SANCAnews.id

SANCAnews – Warga negara asing (WNA) asal China terus berdatangan masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, bahkan bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri 2021, Kamis (13/5).

Dari informasi yang diperoleh, pesawat Xiamen Airlines dengan nomor penerbangan MF855 dari Fuzhou, China, mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (13/5), sekitar pukul 12.20 WIB.

Pesawat tersebut mengangkut 114 penumpang, 110 orang diantaranya adalah WNA asal China.

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menyesalkan masih adanya kebebasan WNA untuk masuk ke Indonesia.

Bagi dia, masuknya ratusan WNA yang disebutkan sebagai tenaga kerja asing (TKA) itu menjadi bukti tidak adanya empati dari pemerintah.

"Kalau benar di Lebaran pertama tersebut ada kedatangan TKA China di Indonesia, makai instansi terkait dengan investasi, ketenagakerjaan dan keimigrasian tidak peka terhadap rakyat," ujar Arsul saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/5).

Bukan tanpa alasan, Arsul yang juga Wakil Ketua Umum PPP itu mengatakan, masuknya WNA tersebut terjadi saat pemerintah mengambil kebijakan membatasi pergerakan masyarakat di masa Idul Fitri.

"Kebijakan pemerintah membatasi pergerakan orang bukan hanya untuk mudik Lebaran, tapi juga membatasi orang untuk mencari mata pencaharian seperti mereka berdagang antar kota," tegasnya.

"Maka ini menunjukkan rendahnya empati dan solidaritas terhadap rakyat kita sendiri," ucap Arsul menambahkan.[]

SANCAnews – Pemerintah diminta menjelaskan kepada publik secara terbuka terkait 110 warga negara asing (WNA) asal China yang terus berdatangan masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Sebabnya kedatangan ratusan TKA China itu bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri 2021, Kamis kemarin (13/5).

Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (14/5).

"Jelaskan ke publik dengan detail kondisi masuknya TKA (Tenaga Kerja Asing) ini," kata Mardani.

Menurut Mardani, para WNA asal China yang disebut akan menjadi TKA terkait proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Indonesia itu akan menjadi isu besar jika pemerintah tidak menjelaskannya kepada publik, "Ini akan jadi isu besar. Terus masuknya TKA Cina," katanya.

Atas dasar itu, anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini meminta pemerintah terbuka soal roadmap pekerjaan yang bakal digarap oleh TKA asal China yang kini berduyun-duyun masuk Indonesia tersebut. "Perlu diperjelas peta pekerjaan dan jumlah pekerja yang diperlukan," pungkasnya.

Dari informasi yang diperoleh, pesawat Xiamen Airlines dengan nomor penerbangan MF855 dari Fuzhou, China, mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis 13 Mei 2021, sekitar pukul 12.20 WIB.

Pesawat tersebut mengangkut 114 penumpang, 110 orang diantaranya adalah WNA asal China. Kabarnya, 110 WNA China yang masuk di hari Lebaran pertama tersebut saat ini tengah menjalani karantina di wisma ataupun di hotel yang telah ditunjuk Satgas Gugus TNI.

Mereka disebar diantaranya ada di Hotel Arcadia 53 orang, Hotel Shangrila 1 orang, Grand Sahid Jaya 18 orang, Mercure Jakarta Batavia 9 orang, DAN Holiday Inn Gajah Mada 30 orang.

Dalam penerbangan itu juga terdapat 1 WNA asal Korea yang melakukan karantina di Hotel Grand Sahid, 2 WNI yang karantina di Hotel Mercure Batavia, dan 1 WNI karantina di Wisma Atlet.

Diduga kuat, pesawat Xiamen Airlines dengan nomor penerbangan MF855 dari Fuzhou, merupakan pesawat sewa alias carteran karena tidak terdaftar dalam jadwal penerbangan kedatangan internasional reguler.

"Sepertinya pesawat carter," kata Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M Holik Muwardi, kepada wartawan, Kamis malam (13/5). (rmol)

SANCAnews – Di tengah pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), di saat yang bersamaan warga negara asing (WNA) asal China terus berdatangan masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, bahkan bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri 2021, Kamis kemarin (13/5).

Dari informasi yang diperoleh, pesawat Xiamen Airlines dengan nomor penerbangan MF855 dari Fuzhou, China, mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis 13 Mei 2021, sekitar pukul 12.20 WIB.

Pesawat tersebut mengangkut 114 penumpang, 110 orang diantaranya adalah WNA asal China. Kabarnya, 110 WNA China yang masuk di hari Lebaran pertama tersebut saat ini tengah menjalani karantina di wisma ataupun di hotel yang telah ditunjuk Satgas Gugus TNI yang berada di dalam Satgas Penanganan Covid-19.

Mereka disebar diantaranya ada di Hotel Arcadia 53 orang, Hotel Shangrila 1 orang, Grand Sahid Jaya 18 orang, Mercure Jakarta Batavia 9 orang, DAN Holiday Inn Gajah Mada 30 orang.

Dalam penerbangan itu juga terdapat 1 WNA asal Korea yang melakukan karantina di Hotel Grand Sahid, 2 WNI yang karantina di Hotel Mercure Batavia, dan 1 WNI karantina di Wisma Atlet.

Diduga kuat, pesawat Xiamen Airlines dengan nomor penerbangan MF855 dari Fuzhou, merupakan pesawat sewa alias carteran karena tidak terdaftar dalam jadwal penerbangan kedatangan internasional reguler.

"Sepertinya pesawat carter," kata Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M Holik Muwardi, kepada wartawan, Kamis malam (13/5).

Pada hari pertama lebaran 1442 H, di Bandara Soetta telah melayani 13 penerbangan kedatangan internasional yang mengangkut 950 penumpang dan 8 penerbangan domestik yang mengangkut 500 penumpang.

Dari catatan, beberapa hari sebelum lebaran, rombongan WNA asal Cina juga tercatat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka menumpangi pesawat Sriwijaya Airlines dengan nomor penerbangan SJ-3185 dari Hangzhou, Cina, yang membawa 149 penumpang pada 12 Mei 2021, pukul 23.37.

Seluruh penumpang WNA Cina ini datang secara mandiri dan melakukan karantina di Wisma ataupun di Hotel yg telah ditunjuk Satgas Covid-19 dengan perincian: 31 orang di Holiday Inn Gajah Mada, Grand Sahid Jaya 36 orang, Mercure Jakarta Batavia 82 orang.

Pada 11 Mei atau H-1 Lebaran, pesawat China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ-835 dari Shenzen, Cina, yang mengangkut 103 penumpang mendarat pukul 16.33.

Sebanyak 101 WNA asal Cina dan 1 WNA asal Ceko melakukan karantina sejumlah wisma dan hotel, yaitu: Hotel Shangrilla 3 orang, Holiday Inn Gajah Mada 1 orang, Holiday Inn Pluit 1 orang, Grand Sahid Jaya 44 orang dan Mercure Jakarta Batavia 54 orang.

Pada Senin 10 Mei 2021 atau H-2 Lebaran 2 penerbangan dari Cina juga mendarat di Soekarno-Hatta yaitu pesawat Garuda Indonesia GA 8990 dari Guangzhou yang mengangkut 94 penumpang dan pesawat Lion Air JT2618 dari Wuhan mengangkut 66 penumpang. (rmol)

SANCAnews – Masyarakat di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara merasakan guncangan kuat gempa pada Jumat (14/5), pukul 13.33 WIB. Parameter awal gempa menyebutkan pusat kedalaman berada pada 19 km.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati mengatakan, Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB menerima laporan dari BPBD daerah bahwa masyarakat di beberapa daerah merasakan guncangan gempa tersebut.

Beberapa wilayah yang merasakan guncangan itu berasal dari laporan beberapa BPBD, diantaranya: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, mencatat guncangan 2–3 detik yang dirasakan warga Desa Tuapaja, Kecamatan Sipora Utara.

Sedangkan di Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, warga merasakan guncangan gempa selama 4-5 detik.

Radita menjelaskan, masyarakat di Desa Simalegi bahkan sempat mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Namun demikian, warga desa ini sudah kembali ke rumah masing-masing. BPBD setempat sudah diminta mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi gempa susulan.

BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai menginformasikan sejauh ini tidak ada informasi kerusakan akibat gempa. 

Raditya juga menjelaskan, dari hasil analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dilaporkan adanya gempabumi susulan (aftershock) dengan parameter magnitudo (M) 5.2 dari gempa sebelumnya M 7.2.

Setelah dimutakhirkan, BMKG menyebutkan besaran gempa di angka 6.7 magnitude.

Pusat gempa berada di lepas pantai sebelah barat Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Jumat (14/5).

Adapun pusat gempabumi susulan tersebut dilaporkan berada pada titik koordinat 0.21 LU-96.58 BT di kedalaman 10 kilometer (km) dan tidak berpotensi tsunami.

Menurut BMKG, jenis dan mekanisme gempabumi tersebut merupakan gempabumi dangkal yang berada di zona outer-rise, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya. (rmol)

SANCAnews – LSM antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) kecam keras pernyataan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menilai penonaktifan 75 pegawai KPK sudah wajar dan sesuai prosedur. ICW menilai Dewas sudah berubah menjadi pemberi stempel kebijakan kontroversial.

Pernyataan soal penonaktifan yang sudah sesuai prosedur itu disampaikan oleh anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji.

"Saat ini Dewan Pengawas bukan lagi bertindak sebagai instrumen pengawas di KPK, melainkan sudah berubah menjadi tempat stempel kebijakan kontroversi pimpinan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (13/5/2021).

Kurnia menyebut TWK yang dihadapkan kepada pegawai KPK melanggar aturan. Menurut Kurnia, UU KPK dan peraturan pemerintah tak mengatur TWK yang dianggap janggal sejumlah kalangan.

"Betapa tidak, Tes Wawasan Kebangsaan ini secara terang benderang melanggar hukum, sebab tidak diatur dalam UU 19/19 dan PP 41/20," ujarnya.

Dewas KPK, kata Kurnia, seolah tak melihat kejanggalan TWK dan penonaktifan 75 pegawai KPK. Selain itu, Dewas KPK tampak mendukung agar 75 pegawai KPK dinonaktifkan.

"Bahkan, putusan MK telah menegaskan bahwa alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan hak-hak pegawai. Namun Dewan Pengawas seakan tutup mata, bahkan terlihat mendukung upaya pimpinan menonaktifkan 75 pegawai KPK," imbuhnya.

Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji sebelumnya angkat bicara soal penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Menurut Indriyanto, langkah tersebut sudah melalui prosedur hukum yang wajar atau layak.

"Ini prosedur hukum yang wajar atau layak yang juga sama ditempuh oleh Kementerian atau lembaga lainnya, demikian juga halnya dengan KPK," kata Indriyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (13/5).

"Keputusan ini masih dalam tataran proper legal administrative procedures, karenanya memang harus ada penyerahan sementara kepada atasan langsung," tambahnya. (ljc)