SANCAnews.id

SANCAnews – Ratusan tenaga kerja asing asal Cina masuk ke Indonesia dengan alasan untuk dipekerjakan dalam proyek strategis nasional.

Lampu hijau bagi TKA China itu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebabnya, saat ini pemerintah sejak 6 Mei lalu telah memberlakukan kebijakan larangan mudik lebaran.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan hal tersebut sangat menyakiti hati rakyat Indonesia.

Masyarakat kata Mardani, telah dilarang mudik lebaran yang bertujuan untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

"Ini sangat menyakiti perasaan masyarakat. Saat warga sendiri harus bersusah payah menjaga diri dari pandemi, masyarakat melihat dengan gamblang ada TKA berbondong-bondong masuk mengerjakan proyek strategis nasional,” ucap Mardani kepada wartawan, Selasa (11/5),

Dia menambahkan, masyarakat yang mempertanyakan pemerintah perihal pelarangan mudik karena merasa tidak adil lantaran adanya ratusan TKA Cina datang ke Indonesia.

"Wajar kalau rakyat bertanya untuk siapa keberadaan negara? Mestinya proyek strategis nasional dikerjakan oleh anak negeri sendiri,” tndasnya. (rmol)

SANCAnews – Pemerintah menunjukkan sikap inkonsisten dalam menekan laju penularan pandemi Covid-19 secara vulgar.

Salah satunya mengenai kebijakan larangan mudik lebaran 2021 kepada masyarakat. Kebijakan ini dirasa tidak adil tatkala muncul seratusan warga negara asing (WNA) asal China justru menyerbu Indonesia meski masih pandemi Covid-19.

"Pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa mudik adalah kebijakan politik negara. Tapi, kok di sisi yang lain pemerintah memberikan keleluasaan bagi WNA yang akan menjadi TKA," ujar anggota Komisi IX DPR RI FPKS, Netty Prasetiyani Aher saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk 'Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat', pada Selasa (11/5).

Sikap pemerintah ini pun mengingatkan dirinya dengan insiden All England 2021 di mana kontingen timnas bulutangkis Indonesia harus ditarik dari lapangan lantaran ada salah seorang penumpang yang satu pesawat dengan tim Indonesia dinyatakan positif Covid-19.

Kala itu, pemerintah Inggris tetap ngotot meminta kontingen Indonesia dikarantina karena kontak dengan pasien Covid-19. Padahal tak satu pun pemain Indonesia positif Covid-19. Netty menjelaskan, hal itu sedianya menjadi contoh betapa perlakuan tegas dunia Internasional terhadap warga asing.

"Kok kita ini sangat longgar untuk urusan-urusan keselamatan rakyat Indonesia. Masuknya WNA ini (ke Indonesia) dari sudut kesehatan kok bertentangan dengan semangat pencegahan Covid-19," tuturnya.

Menurut Ketua Satgas Covid-19 DPP PKS ini, masuknya WNA ke Indonesia bukan tidak mungkin akan menjadi klaster bahkan menyebarkan varian baru Covid-19. Sebab masyarakat Indonesia acapkali diingatkan oleh pemerintah terkait adanya varian baru Corona seperti B117 dari Inggris.

"Ini mengesankan pemerintah ini inkonsisten. Ini yang akhirnya membuat masyarakat terusik, termasuk saya yang anggota dewan, kenapa ini kebijakan yang inkonsisten. Satu sisi masyarakat dilarang mudik, tapi kita memberikan privilege kepada WNA yang akan jadi TKA," tutupnya. (rmol)

SANCAnews – Sejumlah pos penyekatan mudik, salah satunya di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, 'dijebol' ribuan pengendara motor.

Wakil Ketua Komisi V Arwani Thomafi menilai ini buntut tidak efektifnya pelarangan mudik, khususnya bagi pengendara motor.

"Peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini jika kita baca banyak perspektif dalam melihatnya, salah satunya pelarangan mudik oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat tidak efektif, khususnya bagi pengendara roda dua," kata Arwani saat dihubungi, Selasa (11/5/2021).

Politikus PPP ini menyebut insiden penerobosan tersebut tidak terjadi pada pengendara mobil atau transportasi publik. Karena itulah, menurutnya, kebijakan ini tidak efektif bagi pengendara motor.

"Situasi berbeda jika dilihat bagi pengendara roda empat atau transportasi publik lainnya yang relatif lebih mudah dalam pengawasannya," ucapnya.

Tak hanya itu, Arwani juga menyinggung alasan lain di balik maraknya penerobosan sekat oleh para pemudik. Dia menyebut ini bisa diartikan sebagai bentuk protes dari pemerintah yang mengizinkan para WNA untuk masuk ke Indonesia di tengah situasi larangan mudik.

"Ramainya pemudik menggunakan roda dua dengan menjebol penyekatan, bisa saja ditangkap sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang justru membolehkan WNA masuk ke Indonesia. Di sisi yang lain, pemerintah melarang WNI untuk melakukan mudik. Anomali ini semestinya tidak boleh terjadi di saat pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik," ungkapnya.

Karena itu, Arwani pun meminta pemerintah mengambil pesan dari beberapa peristiwa 'penjebolan' sekat oleh para pemotor ini. Pemerintah, kata dia, harus melakukan evaluasi pengaturan arus balik, khususnya bagi pengendara motor.

"Pesan penting dari peristiwa ini, pada arus balik setelah Lebaran nanti, pemerintah harus melakukan evaluasi pengaturan arus balik, khususnya bagi pengendara roda dua. Jangan terjadi lagi penumpukan massa yang justru berpotensi menularkan COVID-19," ujarnya.

Untuk diketahui, pada Minggu (9/5) pukul 22.47 WIB, pemotor diperbolehkan melintas ke arah Karawang. Polisi yang tadinya menyekat dengan barier plastik oranye akhirnya membuka.

Kakorlantas Polri Irjen Istiono mengatakan ratusan pemudik yang diloloskan di pos penyekatan Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, merupakan diskresi kepolisian. Istiono mengatakan hal itu sebagai langkah mengurangi kerumunan.

"Ya, ratusan pemudik yang mencoba ya, ini bahasanya bukan menerobos ya. Ini memang kita kelola, kita alirkan, ini adalah diskresi kepolisian, kalau sudah terjadi penumpukan yang besar, ini terjadi sebuah kerumunan penumpukan yang kita hindari adalah menjadikan klaster baru di kerumunan antrean tersebut," kata Istiono di Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5).

Hal itu kemudian terjadi lagi pada Senin (10/5) malam. Pos Kedungwaringin dibuka sehingga para pemudik bebas melintas tanpa pemeriksaan. (dtk)

SANCAnews – Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara seharusnya tahu Presiden Joko Widodo kerap kali melakukan pemborosan anggaran.

Begitu dikatakan pengamat politik Rocky Gerung dalam dialog interaktif yang diunggah akun Youtube Ahmad Yani Channel, Senin (10/5).

Pemborosan yang dimaksudkan Rocky, berkaitan dengan Presiden Jokowi yang hadir di acara pernihakan megah Atta Halilintar yang digealr di hotel.

Satu hal pokok yang disoroti Rocky adalah soal pengamanan. Pasalnya, Presiden Jokowi hadir di acara privat dalam waktu yang berdekatan dengan aksi teror di Mabes Polri.

"Tiga hari sebelumnya ada bom di Mabes Polri, itu artinya presiden potensi untuk diincar teroris sehingga perlu pengamanan ekstra ketat, itu berarti ada biaya negara dikeluarkan untuk tiga kali lipat pengamanan presiden," kata Rocky.

"Sri Mulyani yang mengontrol keuangan tahu bahwa presiden melakukan pemborosan, semestinya dia mengundurkan diri atau tegur walau secara tidak langsung kehadiran presiden itu membebani anggaran," imbuhnya.

Tetapi, kata dia, jangankan menegur, Sri Mulyani malah diam tidak berkomentar sedikitpun.

"Tapi Sri Mulyani diam saja, itu pertanda dia bagian politik gorong-gorong, kan orang di gorong-gorong tidak kedengaran suaranya," cetusnya.

Sambungnya, jika tidak segera ditegur maka pemborosan pengamanan untuk acara tidak penting akan terus memakan APBN untuk membiayai operasional Paspampres.

"Nanti presiden diamananin siapa? Disponsori 9 naga? Kalau begitu korporasi boleh membiayai Paspampres," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal saat dalam perawatan di RS akibat positif Corona atau COVID-19.

Tengku Zulkarnain atau biasa disapa Tengku Zul merupakan ustaz berdarah Melayu Deli dan Riau. Dia lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 14 Agustus 1963.

Tengku Zulkarnain memiliki seorang istri. Dari pernikahannya, dia dikaruniai dua putri.

Tengku Zulkarnain menempuh pendidikan S-1 di Universitas Sumatra Utara, Jurusan Sastra Inggris. Dia juga menempuh pendidikan S-2 Master Business di Institute Economy of Hawaii.

Selain pendidikan formal, Tengku Zulkarnain belajar pendidikan nonformal. Dia diketahui pernah belajar ilmu fikih dari gurunya bernama Syaikh Dahlan Musa dan ilmu Al-Qur'an dari Syaikh Azro'i Abdul Rauf.

Jauh sebelum berdakwah, Tengku Zulkarnain pernah menjadi penyanyi di radio dan televisi. Tengku Zulkarnain bahkan pernah mengakui dirinya cukup memantik pamor di dunia musik pada era 1980-an. Namun, pada 1988, Tengku Zulkarnain memutuskan berhenti bermain musik.

Tengku Zulkarnain kemudian berhijrah. Dia pun menjadi pendakwah dan aktif berceramah di beberapa negara.

Selain aktif berdakwah, Tengku Zulkarnain juga telah melahirkan sebuah buku berjudul 'Salah Faham: Jawaban Atas Buku Rapot Merah A'a Gym'.

Semasa hidup, Tengku Zulkarnain juga berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dia pernah menjadi pendidik atau dosen.

Tengku Zulkarnain juga berkecimpung dalam pendidikan islam dengan menjabat Ketua Majelis Fatwa untuk PP Mathla'ul Anwar, sebuah organisasi yang berfokus pada pendidikan Islam. Tengku Zulkarnain juga pernah menjadi pengurus di Majelis Ulama Islam (MUI).

Tak hanya itu, Tengku Zulkarnain juga pernah menjabat posisi-posisi penting lainnya. Berikut ini posisi-posisi Tengku Zulkarnain semasa hidup:

1. Dosen Sastra Inggris di Universitas Sumatera Utara tahun 1987

2. Dirut LP3I

3. Direktur Keuangan PT Griya Kerta Leksana

4. Direktur HRD PT Trihamas Finance Syariah

5. Penasehat Al-Hakim Menteng

6. Member Board of Shariah Supervisors BPD Riau

7. Imam Besar Masjid An-Nur Buaran Indah

8. Anggota Komisi Dakwah MUI Pusat

9. Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional

10. Wakil Ketua Dewan Fatwa Mathla'ul Anwar

11. Ketua Majelis Fatwa untuk PP Mathla'ul Anwar

12. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. (dtk)