SANCAnews.id

SANCAnews – Sehubungan dengan larangan membuka kawasan wisata saat libur lebaran dan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kawasan Kabupaten Ulakan Tapakih. Jajaran Polsek Nan Sabaris bersama Pemerintah Kecamatan Ulakan Tapakih dan Pemerintah Nagari Tapakih bersama anggota Pokdarwis melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan Pengawasan Objek Wisata di Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (17/5).

Kegiatan ini diawali dengan peninjauan ke Pos Pengamanan Lebaran yang terletak di depan pintu masuk objek wisata Pantai Tiram. Kemudian dilanjutkan dengan pengawasan dan penutupan objek wisata Pantai Tiram Nagari Tapakih yang dipimpin oleh Kapolsek Nan Sabaris Iptu. Zulkanaini didampingi Kasat Polair Iptu. Amisar, Camat Ulakan Tapakih Syafruddin, Kasi Trantib. Anesa Satria, SH.MM. Kanit Intel Bripka Hari Suganda, Wali Nagari Tapakih Soni Aprison dan Ketua Pokdarwis Pantai Tiram Tapakih Masrizal.

Kegiatan pengawasan objek wisata tersebut dilanjutkan ke kawasan Ekowisata dan Edukasi Green Talao Park (GTP) di Nagari Ulakan. Setiba dilokasi rombongan disambut oleh Wali Nagari Ulakan Irmanto, SE dan Ketua BUMNag Pesisir Ulakan Madani Ady Kurniawan.

Menurut Ady Kurniawan, sehubungan adanya edaran dari pemerintah terkait penutupan kawasan objek wisata selama libur lebaran. Pihaknya sudah sepakat untuk menutup Kawasan Ekowisata dan Edukasi GTP untuk umum selama libur lebaran, sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

"Kami sangat menghargai Surat Edaran dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, karena semata-mata bertujuan untuk kebaikan bersama dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kecamatan Ulakan Tapakih," katanya.

Diketahui, bahwa untuk mengendalikan dan mengatasi dampak pandemi Covid-19 menjelang lebaran di Daerah, Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 07 tahun 2021 tentang Panduan penyelenggaraan Shalat Idul Fitri tahun 2021 di masa Pandemi.

Demikian juga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 08 / Ed / GSB-2021 tanggal 8 Mei 2021 tentang panduan penyelenggaraan Sholat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19 di Sumatera Barat, Pembukaan Objek Wisata dan Pengaturan Mobilitas Pergerakan Masyarakat Lintas Kabupaten Kota dalam Pengendalian Penyebaran Penyakit Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menindaklanjuti melalui Surat Edaran Bupati Padang Pariaman Nomor: 452/87 / Kesra / V-2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1442 Hijriyah / 2021 M, pembukaan tempat wisata dan pengaturan mobilitas pergerakan masyarakat lintas Kabupaten dan Kota dalam rangka pencegahan dan pegendalian Pandemi Covid-19 di Kabupaten Padang Pariaman.

Berkaitan dengan hal itu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE.MM, meminta kepada camat dan wali nagari agar dapat melibatkan seluruh potensi dan kelembagaan informal yang ada di nagari, berperan aktif dan ikut memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayahnya. (Zl Tj).

SANCAnews – Indonesia, bersama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, mengeluarkan pernyataan bersama terkait peningkatan kekerasan oleh Israel di wilayah Palestina.

Pernyataan tersebut dirilis pada Minggu (16/5), sebagai tindak lanjut komunikasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah.

"Kami mengutuk dengan istilah paling kuat atas pelanggaran dan agresi terang-terangan yang berulang kali dilakukan oleh orang Israel, yang menargetkan warga sipil di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, yang telah membunuh, melukai, dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk wanita dan anak-anak," ujar pernyataan tersebut, seperti diunggah di akun Twitter @jokowi.

Ketiga pemimpin juga menyatakan keprihatinan atas praktik perluasan pemukiman Israel yang ilegal, termasuk penghancuran dan penyitaan bangunan milik Palestina di seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

"Kami juga mengutuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hak asasi manusia, yang dilakukan oleh Israel, Kekuatan Pendudukan, melalui kebijakan yang tidak manusiawi, kolonial, dan apartheid terhadap orang-orang Palestina," tambah mereka.

Untuk itu, para pemimpin menyerukan diperlukannya tindakan segera dan kolektif untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran tersebut.

Ketiganya juga mendesak agar pihak-pihak terkait menerima kehadiran kekuatan internasional di Yerusalem untuk memantau penghentian permusuhan di Wilayah Pendudukan Palestina.

"Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, menghentikan serangan terhadap warga sipil, untuk mengambil langkah-langkah dalam meredakan situasi dan untuk menegakkan hukum dan ketertiban internasional," lanjut pernyataan itu.

Mereka juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak segera dan mengambil semua tindakan yang mungkin guna menjamin keselamatan dan perlindungan warga Palestina.

Para pemimpin meminta Majelis Umum PBB untuk mengadakan sesi darurat agar dapat membahas perkembangan situasi di Palestina dan menghasilkan persatuan untuk Resolusi Perdamaian dengan tujuan untuk mengakhiri kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

"Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk tetap teguh dalam komitmen mereka untuk menjaga "solusi dua negara" untuk mencapai Negara Palestina yang merdeka, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," tegas mereka.

Dalam pernyataan tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Brunei menegaskan kembali solidaritas dan komitmen kepada rakyat Palestina, termasuk hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan mandiri.

"Kami siap mendukung upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan langgeng di Timur Tengah berdasarkan Resolusi PBB yang relevan dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter," pungkas mereka. []

SANCAnews – Sikap tegas pemerintah dalam mengecam aksi kekerasan di Masjid Al Aqsa, Sheikh Jarrah, dan agresi Israel ke Jalur Gaza harus diikui dengan langkah konkret.

Misalnya dengan mengirim bantuan kemanusiaan maupun kebijakan embargo barang-barang dari Israel.

Begitu harapan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno menanggapi tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina.

"Sikap tegas pemerintah Indonesia perlu direalisasikan lebih lanjut dalam bentuk aksi, baik berupa bantuan fisik untuk warga Palestina, maupun dalam bentuk embargo terhadap barang dan jasa dari Israel atau para pendukung agresi tentara Israel di Al Aqsa," katanya kepada wartawan, Minggu (16/5).

Sejumlah negara besar memang telah menyatakan dukungan terhadap Israel. Namun demikian, tragedi ini bukan soal siapa berpihak pada siapa. Melainkan soal keadilan, perikemanusiaan, dan hak warga Palestina untuk dapat hidup bebas di tanah airnya sendiri.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar NKRI telah dilanggar secara terang bendarang oleh Israel, mulai dari kemanusiaan, kedaulatan, keadilan, dan komitmen menghapus penjajahan dari muka bumi.

Atas alasan itu, dia berharap ada aksi nyata yang tidak sekedar menyatakan keberpihakan. Melainkan juga konkrety memberi solusi.

“Mari kita yang ada di Indonesia ikut membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, minimal melalui doa yang dipanjatkan setiap saat. Semoga Allah swt senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan-Nya kepada saudara dan anak-anak kita di Palestina," tutup anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini. (rmol)

SANCAnews – Seorang wanita pengguna akun TikTok martha_ria_simbolon1805 mendapat kecaman dari warganet yang geram dengan aksinya membuat konten diduga menghina warga Palestina.

Pada konten yang diunggah di akun TikToknya wanita tersebut mengucapkan hal yang tidak pantas terhadap rakyat Palestina yang menjadi korban penyerangan tentara Israel.

"Palestina babi, mari kita bantai," katanya dalam konten video TikTok yang dibuatnya.

Konten tersebut pun viral di media sosial dan mengundang kecaman dari masyarakat. Atas hal itu, ia pun akhirnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas perbuatan tidak terpuji yang dilakukannya itu.

Dalam video yang beredar, terlihat wanita itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas konten yang ia buat.

"Sebelumnya saya benar-benar minta maaf kepada teman-teman semua terutama pendukung Palestina, saya tidak ada maksud begitu, saya cuma iseng-iseng doang," sebutnya.

Ia pun mengatakan ingin menghapus video yang sudah diunggahnya namun ia tidak bisa karena akun TikToknya telah diblokir.

"Saya gak tau lagi sekarang mau gimana, saya mau hapus videonya tapi TikTok saya Sudah diblokir," sambungnya.

"Saya cuma bisa minta maaf atas kecerobohan yang saya lakukan, saya benar-benar gak ada maksud kayak begitu, niat saya cuma bikin video yang lagi trend, gak lebih dari itu," ujarnya.[]

SANCAnews – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo mendesak pemerintah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan perdamaian di Palestina.

"Sudah sepantasnya jika pemerintah atas nama negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mengambil inisiatif, tidak hanya sebatas menyerukan gencatan senjata demi menghindari korban yang lebih banyak, tetapi melakukan tindakan nyata," kata Gatot dalam keterangannya, Ahad, 16 Mei 2021.

Gatot meminta pemerintah turut aktif dengan mengajak negara-negara di dunia, termasuk upaya yang lebih intensif dalam diplomasi internasional di PBB, untuk dapat bersama-sama menegakkan hak-hak asasi manusia. Serta menjamin penegakan hukum dan keadilan, bersama-sama membangun kehidupan toleransi, dan menjaga ketertiban dan perdamaian dunia di Palestina.

"Dalam kaitan itu, pemerintah perlu segera mengirimkan Tim Medis ke Palestina, dan segara mungkin menyiapkan pasukan perdamaian yang setiap saat siap untuk diberangkatkan di bawah bendera PBB," ujarnya.

Menurut Gatot, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, tidak boleh tinggal diam dengan peristiwa yang dialami Palestina. "Karena diam berarti mendukung tindakan kejam Israel," katanya.

Palestina, kata Gatot, sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia pada 1945, sangatlah penting dan tak ternilai harganya. Sehingga, sangat wajar jika rakyat dan bangsa Indonesia sangat setia membela Palestina untuk dapat segera lepas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan.

Pada hari perayaan Idul Fitri ini, Gatot juga mengajak segenap bangsa Indonesia untuk terus menyuarakan terjadinya pelanggaran HAM, melanggar hukum dan keadilan, pelanggaran toleransi, serta hancurnya kondisi ketertiban dan perdamaian dunia di Palestina.

"Marilah bersama-sama mendoakan rakyat Palestina, agar mendapatkan keselamatan, kesehatan dan kemenangan ibadah Ramadhan, serta agar senantiasa Palestina segera menjadi bangsa dan negara yang terhindar dari segala bentuk kekerasan dan penindasan," kata Gatot Nurmantyo. []