SANCAnews – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW)
menyesalkan munculnya kelompok/individu bangsa Indonesia yang mendukung
penjajahan Israel atas Palestina. Ia mengatakan masih ada sekelompok masyarakat
yang 'nyinyir' terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina kendati mayoritas
penduduk Indonesia adalah muslim.
"Padahal, dahulu perjuangan kemerdekaan Indonesia
didukung oleh warga Palestina. Bahkan kini masyarakat internasional di berbagai
negara yang mayoritasnya non muslim menyelenggarakan demo besar-besaran untuk
membela Palestina dan menolak kejahatan kemanusiaan Israel. Demonstrasi besar
lintas agama, etnis dan golongan itu terjadi Amerika Serikat, Kanada, Inggris,
Perancis, Jerman, Spanyol, Jepang, hingga Australia," ungkap HNW dalam
keterangannya, Selasa (18/5/2021).
Ia berharap pemerintah Indonesia terus melakukan pembelaan
terhadap Palestina. Selain itu, lanjutnya, juga aktif mengoreksi pemahaman
kebangsaan yang bermasalah dari segelintir kelompok yang justru menyalahkan
perjuangan rakyat Palestina.
Pasalnya, tambah dia, wawasan kebangsaan yang menyimpang itu
tidak sesuai dengan wawasan dan komitmen kebangsaan yang diwariskan oleh
Bapak-Bapak Bangsa Indonesia, seperti Bung Karno dan Pembukaan UUD 45, yang
secara konsisten menjadi sikap resmi NKRI dari satu presiden ke presiden
berikutnya.
"Sikap Presiden Jokowi dan Bu Menlu RI konsisten
melanjutkan sikap dan wawasan kebangsaan Indonesia yang benar, beliau-beliau
dengan sangat tegas dan jelas membela dan mendukung perjuangan Palestina dan
menolak penjajahan Israel. Begitulah wawasan kebangsaan Indonesia yang
benar," ujarnya.
Lebih lanjut, HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai sikap para pendukung penjajah Israel yang
di Indonesia sering disebut sebagai 'zionis nusantara' itu juga tidak sejalan
dengan sikap kelompok-kelompok masyarakat moderat di Indonesia. Seperti, PB NU
dan PP Muhammadiyah yang merupakan cerminan mayoritas bangsa. Serta partai
politik seperti PKS, perwakilan rakyat di DPR dan MPR.
"Gaung penolakan kejahatan kemanusiaan dan penjajahan
oleh Israel atas Palestina, selalu terdengar jelas dari Indonesia. DPR, MPR,
BKSAP, PBNU dan Muhammadiyah sudah membuat pernyataan penolakan yang keras. PKS
bahkan mengirim surat terbuka kepada Presiden AS Joe Biden yang merupakan
pendukung utama Israel. Agar penjajahan dan pelanggaran HAM oleh Israel
terhadap bangsa Palestina sejak tahun 1948, jauh-jauh hari sebelum lahirnya
HAMAS itu, bisa dikoreksi, dihentikan dan diberikan sanksi," tambahnya.
HNW menilai langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia
terkait Palestina perlu diapresiasi karena istiqamah sesuai amanat konstitusi
dan warisan kenegarawanan Bapak Bangsa.
"Sejak dahulu, Presiden Soekarno sudah sangat jelas
menggariskan sikap bangsa Indonesia menolak Israel sebagai negara penjajah
dengan tidak mengundang Israel di Konferensi Asia Afrika Bandung tahun 1955,
dan Asian Games di Jakarta, tahun 1962. Kata beliau, selama Israel masih
menjajah dan Palestina tidak merdeka, maka Indonesia tidak akan buka hubungan
dengan Israel," tukasnya.
Menurut HNW, wawasan kebangsaan yang benar yang dicontohkan
oleh Presiden Soekarno ini seharusnya dipahami secara utuh dan dilaksanakan
oleh setiap warga negara Indonesia.
"Presiden Soekarno dengan demikian telah meletakkan
pondasi kebangsaan sesuai Pancasila, membantu perjuangan bangsa Palestina, dan
menolak penjajahan oleh Israel. itu lah wawasan kebangsaan yang benar,"
ujarnya.
HNW menilai tuduhan membantu perjuangan Palestina adalah
membantu terorisme adalah bohong dan tidak benar. Bisa jadi tuduhan itu sengaja
disampaikan untuk pengalihan isu dari fakta lain bahwa justru AS yang
memberikan bantuan dana untuk kepentingan militer Israel setiap tahunnya
sebesar US$ 3,8 miliar.
Bahkan saat konflik terakhir terjadi di Gaza, imbuhnya,
Pemerintah AS membantu pendanaan militer Israel sebesar US$ 735 juta. Dengan
bantuan dana dan politik seperti itulah militer Israel secara brutal melakukan
teror mem-backup perampasan tanah dan rumah warga Syaikh Jarrah di Jerusalem
Timur, menyerbu jemaah salat Tarawih dan I'tikaf di Masjid Al Aqsha. Serta
membombardir Gaza dengan serangan udara dan laut yang korbannya selain kalangan
perempuan, anak-anak juga media.
"Bantuan Indonesia tidak terkait dengan terorisme,
bantuan Indonesia dalam diplomasi di lembaga-lembaga internasional, bantuan
sosial kemanusiaan seperti membuat rumah sakit, sekolah, logistik, jelas sangat
terkait dengan kemanusiaan, dan tidak terkait dengan terorisme," jelasnya.
HNW berharap Presiden Joko Widodo mengambil peran yang lebih
besar dalam mengatasi masalah tersebut.
"Karena Indonesia diterima oleh negara-negara OKI dan
juga PBB. Perlu ada langkah yang lebih berani dan tegas, jangan sampai Dewan
Keamanan PBB tidak memberikan sanksi kepada Israel terkait kejahatan yang
dilakukannya tersebut," ujarnya.
Salah satu caranya adalah dengan segera berkomunikasi
langsung dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengingatkan dukungan
yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel dapat membuat bangsa Yahudi
meyakini bisa berbuat apapun sekali pun melanggar konvensi internasional dan
HAM. Menurut HNW, Presiden Jokowi juga bisa meminta bantuan kepada tokoh-tokoh
yang berpengaruh di dunia internasional dan dikenal dekat dengan Presiden
Biden, seperti Jusuf Kalla.
"Saya usulkan agar Presiden Jokowi segera berkomunikasi
langsung dengan Presiden Biden, atau apabila diperlukan meminta bantuan Pak
Jusuf Kalla selaku sahabat Biden. Agar tragedi kemanusiaan di Palestina
diakhiri, agar keadilan dan perdamaian bisa diwujudkan. Karena Israel tentu
akan mendengarkan sikap dari Joe Biden, Presiden AS," ujarnya.
Selain itu, menurutnya pemerintah Indonesia juga perlu
mengingatkan kejahatan Israel ini di forum OKI.
"Penting menyuarakan kepada negara anggota OKI lainnya
bahwa normalisasi dengan Israel yang katanya akan berdampak positif untuk
Palestina dan keamanan kawasan itu ternyata hanya tipu muslihat Israel. Setelah
normalisasi, Israel bukan malah hadirkan kedamaian, tetapi semakin membabi buta
melanjutkan teror terhadap Palestina di Jerusalem Timur, Masjid Al Aqsha, Gaza
juga kawasan lain di Palestina," pungkasnya. []