SANCAnews.id

SANCAnews – Sebagai jurubicara Presiden RI, apa yang dilakukan Fadjroel Rachman dapat dikatakan sudah benar. Ia berusaha menetralisir anjuran Presiden Joko Widodo agar masyarakat yang merayakan Lebaran jangan mudik dan kalau rindu kuliner daerah masing-masing dapat memesan secara online.

Salah satu yang dianjurkan Jokowi untuk dipesan secara online itu adalah bipang Ambawang. Bipang adalah singkatan dari babi panggang. Disebut bipang Ambawang karena kuliner ini konon sangat populer di Ambawang, sebuah kecamatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sampai kini belum diketahui pasti bagaimana ceritanya sehingga Jokowi menganjurkan umat Muslim yang merayakan Lebaran untuk memesan kuliner babi panggang.

Fadjroel Rachman, dalam twitnya tak lama setelah persoalan babi panggang ini mencuri perhatian masyarakat, berusaha menetralisir. Menurutnya, bipang yang dimaksud Jokowi bukan babi panggang, melainkan jipang.

Untuk memperkuat pernyataannya, melalui akun Twitter miliknya, @fadjroeL, ia mengunggah foto kuliner jipang yang terbawa dari beras. Di bungkus kertas jipang itu tertulis “Bipang Jangkar” di bagian atas dan tulisan “Kweek Ik Sam Pasuruan” di bagian bawah.

Gambaran jangkar dalam ukuran mencolok berada di tengah-tengah. 

“Ini BIPANG atau JIPANG dari beras. Makanan kesukaan saya sejak kecil hingga sekarang. BIPANG atau JIPANG dari beras ini memang makanan hit sampai sekarang ya. Nuhun,” tulis @fadjroeL.

Apakah memang bipang ini yang dimaksudkan Jokowi?

Rasanya tidak.

Bipang atau jipang yang dimaksud Fadjroel ini adalah kuliner khas dari Pasuruan, Madura, Jawa Timur. Bukan dari Ambawang, Kalimantan Selatan, seperti yang jelas-jelas dikatakan Jokowi.

Dalam laman BipangJangkar.com disebutkan bahwa Bipang Jangkar Pasuruan sudah dikenal masyarakat sejak tahun 1946.

Kata bipang berasal dari dua kata dalam bahasa Mandarin, yaitu “bi” yang berarti beras, dan “pang” yang berarti manisan.

Pabrik Bipang Jangkar Pasuruan yang dikelola turun temurun ini berada di Jalan Lombok No. 36, Trajeng, Panggungrejong, Pasuruan. Bagi peminat di luar Pasuruan, silakan pesan online. (rmol)

SANCAnews – Video pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah ramai dibahas masyarakat lantaran mempromosikan bipang alias babi panggang Ambawang, khas Kalimantan Barat. Sejumlah anggota DPR membela Jokowi dan menuding kesalahan ada pada jajaran Kemensetneg.

Wakil Ketua Komisi II, Luqman Hakim menilai persoalan pidato Presiden Jokowi soal Bipang Ambawang dikarenakan tidak adanya briefing dari pembantu Jokowi. Luqman mendesak agar Mensesneg Pratikno melakukan evaluasi terhadap jajarannya akibat persoalan ini.

"Presiden pasti tidak menerima briefing dari jajaran pembantunya, dalam hal ini menteri sekretaris negara atau bawahannya, bahwa Bipang Ambawang adalah makanan Babi Panggang Ambawang. Sehingga, Presiden tidak merasa beban mempromosikan Bipang Ambawang sebagai makanan lebaran. Atas kejadian ini, Pak Pratikno sebagai Mensesneg harus melakukan evaluasi serius terhadap jajarannya," kata Luqman saat dihubungi, Sabtu (8/5/2021).

Luqman meminta harus ada sanksi tegas bagi pihak yang melakukan kesalahan terkait pembuatan pidato Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, Pratikno beserta jajarannya telah menyebabkan Jokowi diolok-olok oleh masyarakat.

"Sudah pasti harus ada sanksi tegas kepada pihak yang melakukan kesalahan ini. Pak Pratik harus paham bahwa kecerobohan jajarannya telah menyebabkan presiden mendapatkan olok-olok dan dipermalukan di depan rakyat negeri ini. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi di masa mendatang," ucapnya.

Dia pun meminta agar umat Islam tidak perlu memperpanjang persoalan babi panggang tersebut terlebih dengan isu SARA. Politikus PKB ini beralasan umat Islam pasti sudah tau bahwa daging babi dimasak dengan cara apapun tetap haram.

"Kesalahan presiden mempromosikan makanan babi panggang sebagai kuliner Hari Raya Idul Fitri tidak perlu diperpanjang apalagi digoreng-goreng dengan bumbu SARA. Toh, umat Islam sudah tahu bahwa daging babi dimasak dengan cara apapun, hukumnya tetap haram dimakan. Tidak perlu ada yang merasa khawatir umat Islam akan menjadikan makanan babi panggang sebagai sajian menu lebaran, karena terbujuk promosi Presiden Jokowi," tuturnya.

Senada dengan Luqman, Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily yang menyebut pidato Presiden Jokowi harus dilihat secara utuh. Dia menyebut Jokowi juga merupakan Presiden milik semua umat di Indonesia.

"Sebagai Presiden milik semua, Indonesia ini beragam agama dengan kekhasan kulinernya masing-masing. Perayaan keagamaan juga dirayakan dengan makanan-makanan khas daerah. Tentu bagi yang muslim harus makan makanan yang halal. Itu kewajiban bagi muslim. Namun, bagi agama lain seperti yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih tentu, kita harus menghormati mereka mengkonsumi makanan sesuai dengan makanan khas kedaerahannya," ungkapnya. (dtk)

SANCAnews – Politisi Gerindra menyayangkan insiden penyebutan Bipang atau babi panggang Ambawang oleh Presiden Joko Widodo saat mengimbau rakyat untuk tidak mudik saat Lebaran.

Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Kawendra Lukistian mengatakan, usai terjadinya insiden itu tim komunikasi Presiden Jokowi harus dievaluasi.

Kata Kawendra, kesalahan Jokowi menyebut Bipang Ambawang jelas menyinggung umat Islam. Mengingat makanan tersebut tidak berhubungan dengan kebiasaan umat Islam.

"Tim komunikasi presiden perlu di evaluasi, hal mendasar seperti ini kok nggak dijagain," demikian kata Kawindra, Sabtu (8/5).

Menururt Kawindra, jika ditanya siapa pihak yang paling bersalah terkait dengan pernyataan menghebohkan itu, maka tim yang membuat teks pidato adalah pihak yang paling bersalah.

Kawindra meyakini, sebagai Presiden yang beragama Islam Jokowi tidak begitu paham dengan bipang Kalimantan yang berbahan babi panggang itu.

"Kalau ditanya siapa yang salah, tentu yang membuat brief dan teks dalam pidato itu. Saya yakin pak presiden sebagai seorang muslim yang taat memang tidak begitu paham soal Bipang tersebut," demikian kata Kawindra.

Video imbauan untuk tidak mudik disampaikan Jokowi dalam bentuk video. Ia mengulas tentang tujuan kebijakan pemerintah melarang mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Ucapan Jokowi menjadi heboh karena menyebutkan Bipang Ambawang sebagai salah satu makanan daerah yang bisa dipesan secara online tanpa harus mudik.

Bipang Ambawang adalah kuliner terkenal dan andalan dari Kecamatan Ambawang di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kuliner ini menyajikan babi yang dipanggang sedemikian rupa sehingga menghasilkan tekstur daging yang khas dan kering. (rmol)

SANCAnews – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Bipang Ambawang sebagai salah satu kuliner yang bisa dipesan secara online disaat Pemerintah melarang mudik lebaran 2021 menuai kritik.

Pasalnya, oleh-oleh khas Kalimantan itu merupakan makanan yang haram bagi penganut agama Islam karena Bipang Ambawang adalah babi goreng. 

"Fitri itu kembali suci. Bipang itu babi. Masa Idul Fitri pesan online Goreng Babi," cetus anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Maman Imanulhaq kepada wartawan, Sabtu (8/5).

Maman sangat menyayangkan pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu.

Sebab, Jokowi menyebut Bipang Ambawang sebagai salah satu kuliner yang perlu dipesan lewat online saat Lebaran lantaran mudik dilarang.

"Saya sangat menyayangkan statemen Jokowi yang menyebut Bipang Ambawang sebagai salah satu kuliner yang perlu dipesan lewat online saat Lebaran," sesalnya.

Politikus PKB ini mengaku terkejut, bagaimana mungkin dalam konteks ucapan lebaran, himbauan jangan mudik, dan oleh-oleh khas lebaran, Presiden malah menyebutkan makanan yang haram dikonsumsi oleh umat Islam.

"Bipang Ambawang, adalah goreng babi yang terkenal lezat. Tapi apapun jenis kulinernya, yang berbahan bahkan ada unsur babi nya itu adalah haram. Tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dipakai," tegasnya.

Kang Maman, sapaan akrab Politikus PKB ini, meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Tim komunikasi. Hal yang sensitif seperti ini, kata dia, jangan sampai merusak reputasi Presiden.

"Pembuat brief dan teks dalam pidato Presiden adalah pihak yang paling bertanggung jawab," tandasnya.

Bipang Ambawang adalah kuliner terkenal dan andalan dari Kecamatan Ambawang di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kuliner ini menyajikan babi yang dipanggang sedemikian rupa sehingga menghasilkan tekstur daging yang khas dan kering. (rmol)

SANCAnews – Informasi adanya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad merasa prihatin dengan kondisi tersebut.

"Ini sangat menyedihkan," ujar Abraham Samad saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Pelemik bertajuk "Dramaturgi KPK" pada Sabtu (8/5).

Abraham Samad mengaku kenal persis integritas pegawai KPK tersebut. Menurutnya, para pegawai KPK itu bukan tipikal yang kompromis dalam hal pemberantasan korupsi.

"Karena saya tahu persis 75 orang ini adalah orang yang tanpa kompromi melakukan pemberantasan korupsi, orang tanpa pandang bulu, orang-orang ini yang masih kita harapkan menjaga marwah KPK," tuturnya.

Atas dasar itu, Abraham Samad menduga 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan terancam dipecat ini adalah upaya bagian dari menyingkirkan insan-insan KPK yang masih memiliki integritas.

"Apakah ini memang ditujukan memang untuk menyingkirkan orang-orang ini dengan tujuan menyingkirkan orang-orang ini?" tuturnya.

"Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya 75 orang ini benar-benar harus meninggalkan KPK. Karena pada akhirnya 75 orang ini meninggalkan KPK, maka KPK tidak akan seperti dulu lagi. KPK kehilangan marwah pemberantasan korupsinya," demikian Abraham Samad menambahkan. (rmol)