya Hamas dan Fatah memiliki orientasi politik dan cara memperoleh kemerdekaan yang berbeda.

"Pertama yang perlu dipahami adalah di Palestina ada dua faksi yang saling bersaing dalam orientasi politik dan cara memperoleh kemerdekaan yaitu Hamas dan Fatah.

Hamas dominan dan mengusai Gaza sementara Fatah dominan dan menguasai Tepi Barat (West Bank).

Ini dua lokasi yang berbeda dan dipisahkan oleh wilayah yang dikuasai oleh Israel," kata Hikmahanto saat dihubungi, Kamis (20/5/2021).

Hikmahanto menyebut insiden yang terjadi di Yerusalem Timur merupakan daerah yang dikuasai oleh faksi Fatah sedangkan faksi Hamas menguasai wilayah jalur Gaza yang sempat dihujani roket oleh Israel. Sementara itu, kata dia Presiden Palestina Mahmoud Abbas berasal dari Fatah.

"Kejadian di Yerusalem Timur kemarin ada di daerah yang dikuasai oleh Fatah. Sementara peluncuran roket ke Israel dari Gaza. Saat ini Presiden Palestina Mahmoud Abbas atas hasil Pemilu berasal dari Fatah," ucapnya.

Kemudian Hikmahanto menjelaskan kedua faksi di Palestina tersebut juga menjadi penyebab pecahnya suara negara-negara di Timur Tengah dalam menentukan sikap terkait konflik antara Israel dan Palestina.

"Ini yang mengakibatkan negara-negara di Timur Tengah tidak bulat dalam pengambilan keputusan di OKI. Iran mendukung Hamas sementara negara-negara mayoritas Arab mendukung Fatah. Nah Iran dan kebanyakan Negara Arab punya pandangan politik yang bertentangan," jelasnya.

Lantas apa hubungan fakta tersebut dengan surat yang dikirimkan oleh Hamas kepada Jokowi? Hikmahanto, berpendapat surat itu bisa bermakna agar Indonesia mengambil sikap mendukung salah satu faksi. Karena itulah, Hikmahanto mewanti-wanti agar Indonesia bijak menanggapi surat tersebut.

"Di sini Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam sedang ditarik-tarik untuk berada di belakang salah satu faksi yang ada di Palestina, bahkan mungkin kelompok negara-negara yang ada dalam OKI," ungkapnya.

"Artinya jangan sampai Indonesia ikut dalam perpolitikan dalam negeri Palestina. Indonesia tentu mendukung rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya, bukan untuk mendukung salah satu faksi dalam perpolitikan dalam sistem ketatanegaraan Palestina. Oleh karenanya kalau Hamas meminta dukungan Presiden Jokowi maka perlu disikapi dengan bijak," lanjut Hikmahanto.

Hikmahanto lantas memberi masukan agar Indonesia cukup menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif terkait surat tersebut. Fokus Indonesia, kata dia, bukan mendukung kekerasan, melainkan mendorong negara-negara di dunia khususnya Amerika Serikat agar Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata.

"Ingat Indonesia harus konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kita sangat berpihak agar rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya. Prioritas perhatian Indonesia saat ini adalah gencatan senjata dari semua pihak, bukan dukung-mendukung terkait penggunaan kekerasan.

Bagi Indonesia seharusnya sisi kemanusiaan yang harus dikedepankan, terutama rakyat sipil dan lebih khusus perempuan dan anak-anak. Sebagai mediator yang baik maka Indonesia harus bisa meyakinkan banyak negara terutama AS atas seruan gencatan senjata," sebutnya.

Seperti diketahui, Ismail Haniyeh berkirim surat ke Presiden Jokowi. Haniyeh meminta Jokowi untuk memobilisasi dukungan negara Islam dan internasional terhadap Palestina.

Dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (20/5/2021), surat itu disampaikan ke Jokowi pada Selasa (18/5) lalu. Dalam suratnya, militan Palestina itu menuliskan perihal agresi Israel ke Palestina yang terus meningkat.

"Kami meminta Anda untuk segera bertindak dan memobilisasi dukungan Arab, Islam dan internasional, dan untuk mengambil sikap yang jelas dan tegas untuk mewajibkan pendudukan Israel segera menghentikan agresi dan terornya di Jalur Gaza," kata Haniyeh dalam suratnya.

Haniyeh juga meminta Jokowi untuk menyerukan diakhirinya kekerasan di Yerusalem dan penduduknya. Termasuk soal pengusiran paksa dan diskriminasi rasial terhadap warga Palestina.

"Termasuk skema Yudaisasi, permukiman, pengusiran paksa dan diskriminasi rasial, dan mencabut semua keputusan yang menargetkan pintu gerbang dan lingkungannya, terutama lingkungan Sheikh Jarrah," lanjutnya. (dtk)