SANCAnews.id

SANCAnews – Politisi PKB Jazilul Fawaid meyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel.

Seperti yang diketahui, kedua negara tersebut kembali berseteru dengan menyerang satu sama lain.

Jazilul meminta agar Jokowi dapat mengambil peran, menjadi penengah antara kedua negara tersebut.

Jazilul bahkan menyarankan agar Jokowi dapat mengundang pemimpin kedua negara tersebut yakni Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk sama-sama menyelesaikan konflik yang terjadi antara keduanya.

“Untuk solusi konflik Palestina, saya yakin Pak Jokowi dapat menyelesaikannya dengan mengambil peran mengundang Presiden Palestina dan Perdana Menteri Israel duduk bersama menyepakati solusi damai,” ujar Jazilul, dikutip dari Jawapos, Jumat 21 Mei 2021.

“Pak Jokowi mohon ambil peran ini untuk perdamaian di tanah Palestina,” lanjutnya.

Hal itu diminta Jazilul mengingat Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia.

Tak hanya itu, Jazilul memperingatkan periha Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia.

Untuk itu, kata Jazilul, sudah sepatutnya Indonesia mengambil peran untuk selesaikan problem antar Israel dan Palestina.

Menurut Jazilul, langkah yang ia usulkan akan menjadi langkah yang sangat pas dan baik untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

“Saya kira ini akan menjadi langkah konkret Indonesia,” ungkapnya.

Pemberitaan mengenai permintaan Jazilul pun ramai dikomentari warganet yang tampak tak setuju dengan pernyataan Wakil Ketua MPR tersebut.

“Ngacok nih orang. Suruh jokowi urus bansos 100 T. Dan pecat itu Abu janda dan anggota banser,” komentar akun @abrormiftah1.

“Halunya ketinggian” timpal akun @abu_hafidz66.

“Ngomong hal sepele aja blepotan, mediasi konflik negara hahaha,” tulis akun @FaradinaNuril. []

SANCAnews – Pengamat komunikasi politik, Jamaluddin Ritonga menyarankan agar Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto tak lagi ikut di kontestasi politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, meski Prabowo saat ini memiliki elektabilitas yang terbilang tinggi di Pilpres 2024 namun hal itu bersifat dinamis atau terus berubah.

Selain itu, kata Jamaluddin, usia Prabowo yang juga semakin menua bisa mempengaruhi tingkat popularitas Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut.

“Sebab, selain Prabowo sebagai Ketua Umum yang dicintai kader Gerindra, ia juga memiliki elektabilitas paling tinggi di partai yang dipimpinnya. Hanya saja Prabowo yang sudah berusia lanjut, tampaknya nilai jualnya sudah menurun bila dibandingkan pada tahun 2014 dan 2019,” ujar Jamaluddin, Jumat 21 Mei 2021 seperti dikutip dari Netralnews.com.

Tak hanya itu, lanjut Jamaludin, usai Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi banyak pendukungnya yang juga kecewa sehingga hal itu bisa menurunkan elektabilitas Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.

“Indikasi ke arah itu terlihat setelah Prabowo masuk kabinet Jokowi. Banyak pendukungnya yang kecewa berat dan patah arang kepada Prabowo,” ungkapnya.

Jamaluddin menambahkan, kecenderungan tersebut akan semakin jelas terlihat mengingat pemilih pada 2024 mendatang rata-rata berasal kalangan anak muda.

Sementara berdasarkan data yang dihimpun berbagai lembaga survei, menurut Jamaluddin, kelompok masyarakat tersebut mayoritas lebih memilih Anies Baswedan ketimbang Prabowo.

“Karana itu, dukungan eksternal terhadap Prabowo diperkirakan akan menurun pada Pilpres 2024. Setidaknya sebagian pendukungnya pada Pilpres 2014 dan 2019 akan beralih ke capres lainnya atau golput,” jelasnya.

Lantaran hal itu, Jamaluddin beranggapan seandainya Prabowo tetap dipaksakan maju di Pilpres 2024 maka dikhawatirkan akan kembali mengalami kekalahan seperti pemilihan sebelumnya.

“Bila Prabowo tetap dipaksakan maju pada pilpres 2024, dihawatirkan akan kembali kalah. Tentu sangat menyakitkan bagi Prabowo kalau hal itu terulang lagi,” ujarnya. (glc)

SANCAnews – Keinginan penceramah Habib Rizieq Shihab untuk bebas murni dari jeratan hukum atas kasus kerumunan merupakan permintaan yang wajar. Hal itu demi memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penilaian ini sebagaimana disampaikan politisi Partai Demokrat Yan Harahap menyoroti pledoi atau nota pembelaan yang dibaca Habib Rizieq dalam kasus kerumuman Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemarin (Kamis, 20/5).

Dalam nota pembelaannya, Habib Rizieq Shihab menilai bahwa permintaan bebas murni ini demi rasa keadilan.

Yan Harahap setuju dengan anggapan itu. Dia lantas membandingkan kerumunan yang diciptakan Habib Rizieq Shihab dengan Presiden Joko Widodo saat melintas di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di mana pada saat itu mobil yang ditumpangi Jokowi berhenti dan terjadi kerumunan. Jokowi juga tampak membuka sunroof mobil dan setengah badannya keluar dari atap mobil. Dia juga membagi-bagikan souvenir kepada masyarakat yang berkerumun.

“Wajar sih HRS minta bebas murni kasus kerumunan, mengingat Jokowi juga ‘bebas murni’ saat kehadirannya menyebabkan kerumunan di Maumere beberapa waktu lalu,” sindirnya lewat akun Twitter pribadi, Jumat (21/5).

Menurut Yan Harahap, Jokowi sebagai presiden seharusnya memberi contoh bagi rakyat. Artinya, jika Jokowi menyebabkan kerumunan dan tidak dihukum, maka yang lain juga harus mendapat perlakuan yang sama.

"Bukankah seorang pemimpin sudah seharusnya memberi contoh untuk rakyat yang dipimpinnya?" sambung Yan Harahap.

Dalam kasus ini, Habib Rizieq Shihab dituntut 10 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan kepadanya. Jaksa yakin Habib Rizieq melakukan tindakan tak patuh protokol kesehatan saat mendatangi pondok pesantren di Megamendung, Bogor. (rmol)

SANCAnews – Video pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa viral di media sosial. Acara pesta ulang tahun Khofifah itu memperlihatkan sejumlah orang berkerumun sambil bernyanyi bersama.

Pesta ulang tahun Khofifah yang ke-56 itu digelar di rumah dinasnya, sebelah Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/5/2021). Acara pesta ulang tahun itu tak ayal menuai kritik karena dilakukan di tengah suasana pandemi Covid-19.

Pemerintah sendiri yang menyarankan warganya agar menghindari kerumunan untuk memutus penyebaran Covid-19. Namun, di saat yang bersamaan justru pejabat pula yang menimbulkan kerumunan.

Dalam video terlihat orang-orang memang memakai masker, namun tidak menjaga jarak. Acara ultah Khofifah semakin semarak dengan kehadiran Katon Bakaskara.

Hingga pukul 22:00, pesta ulang tahun masih belum selesai, malah pengunjung semakin banyak dan berkerumun.

Kepala Biro Administrasi Pemprov Jatim, Agung Subagyo, lantas memberikan klarifikasi terkait video tersebut. Dia mengatakan orang-orang yang terlibat dalam acara tersebut sudah menjalani tes swab Covid-19.

"Yang ikut staf dan kepala dinas. Semua juga sudah rutin diswab. Dhaharnya (makannya) juga katering langganan Grahadi yang sudah dipastikan kesehatannya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/5/2021).

Agung menegaskan bahwa perayaan ulang tahun Gubernur Jatim Khofifah sudah sesuai dengan protokol kesehatan, "OPD sudah paham dengan aturan. Tidak ada pihak eksternal. Acara internal," tegasnya. []

Happy Birthday..... bu Khofifah 🥳🥳🥳🥳
Jangan lupa 3 M
Berita : https://t.co/j5Ig7YgJhs

Video selengkapnya: https://t.co/yM5xhTpM6k pic.twitter.com/hBOl1C5oVO

— Zara 🐪 (@zarazettirazr) May 20, 2021

SANCAnews – Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan, Pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan jenis vaksin Covid-19 sebagai syarat bagi calon jemaah haji dan umrah.

Honesti mengatakan, hingga saat ini, semua vaksin Covid-19 di Indonesia belum bisa memenuhi syarat perjalanan haji dan umrah, kecuali vaksin AstraZeneca.

"Memang belum satupun vaksin yang kita gunakan saat ini masuk (persyaratan Pemerintah Arab Saudi), kecuali AstraZeneca, yang vaksin dari Cina emang belum," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat yang disiarkan kanal YouTube DPR RI, Kamis (20/5/2021).

Oleh karenanya, Honesti mengatakan, dibutuhkan lobi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi terkait jenis vaksin Covid-19 sebagai syarat pelaku perjalanan umrah dan haji.

Ia mengatakan, sejauh ini, vaksin Sinopharm sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, vaksin Sinovac masih belum mendapatkan izin WHO.

Honesti menambahkan, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan pihak Sinovac terkait izin penggunaan darurat dan diketahui tidak ada berkas lain yang diminta oleh WHO.

"Mudah-mudahan mungkin awal Juni atau minggu kedua Juni Sinovac sudah mendapatkan EUA dari WHO sehingga nanti bisa menjadi dasar kita berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi bahwa Sinovac, Sinopharm, dan semua vaksin yang digunakan di Indonesia layak untuk menjadi persyaratan," tuturnya.

Lebih lanjut, Honesti meyakini Pemerintah Arab Saudi tidak akan menunda pemberangkatan calon jemaah haji dan umrah dari Indonesia hanya karena jenis vaksin.

"Masak mereka delay karena masalah politik vaksin. Kami sudah menyampaikan ke Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa dimulai diplomasi ini dengan pemerintah Arab Saudi," pungkasnya. (glc)