SANCAnews.id

SANCAnews – Promosi makanan khas Kalimantan bipang ambawang yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sebuah video perlu diklarifikasi pihak Istana Negara.

"Saya menghargai semangat Jokowi untuk mencintai produk dalam negeri, tapi saya mendesak Jokowi melakukan klarifikasi terkait dengan data-data produk yang disebutkan ke publik," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/5).

Klarifikasi tersebut penting disampaikan mengingat video tersebut kini menuai pro dan kontra. Sebab promosi bipang atau babi panggang itu disampaikan di momen ramadhan. Babi sendiri merupakan hewan yang diharamkan dalam Islam.

Kuat dugaan, Presiden Jokowi tidak mengetahui pasti apa itu bipang ambawang, "Mungkin itu tidak diketahui secara khusus oleh presiden, maka jadi kontroversi seperti ini,” imbuhnya.

Secara garis besar, ia memandang tujuan Jokowi bukan untuk mengajak ramai-ramai memakan makanan haram bagi muslim itu, melainkan untuk menggairahkan produk dalam negeri.

"Semangat dia adalah memperbesar produk lokal. Saya kira kalau dalam semangat memproduksi dan mengonsumsi produk lokal, baik saja. Tapi karena ini barangnya sesuatu yang haram, jadi membuat penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat,” tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Pro-kontra terkait promosi makanan khas Kalimantan babi panggang ambawang yang disampaikan di momen ramdhan harus segera diklarifikasi oleh Presiden Joko Widood.

Politisi PKS, Muhammad Nasir Djamil bahkan meminta kepada Presiden Joko Widodo segera meminta maaf kepada masyarakat.

"Saya meminta presiden meminta maaf dan meralat pernyataannya itu. Itu lebih legowo dan lebih mengademkan suasana," tegas Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/5).

Permintaan maaf Jokowi kepada umat muslim di Indonesia dinilai akan lebih gentle dan mendapat respons positif serta otomatis dimaafkan oleh umat Islam.

"Presiden sendiri minta maaf, orang presiden kok yang menyampaikan. Presiden langsung yang meminta maaf, itu lebih berjiwa besar. Umat Islam pemaaf kok di negeri ini. Imam mesjid dipukul orang gila dimaafkan, apalagi ini," kata anggota Komisi II DPR RI ini.

Di sisi lain, ia meminta kepada anak buah Jokowi, baik di istana maupun kementerian tidak perlu mengeluarkan pernyataan apa pun yang akan menambah kegaduhan.

"(pembantu presiden) Tidak perlu lagi bilang, 'mas, Presiden begini', enggak usah," tegasnya.

Menurutnya, tak masalah jika promosi berbagai makanan dalam negeri, namun harus sesuai dengan situasi dan kondisi.

"Kalau misalnya di perayaan natal, mungkin ada orang yang mengonsumsi itu, monggo silakan," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menegaskan, tidak ada militansi bernuansa agama di KPK. Busyro menegaskan, lintas agama di KPK sangat kompak dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain.

“Saya bersaksi selama empat tahun di sana dan selama itu saya terus menjalin hubungan yang sangat lekat dengan teman-teman di KPK. Tidak ada militansi bernapas agama tertentu. Itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Lintas agama disana itu kompak banget. Kristen yang saleh, Hindu yang saleh, Muslim yang saleh, Buddha yang saleh,” kata Busyro dalam diskusi daring, Minggu (9/5).

Hal itu disampaikan Busyro karena KPK kerap ditimpa isu-isu miring seperti adanya kelompok Taliban alias Islam radikal. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu justu menilai, KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri hanya diisi oleh kontroversi. “Periode Pak Firli sekarang ini yang diwarnai dengan isu-isu dan kebijakan-kebijakan yang absurd, yang kacau,” ungkap Busyro.

Busyro menyampaikan, terdapat politisasi terhadap KPK sehingga diserang dengan berbagai isu. Dia tak memungkiri, penyerangan itu untuk melemahkan kinerja KPK. “Yang terakhir diikuti dengan proses alih status sekarang ini, berdasarkan Perkom Pimpinan KPK yang sekarang ini,” kecamnya. (jpc)

SANCAnews – Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait dengan seragam sekolah. SKB 3 menteri ini diterbitkan Mendagri Tito Karnavian, Menag Yaqut Cholil Choumas, dan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Dalam aturannya, SKB 3 menteri ini mengatur agar sekolah negeri tidak mewajibkan atau pun melarang siswanya menggunakan atribut keagamaan.

Menanggapi putusan tersebut, Kapuspen Kemendagri Benny Irwan mengatakan bahwa Kemendagri menghormati apa yang menjadi keputusan MA.

"Kemendagri tentunya sangat menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung," katanya saat dihubungi, Minggu, (9/5/2021).

Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam tahap menunggu risalah putusan tersebut. Nantinya, putusan MA akan dijadikan sebagai bahan awal pembahasan bersama.

"Selanjutnya, perlu untuk sesegera mungkin mendapatkan dokumen atau risalah putusan tersebut, untuk dikaji dan dipahami lebih lanjut," ungkapnya.

Selain itu, Kemendagri akan berkoordinasi dengan kementerian terkait guna membahas keputusan MA tersebut. "Kemudian, karena ini juga terkait dengan kementerian lain. Tentunya perlu koordinasi dengan kementerian-kementerian tersebut, sebelum menentukan dan menyepakati sikap akhir atas hal tersebut," pungkasnya. (*)

SANCAnews – Pernyataan kontroversial soal promosi babi panggang oleh Presiden Joko Widodo dinilai sebagai cara untuk mengalihkan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) asal China yang baru-baru ini bikin gaduh.

"Bisa jadi isu bipang dan radikalisme merupakan bagian dari pengalihan isu atas kedatangan warga negara China di Indonesia," ujar pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/5).

Pengalihan isu tersebut lantaran kedatangan WNA asal China telah melukai rakyat Indonesia. Sebab kedatangan WNA itu terjadi di tengah larangan mudik dan bepergian jauh kepada masyarakat dalam negeri.

"Seolah pemerintah lebih sayang kepada WN China daripada warga negaranya sendiri. Warga negara China diperbolehkan berlalu lalang datang ke Indonesia, tapi warga negara sendiri dilarang mudik yang cukup sakral di Indonesia," tandasnya.

Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan kedatangan WN China di Bandara Soekarno Hatta. Sedikitnya, ada 288 WN China yang masuk ke Indonesia secara bergelombang.

Tak berselang lama, video promosi bipang oleh Presiden Jokowi beredar dan ramai menuai polemik baru di tengah masyarakat.

Awalnya, presiden Jokowi membahas mengenai larangan mudik. Agar masyarakat yang tidak mudik bisa merasakan suasana kampung halaman, presiden pun menyarankan kepada masyarakat untuk memesan makanan khas daerah secara online.

Jokowi lantas menyebut nama sejumlah makanan, termasuk bipang atau babi panggang Ambawang.

“Bagi saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah, atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan Gudeg Jogja, Bandeng Semarang, Siomay Bandung, Pempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan dan lain-lainnya, tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah," ujar Jokowi. (rmol)