SANCAnews.id

SANCAnews – Kekerasan yang dialami warga Palestina atas aksi sewenang-wenang tentara Israel telah membuat geram sejumlah elemen di negeri ini. Beragam kutukan keras bahkan disampaikan oleh beberapa organisasi.

Namun demikian, Presiden Joko Widodo belum juga menyatakan sikapnya atas ketegangan yang terjadi.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief pun meminta maaf kepada warga Palestina yang biasanya mendapat pembelaan dari Indonesia.

“Maafkan Indonesia, tak bisa banyak berbuat untuk Palestina,” tuturnya sesaat lalu, Rabu (12/5).

Permintaan maaf disampaikan Andi Arief lantaran pemerintah sudah tidak terlalu berperan di dunia internasional. Ini lantaran pemerintah telah kehilangan legitimasi internasional akibat salah jalan politik dalam negeri.

Sebaliknya, kini justru Indonesia yang meminta kepada Palestina untuk memanjatkan doa terbaik jika suatu saat nanti terjadi hal-hal buruk di Indonesia.

“Justru kami mohon doa, jika suatu saat terjadi di negeri ini, bantu kami,” sindirnya.

Penggusuran paksa Israel terhadap sejumlah keluarga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem telah memicu ketegangan antar kedua negara.

Insiden tersebut menyusul bentrokan antara warga Palestina dengan aparat keamanan Israel di kompleks Masjid Al Aqsa sejak Jumat (7/5). Akibatnya ratusan warga Palestina terluka.

Hamas kemudian memperingatkan Israel untuk menarik semua pasukannya dari kompleks Masjid Al Aqsa dan Sheikh Jarrah dengan tenggat waktu Senin sore (10/5).

Serangan udara kemudian diluncurkan oleh Hamas, yang dibalas oleh Israel hingga menewaskan banyak warga sipil di Jalur Gaza. (rmol)

SANCAnews – Ucapan duka Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD kepada eks Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain yang diikuti klaim merasa dicerca menuai kontroversi.

Sikap Mahfud MD tersebut membuat publik geram, salah satunya anggota DPR RI Mardani Ali Sera.

Melalui akun Twitter miliknya @mardanialisera, Mardani mengkritik ucapan duka Mahfud MD yang dinilainya tak elok itu.

"Tidak elok ucapan belasungkawa diikuti dengan pernyataan merasa dicerca, padahal almarhum sudah tidak dapat memberikan jawaban," kata Mardani seperti dikutip Beritahits.id, Rabu (12/5/2021).

Politisi PKS itu menegaskan, Mahfud MD sebagai seorang pejabat publik sudah sewajarnya mendapatkan kritik dari publik.

Terlebih, kritik yang disampaikan publik, salah satunya Tengku Zul memang seharusnya dilakukan untuk dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan yang diambil.

Oleh karenanya, sikap Mahfud MD seperti itu dinilai tak ethis sebab ia merupakan seorang pejabat pemangku kebijakan.

"Wajar seorang pejabat publik dikritisi kebijakannya karena memang demikianlah seharusnya. Agar ada feedback dan perbaikan dalam kebijakannya," tukasnya.

Tengku Zulkarnain meninggal dunia dalam perawatan kasus Covid-19 di Rumah Sakit Tabrani di Kota Pekanbaru pada Senin petang.

Direktur Corporate Communication RS Tabrani, Ian Machyar, mengatakan kondisi Tengku Zulkarnain terus memburuk sehingga harus mendapatkan perawatan dengan ventilator di ruang ICU RS Tabrani. Namun, kondisinya tidak bisa diselamatkan.

Tengku Zulkarnain dirawat setelah terkonfirmasi Covid-19 sejak 2 Mei. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan Tengku Zulkarnain berada di Pekanbaru untuk melakukan safari dakwah keliling Riau saat bulan Ramadhan. Kemungkinan dari kegiatan itu pria berdarah Melayu Deli tersebut terpapar Covid-19.

Merasa Sering Dicerca

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendoakan Ustadz Tengku Zulkarnain agar semua kesalahannya diampuni oleh Allah SWT.

"Baru saja ada berita beliau wafat, saya sudah rindu lagi kepada-Nya. Semoga Allah mengampuni dan memberi surga-Nya," kata Mahfud melalui akun Twitter.

Mahfud mengatakan selama ini sering dicerca oleh Tengku Zulkarnain melalui media sosial, "tanpa alasan yang tepat oleh almarhum, tapi saya diam karena saya tahu almarhum merasa sedang berjuang."

"Selamat jalan menghadap Sang Khaliq, Tengku Zulkarnaen," kata Mahfud. (sc)

SANCAnews – Tentara Israel dinilai telah menyakiti hati umat Islam seluruh dunia karena telah melepaskan tembakan ke jamaah Shalat Tarawih di Masjid Al Aqsa.

Atas alasan itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai bahwa tindakan tentara Israel yang sangat kasar terhadap wanita dan anak-anak Palestina di Yerusalem tidak bisa ditolerir.

“Dunia harus mengutuk dan menghentikan tindakan para tentara Israel yang biadab tersebut,” tegas Anwar kepada wartawan, Rabu (12/5).

Anwar menegaskan cara anarkis yang dipertontonkan tentara Israel tersebut akan mengundang lahirnya tindakan radikalisme dan terorisme.

“Sebagai respon dan cara yang bisa mereka lakukan untuk membalas dendam atas kesakitan, kematian, dan ketidak adilan yang mereka terima,” imbuhnya.

Atas hal tersebut, MUI meminta agar seluruh negara-megara di dunia mengecam dan melakukan upaya penghentian tindakan Israel.

“Kalau dunia ingin aman tenteram dan damai serta terjauh dari tindakan radikalisme dan terorisme, maka dunia harus bisa mengakhiri dan menghentikan semua bentuk penjajahan di atas muka bumi ini,” ujarnya.

“Terutama di Baitul Maqdis atau Yerussalem di mana Israel di samping dia sudah merampok dan merampas tanah dari rakyat Palestina kemudian mereka juga telah mengekang kebebasan umat Islam Palestina untuk beribadah,” demikian Anwar Abbas. (rmol)

SANCAnews – Tenaga kerja asing (TKA) asal China berbondong-bondong masuk Indonesia. Mereka disebut akan menjadi tenaga kerja di beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Indonesia.

Hal ini pun menjadi heboh di masyarakat, banyak pihak yang merasa pemerintah terlalu memanjakan tenaga kerja asing. Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengatakan hal itu harusnya tidak perlu dipermasalahkan.

Menurutnya warga negara China bekerja di beberapa PSN karena memang investornya dari China. Dia meminta jangan terlalu mempermasalahkan masuknya investasi asing karena motif politik, bila hal itu dilakukan investor bisa hengkang.

"Kalau kita suka mempermasalahkan investasi asing karena motif politik, jangan menyesal kalau nanti para investor hengkang," ungkap Jodi kepada detikcom, Sabtu (8/5/2021).

Jodi menjelaskan penempatan warga negara China untuk bekerja di PSN ini sesuai dengan investor proyek itu sendiri. Misalnya ada PSN yang investornya dari negeri China, maka wajar saja tenaga kerja asing asal China ditarik untuk menyelesaikan proyeknya.

"Kalau soal TKA mana yang bekerja di PSN tertentu tergantung dari investornya. Kalau investornya dari China ya wajar saja mereka bawa TKA skill tertentu untuk penyelesaian proyeknya," tutur Jodi.

Yang terpenting menurutnya, pengerjaan proyek itu juga dikombinasikan dengan tenaga kerja lokal. "Selama itu dikombinasikan dengan tenaga lokal dan komposisinya diatur sesuai peraturan yang berlaku di negara kita," pungkas Jodi.

Jodi pun menyinggung beberapa proyek milik Indonesia di luar negeri, beberapa tenaga kerja asal Indonesia juga ikut serta dibawa dalam penyelesaian proyek tersebut.

"Begitu juga investasi kita diluar negeri, kita sering bawa juga Pekerja Migran Indonesia (PMI) kok," ungkap Jodi.

Mengenai masuknya tenaga kerja ini sendiri banyak diprotes berbagai pihak, paling anyar protes keluar dari kalangan buruh. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, kedatangan para WN China tersebut jadi bukti tujuan dari diterbitkannya omnibus law UU Cipta Kerja.

Dia menyebutkan salah satu aturan pada klaster ketenagakerjaan adalah untuk memudahkan masuknya TKA China ke Indonesia. Padahal saat ini, sambung Said, rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan, karena banyak yang kena PHK akibat pandemi.

"Itulah sesungguhnya tujuan omnibus law. Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, sehingga TKA tidak mungkin bisa masuk ke Indonesia kalau belum mendapat surat izin tertulis," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).

"Fakta hari ini menjelaskan, berdasarkan omnibus law TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu menunggu memegang surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, tetapi cukup si perusahaan pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut (RPTKA)," sambungnya.

Dia juga menyayangkan ketidaktegasan pemerintah yang malah membiarkan WN China tadi masuk di tengah larangan mudik. Hal ini malah memunculkan rasa keadilan dan kebangsaan bagi kaum buruh dengan maraknya TKA China dan India bisa masuk ke Indonesia bak melenggang kangkung, bahkan dengan mencarter pesawat.

"Ibaratnya buruh dikasih jalan tanah yang becek, tetapi TKA diberi karpet merah dengan penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis," kata Said Iqbal. []

SANCAnews – Penyidik senior KPK, Novel Baswedan merasa aneh dengan potret Indonesia yang justru memusuhi para pejuang anti korupsi.

Padahal, mereka yang memperjuangkan pemberantasan korupsi mendapatkan penghormatan tertinggi di dunia internasinal.

Melalui akun Twitter Novel @nazaqistsha, Novel mengomentari cuitan akun @paijodirajo yang mengenang momen saat Novel mendapatkan penghargaan PIACCF Award dari Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad.

"Apa enggak aneh, perjuangan anti korupsi seperti dimusuhi di negeri sendiri justru dihormati di internasional," kata Novel seperti dikutip Beritahits.id, Rabu (12/5/2021).

Dalam penghargaan yang diterima oleh Novel kala itu, Novel didapuk sebagai investigator pembasmi korupsi yang telah berdedikasi tinggi dalam pencegahan korupsi.

Namun, setelah setahun berlalu Novel justru disingkirkan dari lembaga antirasuah dengan dalih tak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK.

Novel menyebut tes tersebut bukanlah tes untuk menyeleksi para pegawai yang beralih status kepegawaiannya menjadi ASN.

Menurutnya, tes tersebut justru sengaja dijadikan sebagai alasan untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang sedang menangani kasus korupsi besar.

"Itu (Tes Wawasan Kebangsaan) digunakan untuk singkirkan 75 pegawai, beberapa sedang tangani kasus besar," ungkapnya.

Novel Baswedan Dinonaktifkan

Novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK lainnya telah resmi dinonaktifkan usai tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. Penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK itu termaktub dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri tertanggal 7 Mei 2021.

Novel dan 74 pegawai lainnya membenarkan akan menentang putusan yang dinilai janggal itu. Untuk mengatasi hal tersebut, Novel akan didampingi oleh tim kuasa hukum dari koalisi masyarakat sipil.

"Akan ada tim kuasa hukum dari koalisi masyarakatr sipil. Lucu juga SK (surat keputusan) penonaktifannya," kata Novel.

Dalam SK tersebut, ada poin yang menyebutkan Novel dan pegawai yang tak lulus harus menyerahkan tugas serta tanggung jawab ke atasan. Artinya, Novel tidak boleh lagi melakukan penyidikan atas kasus-kasus korupsi.