SANCAnews.id

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK tidak serta-merta bisa memecat 75 pegawai yang tak lolos. Kini, serangan datang kepada Ketua KPK Firli Bahuri mengenai tes alih status ASN itu.

"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) merasa lega dengan pernyataan Jokowi itu. MAKI kemudian menyentil Firli karena telah membuat kontroversi karena TWK itu.

"Seperti sekarang alhamdulillah Pak Jokowi mendengar suara-suara yang menentang penonaktifan itu dan menyatakan bahwa itu tidak boleh dipecat dan itu saya kira efektif," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (17/5).

Melihat polemik yang ditimbulkan oleh TWK ini, Boyamin menyarankan agar Firli Bahuri mengundurkan diri dari Ketua KPK. Dia menyarankan agar Firli menjadi wakil ketua saja.

"Kalau dalam konteks kontroversial terus begini ya kalau saya menyarankan sebaiknya Pak Firli mundur aja lah dari Ketua KPK, setidaknya mundur dari Ketua KPK menjadi wakil ketua KPK aja, biar dipimpin oleh Pak Nawawi, atau Pak Gufron, ya paling ndak Pak Alex Marwata lah, saya tidak melihat Bu Lili, karena Bu Lili kemarin pada posisi terkait Tanjungbalai kan ada sedikit persoalan, meskipun sampai sekarang belum ada bukti dan itu saya hanya minta beliau untuk tidak melibatkan diri dalam kasus Tanjungbalai aja. Dan saya kira Bu Lili clear tidak ada masalah, meskipun nanti ketua KPK perempuan ya boleh boleh aja," katanya.

"Jadi prinsipnya menurut saya Pak Firli mengundurkan diri dari Ketua KPK menjadi Wakil Ketua KPK seperti dulu permintaan saya seperti dulu sidang di Dewas KPK kasus dugaan hidup mewah helikopter di Palembang, Baturaja dulu, saya meminta Pak Firli disanksi untuk tidak menjadi Ketua KPK, cukup jadi wakil ketua KPK," sambungnya.

ICW Dorong Dewas KPK Periksa Firli 

Indonesia Corruption Watch (ICW) turut serta melancarkan serangan kepada Firli. Kurnia menilai TWK ini sebagai alat yang digunakan oleh Ketua KPK Firli Bahuri untuk menyingkirkan pegawai KPK.

"Pesan ini semakin menegaskan bahwa TWK ini hanya dijadikan alat oleh Firli Bahuri untuk menyingkirkan punggawa-punggawa KPK. Sehingga dapat dikatakan kesimpulan atau hasil tes tersebut sejak awal sudah disusun secara sistematis sebelum hasil sebenarnya resmi dikeluarkan," peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Senin (17/5).

Kurnia lantas menyinggung terkait TWK yang dinilai melanggar hukum dan bertentangan dengan etika publik lantaran tidak diatur dalam UU KPK baru dan peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020). Namun demikian, kata dia, Firli tetap melanggar dengan menyelundupkan TWK dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021.

Tak sampai di situ, Kurnia juga menyinggung terkait narasi radikalisme yang diutarakan KPK dan narasi 'kadrun' dan 'taliban' terhadap Wadah Pegawai KPK (WP KPK) yang terus-terusan didengungkan. Dengan demikian, kata dia, terbentuklah kesimpulan TWK ini dibuat untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang pernah beririsan dengan Firli Bahuri.

"Berdasarkan narasi di atas terlihat jelas bahwa TWK hanya dijadikan dalih untuk menutupi motivasi kepentingan pribadi Firli Bahuri. Mesti dipahami bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dibangun atas kepentingan rakyat, bukan segelintir orang, apalagi dengan cara-cara kotor dan melanggar etika serta akal sehat," ucapnya.

Kurnia pun meminta agar KPK segera mengikuti arahan Presiden Jokowi untuk menganulir pemberhentian ke-75 pegawai KPK.

"Seluruh Pimpinan KPK mematuhi perintah Presiden Joko Widodo dengan menganulir keputusan memberhentikan 75 pegawai KPK," ungkapnya.

Kemudian Kurnia juga meminta agar dewan pengawas KPK segera memeriksa Firli Bahuri terkait persoalan ini. Dia menduga ada pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli.

"Dewan Pengawas segera mengambil langkah konkret dengan memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan pelanggaran etik berat kepada Firli Bahuri," imbuhnya. (dtk)

SANCAnews – Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam Test Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai kampungan dan norak.

Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo diminta untuk ikut bertanggung jawab.

Permintaan itu disampaikan ekonom nasional DR. Rizal Ramli ketika diundang untuk ikut berbicara dalam talkshow Cangkir Opini yang dipandu ahli hukum tatanegara Refly Harun, Selasa (18/5).

“Tes-tes itu di bawah kordinasinya (Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo),” ujar Rizal Ramli yang berbicara dari kediamannya di Jalan .

Mantan Menko Perekonomian di era Abdurrahman Wahid itu menambahkan, ujian untuk pegawai adalah hal yang wajar. Tetapi, itu  harus dilakukan secara profesional, dengan pertanyaan yang memang credible.

“Tapi, ternyata tes-tes itu (TWK untuk pengalihan fungsi Pegawai KPK) pertanyaannya kampungan, norak, dan dibikin oleh orang yang sama sekali tidak cerdas,” sambung Rizal Ramli yang juga pernah menjadi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya di era Joko Widodo.

“Saya minta Mas Tjahjo ikut tanggung jawab. Jangan sembunyi,” kata Rizal Ramli lagi.

Rizal Ramli juga mengatakan, penting untuk mengetahui apa motif di balik upaya melakukan pembersihan terhadap 75 Pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu.

Hal yang sering didengar, Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN lewat TWK itu adalah “Taliban”.

Rizal Ramli menambahkan, dirinya mengenal baik Novel Baswedan yang telah mengumumkan bahwa dirinya termasuk dalam 75 Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat.

“Saya impressed. Mereka profesional dan mereka memiliki etika kerja yang bagus. Tetapi dalam memilih kasus bukan kewenangan mereka. Didrive. Padahal, seharusnya siapapun kalau korupsi besar harus diadili. Karena KPK tidak dimaksudkan untuk menangkapi kasus-kasus yang kecil,” urai Rizal.

Dia mencontohkan kasus korupsi Bantuan Sosial yang melibatkan (mantan) Menteri Sosial Juliari Batubara yang seperti Tjahjo Kumolo juga merupakan kader PDI Perjuangan.

TWK yang diselenggarakan dalam rangka mengalihkan Pegawai KPK menjadi ASN diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan Dinas Psikologi TNI AD.

DARI 1.351 Pegawai KPK yang mengikuti TWK sebanyak 1.274 dinyatakan memenuhi syarat. Sementara 75 lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN. Sejauh ini, nama-nama ke-75 Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat itu belum pernah diumumkan kepada publik demi menjaga privasi.

Baru-baru ini penyidik KPK Novel Baswedan mengaku, dirinya merupakan salah satu dari 75 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN.

Belakangan juga beredar permintaan agar BKN mengumumkan hasil TWK yang dilakukan agar menjadi jelas bagi masyarakat dan menghentikan polemik yang berkembang. (rmol)

SANCAnews – Dua Pekerja Migran Indonesia (PMI)/TKI yang baru saja pulang ke Jatim terpapar varian baru Corona yakni B1351 Afrika Selatan (Afsel) dan B117 United Kingdom (UK). Lalu bagaimana gejala yang dialami keduanya?

Penanggungjawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) dr Nalendra menyebut, gejala awal keduanya sempat kelelahan dan nyeri otot.

"Gejalanya hampir sama. Tapi yang kita dapatkan gejala awalnya nyeri otot, kelelahan dan merasa lesu. Juga mual juga pusing dan ada gejala lanjutannya, semua bisa tertangani dengan baik," ujar Nalendra saat dikonfirmasi, dilansir Gelora.co, Selasa (18/5/2021).

Untuk gejala lanjutannya, Nalendra tidak membeberkan detail. Namun, kondisi keduanya saat ini dalam keadaan sangat baik. "Kuncinya prokes tetap ketat. Perawatan juga khusus, kita pisahkan dengan pasien RSLI lainnya," imbuhnya.

Nalendra yakin, kedua pasien bisa disembuhkan. Pihak RSLI menyiapkan dokter khusus untuk dua pasien tersebut'

"Pasien ini insyallah akan berhasil dengan baik. Kita lakukan pemeriksaan, bisa disembuhkan pasien ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia kembali menemukan dua kasus varian baru Corona di Jawa Timur. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan ada kasus varian Corona Afrika Selatan dan Inggris pada TKI yang baru kembali dari Malaysia.

"Dua-duanya merupakan pekerja migran Indonesia yang datang dari Malaysia. Mereka membawa satu mutasi Afrika Selatan dan satu mutasi dari London," kata Menkes Budi dalam konferensi pers yang disiarkan Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).  []

SANCAnews – Video orang menghina Palestina yang sedang berkonflik dengan Israel kembali muncul. Kali ini, video makian itu diduga dibuat oleh seorang warga Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, dan menyebar lewat TikTok.

Dilihat detikcom, Selasa (18/5/2021), dalam video viral itu terlihat ada seorang wanita sedang menyeterika pakaian. Dia kemudian bicara soal konflik antara Palestina dan Israel.

"Apa kalian? Palestina, Palestina, Israel yang benar. Palestina babi. Udah? Eh asal kelen tahu ya, ustaz dari Arab aja mengakui kalau Israel nggak salah," ucap wanita tersebut sambil menggerakkan setrika.

Ada logo TikTok dengan nama akun @sarinaborumanik. Namun, video tersebut sudah tak ada lagi di akun tersebut.

Meski demikian, video tersebut telah beredar di Facebook dan lewat pesan WhatsApp. Pemilik akun TikTok tersebut diduga merupakan warga Tapanuli Tengah (Tapteng).

Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, mengatakan dirinya telah melihat video tersebut. Dia juga telah meminta Camat Manduamas, yang diduga merupakan domisili pemilik akun untuk mengecek benar tidaknya warga tersebut berdomisili di Tapteng.

"Pertama-tama, kalau memang itu warga Tapteng, saya minta maaf," ucap Bakhtiar.

Dia mengatakan ucapan wanita tersebut tidak tepat dan memalukan. Bakhtiar pun berharap polisi turun tangan mengusut pemilik akun tersebut dan melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku.

"(Saya harap) polisi atau pihak berwajib memproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku," ucapnya.

Dia mengimbau warga Tapteng agar tidak terprovokasi oleh video tersebut. Dia mengingatkan warga agar bijak menggunakan media sosial.

"Jangan ingin terkenal, tapi menghina orang lain dan mencaci maki orang lain," ucapnya.

Setidaknya, ada dua akun TikTok lain yang mengunggah konten menghina Palestina. Satu orang di NTB dan satu lagi di Bengkulu. (dtk)

SANCAnews – Pendakwah Ustaz Hilmi Firdausi mengomentari banyaknya pihak yang membangun opini untuk jatuhkan Palestina. Terlebih, di tengah maraknya isu perseteruan antara negeri tersebut dengan Israel.

Menurut Hilmi, seharusnya Indonesia sama-sama memperjuangkan kebebasan Palestina. Namun, hal itu dinilai Hilmi terbalik dengan apa yang ada di lapangan.

“Harusnya masalah Palestina dapat menyatukan bangsa ini,” cuitnya, dikutip dari akun Twitter miliknya, Selasa 18 Mei 2021.

Menurutnya, semua pemimpin negara turut serta mendukung kemerdekaan Palestina, “Karena dari mulai pendiri bangsa hingga presiden saat ini semua mendukung kemerdekaan Palestina,” lanjutnya.

Ia kemudian menuding adanya buzzer atau pelaku pendengung yang mencoba merusak citra Palestina di mata publik, “Tapi entah kenapa masih ada Buzzer yang berusaha merusak opini rakyat Indonesia tentang Palestina. Apakah Buzzer dapat orderan juga dari Zionis?” sindirnya.

Kemudian ia menambahkan lagi, masalah Palestina adalah sebuah penjajahan bukan semata perebutan wilayah.

Oleh karena itu, kata Hilmi, apabila masih ada yang mengomentari secara pedas perjuangan Palestina, ia meminta agar kita berkaca dari peristiwa masa lalu.

“Kalian yang masih nyinyir sama perjuangan rakyat Palestina coba tanyakan para sesepuh yang masih hidup bagamana rasanya ketika negeri ini dijajah Belanda dan Jepang dan itulah yang dirasakan rakyat Palestina saat ini, Ngerti ora son?” tegasnya. (glc)