SANCAnews.id

SANCAnews – Habib Rizieq Shihab kembali melancarkan serangan ke sejumlah pihak sembari membaca nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan jaksa dalam kasus kerumunan. Salah satu serangan Rizieq diarahkan ke Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman.

Awalnya Rizieq menuding kasusnya adalah upaya balas dendam berkaitan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebab dirinya memotori aksi agar Ahok dijerat terkait penistaan agama. Kala itu di tahun 2017 selepas Ahok diadili perkara itu, Rizieq mengaku mendapatkan banyak serangan sehingga memutuskan untuk pergi ke Mekah.

"Karena itulah, saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke Kota Suci Mekah, demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah. Saya dan keluarga mengambil visa izin tinggal selama setahun di Kota Suci Mekah dengan harapan setelah setahun semua bisa kembali normal dan tenang kembali, sehingga kami bisa pulang dan berdakwah seperti semula," kata Rizieq dalam sidang di PN Jaktim, Kamis (20/5/2021).

Namun Rizieq menuding kerap mengalami teror. Saat izin tinggal di Mekah habis, Rizieq berniat pulang tetapi menuduh ada pihak yang menghalanginya.

.

"Bahkan ketika visa izin tinggal saya berakhir dan saya bersama keluarga sudah check in sekaligus memasukkan bagasi ke pesawat di Bandara Internasional Kota Jeddah untuk pulang ke Indonesia, ternyata saya dilarang terbang dengan alasan saya dicekal atas perintah Kantor Penyidik Intelijen Saudi berdasarkan permintaan Pemerintah Indonesia," ucapnya.

"Saya dan keluarga berulang kali mencoba pulang tapi selalu gagal, dan Kedubes RI di Saudi Arabia bukan membantu kami sebagai WNI, bahkan justru sering membuat pernyataan-pernyataan kontroversial yang memojokkan kami sekeluarga, sehingga kami tinggal di Kota Suci Mekah selama tiga setengah tahun, di mana masa yang setahun dengan menggunakan visa izin tinggal, sedang masa yang dua setengah tahun tanpa visa izin tinggal karena pencekalan tersebut telah menyebabkan kami overstay yaitu melewati batas waktu visa izin tinggal setahun yang kami punya. Dan akhirnya kami paham bahwa kami sebenarnya bukan sedang dicekal tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke Tanah Air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan," imbuhnya.

Setelahnya Rizieq menceritakan tentang kepulangannya ke Tanah Air. Dia mengklaim mulai melakukan isolasi mandiri di Petamburan selepas pulang dari Arab Saudi.

"Namun serangan BuzzeRp semakin ganas dan meluas, bahkan serangan tersebut bagai gayung bersambut, pada tanggal 19 November 2020 Jalan Raya Petamburan wilayah tempat tinggal saya didatangi oleh Pasukan Koopsus TNI (Komando Operasi Khusus TNI) yang terdiri dari tiga pasukan elite TNI yaitu Kopassus AD, Marinir AL serta Paskhas AU. Sesuai aturan bahwa Pasukan Koopsus ini tidak bergerak kecuali dengan Perintah Presiden. Saat itu entah siapa yang menggeraakkn Pasukan Elite ini," kata Rizieq.

Dia menganggap hal itu adalah teror sehingga memilih berpindah ke rumah di Sentul, Bogor untuk isolasi mandiri. Namun menurutnya tiba-tiba Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrahman menebar ancaman terkait FPI.

"Lalu pada tanggal 20 November 2020 Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman saat Apel Kodam Jaya di Monas tidak ada angin dan tidak ada hujan tebar ancaman terhadap FPI, bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang HRS. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan Ormas Keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan, bahkan di berbagai daerah FPI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam. Semestinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila, namun mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wallaahu a'lam," ucapnya.

"Kemudian pada tanggal 21 November 2020 Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman secara heroik menurunkan pasukan dengan kendaraan perang lapis baja hanya untuk mencopot seluruh baliho ucapan selamat datang HRS di seluruh Jakarta dan sekitarnya dan tanggal 22 November 2020 baliho ucapan selamat datang HRS mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia atas arahan Panglima TNI dan Kapolri saat itu," imbuhnya.

Setelahnya Rizieq dirawat di RS UMMI Kota Bogor bersama istrinya dengan dugaan COVID-19. Hingga akhirnya dirinya dites dan positif COVID-19. Namun singkat cerita Rizieq telah dinyatakan negatif COVID-19. Di sisi lain polisi mulai mengusut perkara kerumunan Rizieq.

"Oleh karena saya masih dalam masa isolasi mandiri, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus pelanggaran prokes dalam kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan," ucap Rizieq.

Namun Rizieq secara online melakukan webinar pada 2 Desember 2020. Dia juga membatalkan jadwal safari dakwah keliling Indonesia.

"Entah kenapa, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Kapolri Jenderal Idham Aziz umbar ancaman keras terhadap saya dan FPI. Lalu esoknya hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran juga ancam sikat saya dan FPI. Pada hari yang sama 3 Anggota BIN (Badan Intelijen Negara) yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di Pesantren Markaz Syariah Megamendung Bogor dengan menggunakan drone tertangkap oleh Petugas Pos Penjagaan Pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui Kartu Identitasnya bahwa mereka bertiga adalah Anggota BIN, maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat, karena mereka adalah Petugas Negara," ucap Rizieq. (glc)

SANCAnews – Politikus Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana mengatakan bahwa jati diri Jenderal (Purn) AM Hendropriyono mulai nampak secara perlahan.

Menurut Panca, Hendropriyono lah yang telah merancang islamofobia belakangan ini sehingga membuat kohesi sosial retak.

“Jenderal tua sisa orba ini lama-lama kebuka juga jati dirinya, yang merancang Islamophobia belakangan ini. Yang membuat kohesi sosial kita retak. Iya nggak sih?” kata Panca melalui akun Twitter @panca66 pada Kamis, 20 Mei 2021.

Panca mengatakan hal itu sebagai respons terhadap pernyataan Hendropriyono bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu mengurusi masalah Palestina dan Israel.

Menurut mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) itu, masyarakat lebih baik mengurusi negara sendiri yang kini juga menghadapi berbagai masalah.

“Palestina dan Israel bukan urusan kita (Indonesia), melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi. Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita,” kata Hendropriyono pada Selasa, 18 Maret 2021, dilansir dari Berita Satu.

Salah satu masalah yang ia soroti yakni bahwa Indonesia tengah diserang oleh ideologi khilafah.

Hendropriyono menyampaikan keprihatinannya itu di depan sesama anggota Kerukunan Keluarga (KEKAL) Akmil 1967.

“Untuk nasib bangsa kita, saya mohon KEKAL Akmil 1967 tidak diam saja, tapi mikir, ngomong dan berbuat sebisanya. Negara kita sedang diserang oleh pemikiran ideologi khilafah,” katanya.

Hendropriyono lantas mengajak masyarakat Indonesia untuk merapatkan barisan dan membela bangsa sendiri.

“Ironis sekali orang yang mengritik saya membela Pancasila, demi membela negeri sendiri, tapi dia menggebu-gebu membela Palestina,” ungkapnya.

Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) itu menuturkan bahwa ia tidak mau Indonesia menjadi hancur akibat propaganda kaum yang ingin menghancurkan NKRI dengan mengatasnamakan agama.

Menurutnya, para penganut ideologi-ideologi asing itu adalah orang yang terbawa arus sampai lupa diri dan lupa pula soal masa depan anak dan cucu mereka.

Hendropriyono lantas mengajak masyarakat untuk melawan narasi orang-orang yang menyebarkan ideologi khilafah dan ideologi lainnya.

“Lawan. Jangan takut. Jangan juga diam saja. Karena diam berarti melakukan pembiaran. Dan, itu adalah kejahatan juga. Disebut sebagai crime of omission, yakni kejahatan karena membiarkan orang melawan negara, bangsa kita sendiri,” tegasnya. []

Tim Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera, V dengan Kepala Dinas PSDA Pesisir Selatan, Doni Guzrizal membahas rencana penanganan banjir Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, di kantor Dinas PSDA setempat. (Foto : Emil)

SANCAnews – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mengusulkan dana tanggap darurat ke Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang, dalam penanganan banjir Batang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu (Rahul) Tapan di daerah itu.

Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, menyampaikan, usulan dana tanggap darurat tersebut ke Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V guna penanganan banjir sebesar Rp40, 5 miliar.

"Ya, kita mengharapkan apa yang kita usulkan terutama dalam penanganan banjir ini dari pihak BWSS V dapat mengabulkan nya," kata dia, Kamis (20/5).

Makan dari itu, dalam membahas usulan tersebut, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Kepala Satuan Kerja BWSS V besok (Jumat 21/5),"beber Rusma Yul Anwar.

Sementara itu, Kepala Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, Doni Gusrizal, mengatakan, berkaitan dengan penanganan banjir Batang Tapan, mendapatkan respon positif dari pihak BWSS V.

"Kemaren pihak BWSS V datang ke  Pesisir Selatan meninjau Batang Tapan, dan mereka pun berjanji akan menindaklanjuti usulan dana tanggap darurat, yang diajukan," ungkapnya.

Sedangkan, dana tanggap darurat untuk penanganan banjir Batang Lengayang akibat banjir Desember 2020 yang lalu, sudah disetujui sebesar Rp 7,9 milyar dan dalam waktu  dekat akan di mulai pengerjaannya.

Selain itu, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat, Rifda Suriani beserta tim, Sekretaris Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, Sukma Roni dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Novermal Yuska meninjau lokasi banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Rabu (19/5) kemarin.

Disela - sela itu, Rifda Suriani menyampaikan bahwa akan ada kegiatan tanggap darurat agar air sungai tidak lagi masuk ke pemukiman masyarakat.

Hal itu dilakukan dengan langkah pengerukan dasar sungai yang mengalami pendangkalan dan pembagian air sungai Batang Tapan dengan sungai Batang Arah Panjang.

Selanjutnya, pihaknya akan melaksanakan pemasangan tanggul untuk membendung tebing sungai Batang Tapan yang telah jebol agar air tidak lagi masuk ke pemukiman.

Ia menambahkan, bahwa saat ini sedang dilakukan pengusulan ke pemerintah pusat untuk kegiatan normalisasi permanen dan pembangunan bendungan/embung di sepanjang aliran sungai Batang Tapan, yang panjangnya lebih kurang 86 KM tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, bersinergi dengan pemerintah provinsi.

"Dalam hal ini kita memperkirakan bakal menelan anggaran Rp500 miliar lebih," tutupnya. (Emil)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tantangan ruang digital saat ini semakin besar. Apalagi, konten-konten negatif terus saja bermunculan. Oleh sebab itu, Jokowi meminta hal ini harus dijadikan perhatian.

Menurut Jokowi, dengan adanya ruang digital yang semakin besar tersebut, maka efeknya akan banyak hoaks. Hal ini pun mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

“Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat, hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual kepada anak, perundungan cyber, ujaran kebencian, Radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai. Karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Jokowi dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital secara virtual, Kamis (20/5).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan semua pihak perlu menjaga ruang digital tersebut dengan konten-konten positif. Sehingga hoaks kejahatan siber bisa diperkecil.

“Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. Banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif,” katanya.

Jokowi menambahkan, semua pihak juga tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, menyejukkan, dan menyerukan perdamaian.

“Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. UMKM naik kelas, perbanyak UMKM on boarding ke platform e commerce. Sehingga internet bisa membuat nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Jokowi berujar literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa kerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang mengerti terhadap digital.

“Saya memberikan apreaisasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya berharap gerakan ini menggelinding dan terus membesar . Bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif,” pungkasnya. (jpc) 

SANCAnews – Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu (19/5) menyisakan satu persoalan yang kemudian disoroti oleh masyarakat.

Presiden Jokowi, kala itu datang untuk meninjau lokasi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Padang. Namun demikian, bukan pembangunan tol yang menjadi fokus sorotan. Melainkan pidato sambutan Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi keseleo lidah. Dia menyebut Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat sebagai sebuah provinsi.

Atas peristiwa ini, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memberi klarifikasi. Dia mengakui bahwa sang presiden memang salah ucap. Heru juga menegaskan tidak ada maksud tertentu di balik kesalahan tersebut dan memastikan bahwa yang dimaksud oleh presiden sebenernya adalah Provinsi Sumatera Barat.

Sepintas masalah memang tampak selesai. Tapi setelah digali lebih dalam, ternyata banyak ditemukan jejak digital Presiden Jokowi yang salah ucap saat menyebut letak wilayah di tanah air.

Salah satunya saat Jokowi menanggapi kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Halu Uleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Jokowi menyebut Kendari berada di Sulawesi Tengah.

“Saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolri bahwa memang keduanya ikut demonstrasi menyampaikan aspirasi di DPRD, di Kendari Sulawesi Tengah,” ujar Jokowi tahun 2019 lalu.

Salah ucap soal letak wilayah juga pernah dilakukan Jokowi di akun media sosialnya. Kejadian ini sudah cukup lama, yaitu pada tahun 2014.

Saat itu Jokowi hendak mengabarkan perihal kunjungannya bersama Ibu Negara Iriana Jokowi ke Makassar untuk meninjau saluran irigasi lewat Facebook.

Namun di akun medsos tersebut Jokowi atau mungkin admin pengelola salah tulis. Seharusnya Sulawesi Selatan, tapi yang tertulis adalah Sulawesi Utara.

"Hari ini saya melakukan blusukan ke Sulawesi Utara. Ditemani oleh Ibu Negara Iriana, sekitar pukul 10.00 tadi pagi alhamdulillah saya telah tiba di Makassar dan akan meninjau irigasi serta mengikuti kegiatan panen padi di Sidrap," begitu tulisan di status Facebook Presiden Joko Widodo, Rabu (5/11/2014). (rmol)