SANCAnews.id

SANCAnews – Sekian lama menjadi polemik di dalam negeri, Vaksin AstraZeneca nomor batch CTMAV547 akhirnya resmi dihentikan penggunaannya oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito, Rabu 20 Mei 2021. Penghentian ini disebut bentuk kewaspadaan pemerintah dalam mejaga keamanan vaksin.

"Selama penghentian ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) akan melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas untuk memastikan keamanan vaksin," ujar Wiku dalam keterangan persnya yang diterima Telisik.id -- jaringan Suara.com di Jakarta, Rabu (20/5/2021).

Wiku menegaskan bahwa tidak semua batch vaksin AstraZaneca yang dihentikan penggunaannya. Vaksin AstraZaneca dari batch lain saat ini masih digunakan dalam program vaksinasi.

Terutama bagi masyarakat yang baru 1 kali menerima dosis vaksin. Hal ini demi mencapai kekebalan individu yang sempurna dengan dosis vaksin kedua.

"Bahkan saat ini sudah ada studi yang menyatakan bahwa menggunakan vaksin berbeda dapat dilakukan," ujarnya.

Namun sejauh ini kata Wiku, di Indonesia belum ada rencana untuk melakukannya. Indonesia selalu melakukan pengawasan terhadap Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) yang ada di lapangan.

"Dan masyarakat perlu memahami, bahwa vaksinasi COVID-19 tidak bisa mengurangi peluang sakit atau kematian akibat faktor lainnya yang dimungkinkan sudah dimiliki sebelumnya oleh penerima vaksinasi," pungkasnya. []

SANCAnews – Di tengah tragedi kemanusiaan di Palestina , pro kontra masih muncul di masyarakat, termasuk warga negara Indonesia (WNI) di mana ada yang mendukung Palestina, ada juga yang tidak.

Terkait hal itu, mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah buka suara. Menurutnya, jika ada seorang WNI yang tidak ikut mendukung Palestina merupakan WNI yang kemungkinan Kartu Keluarganya (KK) dicetak pada zaman kolonial Belanda.

“...dan yang tidak berdiri bersama bangsa #Palestinian mungkin kartu keluargnya masih cetakan kolonial. Indonesia sejati berdiri bersama dan untuk kemerdekaan bangsa Palestina..” #WeStandWithPalestine #IndonesiaStandsWithPalestine,” cuit Fahri dalam akun pribadinya @Fahrihamzah, Rabu (19/5/2021) dini hari.

Beberapa jam sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPN Gelora Indonesia ini menjelaskan dukungan kemerdekaan terhadap Palestina itu bukan tanpa sebab. Pasalanya, pada awal kemerdekaan Indonesia, Palestina lah yang paling pertama memberikan pengakuannya.

“...seandainya, kemerdekaan negeriku adalah hadiah, dan bukan amarah melawan penjajah, tentu aku takkan marah melihat #BangsaPalestina masih terjajah. Lalu, mereka yang pertama memberikan pengakuan pada kemerdekaan kita...bahkan sebelum proklamasi...kurang apa?” #MarahlahMerah,” tulis Fahri, Selasa (18/5/2021).

Selain itu, politikus asal Nusa Tenggara Barat ini juga menyindir orang-orang yang tidak bisa membedakan antara penjajah dan dijajah sebagai WNI ber-KTP palsu. Baca juga: Mantan Kepala BIN Hendropriyono: Palestina dan Israel Bukan Urusan Kita

“Kalau ada orang Indonesia yg mulai samar pengertian-nya tentang perbedaan antara penjajah dengan yang dijajah berarti KTP-nya palsu,” cuit Fahri. (*)

SANCAnews – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti ikut bersuara atas pernyataan mantan kepala BIN AM AM Hendropriyono yang menyebut konflik Israel-Palestina bukan urusan Indonesia.

“Saya menyayangkan pernyataan Pak Hendropriyono. Pernyataan beliau tidak mencerminkan sikap seorang negarawan,” kata Abdul Mu’ti di akun Twitternya, Rabu (19/5/2021).

Dia kemudian menyebut dasar negara Indonesia, UUD 1945 yang dengan jelas menentang segala bentuk penjajahan di atas permukaan bumi.

“Pembukaan UUD 1945 jelas sekali menunjukkan komitmen Indonesia dalam menentang segala bentuk penjajahan dan agresi serta peran serta aktif dalam menciptakan perdamaian dunia,” sebutnya.

Karena itu, menurut Abdul Mu’ti solidaritas bangsa Indonesia atas nasib bangsa Palestina merupakan bentuk pengamalan amanat Konstitusi dan panggilan nurani berdasarkan Pancasila dan ajaran agama yang luhur.

“Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina sebagai bangsa dan negara yang berdaulat,” jelasnya.

Sebelumnya, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono menyatakan Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia, melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi.

“Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita,” tegas AM Hendropriyono di Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Hal tersebut disampaikan AM Hendropriyono terkait dengan maraknya pro-kontra dukung-mendukung perang Israel-Palestina. (*)

SANCAnews –  Pada saat melakukan tinjauan ke Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru - Padang, Seksi Pekanbaru - Bangkinang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) salah menyebut Kota Padang sebagai sebuah provinsi. Padahal, Padang sendiri merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat.

Dilansir dari Kumparan.com, Jokowi merasa adanya jalan tol tersebut bisa menggerakkan perekonomian khususnya bagi warga sekitar. Karena, produk-produk masyarakat bisa berpeluang bersaing dengan produk luar negeri.

"Dan produk-produk yang ada baik di Provinsi Riau dan di Provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara lain," kata Jokowi saat melakukan peninjauan, Rabu, 19 Mei 2021.

Ketika meninjau jalan tol itu, Jokowi tampak serius mendengarkan penjelasan perkembangan proyek dari Kepala BPJT Danang Parikesit. Jokowi berharap Jalan Tol Trans Sumatera terus dikerjakan dengan baik.

"Pagi hari ini saya mengunjungi dan melihat progres perkembangan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di ruas Dumai Pekanbaru dan ini berada di sirip Pekanbaru Bangkinang dan nanti ke arah Padang," kata dia.

"Sudah berjalan kurang lebih 40 kilometer dan kita harapkan progresnya makin hari makin panjang," lanjut Jokowi.

Jokowi sendiri merasa dengan semakin cepatnya pembangunan jalan tol, maka daya saing akan tercipta. Lalu lintas pergerakan atau mobilitas masyarakat dan barang juga bisa lebih cepat. Pernyataan Jokowi yang menyebut 'Provinsi Padang' ramai disorot warganet. []

SANCAnews – Pernyataan Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Jenderal (Purn), AM Hendropriyono yang menyatakan Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia melainkan urusan bangsa Arab dan Yahudi terus mendapatkan kritik. Kali ini, kritikan dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas .

Anwar Abbas menilai pendapat Hendropriyono itu tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia Pancasila terutama sila keduanya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. "Di dalam ajaran Islam kita tidak hanya diminta untuk memperhatikan diri kita saja tapi kita juga diminta untuk peduli kepada orang lain kepada tetangga kita masyarakat dan bangsa kita serta kepada negara lain dan manusia-manusia yang ada di sana," ujar Anwar Abbas kepada SINDOnews, Rabu (19/5/2021).

Oleh karena itu, kata dia, di dalam khazanah ajaran Islam dalam konteks hubungan dengan sesama dan dalam bentuk yang lebih makro, ada tiga jenis ukhuwah atau persaudaraan yang harus kita tegakkan dan junjung tinggi, yaitu ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah (kebangsaan) dan ukhuwah basyariyah (kemanusiaan).

Dia mengatakan sikap dan pandangan seperti itu tampak pula sudah terefleksi di dalam alinea pertama mukaddimah atau pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia itu tidak boleh hanya sibuk berpikir dan berbuat untuk dirinya sendiri saja tapi dia juga harus peduli terhadap nasib dan keadaan bangsa-bangsa lain," tuturnya.

Maka itu, lanjut dia, salah satu prinsip luhur dan mulia yang harus dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana kita bisa berjuang untuk tegak dan dijunjung tingginya nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan dalam hidup dan kehidupan ini.

"Oleh karena biang keladi yang paling utama yang telah membuat terciptanya satu kehidupan yang tidak berkeadilan dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perikemanusiaan adalah penjajahan maka para the founding fathers atau para pendiri bangsa kita telah melihat bahwa yang namanya penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan," jelasnya.

Dia melanjutkan sebagai bangsa kita tidak boleh membiarkan ada suatu suku bangsa atau negara di dunia ini yang menjajah bangsa lain. Itulah sebabnya, sambung dia, sampai hari ini kita sebagai bangsa tidak bisa mengakui dan tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel.

"Karena Israel jelas-jelas secara mata telanjang telah mencaplok dan menjajah tanah dan wilayah yang menjadi milik dari bangsa Palestina," katanya.

Bahkan, kata dia, Israel juga telah mengekang kebebasan dan hak hidup serta hak berbicara bangsa Palestina. "Bahkan kita lihat mereka tidak segan-segan untuk mencapai tujuannya tersebut Israel tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan dan membunuh para wanita dan anak-anak palestina yang tidak berdosa dengan cara-cara yang sangat kejam dan sadistik yang benar-benar tidak sesuai sedikitpun dengan nilai-nilai keadilan dan perikemanusiaan," terangnya.

Jadi dari situ, kata dia, tampak betul oleh kita bahwa para pendiri bangsa Indonesia sangat ingin dan menginginkan adanya satu dunia yang aman tentram dan damai. Oleh karena itu, lanjut dia, bangsa Indonesia telah menegaskan politik luar negerinya adalah politik bebas aktif. Artinya, kita tidak mau dikendalikan dan dipaksa-paksa oleh bangsa dan negara-negara lain dan kita juga tidak boleh terikat dengan blok-blok yang ada.

"Dalam bahasa lain kita harus bisa menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri dan secara aktif dalam kehidupan internasional kita harus berusaha dan berjuang untuk tegaknya nilai-nilai perikeadilan dan perikemanusiaan," ucapnya.

Dia menjelaskan bangsa Indonesia dalam pentas global secara aktif memberikan solusi tidak hanya dalam bidang politik dan keamanan, tapi juga dalam bidang ekonomi. "Kita masih ingat bagaimana negara kita memberikan bantuan makanan dan kesehatan kepada bangsa-bangsa yang sedang bermasalah apakah itu karena konflik atau peperangan atau karena bencana alam yang dialami oleh negara-negara lain dengan mengulurkan tangan untuk membantu negara-negara yang sedang kesusahan tersebut," paparnya.

Karena kepedulian Indonesia, lanjut Anwar, negeri ini pun juga ketika mengalami kesulitan telah dibantu oleh negara-negara lain di dunia contohnya ketika negara dilanda musibah seperti waktu Tsunami di Aceh tahun 2004. Saat bencana Tsunami Aceh itu, kata dia, negara-negara lain di dunia sibuk membawa bermacam-macam bantuan untuk menolong dan membantu rakyat kita.

"Ya demikianlah naturalnya hidup dan kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan antar bangsa. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menganjurkan agar kita tidak perlu peduli terhadap nasib rakyat Palestina yang dijajah dan dibantai oleh Israel, maka pandangan tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia Pancasila terutama sila keduanya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab," terang dua.

"Dan juga pandangan yang seperti itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami secara baik amanat yang ada dalam konstitusi terutama menyangkut alinea pertama yang terdapat dalam mukaddimah atau pembukaan UUD 1945," imbuhnya.

Diketahui, tidak sedikit masyarakat Palestina yang menjadi korban atas serangan Israel. Hingga Minggu 16 Mei 2021 pukul 18.00 waktu al-Quds atau pukul 22.00, sebanyak 192 orang meninggal dunia atas serangan Israel tersebut. Sebanyak 1235 orang luka-luka. []