SANCAnews.id

SANCAnews – Israel mengerahkan pasukan dan tank-tanknya untuk mengepung Jalur Gaza, meski serangan udara terus berlanjut ke daerah kantong Palestina tersebut.

Dari laporan Al Jazeera, pasukan Israel mulai berkumpul di perbatasan Gaza pada Jumat dini hari (14/5). Namun kemungkinan jumlah tank, artileri, dan pasukan Israel belum mencukupi untuk melakukan serangan darat ke Gaza.

"Operasi darat membutuhkan banyak persiapan, membutuhkan banyak pasukan," ujar wartawan Al Jazeera, Safwat Al Kahlout, yang melaporkan langsung dari Gaza.

Dalam pernyataan terpisah, militer Israel membantah sudah memulai serangan darat. Beberapa laporan berita menyebutkan tidak ada serangan darat.

Sementara itu, serangan udara Israel ke Gaza sendiri telah menambah korban warga Palestina. Angka kematian terbaru mencapai 113 orang, termasuk 31 anak-anak.

Sedangkan lebih dari 580 orang lainnya terluka.

Di pihak Israel, setidaknya enam warga Israel dan satu warga India juga tewas. Tentara Israel mengatakan ratusan roket telah ditembakkan dari Gaza ke berbagai lokasi di Israel.

Dalam potensi eskalasi lainnya, setidaknya tiga roket ditembakkan dari Lebanon selatan menuju Israel. (rmol)

SANCAnews – Dewan Pengawas (Dewas) KPK Indriyanto Seno Adji menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah melalui prosedur hukum yang wajar atau layak.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan Dewas KPK kini berubah menjadi pemberi stempel kebijakan kontroversial.

"Saat ini Dewan Pengawas bukan lagi bertindak sebagai instrumen pengawas di KPK, melainkan sudah berubah menjadi tempat stempel kebijakan kontroversi pimpinan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Kamis (13/5/2021).

Kurnia menyebut TWK yang dihadapkan kepada pegawai KPK melanggar aturan. Menurut Kurnia, UU KPK dan peraturan pemerintah tak mengatur soal TWK yang dianggap janggal sejumlah kalangan.

"Betapa tidak, Tes Wawasan Kebangsaan ini secara terang benderang melanggar hukum, sebab tidak diatur dalam UU 19/19 dan PP 41/20," ujarnya.

Dewas KPK, kata Kurnia, seolah tak melihat kejanggalan TWK dan penonaktifan 75 pegawai KPK. Selain itu, Dewas KPK nampak mendukung agar 75 pegawai KPK dinonaktifkan.

"Bahkan, putusan MK telah menegaskan bahwa alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan hak-hak pegawai. Namun Dewan Pengawas seakan tutup mata, bahkan terlihat mendukung upaya pimpinan menonaktifkan 75 pegawai KPK," imbuhnya.

Dewas KPK Indriyanto Seno Adji sebelumnya angkat bicara soal penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Menurut Indriyanto, langkah tersebut sudah melalui prosedur hukum yang wajar atau layak.

"Ini prosedur hukum yang wajar atau layak yang juga sama ditempuh oleh Kementerian atau lembaga lainnya, demikian juga halnya dengan KPK," kata Indriyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (13/5).

"Keputusan ini masih dalam tataran proper legal administrative procedures, karenanya memang harus ada penyerahan sementara kepada atasan langsung," tambahnya. (dtk)

SANCAnews – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memberikan tanggapan soal polemik hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Habiburokhman menyatakan bahwa pihaknya berharap agar nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diseret-seret dalam polemik tersebut.

"Terkait kisruh hasil tes wawasan kebangsaan 75 pegawai KPK, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, kami harap persoalan ini tidak dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi," katanya dalam tayangan KompasTV, Kamis (13/5/2021).

Dia menjelaskan bahwa tak ada bukti keterkaitan Jokowi pada polemik tersebut.

"Seolah Presiden Jokowi berkehendak negatif terhadap 75 orang tersebut, jauh sekali, nggak ada dasarnya nggak ada buktinya," katanya.

Habiburokhman meminta semua pihak tak menggunakan asumsi dalam mencermati perkembangan di KPK. Karena, baik pimpinan maupun 75 pegawai sama-sama aset bangsa yang memiliki integritas.

Dia menilai perlu ada penyelesaian terkait kondisi yang terjadi di KPK.

“Mungkin kami akan rapat internal tanggal 17 besok, saya akan usulkan Komisi III untuk mencari solusi bagaimana baiknya,” ujarnya. (sc)

SANCAnews – Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI menilai Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin merusak citra Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Anwar Abbas menyusul pernyataan Ngabalin kepada ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas.

Melalui akun twiiternya, Ngabalin menyebut Busyro Muqoddas berotak sungsang.

"Menurut saya, Ngabalin lebih banyak merusak citra Jokowi daripada memperbaiki citra Jokowi. Lebih banyak masfadah (kerusakan)," katanya dilansir dari terkini.id -- jaringan Suara.com, Kamis 13 Mei 2021.

Dia menyatakan, pernyataan Ngabalin cenderung membuat Jokowi terkesan antikritik.

"Jokowi menjadi terkesan antikritik, padahal Jokowi menyatakan dirinya terbuka terhadap kritik," kata Anwar.

Dia kemudian menyatakan kalau dirinya juga pernah disebut berotak sungsang.

"Saya juga pernah dikatakan Ngabalin sebagai Pak Tua yang pikirannya sungsang. Kalau saya sih nggak marah. Pak Busryo saya rasa juga nggak marah. Bagi Muhammadiyah, yang penting negara ini berjalan dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, Ngabalin mengomentari perihal pernyataan Busyro yang menyebut KPK mati di tangan pemerintahan Jokowi.

Ngabalin membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa tudingan Busyro tersebut tak berdasar.

"Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa, kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini. Cocoknya Mas Busyro membuat LSM antikorupsi atau masuk parpol sekalian. Rasanya Anda tidak cocok menjadi pimpinan Muhammadiyah," cuit Ngabalin. []

SANCAnews – Pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyebut Tuhan akan bersama orang-orang miskin menuai sindiran.

Megawati sebelumnya menyampaikan bahwa perayaan Idulfitri menjadi momen untuk menguatkan rasa kepedulian antarsesama. Ia juga menekankan untuk tetap dekat dengan rakyat dan membantu kepada yang membutuhkan sesuai dengan pesan Presiden pertama RI, Soekarno.

"Ingatlah ajaran Bung Karno: orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada manusia, dan Tuhan bersemayam di gubuknya orang miskin," kata Megawati.

Salah satu yang mengomentari pernyataan Mega saat menyampaikan pesan Bung Karno itu adalah aktivis Manusia Merdeka, Said Didu.

Said Didu menyindir bahwa Tuhan juga tidak akan menyukai pihak-pihak yang berperilaku rasuah.

"Dan Tuhan tidak akan bersama pihak yang 'beternak' koruptor yang memiskinkan rakyat," tulis Said Didu di akun Twitternya sembari menyertakan tautan berita soal ungkapan Megawati, pada Kamis (13/5).

Said Didu tak menjelaskan secara detail maksud dari pernyataannya itu. Namun patut diduga, hal tersebut merujuk pada adanya politisi PDIP yang tersandung kasus di KPK, salah satunya mantan Menteri Sosial RI, Juliari Batubara yang tersandung kasus dugaan bansos Covid-19 dan sedang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

Menarik ke belakang, PDIP juga pernah masuk survei Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPPM) pada 26 Maret hingga 8 April 2021, di mana disebutkan sebagai salah satu partai yang banyak menyumbang koruptor selama pandemi bersama dengan Gerindra.

Ketika para responden diberikan pertanyaan terbuka terkait parpol mana yang kadernya paling banyak dicokok oleh KPK karena tersandung kasus korupsi, jawabannya menyorot kepada dua partai.

"Jawabannya, sebanyak 79,2 persen menyatakan PDIP dan Partai Gerindra yang kadernya melakukan tidak pidana korupsi disaat pandemi Covid-19," beber Direktur Eksekutif LPPM, Daniel Zafnat Paneah, Rabu lalu (14/4). (rmol)