SANCAnews.id

SANCAnews – Sejumlah nama pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan dipecat karena tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar sejak Maret hingga 9 April 2021.

Seperti diketahui, TWK menjadi satu dari sekian syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tes ini merupakan konsekuensi dari revisi Undang-undang KPK pada 2019.

Dilansir Tribunnews, sumber internal KPK mengatakan ada sekitar 70 hingga 80 pegawai yang akan dipecat.

"(sekitar) 70-80 enggak lolos," kata sumber internal KPK.

Sementara itu, sumber lain mengatakan rata-rata pegawai yang akan dipecat adalah penyidik andal.

Mereka pernah menjadi kepala satuan tugas dalam penanganan sejumlah perkara korupsi kakap di KPK.

Mengutip Tribunnews, kasus tersebut antara lain adalah kasus suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, yang menyeret kader PDIP, Harun Masiku, yang hingga saat ini masih buron.

Kemudian kasus dugaan suap bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial yang menjerat eks-Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Juga kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang melibatkan eks-Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Berikut daftar nama pegawai KPK yang kabarnya akan dipecat karena tak lulus TWK:

1. Penyidik KPK, Novel Baswedan.

2. Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo.

3. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Herry Muryanto.

4. Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujanarko.

5. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono.

6. Ambarita Damanik.

7. Budi Agung Nugroho.

8. Andre Nainggolan.

9. Budi Sukmo.

10. Rizka Anungnata.

11. Afief Julian Miftah.

12. Iguh Sipurba.

13. Marc Falentino.

14. Praswad Nugraha.

15. Harun Al Rasyid.

16. Aulia Posteria.

17. Riswin.

SANCAnews – Ahli hukum tata negara, Refly Harun memberikan tanggapannya mengenai pelemahan KPK yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.

Hal itu disampaikan Refly Harun pada unggahan di kanal YouTube pribadinya yang berjudul, "LIVE! NOVEL DKK DIBEGAL SOAL!!".

"Jadi pelemahan KPK luar biasa, karena di undang-undang ada ketentuan mengenai dewan pengawas terhadap pimpinan KPK. Sehingga pimpinan KPK tidak lincah lagi dalam melakukan penggeledahan," kata Refly Harun, seperti dikutip, Rabu (5/5/2021).

Tak hanya itu, Refly Harun juga menjelaskan sebelumnya Mahkamah Konstitusi menolak uji formilmaupun uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Padahal, menurut Refly tugas KPK seharusnya menjadi lembaga extraordinary karena memberantas kasus-kasus kriminal luar biasa.

Namun, sekarang ini KPK hanyalah menjadi lembaga yang berada di bawah perintah kekuasan.

"Padahal keberadaan KPK itu menjadi lembaga yang extraordinary karena memberantas extraordinary crime. Tapi sekarang KPK menjadi lembaga yang di bawah ketiak kekuasan eksekutif, beberapa hal hanya perpanjangan tangan dari lembaga penegak hukum lainnya," sambung Refly Harun. []

SANCAnews – Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB-Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom mengatakan tidak bisa berkomunikasi dengan pasukannya di lapangan lantaran tidak ada saluran komunikasi.

Ia menyebut saluran komunikasi sengaja dimatikan pemerintah Indonesia menjelang datangnya pasukan setan ke Papua.

Sebby menceritakan kalau pihaknya tidak bisa memantau pergerakan kawan-kawannya di sejumlah distrik karena tidak ada internet atau jaringan komunikasi lainnya. Kata dia, sudah lima hari komunikasi pihak TPNPB pusat dengan pasukan terputus.

"Lima hari pemerintah putuskan telekomunikasi," kata Sebby kepada Suara.com, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya, hal tersebut sengaja dilakukan pemerintah karena hendak mengirimkan 400 prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Setan ke timur Indonesia. Pasukan Setan itu dikirimkan ke Papua untuk menyerbu pasukan TPNPB yang dinyatakan sebagai teroris.

"Itu sengaja, karena TNI-Polri mau lakukan operasi militer yang masif," ujarnya.

Sebby mengaku kesulitan mendapatkan laporan dari pasukannya. Bahkan ia belum bisa mengkonfirmasi soal adanya pembakaran sekolah dan puskesmas di wilayah Mayuberi.

Kata ia, pemerintah Indonesia sengaja mematikan saluran internet di berbagai distrik Provinsi Papua. "Kami belum mendapat confirm, karena internet black out," tuturnya. []

SANCAnews – Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 di Indonesia, meski program vaksinasi sudah dilakukan dan masih terus bergulir, tak membuat sebagian masyarakat menanyakan efektivitas dari vaksin tersebut.

Seperti pertanyaan sebenarnya sejauh apa pengaruh vaksinasi terhadap mereka yang telah divaksin, lalu mengapa setelah vaksinasi dilakukan tetapi kondisinya masih belum ada yang berubah?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Tirta Mandira Hudhi atau yang kerap disapa dr. Tirta pun buka suara.

Ia mengungkapkan kondisi masih tetap sama meski vaksinasi gencar dilakukan adalah, karena dosis yang ada di Indonesia sebenarnya belum mencukupi.

“Karena posisinya adalah dosis yang ada di Indonesia itu gak mencukupi, itu adalah problem,” ujarnya.

Dr. Tirta juga menyebut selain saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain dari wabah berbahaya yang ditemukan pertama kali di China itu adalah dengan menerapkan kebijakan pemerintah yang sudah satu pintu.

“Solusi utama itu selain kita saling mengingatkan, saling menjaga, aturan-aturan yang memang harus satu pintu. Jadi gak berubah-ubah,” katanya.

Ia juga menyayangkan di tengah kesulitan mendapat dosis vaksin, banyak vaksin yang datang dengan waktu kedaluwarsa 30 hari.

“Jadi pada dasarnya itu vaksin itu adalah program di mana kita mencapai immunity, tetapi dosisnya itu gak ada, stocknya itu bertahap. Kalaupun ada, datangnya kedaluwarsa 30 hari makanya itulah kenapa vaksin Nusantara viral segitunya karena kita itu udah kesulitan banget mencari vaksin,” ucapnya, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube tvOneNews yang diunggah pada 4 Mei 2021. 

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan masalah lain yang dinilai cukup serius, yakni baik masyarakat maupun tenaga kesehatan sudah mulai pasrah akan aturan yang selalu berubah-ubah.

“Kemudian kita dihadapkan pada situasi orang Indonesia terbagi dua set nih, kita dosis aja gak cukup, udah gitu dilarang mudik, peraturannya terus berubah, liat di sana pesawat Wuhan dateng, di satu sisi kemaren juga India ada yang dateng kesini. Di satu sisi berubah-ubah terus jadi akhirnya nakes sama rakyat pun ah ya udah lah jaga diri sendiri-sendiri wong dosisnya juga gak ada,” tuturnya. ***

SANCAnews – Perbedaan terlihat dalam ruangan konferensi pers KPK sore ini ketika foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin terpampang dalam ruangan KPK.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman menyebut pemasangan foto tersebut disengaja sebagai bukti KPK dimatikan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Awalnya Benny menyinggung foto Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam gedung KPK menunjukkan komitmen keduanya memberantas korupsi. Dia juga menyebut KPK tetap kuat.

"Itu menunjukkan. Pertama, Jokowi dan Ma'ruf tetap berkomitmen berantas korupsi; kedua, meskipun Novel dkk diberhentikan, di KPK sudah banyak Novel-Novel lain yang tumbuh dan berkembang, patah satu hilang berganti. Jangan pesimis. KPK tetap kuat," ucap Benny saat dihubungi, Rabu (5/5/2021).

Politikus Partai Demokrat ini menyebut adanya kesengajaan terkait pemasangan foto Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam gedung KPK. Menurutnya, ada pesan di balik pemasangan foto tersebut, yakni Jokowi dan Ma'ruf Amin-lah yang mematikan KPK.

"Ketiga, foto itu sengaja dipasang untuk memberi pesan bahwa yang mematikan KPK adalah Jokowi dan Ma'ruf," ucapnya.

Benny kemudian menjelaskan pemasangan foto kepala negara juga bisa diartikan adanya kepentingan politik Jokowi dan Ma'ruf Amin di KPK. KPK, menurutnya, kini menjalankan agenda Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

"Bahwa KPK berada di bawah Presiden dan menjalankan agenda Presiden dan bukan agenda yang lain. Keempat, politik yang dijalankan KPK adalah politiknya Jokowi-Ma'ruf sebagai pemimpin eksekutif," ujarnya.

Kemudian Benny mengungkap pemasangan foto itu bisa berarti popularitas Jokowi digunakan untuk melumpuhkan KPK.

"Dengan foto (Jokowi dan Ma'ruf) itu, KPK memberi pesan bahwa Jokowi-Ma'ruf yang mendapatkan dukungan rakyat di atas 60 persen itu adalah pemimpin yang ingin KPK mati. Popularitas Pak Jokowi dipakai untuk melumpuhkan KPK. Cukong senang, rakyat senang!" tegas Benny.

Seperti diketahui, foto Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin terlihat ketika KPK menyampaikan konferensi pers hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK untuk alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN). Foto tersebut tampak digantung di kiri dan kanan logo KPK.

Terlihat di bagian latar belakang yang biasanya hanya tercantum logo KPK terdapat foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain itu, ada pula bendera Merah-Putih.

Hal ini termasuk hal baru di KPK. Sebelumnya, tidak ada foto presiden atau wakil presiden di latar belakang saat konferensi pers KPK. (glc)