SANCAnews –  Pengamat politik sekaligus peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Rocky Gerung mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang seolah peduli dengan penonaktifan 75 pegawai KPK. Rocky menilai pernyataan Jokowi seolah hanya permainan komunikasi politik.

“Jadi ini, semacam permainan komunikasi politik yang orang udah hafal,” ujarnya, melalui Youtube Rocky Gerung Official pada Selasa, 18 Mei 2021.

Lebih lanjut, ia mengatakan Jokowi seolah ingin memberikan solusi atas polemik yang terjadi.

“Dari awal, solusinya jangan ubah Undang-Undang KPK. Beliau (Presiden Jokowi) sendiri yang ingin ubah UU itu,” tambahnya.

“Lalu dengan segala macam sandiwara, oke, saya (Jokowi) tidak akan tanda tangan (revisi UU KPK). Meski ia tidak tanda tangan artinya setuju berlaku tanpa tanda tangan dia,” lanjutnya.

“Jadi, ini kayak lempar batu sembunyi tangan. Atau lempar-lemparan isu dengan kekuasaan,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hendaknya tidak begitu saja dijadikan dasar untuk menonaktifkan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes.

“Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan,” kata Jokowi, saat memberikan keterangan pers pada Senin, 17 Mei 2021. []

SANCAnews – Video pernyataan cendikiawan muslim, Emha Ainun Nadjib atau akrab disapa Cak Nun yang menyebut orang Jawa lebih licik dibandingkan Yahudi di Israel viral di media sosial.

Setelah ditelusuri, video pernyataan Cak Nun tersebut awalnya ditayangkan kanal Youtube First Name seperti dilihat pada Selasa 18 Mei 2021.

Dalam tayangan video berjudul ‘Sak Licik-licike Wong Israel Yahudi, Tetep Iseh Licik Wong Jowo’, mulanya Cak Nun membahas soal hubungan Israel dengan masyarakat Jawa.

Ia menyebut, sampai kapan pun Israel tak akan pernah berani mengusik masyarakat Jawa.

Pasalnya, kata Cak Nun, selain usia yang lebih tua tanah Jawa juga memiliki masyarakat yang pandai hidup dalam penderitaan. Sehingga, jika ada negara termasuk Israel yang hendak mengusik dan menjajah mereka rasanya percuma.

“Jadi orang Jawa itu ahli penderitaan, dan orang yang muncul kependekarannya dalam keadaan kritis. Itulah orang Jawa. Orang Jawa itu makhluk ciptaan Allah yang paling spesial,” ujar Cak Nun.

Maka dari itu, menurut Cak Nun, bangsa Yahudi di Israel sangat takut dengan orang Jawa. Hal itu menurutnya terlihat dari sejumlah tempat di negara zionis tersebut yang memakai nama Jawa.

“Makanya Israel takut banget sama orang Jawa, semua tempatnya dikasih nama Jawa. Ibu Kotanya Jaffa Tel Aviv. Semua kantor-kantor di Israel, pakai kata Jaffa semua, karena mereka tahu, saat mereka dikalahkan kekuatan-kekuatan baru, maka perlindungannya ke sini,” tuturnya.

Selain itu, Cak Nun juga mengungkapkan bahwa bangsa Yahudi di Israel masih kalah licik dibandingkan masyarakat Jawa.

Hal itu, lanjut Cak Nun, lantaran Yahudi Israel hanya berani membohongi organisasi dunia PBB sementara orang Jawa sudah berani menipu malaikat.

“Yahudi takut sama orang sini (Jawa), soalnya selicik-liciknya orang Yahudi di Israel, masih lebih licik orang Jawa. Selicik-liciknya Yahudi, paling ngebohongin PBB, Pentagon, atau Washington. Nah kalau orang Jawa, ngebohongin malaikat juga berani,” ujarnya. []

SANCAnews –  Klaster Covid-19 muncul di RT 006 RW 007 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo yang diduga berasal dari acara buka bersama.

 

Lokasi itu masih satu kampung dengan kediaman pribadi Presiden Jokowi di Jalan Kutai Utara, RT 8 RW 7, Kelurahan Sumber.

 

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka pun angkat bicara. Dia mengaku kecolongan dengan munculnya klaster penularan Covid-19 tersebut.

 

“Saya mohon maaf kemarin kecolongan yang di Sumber. Semoga tidak terulang lagi saya mohon ke warga ditahan dulu halal bihalal dan silaturahmi kita belajar dari Sumber itu (dugaan penyebab buka puasa bersama),” kata Gibran dilansir Solopos.com--jaringan Suara.com, Selasa (18/5/2021).

 

Gibran meminta masyarakat mewaspadai munculnya klaster keluarga maupun antartetangga. Keduanya muncul karena mengabaikan protokol kesehatan.

 

“Piknik, halal bihalal ke tempat saudara harus kita perhatikan juga. Yang kita perhatikan klaster keluarga dan memastikan di Solo, zona hijaunya benar-benar hijau dengan memperbanyak testing,” ucapnya.

 

Gibran menyebut salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar uji swab massal di mall, tempat wisata, dan pasar pada libur Lebaran lalu. Tes swab antigen acak dilakukan guna menekan persebaran.

 

Sejauh ini, sambungnya, tidak ditemukan warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari uji acak.

 

“Dari awal saya kan menyarankan yang namanya halal bihalal silaturahmi ditunda dulu, halal bihalal secara online dulu,” tegas dia.

 

Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Solo, Ahyani, mengatakan kasus tersebut kali pertama diketahui pada Selasa (11/5/2021) dimana terdapat satu keluarga yang terkonfirmasi positif Corona sebanyak 7 orang.

 

Kemudian pada Rabu (12/5/2021), jumlah warga yang tertular bertambah menjadi 20 orang di mana seorang di antaranya bergejala. Seorang yang bergejala dirujuk ke rumah sakit (RS) sementara sisanya dikirim ke Asrama Haji Donohudan.

 

Lalu pada Senin ini, bertambah lagi 5 orang sehingga totalnya menjadi 25 orang.

 

“Dari 5 orang itu 4 bergejala dan dirawat di RS, kemudian satu orang isolasi mandiri,” kata dia, kepada wartawan, Senin siang.

 

Ahyani kembali menyebut penularan disebabkan lantaran antartetangga di kawasan itu mengabaikan protokol kesehatan dan sempat berbuka puasa bersama. Terlebih, mereka berbagi toilet komunal yang semakin meningkatkan risiko penularan.

 

“Selain Sumber, ada Danukusuman tapi enggak sebanyak itu. Dan saya enggak dapat laporan dari Kelurahan Danukusuman. Sama, komunitas buka bersama juga. Penambahan kasus itu membuat seluruh Satga Jaga Tangga harus aktif terus, jangan sampai bikin klaster baru. Kami juga bakal menggiatkan swab massal berkala. Setiap terjadi klaster kami langsung sigap, kasus baru protap (prosedur ketetapan) tetap sama, dan sebagainya,” tandasnya. []

SANCAnews –  Sebuah video yang menyebut Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menggugat Presiden Joko Widodo dan meminta Jokowi mundur dari kursi kepresidenan, beredar di media sosial.

Video Tim Pembela Ulama gugat Jokowi tersebut diunggah pengguna Twitter Tuti45931006, seperti dilihat pada Selasa 18 Mei 2021.

Dalam unggahannya itu, netizen tersebut mendoakan semoga gugatan TPUA itu menjadi jalan agar Jokowi lengser dari jabatan presiden dam digantikan KHMA.

“Jokowi digugat TPUA (Tim Pembela Ulama & Aktivis) untuk mundur. Semoga menjadi jalan lengsernya Jokowi diganti KHMA. In sya Allah peta politik bisa berubah 180 derajat,” cuit Tuti45931006.

Unggahan netizen itu sontak menuai reaksi dari sejumlah warganet, salah satunya netizen Namaku_Mei.

Ia mempertanyakan, apakah Tim Pembela Ulama itu mampu melengserkan Jokowi dari kursi kepresidenan RI.

Selain itu, netizen tersebut juga menyinggung harapan pengunggah video itu yang berharap KHMA bisa menggantikan Jokowi.

“Mampu kah. Berharap KHMA naik. Arah dan tujuan nya kemna. Semoga prediksi ku gak meleset,” tulis netizen Namaku_Mei.

Dilihat dari video tersebut, tampak sejumlah orang yang disebut berasal dari kelompok Tim Pembela Ulama dan Aktivis berdiri di depan kamera.

Adapun seorang pria dalam video itu terdengar mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan gugatan terhadap Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Kami kabarkan dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan RI,” ujar pria dalam video itu.

Pria itu pun mengungkapkan bahwa pihaknya selaku penggugat baru saja menyelesaikan proses persidangan dengan agenda pemeriksaan berkas dari para pihak.

“Kami baru saja menyelesaikan persidangan yang hari ini agendanya pemeriksaan berkas-berkas dari para pihak. Kami sendiri dari penggugat hadir prinsipal dan Alhamdulillah kami juga tadi bisa memenuhi panggilan dari pengadilan,” tuturnya.

Pihak penggugat diduga Tim Pembela Ulama dan Aktivis tersebut juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak hadir dalam proses persidangan itu dengan alasan yang belum jelas.

“Kemudian kami perlu informasikan kepada seluruh rakyat bahwa hari ini dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya kita harapkan bisa berkenan hadir langsung memenuhi persidangan untuk bertemu dengan rakyatnya yang mengajukan keluh kesah dan harapan melalui proses gugatan yang itu dijamin secara konstitusional, hari ini (Jokowi) tidak hadir karena kami juga tidak tahu apa penyebabnya,” ujarnya. []

SANCAnews – Saat ini tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror tengah menelusuri keterkaitan eks Sekretaris Umum (Sekum) FPI Munarman dengan kelompok atau jaringan teror di Indonesia.

"Masih berproses apakah Munarman berdiri sendiri atau ada pihak lain yang ada di sekililing saudara M itu kita lihat nanti. itu masih diproses oleh Densus," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/5).

Namun yang pasti, kata Rusdi, indikasi kuat Munarman melakukan aksi tindak pidana teror sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah terbukti dengan kekikutsertaanya dalam sejumlah pembaiatan terhadap ISIS di Jakarta, Makassar, dan Medan.

“Kemarin sudah ditahan sebagai tersangka. Saya rasa Densus 88 akan bekerja dengan cermat,” ujar jenderal bintang satu itu.

Rusdi tak menutup kemungkinan penyidik memeriksa rekan-rekan Munarman. Seluruh pihak terkait bakal dimintai keterangan, “Ini untuk memperjelas kasus yang melibatkan M,” papar dia.

Rusdi memastikan semuanya akan dipaparkan secara gamblang di pengadilan. Mulai dari pergerakan Munarman, hingga keterlibatannya dalam kejadian tertentu.

Munarman ditangkap di kediamannya Perumahan Modern Hills, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, sekitar pukul 15.30 WIB, Selasa, 27 April 2021. Munarman diduga terlibat baiat teroris di beberapa lokasi.

Dia terlibat baiat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Makassar, dan Medan. Polisi menyebut baiat di Makassar terafiliasi jaringan teroris Negara Islam Irak and Suriah atau ISIS. (rmol)