SANCAnews.id

SANCAnews – Puluhan orang sudah tewas dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang berlangsung sejak pekan lalu. Menurut BBC, setidaknya 53 orang Palestina tewas, 14 di antaranya anak dalam konflik terbaru. Sementara di sisi Israel, enam orang sudah terbunuh.

Palestina, lebih khusus lagi kelompok Hamas di Jalur Gaza, sudah menembakan lebih dari 1000 roket ke Israel. Sementara sebaliknya Israel telah melancarkan ratusan serangan udara ke Gaza menggunakan drone dan pesawat tempur.

Lalu apa yang menyebabkan pecahnya bentrokan terbaru ini? Berikut ulasan singkat yang dikumpulkan Suara.com dari berbagai sumber:

1. Bermula di Yerusalem

Ketegangan meningkat sejak Israel melarang warga muslim berkumpul di tempat-tempat atau situs-situs bersejarah umat Islam di sekitar Kota Tua Yerusalem, demikian dilansir dari Bloomberg.

Meski belakangan pembatasan itu dicabut, tetapi ketegangan di Yerusalem kian meningkat mendengar rencana Israel untuk mengusir warga Palestina dari Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Lingkungan Sheikh Jarrakh merupakan salah satu pemukiman warga Arab Palestina paling tua di Yerusalem.

Ketegangan ini berujung pada bentrokan di Yerusalem pada Jumat (7/5/2021). Dalam bentrokan ini, polisi Israel bahkan melepaskan tembakan peluru karet dan gas air mata ke dalam Masjid Al Aqsa, salah satu situs paling suci dalam Islam. Adapun kelompok Palestina membalas dengan lemparan batu.

Yerusalem Timur direbut Israel dalam perang 1967. Hingga saat ini, sebagian besar dunia internasional - kecuali segelintir negara sahabat Israel - tak mengakui jika Yerusalem adalah milik sah dari Israel.

2. Sheikh Jarrah

Sheikh Jarrah merupakan kawasan di Yerusalem Timur yang telah didiami oleh komunitas Arab Palestina. Tetapi kawasan ini diklaim sebagai milik warga Yahudi dan pada 1972 beberapa organisasi pemukim Yahudi mengajukan gugatan atas kepemilikan kawasan tersebut.

Seorang lelaki Palestina (kiri) berdebat dengan anggota DPR Israel sekaligus pemimpin Partai Yahudi garis keras, Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir di area Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, pada 10 Mei 2021. [AFP/Gil Cohen Magen]

Seperti diwartakan Al Jazeera pekan ini, sebuah pengadilan Israel di Yerusalem telah memutuskan setidaknya enam keluarga di Sheikh Jarrah harus mengosongkan rumah mereka di kawasan itu. Pengadilan yang sama juga sudah memutus untuk mengusir tujuh famili paling telat pada 1 Agustus.

Setidaknya akan ada 58 jiwa, termasuk 17 anak-anak, yang akan diusir dari rumah mereka sendiri. Dalam catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2010, sudah lebih dari 60 orang - termasuk 24 anak-anak - yang diusir dari Sheikh Jarrah karena dituding sebagai pemukim ilegal oleh Israel sejak akhir 2008.

Sheikh Jarrah sendiri akan digusur dan di sana Israel akan dibangun pemukiman untuk orang Yahudi.

Para pengacara warga Palestina telah mengajukan banding atas keputusan itu. Rencananya putusan banding akan segera diumumkan, tetapi karena pecah bentrokan sejak akhir pekan kemarin maka pengumuman vonis itu ditunda.

Sejarah Sheikh Jarrah, seperti yang diterangkan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan Wilayah Pendudukan Palestina, awalnya dihuni oleh para pengungsi Arab Palestina yang terusir dari rumah-rumah mereka setelah negara Israel berdiri pada 1948.

Pada 1956 lembaga bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) memberikan bantuan untuk 28 keluarga pengungsi Arab Palestina untuk membangun rumah di Sheikh Jarrah, yang pada saat itu bersama dengan seluruh Yerusalem Timur berada di bawah mandat Yordania.

Para pemuda Palestina berhadapan dengan Polisi Israel di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, 7 Mei 2021. [AFP/Emmanuel Dunand]

Mereka ketika itu dijanjikan akan menjadi pemilik permanen dari lahan itu setelah menetap di lokasi tersebut selama tiga tahun dan status pengungsi mereka akan dicabut.

Akan tetapi ketika Israel berhasil mengalahkan negara-negara Arab dalam perang 1967, Yerusalem Timur pun diduduki dan status kepemilikan tanah di Sheikh Jarrah mulai diusik.

Sialnya Israel - yang oleh organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) baru-baru ini disebut sebagai negara apartheid - memiliki undang-undang yang mengatur bahwa orang Yahudi bisa mengklaim kembali tanah yang mereka beli sebelum perang 1948. Tetapi undang-undang yang sama tak memberi hak ini kepada orang Arab.

Berbekal undang-undang inilah organisasi pemukim Yahudi mengklaim tanah di Sheikh Jarrah sebagai milik mereka.

3. Latar politik

Dalam dinamika politik Palestina, momentum ketegangan ini dimanfaatkan oleh kelompok Hamas yang lebih militan untuk tampil. Hamas, yang menguasai Jalur Gaza sejak 2007, ingin unjuk gigi sebagai pembela Palestina yang paling gigih, mengalahkan rivalnya Partai Fatah yang berkuasa di Tepi Barat.

Warga Palestina membawa bendera 

Di sisi lain, para politikus di Israel sedang berupaya melengserkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah berkuasa sejak 2009 silam dan kini sedang tersangkut skandal korupsi. Dalam upaya ini, para politikus Yahudi dan Arab di parlemen bekerja sama.

Tetapi upaya ini melemah setelah terjadinya konflik terbaru Israel - Palestina. Netanyahu, yang disokong oleh para nasionalis Yahudi garis keras, memanfaatkan konflik ini untuk memperkuat posisinya, mendulang simpati publik dengan menampilkan diri sebagai pemimpin yang keras terhadap Hamas dan kelompok Arab Palestina.

4. Kekuatan militer Israel vs Hamas

Tentu saja Israel, dalam banyak hal, memiliki kekuatan militer lebih besar ketimbang Hamas di Gaza. Mengatasi hujan roket Hamas dari Gaza, Israel mengandalkan teknologi pertahanan canggih Iron Dome. Mengandalkan drone dan jet tempur, Israel telah membombardir Gaza dalam beberapa hari terakhir.

Sementara Hamas mengandalkan roket-roket yang dipasok dan diselundupkan oleh Iran. Meski demikian, beberapa analis mengatakan kemampuan roket Hamas semakin meningkat, karena terbukti beberapa roketnya kini berhasil menembus pertahanan Israel dan berhasil menghantam beberapa sasaran di Tel Aviv serta beberapa kota lainnya.

5. Siapa korbannya?

Di Gaza, menurut BBC, sudah 53 orang tewas dan lebih dari 300 orang terluka akibat serangan Israel. Dari jumlah yang tewas itu, 14 adalah anak-anak. Israel mengklaim serangannya menyasar para petinggi dan milisi Hamas.

Sementara di Israel, serangan roket Hamas, telah menewaskan 6 orang. Dua di antaranya, ayah dan anak, adalah warga Israel beretnis Arab. Seorang lain adalah tentara.

Selain itu, konflik ini juga telah memicu kerusuhan di beberapa kota Israel yang melibatkan kelompok etnis Arab. Dalam beberapa kasus, kelompok Arab Israel menyerang polisi, ambulans, dan membakar sinagoga.

PBB dan negara-negara di dunia telah meminta Israel dan Hamas di Gaza untuk menahan diri. Pada Rabu malam, Mesir mengumumkan bahwa tawaran gencatan senjata serta dialog yang ditawarkan Kairo telah ditolak oleh kedua pihak. (sc)

SANCAnews – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengaku terkejut dengan rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan.

Legislator Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa Kemenkeu dalam rapat-rapat dengan DPR pada masa sidang lalu tidak pernah menyampaikan rencana soal itu.

“Saya agak terkejut perihal rencana kenaikan tarif PPN yang sedang diwacanakan oleh Kementreian Keuangan. Rencana tersebut belum pernah dibicarakan dengan DPR khususnya Komisi XI, tetapi kenapa sudah disosialisasikan ke masyarakat lewat pemberitaan?” ujar Misbakhun, Rabu (12/5).

Mantan pegawai Direktorat Jendera Pajak (DJP) itu juga bertanya-tanya apakah rencana Kemenkeu tersebut sudah dibahas di tingkat pemerintah. Menurut Misbakhun, situasi perekonomian tahun depan masih terbebani efek pandemi.

“Apakah sudah disepakati lewat mekanisme rapat tingkat menteri koordinator ataupun rapat kabinet? Apakah Presiden Jokowi juga sudah tahu?” tutur Misbakhun.

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu menyatakan selama ini Kementerian Koordinator Perekonomian mengarahkan kebijakan perpajakan untuk memberi insentif. Misbakhun menyebut perekonomian nasional masih tumbuh negatif meski sudah ada tanda-tanda perbaikan.

Oleh karena itu Misbakhun menduga wacana tentang kenaikan tarif PPN yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum dibahas secara solid di tingkat pemerintah.

“Kalau tahapan di sisi internal pemerintah belum selesai sampai pada tingkat rapat paripurna kabinet tetapi rencana kenaikan tarif PPN sudah dilakukan sosialisasi ke media, dalam pandangan saya ini menjadi awal komunikasi yang kurang bagus di publik,” ulasnya.

Menurut Misbakhun, bisa saja wacana itu sudah dibahas di tingkat Kemenkeu. Namun, dia menyebut kebijakan itu tidak cukup diputuskan Kemenkeu.

“Pemerintah, kan, bukan cuma Kemenkeu ketika merumuskan hal serius dan berdampak besar seperti ini,” tegasnya.

Misbakhun juga mengkritisi pernyataan Sri Mulyani tentang kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 15 persen untuk menutupi defisit APBN. Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menyebut Sri Mulyani tak kreatif mencari potensi pemasukan negara.

“Cara yang sama pernah diambil pada zaman penjajahan Belanda ketika kompeni menaikkan pajak karena kekurangan uang untuk membiaya operasional pemerintahan di daerah jajahannya. Kenapa cara kompeni ini dijadikan referensi dan mau ditiru oleh Menkeu Sri Mulyani?” kata Misbakhun.

Lebih lanjut Misbakhun mengingatkan Sri Mulyani bahwa menteri merupakan pembantu presiden. Menurutnya, menteri harus menyukseskan program dan keinginan presiden.

“Banyak cara yang bisa dilakukan selain menaikkan tarif PPN. Sudah seharusnya Bu Menkeu serius dalam membantu Presiden Jokowi menyiapkan legacy kepemimpinan yang sukses, dikenang rakyat, terutama keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi,” katanya. (jpc)

SANCAnews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan cara yang berbeda dalam menyampaikan ucapan selamat hari raya Idulfitri 1442 Hijriah.

Jika biasanya Anies memberikan ucapan dengan kalimat-kalimatnya, kali ini, di hari yang fitri ini, ia memanjatkan doa yang menyentuh hati.

Dalam unggahannya di jejaring media sosial, Anies memanjatkan doa tentang segala ikhtiar yang dilakukan oleh semua pihak dalam menghadapi pandemi.

Dirinya juga memohon agar Allah yang Maha Kuasa segera mengangkat pandemi Covid-19, sehingga setiap sanak saudara yang terpisah bisa kembali berjabat tangan dan berpelukan kembali seperti biasa.

Berikut doa Gubernur Anies Baswedan di malam hari raya Idul Fitri 1442, yang dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (12/5):

"Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kepada bulan Ramadan, hingga kita sekarang memasuki hari raya Idul Fitri.

Walau kita tak bisa saling bersentuhan untuk menyambung silaturahmi. Namun semoga doa ini mampu meruntuhkan halangan yang memisahkan jasmani.

Ya Allah, engkaulah Rab yang Maha Perkasa. Hari ini kami belajar betapa berharganya semua keberkahan dari setiap sentuhan, dari kehangatan di antara kami.

Sesuatu yang Engkau berikan sebagai ujian kami di saat ini, ujian yang menjadi instrospeksi untuk diri kami, agar bisa lebih bersyukur atas nikmat-Mu.

Ya Allah, kuatkanlah kami untuk bisa melewati semua ini, mudahkanlah ikhtiar lahir dan batin kami untuk dapat menahan diri.

Janganlah Engkau biarkan keterbatasan ini membuat kami enggan bersilaturahmi, membuat kami enggan untuk saling mengucap maaf, saling berkirim doa, dan merayakan Idulfitri.

Ya Allah, tak henti kami bersyukur kepada Mu, izinkanlah ikhtiar-ikhtiar kami bisa membuahkan hasil kebaikan.

Sungguh, kami rindu untuk bisa kembali saling bersentuhan, kembali saling bersalaman, saling berkunjung dan berbagi kehangatan, lewat pelukan di antara sanak saudara, sanak keluarga dan sesama.

Ya Allah Yang Maha Pendengar, di hari Idulfitri ini, wujudkanlah cita-cita dari ikhtiar kami, kiranya Engkau berkenan mengangkat pandemi ini.

Lalu izinkan kami, untuk menjadi generasi umat yang lebih tangguh, menjadi generasi yang lebih baik lagi.

Selamat hari raya Idulfitri 1442 H. Minal aidin wal faizin. Taqaballahu minna waminkum. Mohon maaf lahir dan batin." []

SANCAnews – Sikap rezim Joko Widodo yang terus memanjakan warga negara (WN) China memicu munculnya sejumlah pertanyaan besar di masyarakat.

Salah satu yang mempertanyakan itu adalah pengamat sosial politik, Muslim Arbi, yang merasa heran atas perbedaan sikap rezim Jokowi terhadap WN China dengan rakyatnya sendiri di tengah pandemi Covid-19.

"Apa yang membuat Rezim Jokowi begitu manja dan sayang terhadap WNA Cina, sehingga di dalam negeri larangan mudik diperketat karena masih pandemi, tapi WN Cina asal Wuhan, tempat bermula Covid merebak dibolehkan masuk?" ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/5).

Karena, menurut Muslim, jika rezim Jokowi terus menerus memanjakan WN China, maka Jokowi akan dikenang sebagai Presiden yang dikendalikan oleh Asing, yakni Republik Rakyat China (RRC).

"Ada apa dengan rezim Jokowi ini? Kok begitu takut sama RRC dan kejam terhadap bangsa sendiri? Tindakan Jokowi soal ini, dapat dianggap Jokowi di bawah kendali Asing (RRC)," pungkas Muslim.

Di tengah pelarangan mudik yang ditetapkan pemerintah antara 6-17 Mei 2021, diketahui ada ratusan tenaga kerja asing asal China yang kembali masuk ke Indonesia.

Hal ini jelas memicu protes keras di masyarakat. Terlebih, ada jutaaan masyarakat yang kini harus menganggur akibat pandemi Covid-19. Tapi pemerintah justru cuek membiarkan para pekerja asing asal China masuk ke Indonesia. []

SANCAnews – Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi para pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghasilkan 75 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat berujung dengan tudingan yang mengarah kepada Presiden Joko Widodo dari sejumlah pihak.

Jokowi dianggap menjadi pihak yang berupaya melemahkan lembaga antirasuah tersebut melalui TWK, sebagai proses peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan UU 19/2019 tentang KPK.

Tudingan itu kontan ditolak mentah-mentah oleh Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.

"Saya menolak tuduhan dan keberatan termasuk di dalamnya ada (tuduhan) upaya pemerintah, ada upaya presiden, untuk menyingkirkan orang, kemudian ada upaya untuk melemahkan KPK. Itu cara berpikir rendah. Ucapan-ucapan sampah yang sungguh sangat tidak bermoral kepada seorang kepala negara," ujar Ali Ngabalin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (12/5).

Secara khusus Ngabalin menyoroti beberapa tuduhan itu. Yakni, adanya anggapan bahwa TWK tidak diatur di dalam UU 19/2019. Menurut Ngabalin, mereka yang menuduh itu lupa adanya Peraturan Pemerintah (PP) 41/2020.

"Yang jadi lucu lagi itu, mereka menuduh bahwa ada upaya pemerintah. Ini cara-cara berpikir prejudice. Karena Peraturan KPK 1/2021 itu mengatur tentang tata cara peralihan pegawai KPK menjadi ASN," kata Ngabalin.

"Itu yang saya tidak mengerti, di mana celah yang mereka lihat bahwa ada intervensi pemerintah dari Presiden Joko Widodo dalam rangka menyingkirkan orang-orang yang pernah menolak UU KPK?" sambungnya.

Ngabalin menegaskan, seluruh rangkaian TWK tidak ada sama sekali hubungannya dengan pemerintah. Bukan pula ada intervensi atau keterlibatan pemerintah.

"Jadi kalau baca komentarnya, lucu. Yang lolos itu kalau enggak salah 1.247, yang tidak lolos itu 75. Apakah 75 orang itu tidak ada di KPK, kemudian KPK itu rontok?" terang Ngabalin.

Menurut Ngabalin, hal tersebut mustahil karena saat ini yang sedang dibangun di KPK adalah sistem.

"Ya mustahil lah (KPK rontok). Yang dibangun adalah sistemnya. KPK itu sejak awal Presiden berpendapat sebagai lembaga yang memiliki independensi, lembaga yang kuat dan berwibawa, maka dia harus didukung dan backup dengan UU yang kuat, itu lah UU 19/2019," tutur Ngabalin.

"Jadi kalau masih saja Jokowi itu menjadi tertuduh, itu artinya orang-orang yang pikirannya menggunakan standar berpikir otak terbalik, otak sungsang namanya," tambah Ngabalin.

Otak sungsang yang dimaksud Ngabalin adalah adanya prasangka tanpa adanya bukti, tanpa ada fakta-fakta yang kuat.

"Itu yang selalu abang bilang kalau ini cara-cara berpikir yang prejudice>, cara-cara berpikir orang sungsang, otak terbalik, yang sesungguhnya ini adalah merusak kerangka berpikir orang-orang yang sehat lahir batin," pungkasnya. []